MILAP PURBA,dkk VS PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API EKSPLOITASI SUMUT DIKENAL DENGAN BUNGALOW PJKA BERASTAGI, dkk

PURBA DKK VS PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API EKSPLOITASISUMUT DIKENAL DENGAN BUNGALOW PJKABERASTAGI,

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (Harun Ibrahim) dengan Ainal Mardhiah yang di Langsungkan pada Tahun 1958 di Kantor Jawatan Agama Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;-

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

bersama sebagai layaknya suami isteri, telah mempunyal9 orang anak dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahanmereka serta antara Pemohon dan Harun Ibrahim, tidak pernah bercerai, dansekarang Harun Ibrahim, sudah meninggal dunia, maka dalildalil permohonanPemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon (Ainal Mardhiah) dengan HarunIbrahim benar sebagai pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannyaPutusan No.52/Pdt.G/2018/MSJth hal 6 dari 8 hal.dilaksanakan pada tahun 1958 di kantor Jawatan

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Ainal Mardhiah) dengan HarunIbrahim, yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Kantor Jawatan AgamaIndrapuri Kabupaten Aceh Besar;Putusan No.52/Pdt.G/2018/MSJth hal 7 dari 8 hal.3.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Umamah) dengan Teuku Taharuddin yang dilangsungkan pada tahun 1964 di Kantor Jawatan Agama Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1964dengan seorang lakilaki bernama Teuku Taharuddin yang dilangsungkan diKantor Jawatan Agama Indrapuri;2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung Pemohon daripernikahan Pemohon dengan Teuku Taharuddin tersebut;3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Teuku Taharuddin dilaksanakandengan wali nikah adalah Muhammad (ayah kandung Pemohon), QadhiHal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 196/Pdt.G/2017/MSJthnikah Tgk.

memenuhi syarat materiilsebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksitersebut memiliki kKekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuanTermohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.5 serta keterangan para saksidi depan sidang telah ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di wilayahKabupaten Aceh Besar, beragama Islam dan dianya sebagai isteri dari T.Taharuddin yang menikah pada tahun 1964 di Kantor Jawatan

Ali yang dilangsungkan pada Tanggal 23 Juni 1966 di Kantor Jawatan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;-

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ali yang menikah pada tahun 1966 di Kantor Jawatan Agama KecamatanDarussalam, Kabupaten Aceh Besar, telah memperoleh 4 (empat) orang anak,tidak pernah bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan MahkamahSyariyah Jantho berhak memeriksa perkara aquo serta permohonan ini sudahmemenuhi alasan hukum dan patut dipertimbangkan;Mengingat, ibarat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 207 yangberbunyi :Artinya : Jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuan itusesuai dengan gugatannya

KERETA API INDONESIA (PERSERO) dulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)

Kartu Tanda Penduduk dengan nama TUNI RAJIASIH ;

b.Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api nomor 1821.7/SK/I.9/81 dengan nama YUNI ;

c. Petikan dari buku Pendaftaran Nikahdengan nama TUNI, adalah benar satu orang yang sama ;

3. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Taspen Surabaya untuk keperluan pengurusan Janda penerima Pensiun dari Supomo ;

4.

Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor:18217/SK/.9/81 Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tertulisatas nama YUNI;c. Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah No. 288/22/1968, tertulisatas nama TUNI;5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan SatuOrang Yang Sama antara nama Pemohon yang tercatat didalamdokumen:a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) = TUNI RAJIASIH;b.

Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor:18217/SK/.9/81 Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tertulisatas nama YUNI;c. Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah = TUNI;Adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama TUNIRAJIASIH, sesual dengan Surat Keterangan No.470/110/438.7.12.18/2020 tanggal 11 Nopember 2020, yang dibuat olehPj. Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik, Kabuapaten Sidoarjo;6.

Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor:18217/SK/.9/81 Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tertulisatas nama YUNI;c.

Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor:18217/SK/.9/81 Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tertulisatas nama YUNI;c. Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah = TUNIadalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama TUNIRAJIASIH sesual dengan Surat Keterangan No.470/110/438.7.12.18/2020 tanggal 11 Nopember 2020, yang dibuat olehPj. Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik, Kabuapaten Sidoarjo;3.

saksi yaitu tiga orang saksi sama menerangkan mengetahui bahwaPemohon adalah istri dari SUPOMO yang bekerja pada Jawatan KeretaApi, kKemudian pensiun dan terakhir meninggal dunia , namun setelahsuami Pemohon yang pensiunan perusahaan jawatan kereta api tersebutmeninggal, Pemohon belum bisa menerima pensiun Janda, karena adaperbedaan nama tersebut;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut datas, ternyataPemohon dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia Pemohon TUNI RAJIASIH,adalah orang yang

Penggugat 1 (satu)adalah sebagai cucu dari SOEWADI, pensiunan Perusahaan Jawatan KeretaApi (PUKA) yang sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) yangdipotong gajinya untuk sewa rumah milik PT. KAI sejak tanggal 21September 1963 (vide bukti T.Il.Intervensi 23);2.

Penggugat 3 (tiga) adalah sebagai anak dari almarhumSUYOKO selaku pensiunan perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yangsaat ini menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan telah mendatanganiSurat Perjanjian Nomor KL.701/V4/54/D0.92017 tanggal 02 Agustus 2017perihal Sewa Rumah Milik PT.KAI (vide bukti T.Il.Intervensi.19);.

Siti Zaenab adalah anak dari almarhum IBRAHIM sebagaipensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yang sekarang menjadiP.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan Almarhum IBRAHIM telahmenandatangani Surat Penunjukan Rumah milik PT. KAI tanggal 15 Juni1964 (vide bukti T.Il.Intervensi.25);7.

MISBAHUL MUSTAFID sebagai Penggugat 19 (Sembilan belas) menempatidan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 14, lingkunganTegalrejo RT.001 RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember sejak dari orang tuanya yang bernama HERIBUDIJANTO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)yang sekarang menjadi P.T.

SALEKAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero).;25.

Penggugat 1 (satu)adalah sebagai cucu dari SOEWADI, pensiunan Perusahaan Jawatan KeretaApi (PUKA) yang sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) yangdipotong gajinya untuk sewa rumah milik PT. KAI sejak tanggal 21September 1963 (vide bukti T.Il.Intervensi 23);2.

Penggugat 3 (tiga) adalah sebagai anak dari almarhumSUYOKO selaku pensiunan perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yangsaat ini menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan telah mendatanganiSurat Perjanjian Nomor KL.701/V4/54/D0.92017 tanggal 02 Agustus 2017perihal Sewa Rumah Milik PT.KAI (vide bukti T.Il.Intervensi.19);.

Siti Zaenab adalah anak dari almarhum IBRAHIM sebagaipensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yang sekarang menjadiP.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan Almarhum IBRAHIM telahmenandatangani Surat Penunjukan Rumah milik PT. KAI tanggal 15 Juni1964 (vide bukti T.Il.Intervensi.25);7.

MISBAHUL MUSTAFID sebagai Penggugat 19 (Sembilan belas) menempatidan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 14, lingkunganTegalrejo RT.001 RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember sejak dari orang tuanya yang bernama HERIBUDIJANTO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)yang sekarang menjadi P.T.

SALEKAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero).;25.

No. 47 PK/Pdt/2004salah satu pegawai Jawatan Pertanian Daerah Timor dan Kepulauan, yaitu J.

D.Mandjiku untuk menjaga gudang tersebut ;Bahwa ternyata gudang yang dibangun di atas tanah milik Penggugattidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai tujuan semula, maka tanahseharusnya dikembalikan kepada pemilik semula, yaitu Penggugat sebagaisalah satu ahliwaris almarhum Hendrik Pelapelapon ;Bahwa gudang milik Jawatan Pertanian Daerah Timor dan Kepulauan yangterdapat di atas tanah warisan Penggugat ditempati oleh J. D. Mandjiku sekeluargasampai saat sekarang walaupun J. D.

Hendrik Pelapelapon (pewaris Penggugat) berasal dari AmbonMalukudan pindah/datang ke KupangNusa Tenggara Timur baru pada Tahun1953 menggantikan Lubis Renggu sebagai Kepala Jawatan PertanianRakyat Daerah Timor dan Kepulauan. Yang bersangkutan pensiun padaTahun 1954 dan digantikan oleh P.J.

Pertanian Rakyat Daerah Timordan Kepulauan ;3) Yang menerima ijin/pinjaman tanah sengketa untuk membangun AnexGudang Pertanian Tahun 1954 adalah Hendrik Pelapelapon (pewarisPenggugat) sebagai Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Timordan Kepulauan, semuanya itu dilakukannya dengan mudah karenajabatan dan untuk kepentingan dirinya sendiri ;b.

(putusan Nomor 15/Pdt/G/1986/PNKpg., tanggal 9Nopember 1987) ;Dengan diberikannya Surat ljin Mendirikan Rumah dari RooimeesterPengawas Pembangunan Kota kepada Jawatan Pertanian RakyatDaerah Timor dan Kepulauan Nomor 544/V2, tanggal 19 Maret 1954yang telah dilihat dan telah disetujui oleh Kepala Jawatan PertanianRakyat Daerah Timor dan Kepulauan P.J.

melaksanakan apel pagi bersama dilapangan Jendral Sudirman, sekirapukul 07.40 WIB setelah selesai melaksanakan apel pagi Pasi Intel Korem 011/LW a.nKapten Arh Thomas Mulyadi (Saksi3) mengambil alih kegiatan, kemudian membacakannamanama personel Korem 011/LW dan dinas jawatan sebanyak 124 (seratus dua puluhempat) orang untuk masuk ke dalam gedung KNPI untuk dilakukan tes urine yang akandilaksanakan oleh BNN Kota Lhokseumawe.d Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, personel Korem 011/LW dan dinas

Weldi Junaidi (Saksi1) sebagai dokter dari BNN Kota Lhokseumawemelakukan tes urine kepada 124 (seratus dua puluh empat) personel Korem 011/LW dandinas Jawatan termasuk Terdakwa dengan cara mencelupkan alat Rapid tes Narkoba keKap (tempat Urine) kemudian diperoleh hasil dari 124 (seratus dua puluh empat) orangpersonel Korem 011/LW dan jawatan yang dites urinenya, ada 8 (delapan) orang yangterindikasi sebagai pengguna Narkotika.f Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 BNN Kota Lhokseumawe mengeluarkan surat

No B/126/Dayamas/VII/2013/BNNLSW tanggal 05 Juli 2013 perihal pemberitahuan hasil kegiatantes urine anggota Korem 011/LW dan dinas Jawatan, Terdakwa positif menggunakanNarkotika jenis Methamfetamina (MET).g Bahwa sekira pukul 11.00 Wib tanggal 5 Juli 2013,Sertu Safril (Saksi4) memberitahukankepada Terdakwa bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenisMethamfetamina (MET) dan Saksi4 memberitahukan kepada Terdakwa agar sore haridatang ke Staf Intel Korem 011/LW.

