1. Surat keterangan INKRA MEUBEL DAN BAHAN BANGUNANA JATI LESTARI yang beralamatkan di Desa Ketro Kec. Karangrayung Kab. Grobogan tanggal 15 Desember 2019, dengan Nomor industri :517/1816/XI/2012, No TDUP : 111954713920, NPWP 641197199514000 atas nama pengirim NURHADI dikirim kepada ARIFIN yang beralamatkan di Jogja.
2. Surat Tilang Kbm truck Isuzu ELF Nomor plat G-1604-NJ.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara An.

Surat keterangan INKRA MEUBEL DAN BAHAN BANGUNANA JATI LESTARIyang beralamatkan di Desa Ketro Kec. Karangrayung Kab. Grobogan tanggal15 Desember 2019, dengan Nomor industri :517/1816/XI/2012, No TDUP :111954713920, NPWP 641197199514000 atas nama pengirim NURHADIdikirim kepada ARIFIN yang beralamatkan di Jogja.e. Surat Tilang Kom truck Isuzu ELF Nomor plat G1604NJ.Dipergunakan untuk pembuktian perkara An.

WAHYUDI Bin ( Alm ) MARTOWADIsebenarnya tidak mengetahui asalusul kayu tersebut, namun saksi sebelumnyabeberapa kali pernah menggunakan jasa saudara JOKO SETYONO dan Sadr.WAHYUDI Bin ( Alm ) untuk mengirimkan kayu jati ke Jogja.Bahwa Surat Keterangan INKRA MEUBEL DAN BAHAN BANGUNAN JATIMAKMUR?

Surat keterangan INKRA MEUBEL DAN BAHAN BANGUNANA JATI LESTARI yangberalamatkan di Desa Ketro Kec. Karangrayung Kab. Grobogan tanggal 15Desember 2019, dengan Nomor industri :517/1816/XI/2012, No TDUP111954713920, NPWP 641197199514000 atas nama pengirim NURHADI dikirimkepada ARIFIN yang beralamatkan di Jogja.e.

Surat keterangan INKRA MEUBEL DAN BAHAN BANGUNANA JATI LESTARIyang beralamatkan di Desa Ketro Kec. Karangrayung Kab. Grobogan tanggal15 Desember 2019, dengan Nomor industri :517/1816/XI/2012, No TDUP :111954713920, NPWP 641197199514000 atas nama pengirim NURHADIdikirim kepada ARIFIN yang beralamatkan di Jogja.e. Surat Tilang Kom truck Isuzu ELF Nomor plat G1604NJ.yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An.

Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohona cerai TalakKepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dan diputusdengan Perkara Nomor : 1247/Pdt.G/2007, tertanggal 26September 2007 (inkra); 2. Bahwa Putusan tersebut menurut Ketua PengadilanAgama Lamongan tidak bisa dilaksanakan, berdasarkansurat dari Pengadilan Agama Lamongan No. W 1347/2208/Hk.05/X/2010; 3. Bahwa atas dasar surat dari Pengasdilan AgamaLamongan No. W 13 47/2208/Hk.05/X/2010 permohonan inidiajukan kembali; 4.

Bahwa Pemohon pernah mengajukan PermohonaCerai Talak kepada Ketua Pengadilan AgamaLamongan dan telah diputus dengan Perkara No :1247/Pdt.G.2007/PA.Lmg, tertanggal 26 September2007 (Inkra);Bahwa Putusa tersebut menurut Ketua PengadilanAgama Lamongan tidak bisa dilaksanakan,berdasarkan Surat dari Pengadilan AgamaLamongan No : W 1347/2208/Hk.05/X/2010; Bahwa atas dasar Surat dari Pengadilan AgamaLamongan No.

