Apakah penerbitan keputusan No. 152/SK/KPU/Tahun 2007 olehTermohon ( Komisi Pemilihan Umum/K.P.U ) dapat dibenarkansehingga tidak mengandung cacat yuridis didalam menentukanrekapitulasi hasil penghitungan suara ulang ?Ad.2. Apakah juga sebaliknya prosedur yang telah ditempuh oleh KomisiPemilinan Umum Provinsi Maluku Utara dalam Rapat Pleno tanggal16 Nopember 2007 tersebut tidak mengandung kekeliruan dalamproses pengambilan putusannya ?

RahmiHusen.Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 122 ayat (3) tersebut adalahsama dengan Pasal 122 ayat (1) pada konteks bahwa K.P.U. yangbersangkutan tidak mampu menjalankan tugas.Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwapenerapan Pasal 122 ayat (1) maupun Pasal 122 ayat (3) UndangundangNomor 22 Tahun 2007 bagi Termohon ( Komisi Pemilihan Umum/KPU ) dalamkasus ini adalah tidak dapat dibenarkan, dan karenanya merupakan cacatyuridis didalam pengambil alihan kKewenangan tersebut diatas.Menimbang

Memerintahkan kepada K.P.U. Provinsi Maluku Utara untuk melakukanpenghitungan suara ulang di daerah kabupaten Halmahera Barat,khususnya kecamatan Djailolo, kecamatan lbu Selatan dan kecamatanSahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggangwaktu satu bulan.4. Menyatakan permohonanpermohonan selebihnya tidak dapat diterima.5.

SURVINDO INDAH PRESTASI untukmendapatkan proyek Pengadaan Kotak Suara di KomisiPemilihan Umum (K.P.U), tetapi ternyata dalam petitumgugatan Para Penggugat, biaya biaya yang telahdikeluarkan PT. SURVINDO INDAH PRESTASI tersebut harusdikembalikan oleh TERGUGAT kepada pribadi Penggugat danipribadi Penggugat II selaku sebagai bekasPemilik/Pemegang Surat Saham PT. SURVINDO INDAHPRESTASI, maka dengan demikian gugatan Para Penggugatmenjadi sangat membingungkan sebab dalam perkara a quoTn.

jalan kompleks