SaifulPadli,S.STP,M.Si. melakukan pemeriksaan urine terhadap 134 (seratus tiga puluh empat)anggota Korem 011/LW dan dinas jawatan di gedung KNPI Kota Lhokseumawe termasuk12Terdakwa, Saksi bertugas bagian registrasi dan memberikan kap (botol tempat urine) yangsudah diberi nomor sesuai nomor urut daftar personel kepada anggota yang akan ditesurinenya.3 Bahwa kemudian anggota BNN Kota Lhokseumawe melakukan pengambilan urine terhadapanggota Korem 011/LW dan dinas jawatan dengan cara seluruh anggota yang

Saiful Fadhli,S.STP.M.Si.5 Bahwa sekira pukul 12.00 WIB kegiatan pengecekan urine terhadap anggota Korem 011/LWdan dinas jawatan selesai dilaksanakan, didapatkan hasil 8 (delapan) orang terindikasimenggunakan narkotika yaitu Sertu Tri Sutrisno, Terdakwa Sertu Tamsir, Serka AmrilHarahap, Koptu Arialis, Kopka Anwar Fuadi, Serka Abdul Wahab, Praka T.R.

Bahwa selaku BUMN Persero yang berdiri mulai tahun 1998, ternyataTergugat bukanlah sebagai pihak yang memiliki hak atas obyek perkara,Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengadakan perjanjian sewaterhadap obyek sengketa mengingat sesungguhnya Penggugatmendapatkan hak penghunian rumah obyek sengketa tersebut bukan dariTergugat melainkan dari Perusahaan Jawatan Kereta (PJKA) sesuai denganSPR bernomor 227//BB/1979 tertanggal 30 Januari 1979 yang dikeluarkanoleh instansi PJKA; 9.

Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PIKA (mulai berdiri tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 tentangPengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api/ PJKA) adalah merupakan perusahannegara yang berada dibawah Lingkungan Departemen Perhubungan, karenanya PJKA adalah merupakan suatu instansi pemerintah, yang lekat denganhukum publik dalam kegiatan operasional dan tehnisnya; 10.

Bahwa ciri ciri dari Perusahaan Jawatan antara lain: e Modal Perusahaan berasal dari Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan(APBN)e Harta kekayaan PJKA adalah harta kekayaan milik Negara;e Memberikan pelayanan kepada masyarakat;e Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah;e Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepadamenteri atau direktur jenderal departemen yang bersangkutan;e Status karyawannya adalan pegawai negeri;e Mendapatkan fasilitas dari Negara;11.Bahwa mengingat

modal perusahaan negara in casu PJKA adalah berasaldari kekayaan negara yang tidak dipisahkan, maka dengan demikian hartakekayaan PJKA merupakan harta kekayaan negara, asset dan atau aktivatetap serta aktiva lancar dari PJKA adalah merupakan milik Negara; Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 69/Pdt/2016/PT.BDG12.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaaan Umum (PERUM) Kereta Api, maka instansi

KAI) sebelumnya bernama Perusahaan Umum Kereta Api(PERUMKA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Perusahaan NegeraKereta Api (PNKA), sedangkan instansinya ya ituitu juga; Bahwa kalaupun harus dianggap benar dalil gugatan Penggugat, denganberalinnya nama PJKA, kemudian menjadi PERUMKA kemudian menjadiPT. Kereta Api Indonesia, maka tanah dan bangunan yang saat ini dihuniTergugat menjadi kembali ke negara (quad non), lantas Penggugat iniSiapanya negara ??

Bahwa dengan perubahan status tersebut, maka Direksi PerusahaanJawatan TVRI menindaklanjuti dengan pembentukan organisasi dan tatakerja Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia melaluiKeputusan Direksi Perusahaan Jawatan TVRI Nomor : 001/KPTS/DIREKSVTVRV2001 tanggal 1 Maret 2001 bagian keempat Satuan KerjaPemasaran.Dalam Pasal 6 ayat (1) "Satuan Kerja Pemasaran, dipimpin oleh DirekturPemasaran".

Indosiar Mandiri tidakdapat dialihkan kepada pihak lain, Kecuali ada persetujuan tertulis dari parapihak yang berjanji .Menimbang bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2000 Tentang Pendirian Jawatan Televisi Republik Indonesia tanggal7 Juni 2000 maka status hukum Penggugat berubah dari Yayasan TVRImenjadi Perusahaan Jawatan TVRI, dalam hal ini Majelis Hakim tidaksependapat dengan Keterangan Ahli DR.

