Pemohon:
AMRIN JUNIFAN, ST
Termohon:
KEPALA POLISI DAERAH SULAWESI TENGAH

Pemohon:
AMRING JUNIFAN, ST
Termohon:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA POLISI DAERAH SULAWESI TENGAH,
2.PEMERINTAH RI Cq KEPALA KEPOLISISAN RI Cq KEPALA POLISI DAERAH SULTENG

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Junifan Vinarsyah bin Hendri) dengan Pemohon II (Nadya Putri Cahyanda binti Hendra Gus Putra) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2020 di Jorong Kubang Tungkek, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah

berikut :Kepada YTH Kepala Pengadilan Tinggi Surabaya saya atas nama RudiHartono bin Siswanto sebagai Terdakwa sesuai permasalahan tersbeut diatasperlu saya jelaskan dan sampaikan status keadaan saya saat ini;Halaman 6 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT SBY Saya atas nama Rudi Hartono bin Siswanto menikah selama 14tahun dengan wanita yang bernama Dian Puspita yang sekarangsebagai buruh serabutan selama saya ada di dalam tahanan, dansaya didalam rumah tangga dikaruniai 1 orang anak yangbernama Rega Junifan

Saksi ANANG JUNIFAN: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga; Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JI.

Saksi AMRING JUNIFAN, ST, yang pada pokoknya memberikanketerangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Seksi Pelaksanaan TataBangunan dan Bangkim, sejak bulan Februari 2017 di Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Morowali Utara;Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN. PalBahwa kapasitas Saksi terkait dalam Perencanaan Pembangunangedung DPRD Kab.

FAHRI pada saat itu mengakui terjadiperbedaan antara Perhitungan Struktur, Enggenering Estimate (EE)dan Gambar rencana;b) KRISTOFERUS LAGARINDA selaku PPK, yang melakukanklarifikasi setahu Saksi melalui Saksi AMRING JUNIFAN, ST selakuPPK PembangunanBahwa dokumen atau data perencanaan yang dibuat KonsultanPerencana tidak dapat digunakan dalam pekerjaan PembangunanGedung Kantor DPRD Kab. Morut dan bukti data perencanaan tidakdapat digunakan adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.

ADITYA CIPTA MEDIAJASA dan SaksiAMRING JUNIFAN selaku PPK pembangunan Kantor DPRD Kab.Morut;Bahwa proses yang Saksi lakukan dalam menyusun nilai daftarHarga Satuan Upah Kerja, Harga Satuan Barang dan daftar hargaSatuan Alat, dan dokumentasi pendukung adalah berdasarkandokumen EE dan daftar standard harga satuan upah bahan danperalatan yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Morut;Bahwa yang tercantum sebagai tenaga ahli dalam penawaranpelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor DPRD Kab. Morut adalahSdr.

PalKonsultan sebagai Ketua Amrin Junifan, ST, Sekretaris Guntur, SE,anggota Alfianus Tulak, ST;Bahwa Sumber dana Perencanaan Pembangunan kantor DPRDKab. Morowali Utara pada tahun 2015 dari APBD tahun 2015 Kab.Morowali Utara dengan pagu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dan HPS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Bahwa sumber dana perencanaan kantor DPRD Kab. MorowalliUtara pada tahun 2015 dari APBD tahun 2015 Kab.

PalSaksi AMRING JUNIFAN, ST selaku PPK Pembangunan Kantor DPRDKab. Morowali Utara;Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumjuga mengajukan AHLI:1. Sdr. Ir.

Saksi AMRING JUNIFAN, ST, yang pada pokoknya memberikanketerangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Seksi Pelaksanaan TataBangunan dan Bangkim, sejak bulan Februari 2017 di Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Morowali Utara;Bahwa kapasitas Saksi terkait dalam Perencanaan Pembangunangedung DPRD Kab.

Morowali Utara yaitu : AMRING JUNIFAN. STselaku Ketua (Saksi sendiri), GUNTUR. SE selaku Sekretaris danALPIANUS TULAK. ST selaku anggota;Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran padaperencanaan pembangunan gedung DPRD Kab.

FAHRI pada saat itu mengakui terjadiperbedaan antara Perhitungan Struktur, Enggenering Estimate (EE)dan Gambar rencana;b) KRISTOFERUS LAGARINDA selaku) PPK, yang melakukanklarifikasi setahu Saksi melalui Saksi AMRING JUNIFAN, ST selakuPPK PembangunanBahwa dokumen atau data perencanaan yang dibuat KonsultanPerencana tidak dapat digunakan dalam pekerjaan PembangunanGedung Kantor DPRD Kab. Morut dan bukti data perencanaan tidakdapat digunakan adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.

ADITYA CIPTA MEDIAJASA dan SaksiAMRING JUNIFAN selaku PPK pembangunan Kantor DPRD Kab.Morut;Bahwa proses yang Saksi lakukan dalam menyusun nilai daftarHarga Satuan Upah Kerja, Harga Satuan Barang dan daftar hargaSatuan Alat, dan dokumentasi pendukung adalah berdasarkandokumen EE dan daftar standard harga satuan upah bahan danperalatan yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Morut;Bahwa yang tercantum sebagai tenaga ahli dalam penawaranpelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor DPRD Kab. Morut adalahSdr.

Morut tersebut tertuang dalam beritaacara penerimaan hasil pekerjaan;Bahwa setelah produk jasa Konsultansi selesai dan diterima oleh pejabatpenerima hasil pekerjaan kemudian diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya pada tahun anggaran 2016 Terdakwa serahkan kepadaTerdakwa AMRING JUNIFAN, ST selaku PPK Pembangunan Kantor DPRDKab.