Putusan PengadilanTinggi Agama Surabaya Perkara Nomor155/Pdt.G/2008PTA.Sby tertanggal 21 Juli 2008M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H(Inkra); Bahwa sejak mendapat Putusan dari PengadilanAgama Lamongan dengan perkara No.1247/Pdt.G/2007/PA.Lmg tanggal 26 September2007 antara Pemohon dan Termohon sudah pisahbaik secara dhohir maupun' batin dan tidaksaling memberi kewajiban sebagaimana layaknyasuami isteri, karena antara Pemohon danTermohon sudah beranggapan sah perceraiannya,karena secara syari

menganggap bahwa judex faktie tersebut melakukanperbuatan melawan hukum Undangundang, itu hanya alasan belakahdari Pembantah untuk membantu Tergugat semula (Kasmuddin binLasani) dalam mengulurulur waktu pelaksanaan eksekusi; Bahwa apa yang diuraikan Pembantah dalam keberatan ketiga ini, yangmenyangkut soal kompetensi Pengadilan memang benar teorinya begitu,akan tetapi perkara a quo tidak termasuk didalamnya, apalagi sudahmelalui pembuktian (pemeriksaan) di kedua tingkatan Pengadilan (PTdan PN) dan sudah inkra

Negeri dan PengadilanTinggi Makassar dalam perkara a quo tersebut, sudah tepat dan benarserta tidak ada masalah lagi, oleh karena sudah melalui prosespemeriksaan (pembuktian) di dua (2) Tingkatan Pengadilan (PengadilanNegeri & Pengadilan Tinggi), sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa objeksengketa dalam perkara a quo adalah milik sah Penggugat awal/TermohonTerlawan Eksekusi NURAINI;Bahwa perkara a quo bukan perkara warisan, akan tetapi perkaraPerbuatan Melawan Hukum, dan sudah dibuktikan serta sudah inkra

KAYYUB (Terlawan/Terbantah), berdasarkan PutusanPengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkra), makaHalaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2018/PN Sadrpelaksanaan eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terlawan tersebutadalah sudah tepat dan patut untuk segera dilaksanakan, walaupun adaupaya perlawanan dari pihak para Pelawan/Pembantah;5.

Dan perkara a quo tersebut sudah inkra/berkekuatan hukumtetap;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami selaku TermohonTerlawan Eksekusi, dengan ini, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia,kiranya berkenan memutus sebagai berikut:DALAM PROVISI: Menyatakan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan sebelum perkara iniberkekuatan hukum tetap atau sebelum pokok perkara ini diputus olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap;DALAM POKOK PERKARA:1.

BA.07/DP.YP.UTS/III/2000 tanggal 20 Maret 2000 yangtertuang dalam Akta Notaris No.1 tanggal 1 April 2000 oleh Notaris KosidiWirjoharjo, SH. yang dipakai dasar mengajukan hak merek / logo oleh Penggugatke Departemen Hukum dan HAM adalah Yayasan yang telah dibatalkan olehPengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan No.87/Pdt.G/2001/PN.Sby. tanggal23 Agustus 2001 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa TimurNo.574/ PDT/2004/PT.Sby. tanggal 15 Februari 2004 dan telah berkekuatan hukumtetap (Inkra

YP.Unitas/ 2000 (vide bukti T.1 terlampir) ;Ts Bahwa, Penggugat adalah merupakan pemohon hak merek / logo denganitikad yang tidak baik, karena terbukti dalam pengajuan merek ke DepartemenHukum dan HAM R.I telah menggunakan datadata Akta Yayasan yang telahdibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan No. 87/Pdt.G/2001/PN.Sby. tanggal 23 Agustus 2001 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur No.574/ PDT/2004/PT.Sby. tanggal 15 Februan 2004 dan telahberkekuatan hukum tetap, (Inkra

dapat melakukan tindakan apapun dengan atas nama YayasanPembina Universitas Tritunggal Surabaya karena Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 2000oleh Notaris Kosidi Wrjoharjo, SH. yang selalu dipakai sebagai dasar melakukan tindakanhukum apapun tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya denganPutusan No.87/Pdt.G/2001/PN.Sby. tanggal 23 Agustus 2001 dan dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur No. 574/PDT/ 2004/PT.Sby. tanggal 15 Februari 2004 dantelah berkekuatan hukum tetap (Inkra

