Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDINII. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN

Ir.Irman Maruhun Bin Alam Sudin dan Terdakwa II.

Ir.Irman Maruhun Bin Alam Sudin lah yang menanda tanganiEstimasi Harga tersebut.Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ir.Irman Maruhun Bin Alam Sudin danTerdakwa II. Andhie Lesmana, S.SIT bin Syofian untuk mendapatkan HargaPerkiraan Sendiri atau Estimasi Harga dari sumber yang tidak begitu jelas terkaituntuk 3( tiga) pekerjaan perbaikan diatas, tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan(Juklak) Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) yang berlaku di SBU Perkapalan PT.

Ir.Irman Maruhun Bin Alam Sudin selakuManajer Teknik & Penunjang SBU Perkapalan yang isinya meminta klarifikasiapakah pekerjaan tersebut dibatalkan atau tetap diteruskan mengingat harga yangdiperoleh masih diatas OE/HPS yang diberikan dan Terdakwa I.

Ir.Irman Maruhun Bin Alam Sudin lah yang menanda tanganiEstimasi Harga tersebut.Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ir.Irman Maruhun Bin Alam Sudin danTerdakwa II. Andhie Lesmana, S.SIT Bin Syofian untuk mendapatkan HargaPerkiraan Sendiri atau Estimasi Harga dari sumber yang tidak begitu jelas terkaituntuk 3( tiga) pekerjaan perbaikan diatas, tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan(Juklak) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berlaku di SBU Perkapalan PT.

Ir.Irman Maruhun Bin Alam Sudin bersama TerdakwaII. Andie Lesmana, S.SIT Bin Syofian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo.

Direktur JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil beserta 2 (dua) lembardisposisi; 301 (satu) bundel Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 027.05 14 MD Tahun 2013 tanggal 2Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Direktorat JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian DalamNegeri Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Ir.IRMAN MSi Direktur Jenderal Kependudukan dan PencatatanSipil atas nama Menteri Dalam Negeri Republik

Ir.IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) DirekturJenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilKemendagri beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah MenteriDalam Negeri Nomor 807.1/3874/S tanggal 4November 2009 perihal pengangkatan Sdr.

Ir.IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) DirekturJenderal Administrasi Kependudukan DepartemenDalam Negeri beserta lampiran. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa PetikanKeppres RI nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6Desember 2011 atas nama SUGIHARTO 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SKMenteri Dalam Negeri nomor: 811.212.296tahun 2011 ~~ perihal Pemberhentian danPengangkatan Pegawai atas nama SUGIHARTOdari Direktur Penyerasian Kebijakan danPerencanaan menjadi Direktur PengelolaanInformasi Administrasi

Ir.IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) DirekturJenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilKemendagri beserta lampiran1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah MenteriDalam Negeri Nomor 807.1/3874/S tanggal 4November 2009 perihal pengangkatan Sadr. Ir.IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) DirekturJenderal Administrasi Kependudukan DepartemenDalam Negeri beserta lampiran.

Ir.IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor807.1/3874/SJ tanggal 4 November 2009 perihal pengangkatan Sdr.

Ir.IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur JenderalAdministrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri besertalampiran. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Petikan Keppres RI nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama SUGIHARTO 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SK Menteri Dalam Negerinomor: 811.212.296 tahun 2011 perihal Pemberhentian danPengangkatan Pegawai atas nama SUGIHARTO dari DirekturPenyerasian Kebijakan dan Perencanaan menjadi Direktur PengelolaanInformasi Administrasi

BUDI PINANDOYO DIREKTUR TEHNIK/PRODUKSI : IR.IRMAN INDRAYADI UNIT PRODUKSI AMP (ASPAL MIXING PLAN).Bahwa pada tahun 2012 pernah ada kontrak kerja antara PT.HAKAASTON dengan SUDIN PU JALAN JAKARTA TIMUR untuk dalamrangka pekerjaan pemeliharaan jalan di wilayah Jakarta Timur denganHal 46 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pstnilai kontrak sekitar dua milyar rupiah (jumlah tepatnya tidak ingat)sedangkan untuk tahun 2013 saksi tidak hafal.Bahwa dalam rangka kontrak kerja antara PT.