Bahwa Terdakwa Kiinyit mengetahui bahwa bawang merah sebanyak 1.500 (seribu limaratus) karung @ 10 kg yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungidengan dokumen Kapabeanan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengantujuan untuk dijual.sooo Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagamana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo

Bahwa Terdakwa Klinyit mengetahui bahwa bawang merah sebanyak 1.500 (seribu Imaratus) karung @ 10 kg yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungidengan dokumen Kapabeanan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengantujuan untuk dijual.sooo Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal103 huruf d Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo

Bahwa Terdakwa Kiinyit mengetahui bahwa bawang merah sebanyak 1.500 (seribu limaratus) karung @ 10 kg yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungidengan dokumen Kapabeanan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengantujuan untuk dijual.sooo Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagamana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo

Bahwa Terdakwa Klinyit mengetahui bahwa bawang merah sebanyak 1.500 (seribu Imaratus) karung @ 10 kg yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungidengan dokumen Kapabeanan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengantujuan untuk dijual.sooo Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal103 huruf d Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yangmenyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan telahmenguraikan tugas dari para terdakwa dalam Kepabeanan dan Cukai yangpada pokoknya menyebutkan bahwa tugas para terdakwa adalahmerupakan tugas pengawasan akan tetapi tidak diuraikan bahwa tugaspengawasan itu sifatnya berjenjang makin ke atas makin mengkerucut danKepala kantor Bea dan Cukai setempat sebagai coordinator hal ini dapatdilinat dari butir ke11 Pasal 1 UU Kapabeanan

yang menyatakan : PejabatBea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Bea dan Cukai yang ditunjukdalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkanUndangundang ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kapabeanan itu tidakkeseluruhan pekerjaan menjadi tanggung jawab para terdakwa saja, tetapitanggung jawab itu harus proporsional yaitu sesuai dengan tugas tugastugas tertentu yang diemban oleh masingmasing pejabatpejabat Bea danCukai tersebut.Kami Jaksa Penuntut Umum tidak habis pikir apa landasan

Sempurnatersebut yang memasuki daerah pabean seharusnya wajib mencantumkanbarang dalam manifesnya, dan kenyataannya kapal yang dinakhodai olehTerdakwa tidak memiliki manifest sama sekali, sehingga berdasarkan faktadiatas menurut Majelis Hakim, unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhipula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UUNomor 10 Tahun 1995 tentang Kapabeanan sebagaimana telah diubah denganUU No. 17 Tahun 2006 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah

Surya Mas GT. 27 No.901/PPa tersebut yang memasukiHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN Tjbdaerah pabean seharusnya wajib mencantumkan barang dalam manifesnya, dankenyataannya kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa tidak memiliki manifest samasekali, sehingga berdasarkan fakta diatas menurut Majelis Hakim, unsur ini telah dapatdibuktikan dan terpenuhi pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UUNomor 10 Tahun 1995 tentang Kapabeanan sebagaimana telah diubah

tujuh) gramnetto yang dibawanya dari Malaysia dan akhirnya masuk ke Indonesia, ahli dapatmenjelaskan tentang pengertian daerah Pabean, pengertian impor dan bagaimanaprosedur impor serta syaratsyarat impor khususnya dengan barangbarang bawaanpenumpang yakni : Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yangmeliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Exsklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnyaberlaku UndangUndang 10 tahun 1995 tentang Kapabeanan

tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatantersangka LORENZO CLOQUELL FORNARI dapat dikatakan melakukankegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.Bahwa orang dalam hal ini LORENZO CLOQUELL FORNARI yangmembawa sendiri Narkotika ke dalam daerah Pabean (wilayah Indonesia)sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, Sesuai dengan undangHal 13 dari 22 halaman Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN Dpsundang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundangNo. 10 tahun 1995 tentang kapabeanan

tentang Narkotika, dimana perbuatan terdakwaPHONLAPAT KAEWPATNUKSAKUL dapat dikatakan melakukankegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;Bahwa orang yang membawa sendiri Narkotika kedalam daerah pabean(Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor,hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 UndangUndang RI No 35 tahun2009 tentang Narkotika dan serta pasal 1 angka 13 UndangUndang RInomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 10tahun 1995 tentang Kapabeanan

