ELIESER JOANGKA., 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA VS RAMSES FELLE, S.H;

, atas nama Elieser Joangka, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten JayapuraProvinsi Papua;Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021b.Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23Juli 2014, luas 1.200 m?

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa:a.Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Henekombe,tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/201,tanggal 23 Juli 2014, luas 1.350 m*, atas nama Elieser Joangka,terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, KabupatenJayapura, Provinsi Papua;Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23Juli 2014, luas 1.200 m?

, atas nama Elieser Joangka, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua;Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021Juli 2014, luas 1.200 m?, atas nama Diva Jena Parera, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua;4.

Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli2014, luas 1.350 m2, atas nama Elieser Joangka, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua;b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli2014, luas 1.200 m?

Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli2014, luas 1.350 m2, atas nama Elieser Joangka, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua;Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021b.

>

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak diterima;

Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ELIESER JOANGKA Diwakili Oleh : Magdalena Maturbongs, SH. M.hum
Pembanding/Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DIVA JENA PARERA Diwakili Oleh : DIVA JENA PARERA
Terbanding/Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Terbanding/Penggugat : RAMSES FELLE, S.H.

ELIESER JOANGKA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Baru, RT.02/ RW.012,Distrik Sentani, Kelurahan Hinekombe, Kabupaten Jayapura, ProvinsiPapua;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:MAGDALENA MATURBONG S, S.H.,M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia,Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2021/PTTUN MksPekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Magdalena Maturbongs & Rekan, Advokat dan KonsultanHukum beralamat kantor di Gg.

Bahwa judex facti dalam putusannya halaman 5 angka 2 joangka 3 pada pokoknya menyatakan, bahwa berdasarkan buktiP3, P4 ,P5 dan P6 telah berkesimpulan menyatakan tanahnegara tidak bebas karena sejak tahun 1910 telah diusahai olehMali dengan alas hak Grant Sultan No.5 tahun 1910.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut judex facti telahmemutuskan perkara a quo dengan membatalkan putusanPengadilan Negeri Tebing Tinggi No.01/Pdt.G./2002/PN.

Payakumbuh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadilidan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkanoleh Walikota Payakumbuh Nomor NOMOR tanggal 16 September 2016,dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo.pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 joangka

MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor :05 Tahun 1975maka terhadap permobonan sita eksekusi lelang yang diajukanoleh Terlawan di dalam register nomor 87IEKS/2000IPN.Sby Jo.No. 471PdtG/19921PN.sby sudah selayaknya DI TOLAK, TIDAKDAPAT DITERIMA, atau setidaktidaknya DITANGGUHKANBahwa bilamana terhadap obyek sengketa a quo diletakkan sitajaminan, maka Badan Pertanahan Nasional Kota Surabayaseharusnya menerima tembusan dan/atau salinan berita acara sitajaminan a quo sesuai ketentuan pasal 198 jo pasal 199 HIR joangka

bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri, sedang temohon hanya datang pada persidangan tanggal 20 Mei2010 saat pemeriksaan bukti (saksi Pemohon yang ketiga);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (Pl), pengakuan Pemohon danTermohon, dan keterangan saksisaksi telah ternyata Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor: 10 tahun 1983, jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990, joangka

Tentang Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotorMenimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanyapenggunanan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatanmateriil yang terlarangnya, dimana menurut Pasal 1 angka 8 joangka 20 UU No. 22 Tahun 2009 mobil terkualifikasi sebagaikendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan olehperalatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalandi atas rel.Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari persesuaianantara keterangan saksisaksi dan berdasarkan faktapersidangan

Bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Peraturan Ketua BapepamLKNomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi joAngka 1 Peraturan Nomor V.G.3 Tentang Pedoman Dalam RangkaPengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi berbunyi sebagaiDGTIKUL ~= 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nenn nnn nonnnnnnnnnnnanannenanennanacasManajer Investasi dilarang :Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaaninvestasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukarandari Efek tanpa dasar

DASAR GUGATAN :1.Bahwa Undangundang No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 17 joangka 1 telah mengatur mengenai mekanismePenyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan melaluiPengadilan Hubungan Industrial ;Pasal 1 angka17:Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilankhusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeriyang berwenang memeriksa, mengadili dan memberiputusan Penyelesaian Hubungan Industrial ;Pasal 1 angka1 :Perselisihan Hubungan Industrial

BahwaTergugat juga menolak dengan tegas positum Pengggugat angka 8 joangka 9 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan lelang yang diajukan Tergugat kepada KPKNL telah mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang Pasal 1 ayat 20 dan Pasal 27 huruf (j), karena Penggugat tidakdiajak membicarakan harga limit lelang.Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum sama sekalidan menunjukkan bahwa Penggugat hanya secara sepotongsepotongdalam

Bahwa ketidakjelasan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukanPenggugat a quo juga terlihat nyata dan ketidaksesuaian dan tidaksinkronnya antara posita dengan petitum gugatan;Sesuai dengan jenis perselisihannya, perselisihan antara Penggugatdengan Tergugat dalam perkara a quo adalah perselisihnan pemutusanhubungan kerja, oleh karenanya dalam posita gugatannya angka 10 joangka 16, Penggugat menyatakan keberatannya terhadap pemutusanhubungan kerja oleh Tergugat dan menuntut dipekerjakan kembali

Nuh, tersebut sebagaimana dalam tuntutanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 joangka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14PW.07.03 Tahun 1983tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;Mengingat Firman Allah dalam Alquran Surat Albagarah ayat

Tentang Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotorMenimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanyapenggunanan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatanmateriil yang terlarangnya, dimana menurut Pasal 1 angka 8 joangka 20 UU No. 22 Tahun 2009 mobil terkualifikasi sebagai12kendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan olehperalatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalandi atas rel.Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari persesuaianantara keterangan saksi saksi ANDI YOGA PRATAMA

Tentang Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotorMenimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanyapenggunanan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatanmateriil yang terlarangnya, dimana menurut Pasal 1 angka 8 joangka 20 UU No. 22 Tahun 2009 mobil terkualifikasi sebagaikendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan olehperalatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalandi atas rel.Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari persesuaianantara keterangan saksi saksi ANDI BUNGA RAMLA

Bahwa Penggugat didalam gugatan dalil posita angka 25 jo angka 26 joangka 27 menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum menguasai tanah Penggugat dengan cara tanpa hak melakukanPengalihan Hak Garap melalui Akta Jual Beli Illegal berupa Akta Jual BeliNo. 2730/TerBesar/1995.3.2.

Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilannegeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusanterhadap perselisihan hubungan industrial.Pasal 1 angka 1:Perselisinan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisinan mengenai hak

ayat 1UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dapat dilanjutkan penyelesaian perselisinan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung diJalan Soekarno Hatta No. 584 Bandung ;Bahwa UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial mengatur prosedur PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Sebagaimana diatur jelas pada Pasal 1 angka 17 Joangka

buktitersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arman Alkahfi alias Rejobin (alm) Rusman dan Muhammad Darwin alias Ewin bin Basri, maka barang bukti tersebutdipergunakan dalam perkara atas nama Arman Alkahfi alias Rejo bin (alm) Rusman danMuhammad Darwin alias Ewin bin Basri, tersebut sebagaimana dalam tuntutan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 joangka

romawi II point 2 Surat Edaran BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 ;Menimbang, bahwa begitu juga Termohon yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah mendapat Surat Keterangan daripejabat atasannya (bukti T.2), dengan demikian Termohon sudah memenuhi persyaratansebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 joangka