No.15/Pdt.G/2009/PN.Cbd.KEPANITERAAN PERDATAatau) huruf c UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang perubahan Undang Undang No. 10 Tahun 1995tentang Kepabeaan Jo. Pasal 55 ayat 1 kesatuKUHP, namun Tergugat sebelum perkaranya sampaikepengadilan telah melarikan diri ke Koreasebagaimana Berita Acara Pencarian Orang dariDepartemen Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Bea dan Cukai Direktorat Penindakan danPenyidikan tanggal 20 Februari 2008 (Bukti P6) ;6.

Bahwa penerapan Pos Tarif/HS : 0102.29.10.10 yang tercantum dalamPersetujuan impor Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut diatasadalah berdasarkan Buku Tarif Kepabeaan Indonesia 2012 (BTKI 2012);7. Bahwa terkait penggunaan Buku Tarif Kepabeaan Indonesia 2012 dalamdokumen impor yang menggunakan Free Trade Agreement (FTA),sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Surat EdaranNomor : SE21/BC/2011 (SE 21/2011).

Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 yang diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.02/2011sebagai dasar memutus perkara importasi dalam rangka PerdaganganBebas kawasan ASEAN Australia New Zealand (AANZFTA), tanpamemperhatikan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007 adalah sebuahkekeliruan dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Termohon PeninjauanKembali Nomor : SE 21/BC/ 2011 (SE 21/2011);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan jika Buku Tarif KepabeananIndonesia 2012 adalah ketentuan kepabeaan

Bahwa yangmenjadi dasar pelaksanaan lelang adalah penetapan Barang MilikNegara yang berasal dari tegahan Kepabeaan dan Cukai TipeMadya Pabean C Banda Aceh yang meliputi 59 unit mobil,sedangkan gugatan harus dibuat dengan terang dan jelasmewakili kepentingan Penggugat, maka sangat kabur dalil yangdisampaikan Penggugat di atas;Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata,2008: hal 66) yang menyatakan: Petitum Gugatan harus sejalandengan dalil Gugatan.

Bahwa Risalah Lelang No. 189/01/2019 tanggal 9 Mei 2019 yangdibuat oleh Tergugat terbit sebagai berita acara pelaksanaanlelang noneksekusi Wajib Barang Milik Negara yang berasal daritegahan Kepabeaan dan Cukai Tipe Madya Pabean C BandaAceh, yang dimohonkan KPPBC TMP Banda Aceh sebagai tahapakhir penyelesaian masalah administrasi yang diakibatkan olehkelalaian Ny Sri Suhartiningsin (PT Berkat Tarikan Jaya) selakuImportir dan Pemilik Kuota Impor tidak melengkapi dokumenpersyaratan impor;d.

menolak seluruh dalildalil Penggugat, kecualiterhadap apa yang diakuinya secara tegas;Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat tersebut, karena objekperkara dikeluarkan sesuai dengan proses pengurusan lelangberdasarkan peraturan perundangundangan;Bahwa perlu Tergugat sampaikan terlebin dahulu kronologispermasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo olehPenggugat terhadap Tergugat adalah berkenaan denganpelaksanaan lelang noneksekusi Wajib Barang Milik Negara yangberasal dari tegahan Kepabeaan

Sudah seharusnya permasalahan yang dialamiPenggugat cukup diselesaikan dengan pihak Ny Sri Suhartiningsih (PT BerkatTarikan Jaya) saja dan bukan malah mengajukan gugatan a quo kepadaTergugat;Bahwa Risalah Lelang No. 189/01/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuatoleh Tergugat terbit sebagai berita acara pelaksanaan lelang noneksekusi WajibBarang Milik Negara yang berasal dari tegahan Kepabeaan dan Cukai TipeMadya Pabean C Banda Aceh, yang dimohonkan KPPBC TMP Banda Acehsebagai tahap akhir penyelesaian

KEP78/WBC.09/KPP.MP.01/2008, tanggal 26Juni 2008 tentang Penjualan Barang yang menjadi milik Negara pada KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (KTUN obyek sengketa T47);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 Tentang Prubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeaan tanggal 15 Nopember 2006, LNRI Nomor2006/Nomor 93 ditentukan sebagai berikut;Orang yang keberataan terhadap Penetapan Direktur Jenderal atas tarif

Pelayanan Utama Bea dan CukaitipeC Bandara Soekarno Hatta.Bahwa pada Ahli dijelaskan bahwa saat ini penyidik sedang melakukanproses penyidikan tindak pidana di bidang Kepabean yaitumengembangakn barang impor berupa HP merek Apple IPhone berbagaiType sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs secara melawan hukumbertempat di Bandara Intenasional Soekarno Hatta pada tanggal 06Okotber 2015 sebagaimana dimaksud pasal 102 huruf e UU RI No.17Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 10 tahun1995 tentang Kepabeaan

Bahwa ahli menerangkan ahli tidak pernah menulis atau membuatpenelitian di bidang Kepabeanan sehingga ahli tidak kompetensi diBidang Kepabeaan. Bahwa benar ahli menerangkan bahwasanya ia mau menghadiripersidangan sebagai ahli dikarenakan tuntutan jabatannya sebagaidosen pengajar yang dianggap dapat menjawab setiap permasalahanyang ada.