Sebagai entitas hukum Yayasan TVRI tetap ada tetapi kKewenangantinggalnya sebagai satusatunya peyelenggara penyiaran di Indonesia sudahtidak ada lagi karena sudah diambil Perusahaan Jawatan TVRI. Dalam posisihubungan perjanjian antara Yayasan TVRI dengan PT. Indosiar VisualMandiri maka status Perusahaan Jawatan TVRI menjadi pihak lain karenamerupakan entitas hukum baru.Hal. 14 dari 34 hal.

TVRI menindaklanjuti dengan pembentukkanorganisasi dan tata kerja Perusahaan Jawatan TVRI melalui KeputusanDireksi Perusahaan Jawatan TVRI Nomor : 001/KPTS/DIREKSVTVRI/2001tanggal 1 Maret 2001 bagian keempat Satuan Kerja Pemasaran Pasal 6ayat (1) menyebutkan :"Satuan kerja Pemasaran bertugas :a.

TVRI baru melaksanakan siaran niaga/iklan pada tanggal 20Juni 2001, yaitu saat Direksi Perusahaan Jawatan TVRI dilantikberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.l.

Bahwa, semasa hidupnya, sebelum pensiun sebagai karyawan padaPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), MOHAMAD ILJAS bersamaseorang isteri yang bernama Ny. Rr.

Kereta Api Indonesia (Persero)), merupakan suatuBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dariPerusahaan Jawatan Kereta Api sebelumnya (PJKA), sehingga modalTergugat (PT. Kereta Api Indonesia (Persero)) tidak berstatus sebagaiKekayaan Negara Yang Dipisahkan.Bahkan ketika terjadi pengalihan bentuk hukum dari Perusahaan Jawatan(PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM), kemudian menjadiPerusahaan Perseroan (PT.

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan :"Bahvwa segala hak dan kenajiban, perlengkapan dan kekayaan sertausaha dari Jawatan Kereta Api beralih kepada Perusahaan NegaraKereta Api".3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 61 tahun 1971, Perusahaan NegaraKereta Api (PNKA) dirubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), dimana pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan :Hal. 17dari 59 hal. Putusan No. 620/Pdt/2017/PT.DKI."

Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (PERJAN)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)".Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, mendudukkan TurutTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo sudah tidak relevan dan merupakangugatan yang salah alamat.Hal. 24dari 59 hal. Putusan No. 620/Pdt/2017/PT.DKI.8.

No.61 tahun 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA).Perubahan kembali terjadi pada tahun 1990 dengan PP. No. 57 tahun 1990status perusahaan jawatan diubah menjadi perusahaan umum sehinggaPJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka).Perubahan besar terjadi pada tahun 1998, yaitu perubahan status dariPerusahaan Umum Kereta Api menjadi PT. Kereta Api (Persero),berdasarkan PP. No. 19 tahun 1998.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama sudah tepat dalam menerapkanpertimbangan hukum tentang peralihan kekayaan dari Tergugat dalamperkara aquo, dan menolak dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 14, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api yang menyatakan dengan dialinkannya bentukPerjan KA menjadi Perum KA sebagaimana dimaksud dalam ayat (

>Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1963 dibentuk/didirikan Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor61 tahun 1971 Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)berubah bentuk menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA).

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 1971 menyebutkan bahwa semua usaha dan kegiatan,segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva danPasiva Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) beralin kepadaPerusahan Jawatan Kreta Api (PJKA), selanjutnyaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990,Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) beralin bentukmenjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PerumKA)., danberdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19tahun 1998 dengan dialihnkannya bentuk

Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM)tersebut maka segala hak dan kewajiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralihkepada PEWRUM ~ yang bersangkutan.

Perusahaan Jawatan Kreta Api, sedangtentang beralinnya kekayaan Perusahaan Jawatan Kereta Api kePT.

Bahwa selama menghuni di atas objek sengketa, Penggugat secara terusmenerus membayar sewa, dengan cara pemotongan gaji secara langsungoleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) terhadap gaji suami Penggugatsetiap bulannya, adapun setelah suami Penggugat pensiun, pembayaransewa dilakukan secara langsung ke kantor suami Penggugat di JalanPerintis Kemerdakaan Nomor 1, Kota Bandung dan atau menitipkanpembayaran tersebut melalui saudara Dadang, sesama pensiunan;.

Nomor 3146 K/Pdt/2016Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengadakan perjanjian sewaterhadap objek sengketa mengingat sesungguhnya Penggugat mendapatkanhak penghunian rumah objek sengketa tersebut bukan dari Tergugatmelainkan dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) sesuai dengan SPRbernomor 227//BB/1979 tertanggal 30 Januari 1979 yang dikeluarkan olehinstansi PUKA;Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri Tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1971

tentangPengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api/PJKA) adalah merupakan perusahanNegara yang berada dibawah Lingkungan Departemen Perhubungan,karenanya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) adalah merupakan suatuinstansi pemerintah, yang lekat dengan hukum publik dalam kegiatanoperasional dan tehnisnya;10.

Bahwa ciriciri dari perusahaan jawatan antara lain:11.12.

Jawatan Kereta Api (PJKA), sebagaimana dinyatakan dalamHalaman 3 dari 20 hal.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Hermansyah Bin Supardin) terhadap Penggugat (Jawatan Afnani Binti Nurdin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2014yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal10 Juni 2014 dalam Register Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Bdg, telah mengajukan gugatansebagai berikut:1Bahwa Para PENGGUGAT adalah pensiunan dan atau janda pensiunan DepartemenPerhubungan, pegawai pada instansi / jawatan

Majalengka nomor 2,Bandung ;P6: Buku Tanah Hak Pakainomor 6/ Kelurahan Kacapiring, tertulisnama pemegang hak : DepartemenPerhubungan Republik Indonesia cqPerusahaan Jawatan Kereta Api ;P7: Peraturan PemerintahRepublik Indoneia nomor 61 tahun 1971tentang Pengalihan bentuk ~~ usahaPerusahaan Negara Kereta Api menjadiPerusahaan Jawatan (PERJAN) ;P8: Cuplikan PeraturanPemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentangHAK GUNA USAHA, HAK GUNAZl28293031323334353637BANGUNAN dan HAK PAKAI ATASTANAH ;P9: Cuplikan dari

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API berikut lampiran berupa Gambar SituasiNo. 316/1988.Menimbang, bahwa berikut akan ditelusuri apakah kekayaan PJKA beralihmenjadi kekayaan PT KAI ataukah tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1963dibentuk/didirikan PERUSAHAAN NEGARA KERETA API (PNKA), kemudianberdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Thun 1971., PERUSAHAAN NEGARAKERETA API (PNKA) berubah bentuk menjadi PERUSAHAAN JAWATAN

KERETAAPI (PJKA).Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) PP no. 61 Tahun 1971 pada pokoknyamenyebutkan bahwa: semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan pasiva Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) beralih kepadaPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun1990., Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) beralih bentuk menjadi PERUSAHAANUMUM KERETA API (PerumKA).Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) PP no. 57 Tahun 1990

pada pokoknyamenyebutkan: Besarnya modal Perusahaan (PerumKA) adalah sama dengan nilaiseluruh kekayaan Negara yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) pada saat dialihkan, kecuali prasarana pokok berupa jalan kereta api,perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi, dan tanahmilik daerah yang dipakai sebagai jalan kereta api.Menimbang, bahwa asset sebagaimana bukti T.dK/P.dR. 1.

(Persero)) tetapi masih Perusahaan Jawatan Kereta Api, dimana modaldan kekayaan Jawatan masih menjadi modal dan kekayaan negara yangbelum dipisahkan.f. Mengingat status hukum objek sengketa adalah milik negara yangditanamkan dahulu pada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang tidakdipisahkan, maka Objek Sengketa Tersebut tetap berstatus milik negara,yang penyelesaiannya dilakukan oleh negara melalui Menteri Keuanganselaku Pengelola barang milik negara bukan dilakukan PT.KAI Pusat diBandung Cq.

Perusahaan Jawatan Kereta Api, diberi tanda T1;2. Sertifikat Hak Pakai (SHP ) No.16, Alamat : Ds. Purwosari, Kec.SemarangBarat, Kota Semarang, a/n : Pemegang Hak Departemen PerhubunganRepublik Indonesia cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, diberi tanda T2;3. Sertifikat Hak Pakai (SHP ) No.20, Alamat : Ds. Purwosari, Kec.SemarangBarat, Kota Semarang, a/n : Pemegang Hak Departemen PerhubunganRepublik Indonesia cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, diberi tanda T3;Bermaterai cukup dan dilegalisir.4.

Perusahaan Jawatan Kereta Api,diberi tanda T4;5. Sertifikat Hak Pakai ( SHP ) No.2, Alamat : Ds. Pendrikan Lor ,Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, a/n : Pemegang Hak DepartemenPerhubungan Republik Indonesia cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api,diberi tanda T5;6. Sertifikat Hak Pakai ( SHP ) No.12, Alamat : Ds. Bandarharjo ,Kec.Semarang Utara , Kota Semarang, a/n : Pemegang Hak DepartemenPerhubungan Republik Indonesia cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api,diberi tanda T6;7.

Perusahaan Jawatan Kereta Api,diberi tanda T7;8. Surat Penunjukan Rumah (SPR) Dinas PT.KAI ( Persero ) a/n : DjuminginNo.1.5/24/69. Alamat : Tawangsari tgl.4 Oktober 1969 yang dikeluarkanoleh Ketua Panitia Perumahan Perusahaan Jawatan Kereta Api DaerahInspeksi 5 dari Eskplotasi Tangah cq. PT.KAI ( Persero ) Tergugat, diberitanda T8;9. Surat Penunjukan Rumah ( SPR ) Dinas PT.KAI ( Persero ) a/n : KatimanNo.1.5/89/RD/77.

Objek sengketa masih menjadi bagian kekayaan negara yang ditanamkannegara.Objek sengketa sertifikatnya masih atas nama Perusahaan Jawatan KeretaApi, dimana modal dan kekayaan Jawatan masih menjadi modal dankekayaan negara yang belum dipisahkan.Objek Sengketa tetap berstatus milik negara, yang penyelesaiannya dilakukanoleh negara melalui Menteri Keuangan selaku Pengelola barang milik negarabukan dilakukan PT.KAI Pusat di Bandung Cq.

Tergugat V dan Tergugat VII; DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi; DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan Sertipikat Hak pakai No.2, Desa Batununggal, Gambar Situasi No.406/1977, Luas 26.440M2 (dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi), nama pemegang hak Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan

Kereta Api (P.J.K.A) di Bandung adalah sah secara hukum; Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yaitu PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik sah Sertipikat Hak pakai No.2, Desa Batununggal, Gambar Situasi No.406/1977,Luas 26.440M2 (dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi), nama pemegang hak Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan Kereta Api (P.J.K.A) di Bandung; Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan

; Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi untuk meninggalkan dan mengosongkan lahan objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi; Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi yang membangun di atas lahan objek sengketa yang termasuk dalam Sertipikat Hak pakai No.2, Desa Batununggal, Gambar Situasi No.406/1977,Luas 26.440M2 (dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi), nama pemegang hak Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), yang terletak diJl.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), yang terletak diJI.

Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), yang terletak di JI.

Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA) seluas 26.440 m?