Putusan Nomor 3088/B/PK/Pjk/2020fasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan juncto Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan

Pasal16B Ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo.Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28serta Pasal 45 UndangUndang Kepabenanan jo.

kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa importasi 9 jenis Raincoat,jumlah barang: 1,334 Ctns, negara asal China, yang diberitahukandengan PIB Nomor 010548 yang tidak memenuhi akurasi data sebagaipersyaratan administasi kepabenanan

Putusan Nomor 3085/B/PK/Pjk/2020pabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memiliki hak untukfasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan juncto Keputusan

Putusan Nomor 3084/B/PK/Pjk/2020fasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan juncto Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan

Patroli BC 20005 diPerairan Pulau Berhala, Indonesia, berdasarkan hasil penyidikandiketahui bahwa terdakwa selaku nakhoda KM.USAHA SEBATI telahmengangkut barang berupa pakaian bekas (ballpres) dari PenangMalaysia tujuan Tanjung Balai Asahan;Bahwa pengangkutan barang berupa pakaian bekas (ballpres) tanpadilengkapi dengan manifest merupakan pelanggaran di bidangkepabeanan, sesuai dengan pasal 102 huruf a UndangUndang Nomor17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabenanan

Bahwa pengangkutan barang berupa pakaian bekas (ballpres) tanpadilengkapi dengan manifest merupakan pelanggaran di bidangkepabeanan, sesuai dengan pasal 102 huruf a UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabenanan dan terdakwa selaku Nakhoda adalah orangyang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan

kawasan berikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 16B Ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 1 angka 5 danangka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 serta Pasal 45UndangUndang Kepabenanan

Putusan Nomor 2894/B/PK/Pjk/2020November 2013, diproduksi oleh PoscoVietnam dan yang dapatdigolongkan Produsen/Pemasok ke dalam Perusahaan Lainnya karenatidak ada satu dokumen pun yang dapat diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsenatau nama pabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memilikihak untuk fasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif BeaMasuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar danoleh karenanya koreksi Terbanding

Putusan Nomor 3087/B/PK/Pjk/2020fasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan juncto Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan

Putusan Nomor 2889/B/PK/Pjk/2020karena tidak ada satu dokumen pun yang dapat diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsenatau nama pabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memilikihak untuk fasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif BeaMasuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan

kawasan berikat dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 16B Ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 1 angka 5 danangka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 serta Pasal 45UndangUndang Kepabenanan

PeninjauanKembali tidak dapat membuktikan bahwa barang impor berupa ColdRolled Steel Sheet In Coil 0.90MM X 1190MM X Coil yang diberitahukandalam PIB Nomor: 466772 tanggal 19 November 2013 diproduksi olehPoscoVietnam dan yang dapat digolongkan Produsen/Pemasok kedalam Perusahaan Lainnya karena tidak ada satu dokumen pun yangdapat diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakanPoscoVietnam adalah produsen atau nama pabrik dari barang importersebut, sehingga tidak memiliki hak untuk fasilitas kepabenanan

kawasan berikat dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 16B Ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 1 angka 5 danangka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 serta Pasal 45UndangUndang Kepabenanan

Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat membuktikan bahwa barang impor berupa Cold Rolled Coil 0.50 X1.141 X C SP122BQ yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 018908tanggal 15 Januari 2014 diproduksi oleh PoscoVietnam dan yang dapatdigolongkan Produsen/Pemasok ke dalam Perusahaan Lainnya karenatidak ada satu dokumen pun yang dapat diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsenatau nama pabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memilikihak untuk fasilitas Kepabenanan

Pasal 1 angka 5 dan angka6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 serta Pasal 45UndangUndang Kepabenanan jo.

Putusan Nomor 2763/B/PK/Pjk/2020berupa Cold Rolled Steel Sheet In Coil (Alloy) 0.65MM X 1130MM xCoil yang diberitahukan dalam PIB Nomor 434987, tanggal 29 Oktober2013 diproduksi oleh PoscoVietnam dan yang dapat digolongkanProdusen / Pemasok ke dalam Perusahaan Lainnya karena tidak adasatu dokumen pun yang dapat diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsen atau namapabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memiliki hak untukfasilitas Kepabenanan dan

kawasan berikat, dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 16B Ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 1 angka 5 danangka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 serta Pasal 45UndangUndang Kepabenanan

PeninjauanKembali tidak dapat membuktikan bahwa barang impor berupa Co/dRolled Steel Sheet in Coil SP131370BQ 0.80MM X 990MM xX Coil yangdiberitahukan dalam PIB Nomor 498301 tanggal 10 Desember 2013diproduksi oleh PoscoVietnam dan yang dapat digolongkanProdusen/Pemasok ke dalam Perusahaan Lainnya karena tidak adasatu dokumen pun yang dapat diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsen atau namapabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memiliki hak untukfasilitas kepabenanan

Putusan Nomor 3083/B/PK/Pjk/2020diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsen atau nama pabrik dari barang impor tersebut,sehingga tidak memiliki hak untuk fasilitas kepabenanan dan dikenakanpembebanan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 27,8%adalah sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku