berdasarkan agama dan tidak dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat(5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak danRujuk junto Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan4PagePasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Insdonesia

Thnksebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiranTermohon tersebut' tidak disebabkan oleh suatu alasanyang sah menuruthukum; Menimbang bahwa Pemohon yang berstatus sebagaipegawai Bank Indonesia telah di berikan kesempatan olehMajelis Hakim untuk menadapatkan izin melakukanperceraian dari pejabat yang berwenang' ,akan tetapisesuai dengan surat dari Bank Indonesia No.13/53/DSDM/Bd1 tanggal 30 Nopember 2011 yang isinyamenyatakan Pegawai Bank Insdonesia

berdasarkan agama dan tidak dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat(5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak danRujuk junto Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama danPasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Insdonesia

keteranganTerdakwa pada pokoknya dengan tegas menerangkan bahwaTerdakwa/Pembanding adalah pemakai atau pengguna;Bahwa oleh karenanya Terdakwa/Pembanding memohon agarPengadilan Tinggi Palangka Rayu menerima permohonan Banding dariPembanding dan membatalkan putusan Penbgadilan Negeri PalangkaRaya Nomor 191/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 8 Juni 2016, dan agarmengadili sendiri dengan Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1)Undang Undang Repuiblik Insdonesia

Nomor 35 tahun 2009 tentang10Narkotika berdasarkan dakwaan alternative kedua, dan agar MenyatakanTerdakwa/Pembanding teroukti melanggar pasal 127 ayat (1) UndangUndang Repuiblik Insdonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikaberdasarkan dakwaan alternatif ketiga, dan agar menjatuhkan putusanyang lebih adil dan patut kepada Terdakwa/Pembanding ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dariJaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum tidak adamengajukan Memori Bandingnya, sehingga

Bahwa pada tahun 2008 Tergugat pergi ke Manado dengan alasan mauusaha akan tetapi selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dantidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastidi wilayah Repubik Insdonesia.4.

;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) Undangundang Republik Insdonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dilakukan oleh Terdakwa tidakmendapat izin dari yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebutadalah tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang , .......Tanpa hak atau melawanaMenimbang, bahwa dari uraian diatas, unsurhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima , menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau) menyerahkan Narkotika Golonganatelah terpenuhi ;14Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang termuatdalam pasal 114 (ayat (1) Undang Undang Republik Insdonesia

Palembang: Islam: Tuna Karya: Budi Sentosa Bin Saidi: Palembang: 20/14 Agustus 1998: Lakilaki: Insdonesia: Jalan KH Azhari Lorong Ponogoro Rt. 03 Rw.04 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan SeberangUlu Il Palembang: Islam: Tuna KaryaPara Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masingmasing sejaktanggal 23 Mei 2018 sampai dengan sekarang ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:PenetapanKetuaPengadilan Negeri Palembang Nomor1327/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan

Selamaitu Tergugat tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnyayang jelas di wilayah Republik Insdonesia, dan Penggugat telah berusahameminta kepada aparat pemerintah setempat untuk mengeluarkan SuratKeterangan Ghaib, namun pihak aparat menolak dan tidak bersedia bertandatangan;6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepadaPenggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagainafkah Penggugat;Hal. 2 dari 12 Hal. Put.

Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara :PEMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagaiPemohon;Melawan :TERMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KabupatenAgam, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannnya di seluruhwilayah Repiblik Insdonesia

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.2.Menyatakan Hukum Para Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik sahbangunan yang berdiri diatas tanah sengketa peninggalan Almarhum BASE;3.Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membagi tanah sengketamenjadi 3 (tiga)bagian sama rata seseuai Putusan Pengadilan Nomor :338/Pdt.G/2006/PN.Dps tanggal 5September 2007 Jo Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor : 76/PDT/2008/PT.Dps, tanggal 15 September2008, Jo Putusan Makamah Agung Republik Insdonesia

Kebangsaan : Insdonesia ;6. Tempat tinggal : Simpang Kerang KM.03 Kelurahan SidinginanKecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil ;7. Agama : Islam ;8. Pekerjaan : Petani ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari20172. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017sampai dengan tanggal 2 April 20173. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April20174.

angka 6 dan 7 kami berpendapatbahwa pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat kepemilikan hakatas tanah di Indonesia pemerintah menganut asaspublikasinegatif bertendensi positif dimana negara tidak menjamin secaramutlak dan berdiri sendiri mengenai kepemilikannya sejauhkeabsahannya bisa atau dapat dibuktikan orang atau pihak lain, halini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 459/K/Sip/1975tanggal 18 September 1975 bahwa : menginagt stelsel negatiftentang pendaftaran tanah yang berlaku di Insdonesia

Pemerintah RepublikIndonesia.Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, nahkoda KIA One UnitedLabuan 45 (BT 95999 TS) berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuknahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.Sesuai dengan Pasaal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45tahun2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12(dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.Zona Ekonomi Eksklusif Insdonesia

Lanna Harita Insdonesia danselain Tergugat , Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III juga mengklaimada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar dilokasi yang sama;.

Kota Surabaya;Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ; Alamat :Dahulu. bertempat tinggal di Desa Kludan,Kecamata Tanggulangin, Kabupaten SidoarjoPropinsi Jawa Timur, alamat Sekarang tidakHalaman 2 Putusan No : 356/Pdt.G/2015/ PN Sby.diketahui dengan jelas dan pasti di WilayahNegara Kesatuan Repulblik Insdonesia ; Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ; 4.

Penyerahan Dana Kajian Lastmile Project tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangan oleh Kepala Human Development Universitas Indonesia

8. 1 (satu) Bundle Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 285/SK/R/UI/ 2021 tentang Pengangkatan Kepala Indonesia Human Development Universitas Indonesia Periode 2021-2024

9. 1 (satu) Bundle Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 951/SK/R/UI/ 2019 tentang Pengangkatan Kepala Indonesia Human Development Universitas Insdonesia

.,1961, Kumpulan Putusan MahkamaAgung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153dapat dilihat dalam Hukum Agraria Insdonesia Sejarah PembentukanUndang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Prof BudiHarsono, Djambatan Jakarta 2005 halaman 85).9.