Stefanus Hartono, SH.selaku Dekan Fakultas Ekonomi di bawah naungan Yayasan yang diketuai oleh SoedijonoDjojosuwito (Penggugat) telah dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan (inkra)oleh Pengadilan Negeri Surabaya No.1570/Pid.B/2003 karena mengeluarkan ijazah aspal(asli tapi palsu) ;2.

seluruhnya ; Membebankan biaya perkara menurut hukum ; DALAM REKONPENSI : Bahwa, Tergugat dalam Rekonvenqi dengan sengaja telah melakukan tindakanmelanggar / melawan hukum dengan cara memakai dasar Yayasan Pembina UniversitasTritunggal Surabaya yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya denganPutusan No.87/ Pdt.G/2001/PN.Sby. tanggal 23 Agustus 2001 dan dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur No.674/PDT/2004/PT.Sby. tanggal 15 Februari 2004 dantelah berkekuatan hukum tetap (Inkra

Bahwa Laporan Polisi nomor : LP/147/II/2017,SPKT I, tanggal 02 Februari2017 Pelapor sebagai pemilik Sesuai Surat Wasiat nomor : 16, tertanggal 15Juni 1998 berdasarkan putusan nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal13 Juni 2017 belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkra) karenasetelah Putusan tanggal 13 Juni 2017 ada masa untuk menyatakan bandingselama 14 hari, diberikan undang undang kepada Terdakwa menyatakanbanding jadi Putusan berkekuatan hukum tetap (Inkra), tanggal 27 Juni2017, jadi Laporan

(Satu juta enam ratus tigapuluh Sembilan ribu rupiah ) :Bahwa Bahwa Putusan Perdata nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal13 Juni 2017, dan tidak dinyatakan banding diberikan waktu 14 hari setelahtanggal putusan jadi tanggal 27 Juni 2017, Putusan Perdata nomor :604/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 13 Juni 2017, telah berkekuatan HukumTetap (Inkra):Bahwa Pelapor memiliki Hak atas tanah yang terletak di Jalan Nanggarjatinomor : 72, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan,Kota Medan berdasarkan

Putusan Perdata nomor: 604/Pdt.G/2016/PN.Mdn, Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1083/Pid/2018/PTMDNtanggal 13 Juni 2017 berkekuatan Hukum Tetap (Inkra), yang tertulis dalamputusan, pada point 4 (empat) yang Menyatakan Surat Wasiat nomor : 16,tanggal 15 Juni 1998 yang di perbuat Alm.

Japet Sihite belum sah sebagai pemilik hak atas tanah yangterletak di jalan Nanggar Jati nomor : 72 Medan karena Putusanberkekuatan hukum tetap (inkra) tanggal 27 Juni 2019 sedang kan Pelapormembuat Laporan Polisi Tanggal 02 Februari 2019:13.

Bahwa mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkanPutusan nomor : 33/Pid.B/2018/PN.Mdn karena Pelapor belum sah menurutPutusan Perdata nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 13 Juni 2017berkekuatan Hukum Tetap (Inkra) setelah tanggal 27 Juni 2019 sedangkanLaporan Polisi nomor : LP/147/II/2017,SPKT I, tanggal 02 Februari 2017yang dibuat Pelapor terhadap Terdakwa belum sah secara hukumdinyatakan sebagai Pemilik tanah:14.

Nomor 1720 K/Pdt/2017Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatanhukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasitelah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi olehtanggal 26 Maret 2015;Bahwa Nebis In Idem juga disebut Exception res judicata atau exceptie vangewyjsde zaak, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapatdiperkarakan dua kali.

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruhbiaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima pukuh ribu rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatanhukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakan KasasiHalaman 15 dari 77 hal.Put.

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruhbiaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima pukuh riburupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatanhukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakanKasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggitanggal 26 Maret 2015;Bahwa Ne Bis In Idem juga disebut Exception res judicata atau exceptie

Nomor 1720 K/Pdt/2017banding ditetapbkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima pukuh riburupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatanhukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakanKasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggitanggal 26 Maret 2015;Bahwa Ne Bis In Idem juga disebut Exception res judicata atau exceptie vangewijsde zaak, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapatdiperkarakan dua kali.

Nomor 1720 K/Pdt/2017Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatanhukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasitelah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26Maret 2015;Bahwa Ne Bis In Idem juga disebut Exception res judicata atau exceptie vangewijsde zaak, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapatdiperkarakan dua kali.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15 Januari 2018 a quo berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Pasal 67 ayat 2dan ayat (3) Tentang Permohonan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negaradi tunda selama belum ada Putusan Pengadilan tetap (inkra) ;8.

Im tertanggal 8 Januari 2017, yang berkekuatan hukumtetap(inkra) ; nono n nnn nn nnn nnn nn nce ne ncn n nnn nn nn nn nanan nn nnsBahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yangmemeriksa Perkara a quo berkenan memberikan Putusan berikut ;1.

(tiga ratus jutarupiah ) Sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap / inkra, dibayar tunai;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan tanah a quokepada Penggugat telah membuat Laporan Polisi nomor PolisiLP/434/VII/2015/SPK III , tanggal 23 Juli 2015 atas nama Penggugat :Bahwa mohon kepada Hakim Majelis dalam putusannya untuk menyatakanagar Tergugat untuk menyerahkan tanah nya kepada Penggugat sesuaiakta : 292:Bahwa Tergugat II sebagai advokat telan membuat surat nomor : 062/LOLH/XII/2015

(Seratus lima puluh juta rupiah) secara tunaisetelah putusan berkekuatan hukum tetap Tetap ( inkra );Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini karena TurutTergugat adalah Protokoler Notaris Kota Binjai karena Notaris dan PPATIrdanillah Hasibuhan, SH yang menerbitkan Akta nomor : 292 telahmeninggal dunia, Foto Copy akta nomor : 292 dilegalisasi Turut Tergugat I;Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini karenaTurut Tergugat adalah Protokoler Notaris Kota Binjai

(tiga ratus jutarupiah) membayar secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap /Inkra;6. Menghukum Tergugat II akibat Perobuatan Melawan Hukum terhadapPenggugat mengganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000. (seratus limapuluh juta rupiah) membaya secara tunai setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap /Inkra;7. Menyatakan Turut Tergugat IV untuk memberi peningkatan hak tanah aquo atas nama Penggugat dan mematuhi putusan ini;8.

KAYUB, ( Terbantah /Terbanding ), berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sidenreng Rappang perkara No.08/Pdt.G/2016/PN.Sadr,tertanggal 18 Agustus 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap ( Inkra ), makapelaksanaan eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terbantah/Terbandingtersebut adalah sudah tepat dan patut untuk segera dilaksanakan, walaupun adaupaya perlawanan dari pihak Pembantah/Pembanding .TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KETIGA, KEEMPAT DAN KELIMASEBAGAI BERIKUT :Bahwa sudah benar dan tidak terdapat

kekeliruan pertimbangan judex factieMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam putusannya pada halaman 9alinea pertama yang pada intinya menyatakan bahwa antara Pembantah danTerbantah adalah pihak yang sama, sehingga masalah kepemilikan sudah tidakperlu. lagi dipersoalkan, oleh karena sudah ada keputusan dan sudahberkekuatan hukum tetap ( inkra ), dan andai Pembantah merasa keberatan atasputusan judex faactie, seharusnya menempuh upaya hukum luar biasa ( PK ),bukan dengan jalan mengajukan bantahan

Pasal 12 PeraturanPemerintah dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum yang berlaku maka dengan demikianpermohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan para Pemohontidak dicantumkan mengenai kewenangan kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan penetapan yangapabila penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkra

)pada register yang tersedia untuk itu, demi tertibnya administrasikependudukan sebagaimana pasal 20 ayat (2) Pengadilan menyampaikansalinan Penetapan Pengangkatan Anak ke instansi terkait PeraturanPemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.Maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikansalinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkra) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota TidoreKepulauan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Salahsatu putusan yang menggambarkan ne bis in idem karena Objek,pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah AgungNo. 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini samadengan perkara yang terdahulu, baik mengenaidalil gugatannyamaupun obyekobyek perkara dan juga penggugatpenggugatnya.Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan olehPenggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah Ne Bis InIdem, karena perkara yang diperkarakan kembali telahmempunyai kekuatan hukum tetap (putusan inkra