IndahJaya GT. 6 No. 2551/PHB/S.7 sudah jelas perbuatan tersebutmelanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku diIndonesia karena dapat merugikan banyak orang dan berdampakkepada terganggunya industri produk tekstil di dalam negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terobukti dan terpenuhiada pada perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf aUU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kapabeanan sebagaimana

sifatnyaalternatif artinya perbuatan terdakwa dikatakan telah memenuhi unsur ini apabilaperbuatan terdakwa telah telah memenuhi salah satu sub unsur dimaksud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengimport adalah kegiatanmemasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean, yaitu Wilayah RepublikIndonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, sertatempattempat tertentu di Zona Ekonomi Exslusif dan Landasan Kontinen yangdidalamnya berlaku UndangUndang 10 tahun 1995 tentang Kapabeanan

Sinko Garment Indonesia dan11seteah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa pengeluaran barang tersebut tidakdilindungi dokumen kapabeanan; Bahwa Saksi kemudian membawa kedua truk tersebut ke KPPBC TMP A Bogor, dansetelah 2 (dua) Light Truck Box tersebut tiba dikantor, dilakukan pencacahan atasbarang yang terdapat dalam 2 (dua) Light Truck Box yang selanjutnya dilakukanpenyegelan dengan segel kertas warna merah pada pintu belakang 2 (dua) Light TruckBox tersebut dengan Berita Acara penyelenggaraan

yang digunakan oleh terdakwaBUNGA ERITA SEPTYA PUTRI sejak dari Kualalumpur hingga sampai kedaerah pabean Indonesia, sehingga menurut penjelasan saksi bahwabarang berupa Narkotika yang di bawa sendiri kedalam daerah pabean(Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor,hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 UndangUndang RI No 35 tahun2009 tentang Narkotika dan serta pasal 1 angka 13 UndangUndang RInomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 10tahun 1995 tentang Kapabeanan

rokok merk Winstonwarna merahputin yang disimpan pada saku bagian samping bawahsebelah kiri celana panjang berwarna biru merk Baidicheng yang dipakaioleh MOHAMAD AZZREN BIN MOHD ARIP sejak dari Kuala lumpurhingga sampai ke daerah pabean Indonesia sudah dapat dikatakanmelakukan kegiatan impor, hal ini Sesuai dengan pasal 1 angka 4 UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 13UndangUndang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atasUndangundang nomor 10 tahun 1995 tentang Kapabeanan

dan tidak memenuhiketentuan seperti ditentukan dalam undangundang RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika, dimana perbuatan terdakwa JASEL AJAYKUMARPATEL dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpahak dan melawan hukumBahwa terdakwa JASEL AJAYKUMAR PATEL yang membawa sendiriNarkotika ke dalam daerah Pabean (wilayah Indonesia) sudah dapatdikatakan melakukan kegiatan impor, Sesuai dengan undangundang RI No.17 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang No. 10 tahun 1995tentang kapabeanan

Bahwa yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputidaerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempattempat tertentu di Zona EkonomiExslusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku UndangUndang 10 tahun 1995tentang Kapabeanan Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentudipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yangsepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat

dimanaperbuatan terdakwaLIM TZER CHIUAN dapat dikatakan melakukankegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum; Bahwa orang yang membawa sendiri Narkotika kedalam daerahpabean (Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukankegiatan impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan serta pasal 1 angka 13 UndangUndang Republik Indonesainomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor10 tahun 1995 tentang Kapabeanan

dimana perbuatan terdakwa MAN CHUN KWOK dapatdikatakan melakukan kegiatan impor Narkotikasecara tanpa hak dan melawanhukum.Bahwa orang yang membawa sendiri Narkotika kedalam daerah pabean(Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal inisesuai dengan pasal 1 angka 4 UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serta pasal 1 angka 13 UndangUndangRepublik Indonesai nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang Kapabeanan

RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimanaperbuatan terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA dapat dikatakanmelakukan kegiatan impor Narkotika secara tanopa hak dan melawanBahwa orang yang membawa sendiri Narkotika kedalam daerah pabean(Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, halini sesuai dengan pasal 1 angka 4 UndangUndang RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika dan pasal 1 angka 13 UndangUndang RI nomor 17tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 10 tahun 1995tentang Kapabeanan