., para Advokad, yangberkantor di AD to Justices and Associates Jl. BrawijayaKedurus II no. 95, Wonokromo, Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SidoarjoNomor : 598/ADV/2012 tanggal 15 Agustus 2012, dahuluHal 1 dari 18 hal Put.

;Para Advokat dari Kantor Menara Justices Law Office yangberkedudukan di Gedung Perkantoran Pulo Mas Satu, Blok IV, Lt.l,Nomor 3, Jalan Anmad Yani Nomor 2 A, Jakarta Timur;Halaman 1 dari 22 halaman.

obyektif, karena menjalankan fungsi mengadili terhadap masingmasing pendirian subyektif dari kedua belah pihak yang bertengkar dihadapannya, oleh karena itu dengan sendirinya wajib, atau setidaktidaknyadiharapbkan memegang teguh pendirian yang tidak memihak, atau Pendirianyang Obyektif ;Menimbang, bahwa dengan posisinya yang obyektif dan pendirian yangobyektif tersebut, maka dalam menyidangkan setiap perkara, Majelis Hakimakan selalu memegah teguh pada Prinsip keadilan yang berimbang (Balancedof Justices

obyektif, karena menjalankan fungsimengadili terhadap masingmasing pendirian subyektif dari kedua belah pihakyang bertengkar di hadapannya, oleh karena itu dengan sendirinya wajib, atausetidaktidaknya diharapkan memegang teguh pendirian yang tidak memihak,atau Pendirian yang Obyektif ;Menimbang, bahwa dengan posisinya yang obyektif dan pendirian yangobyektif tersebut, maka dalam menyidangkan setiap perkara, Majelis Hakimakan selalu memegah teguh pada Prinsip keadilan yang berimbang (Balancedof Justices

obyektif, karena menjalankan fungsi mengadili terhadapmasingmasing pendirian subyektif dari kedua belah pihak yang bertengkar dihadapannya, oleh karena itu dengan sendirinya wajib, atau setidaktidaknyadiharapbkan memegang teguh pendirian yang tidak memihak, atau Pendirianyang Obyektif ;Menimbang, bahwa dengan posisinya yang obyektif dan pendirian yangobyektif tersebut, maka dalam menyidangkan setiap perkara, Majelis Hakimakan selalu memegah teguh pada Prinsip keadilan yang berimbang (Balancedof Justices

memperhatikan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) antara lain sebagai berikut : Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan Peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraNegara, dalam perkara a quo Tergugat telah bertindak sepertidiamanatkan dalam asas kepastian hukum dimaksudkan agarpembentukan Peraturan perundangundangan pengedalianpencemaran udara, limbah dan polusi Suara agar mampu untukprovide order, stability and justices

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

obyektif, karena menjalankan fungsi mengadili terhadap masingmasing pendirian subyektif dari kedua belah pihak yang bertengkar dihadapannya, oleh karena itu dengan sendirinya wajib, atau setidaktidaknyadiharapbkan memegang teguh pendirian yang tidak memihak, atau Pendirianyang Obyektif;Menimbang, bahwa dengan posisinya yang obyektif dan pendirianyang obyektif tersebut, maka dalam menyidangkan setiap perkara, MajelisHakim akan selalu memegang teguh pada Prinsip keadilan yang berimbang(Balanced of Justices

Juga MERUPAKAN KESEMPATAN PERTAMAPARA PENGGUGAT MEMPUNYAI AKSES KE SEORANGPENGACARA;Hakim Herlihy bertanya kepada Penuntut Umum mengapa PARAPENGGUGAT TIDAK DIADILI DI PENGADILAN ANAK SEPERTI YANGDIWAJIBKAN OLEH JUVENILE JUSTICES ACT 1992,S 6 (2);CHLIDREN COURT ACT 1992 (Q).

obyektif, karena menjalankan fungsi mengadili terhadap masingmasing pendirian subyektif dari kedua belan pihak yang bertengkar dihadapannya, oleh karena itu dengan sendirinya wajib, atau setidaktidaknyadiharapbkan memegang teguh pendirian yang tidak memihak, atau Pendinanyang Obyektif;Menimbang, bahwa dengan posisinya yang obyektif dan pendirianyang obyektif tersebut, maka dalam menyidangkan setiap perkara, MajelisHakim akan selalu memegah teguh pada Prinsip keadilan yang berimbang(Balanced of Justices

JugaMERUPAKAN KESEMPATAN PERTAMA PARA PENGGUGAT MEMPUNYAIAKSES KE SEORANG PENGACARA;18.Hakim Herlihy bertanya kepada Penuntut Umum mengapa PARAPENGGUGAT TIDAK DIADILI DI PENGADILAN ANAK SEPERTI YANGDIWAJIBKAN OLEH JUVENILE JUSTICES ACT 1992,S 6 (2); CHLIDRENCOURT ACT 1992 (Q).

Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi; secara teoritis dan filosofis juga merupakan tindakanpemerkosaan norma hukum oleh hakim, atau yang disebut sebagaiabuse or misuse of power by the judges or justices atau lebih ekstrimnyadisebut tyran by the justices.

Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015ambisius, serta hanya berdasarkan kekuasaan semata, yang secarateoritis disebut tyran by the justices; suatu tindakan hakim yang sangattercela seraya menodai keadilan.Dalam praktik peradilan Indonesia, pengenaan pidana uang penggantiharus sesuai dengan jumlah harta kekayaan yang diperoleh ataudinikmati oleh terdakwa atau terpidana sebagaimana ditentukan Pasal18 ayat (1) huruf b dapat dipahami dalam Novum06: PutusanNo.07/PID/SUS/ 2013/PT.JBI.Oleh karena itu, demi hukum, seyogyanyalah