Putusan Nomor 44/PDT/2016/PT AMB.yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.0 (Seratuslima pukuh ribu rupiah).Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyaikekuatan hukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktuuntuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejakditerimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015.Bahwa Ne Bis In Idem juga disebut Exception res judicata atauexceptie van gewijsde zaak, yang artinya terhadap perkarayang sama tidak dapat diperkarakan

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.0 (seratuslima pukuh ribu rupiah).Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyaikekuatan hukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktuuntuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanyaPutusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015.Bahwa Ne Bis In Idem juga disebut Exception res judicata atauexceptie

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 150.000.0 (seratuslima pukuh ribu rupiah).Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyaikekuatan hukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untukmenyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanyaPutusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015.Halaman 67 dari 154 hal.

Putusan Nomor 44/PDT/2016/PT AMB.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyaikekuatan hukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktuuntuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanyaPutusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015.Bahwa Ne Bis In Idem juga disebut Exception res judicata atauexceptie van gewijsde zaak, yang artinya terhadap perkara yangsama tidak dapat diperkarakan dua kali.

Bahwa Oditur Militer/Termohon Banding berpendapat putusan pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidanadesersi dan disidangkan di Pengadilan Militer sebanyak 3 (tiga) kali(residivis), Pertama pada tahun 2016 Inkra Terdakwa belum menjalanihukuman, Kedua tahun 2017 Inkra Terdakwa belum menjalani hukumandan terakhir pada perkara ini di tahun 2018 masih menunggu UpayaHukum Banding dan masih ada perkara lainnya yaitu tindak pidanaPenganiayaan saat ini, menunggu Persidangan di

Bahwa atas Putusan Tersebut Pengugat dan Tergugat tidak mengajukanupaya hokum, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hokumyang tetap ( inkra van gewisjde) dan telah dikelurakan Akte Cerai No :XXXXXXX/AC/2021/PA.Rmb;. Bahwa dengan Putusnya Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat makaPembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;. Bahwa Tergugat dan Pengugat mempunyai harta berupa :a.

.::06:ceee (almarhumah)dialinkan oleh tergugat kepada pihak ketiga sebelum adanya putusanyang inkra sehingga akan menyulitkan pihak pengadilan agama dalammelaksanakan eksekusi;21. Bahwa perkara ini sudah dibicarakan di tingkat pemerintahsetempat/di Kelurahan Bulujaya, akan tetapi gagal dicarikan solusisehingga para penggugat terpaksa mengajukan gugatan seperti ini untukmendapatkan kepastian hukum yang tetap/inkra;22, Bahwa sesuai firman Allah yang terdapat dalam (QS.

RW.02 Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.Bahwa pada tahun 2016, Pemohon telah Resmi mendapatkan surat Izincerai dari atasan dengan Nomor: SIC/01/III/2016 dan berdasarkan surat IzinTersebut Pemohon mengajukan Gugatan di Pengadilan AgamaWaikkabubak, telah Inkra dan telah mendapatkan AKTA CERAI nomor:0003/AC/2016/PA.WKB;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il juga pada tahun 2016 telah menikahsecara Kedinasan berdasarkan SURAT IWIN KAWIN Nomor:SIK/02/VIII/2016;Bahwa setelah akad nikah pada Tanggal 20 April

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000.0 (seratus lima pukuh ribu rupiah).Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukumtetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau,terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi oleh tanggal 26 Maret 2015.Bahwa Nebis In Idem juga disebut Exception res judicata atau

satu putusan yang menggambarkan ne bis in idemkarena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung No. 588IC/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu,baik mengenai dalil gugatannya maupun obyekobyek perkara dan jugapenggugatpenggugatnya.Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat padaPengadilan Negeri Ambon ini adalah Ne Bis In Idem, karena perkara yangdiperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan inkra

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesarRp. 150.000.0 (seratus lima pukuh ribu rupiah)Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukumtetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau,terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015Hal 33 dari 165 Hal Pts No.45/Pdt.G/2015/PN.Amb.Bahwa Ne Bis In Idem

