Ditemukan 540100 data
173 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]
jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi benturan antara kaidah
hukum substantif dengankaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif.
Secara kasuistik di dalam perkara TUN, sering kali kaidahsubstantif telah terbukti namun terbentur pada Keputusan TUN yang dikeluarkantidak sesuai dengan kaidah formal.
Hal ini dilatar belakangi fungsi hukumformal/ hukum acara adalah untuk menegakkan kaidah hukum materill/substantif.
Sebelum SEMA ini dikeluarkan untuk menguatkan pandangan Kamar TUN terkaitpilihan kaidah hukum tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan No. 54 K/TUN/2014 yang pernah memutusmengenai kaidah hukum materiil (terkait pelanggaran disiplin PNS) dengankesalahan kaidah hukum formal yangdilakukan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dalam mengeluarkan keputusan.
Dalamputusan ini, Permohonan Kasasi yang sesungguhnya telah lewat waktu ( kaidahhukum formal) namun di satu sisi ada persoalan yang substantif terkaitpenyalahgunaan narkoba sehingga majelis hakim memutuskan untuk tetapmenerimanya.
melalui putusan No. 193 PK/TUN/2017dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa secara kasuistik apabila kepastian tentang hak danposisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusanyang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabilakeadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal,karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah
KARIM H KAIDAH
88 — 0
Pemohon:
KARIM H KAIDAH
KARIM H KAIDAH
28 — 12
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon bernama HASAN KAIDAH, yang meninggal dunia di Ternate pada tanggal 23 November 2006, karena sakit sebagaimana Surat Keterangan
Pemohon:
KARIM H KAIDAH
82 — 26
Perdata- Rusmiati binti La Ode Arfa- Achmad bin Nur Kaidah
, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv,Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut,sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untukmembayarnya ;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah
72 — 8
1.Syarifuddin Angkat bin Kimin2.Kaidah br Sinaga bintiPndek Sinaga
Syarifuddin Angkat berstatusJejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon IL Kaidah br Sinaga berstatusPerawan dalam usia 18 tahun dengan wali Nikah Pendek Singga ( ayahKandung pemohon II ) dan yang menikahkan Wali Nasab (ayah Kandung ),dan dihadiri 2 orang saksi nikah masingmasing Saksi I Pindek IL. Rajadengan maskawin berupa S eperangkat Alat S holat dibayar tunai.
Syarifuddin Angkat denganPemohon IL Kaidah br Sinaga yang dilangsungkan pada tanggal 20Bulan Juli Tahun 1993 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh S ingkil.3.
18 — 11
49 — 16
34 — 8
18 — 7
68 — 0
34 — 7
63 — 33
sebagaimana layaknya suami isteri;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidakperlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkanterjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon denganTermohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatanperkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal25 Juni 1994 dengan kaidah
19 — 13
45 — 25
107 — 71
75 — 22
Putusan No. 48/Pdt.G/2013/PA.Mrbberpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktuyang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yangterdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu MajahJuz halaman 736, yang berbunyi: =yl 20 Vg bps YArtinya: Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuatkemudharatan;Juga kaidah figih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62,yang
127 — 51
85 — 25
hueArtinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuatkemucharatan;Kaidah figih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62,yang berbunyi := ae oeArtinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang
16 — 7