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000.0 (seratus lima pukuh ribu rupiah).Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukumtetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau,terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015.Hal 41 dari 165 Hal Pts No.45/Pdt.G/2015/PN.Amb.Bahwa Ne Bis In

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000.0 (seratus lima pukuh ribu rupiah).Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukumtetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau,terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015.Hal 49 dari 165 Hal Pts No.45/Pdt.G/2015/PN.Amb.Bahwa Ne Bis In

., yang dipakai dasar mengajukan hak merek/ logo olehPenggugat ke Departemen Hukum dan HAM adalah Yayasan yang telahdibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan No.87/ Pdt.G/2001/PN.Sby. tanggal 23 Agustus 2001 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan TinggiJawa Timur No.574/PDT/2004/PT.Sby. tanggal 15 Pebruari 2004 dan telahberkekuatan hukum tetap (Inkra Vg) Bukti T2 terlampir.

balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:1Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi dengan sengaja telah melakukan tindakanmelanggar / melawan hukum dengan cara memakai dasar Yayasan PembinaUniversitas Tritunggal Surabaya yang telah dibatalkan oleh Pengadilan NegeriSurabaya dengan putusan No. 87/Pdt.G/2001/PN.Sby. tanggal 23 Agustus 2001dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No .674/PDT/2004/PT.Sby. tanggal 15 Februari 2004 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkra

Akta Cerai Nomor: 650/AC/2005/PA.Bgl sudah inkra (mempunyaikekuatan hukum tetap).4. Bahwa, Semasa perkawinan Pemohon dan H. KHAMID alias ABDULCHAMID Bin P. CHAMID MUHAMMAD mempunyai harta GONOGINI(harta bersama). Setelah perceraian dan sebelum meninggal dunia H.KHAMID alias ABDUL CHAMID Bin P. CHAMID MUHAMMAD pada tanggal11 Juli 2010 membuat Surat Pernyataan pembagian harta bersama(Berwasiat) dan ditandatangani oleh Pemohon dan H. KHAMID aliasABDUL CHAMID Bin P. CHAMID MUHAMMAD.5.

Bahwa, Terlawan menolak semua dalildalil Para Pelawan, kecualiyang diakui oleh Tergugat secara tegas dan jelas, olen karena gugatanPara Pelawan kabur dan tidak jelas berkenaan batasbatas yang menjadiobyek sengketa, tanah milik orang lain diakui sebagai milik Para Pelawantanpa hak, karena telah terbukti baik dalam Putusan Penagdilan AgamaSidoaijo No. 1430/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 19112018 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkra) yang telah diperiksa dandiputus oleh Majelis Hakim Penagdilan

Agama Sidoarjo, disamping itujuga telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoaijoberkenaan adanya Penetapan Eksekusi Nomor03/Pdt.G/Eks/2019/PA.Sda tanggal 01 April 2019 guna memenuhi isiPutusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkra) aquo karenanya gugatan Para Pelawan haruslahditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;4.

1845/Pdt.G/2019/PA.Sdaserta Penetapan Eksekusi yang ditandatangani Ketua Pengadilan AgamaSidoarjo No. 03/PdtG/Eks/2019/PA.Sda tanggal 01 April 2019 sudah benarmenurut hukum, maka SEJATINYA Pelawan dan Pelawan Il tidakmempunyai Kapasitas untuk melakukan gugatan perlawanan Eksekusikarena TELAH MEMBENARKAN MEMBERIKAN HIBAH KEPADATERLAWAN II YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN DENGANTERLAWAN 1, sehingga merupakan HARTA GONOGINI yang manaputusan pembagian harta gonogini telah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkra

dimohonkan Kasasi ini.Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yangtelah dikuatkan oleh Hakim Banding dalam peradilannya yang menyatakanbahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan pengrusakan dan menjatuhkanhukuman selama 4 bulan kepada Terdakwa adalah pertimbangan danputusan yang keliru tidak tepat karena Terdakwa telah dijatuhi hukumanselama 1 bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan pada perkarasebelumnya yaitu pada perkara No. 174/Pid.B/2010/ PN.SUNGG .danputusan tersebut telah inkra