UndangUndang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.17 tahun 2006.Menimbang, Ahli SRIYONO, BSc, SE,MM (ahli bidang kepabeanan yangdihadirkan Penuntut Umum dipersidangan menjelaskan bahwa :berdasarkan pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.04/2010 disebutkan penumpang adalah setiap orang yang melintasiperbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapibukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.Menimbang berdasarkan

Yan T.F.Sitorus di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa AHLI bekerja di Kantor ( KPPBC ) Type Madya Pabean A Denpasarsejak bulan Oktober 2017 dan Jabatan terakhir AHLI adalah sebagai KepadaSeksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai III dan ahli mempunyai sertifikatkeahlian khusus di bidang kepabeanan dan cukai ; Bahwa tugas Ahli adalah melakukan pengawasan di bidang kepabeaan dancukai khususnya penelitian dokume impor, pelayanan penumpang,pengelolaan

barang bukti yang ditunjukkan di depanpersidangan adalah paket kiriman yang diterima oleh Kantor Pos BesarRenon Denpasar ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;Menimbang, bahwa telah didengar keteranan AHLI PUTU AGUSARYAWAN, SE, MM di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa AHLI bekerja di Kantor ( KPPBC ) Type Madya Pabean A Denpasarsejak bulan Juli 2015 dan Jabatan terakhir AHLI adalah sebagai Kepada SeksiPelayanan Kepabeaan

dan Cukai V dan ahli mempunyai sertifikat keahliankhusus di bidang kepabeanan dan cukai ;Bahwa tugas Ahli adalah melakukan pengawasan di bidang kepabeaan dancukai khususnya pengawasan Kantor Pos Internasional Denpasar ;Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan daerah Pabean adalahWilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruangudara diatasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusifdan Landas' Kontinen yang didalamnya berlaku UndangUndang RI Nomor17 Tahun

atas dasar persetujuan pemerintahnegara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara pengekspor.Bahwa menurut AHLI perbuatan terdakwa membawa dan memasukkan Narkotika dariSelangor Malaysia ke Indonesia adalah tidak memenuhi ketentuan impor Narkotikamenurut Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Bahwa AHLI juga menerangkan bahwa perbuatan terdakwa membawa danmemasukkan narkotika kedalam wilayah kepabeaan

Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa berdampak maraknyaperedaran kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yangseharusnya menyertai pergerakkan kendaraan tersebut dan berdampakterhadap kepabeaan di daerah perbatasan RI Malaysia menjadi sorotanyang merugikan perekonomian Indonesia secara umum dan KalimantanBarat pada khususnya.Menimbang, bahwa iujuan Majelis tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding, Pembanding/Semula Penggugatberpendapat bahwa Terbanding/Semula Tergugat telah melanggar Pasal 93Ayat (2) UndangUndang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeaan dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No.146/PMK.04/2007 tentang tata cara Pengajuan keberatanKepabeaan, dimana keberatan yang diajukan oleh Pembanding/SemulaPenggugat dianggap kabur atau

UndangUndang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.17 tahun 2006.Menimbang, Ahli SRIYONO, BSc, SE,MM (ahli bidang kepabeanan yangdihadirkan Penuntut Umum dipersidangan menjelaskan bahwa :Halaman 28 Putusan Nomor 2200/Pid.Sus/2015/PN.

Tergugat dan Tergugat II adalah pelanggaranpidana dibidang kepabeaan..... mutlak harus ditolak. Karenadalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua No.23/Pid.B/2019/PN.Atb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.100/Pid/2019/PT.Kpg (Bukti T.ll1 dan T.Il2) jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 24 K/Pid.Sus/2020 (bukti Penggugat tertanda P17)yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana adalah Sdr.

Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017 Perbuatan Terdakwa dapat merusak iklim usaha di Indonesia;Halhal yang meringankan: Akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo dipandangdapat dipulinkan dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan Terdakwa,yakni pemenuhan kewajiban kepabeaan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan

undangan yang berlaku.Bahwa pertimbangan hakim Judex Facti sebagai mana dimaksuddalam halaman 51 paragraf 6 (enam) yang menyatakan "bahwasebagaimana telah di atas, telah terbukti barang yang disita tersebut adalahmilik Penggugat, bukan milik negara" tersebut bertentangan dengan hukumdan dalam pertimbangan hukumnya tidak dilakukan secara seksama, kaburterlalu singkat dan tidak konkret, pada satu sisi hakim menegaskan legalitaskepemilikan barang impor adalah milik penggugat, namun dalam menilaikewajiban kepabeaan

Bahwa sepengetahuan Saksi6 (Samdys R Halundaka) dan jugatelah dimengerti olen Terdakwa dan Saksi1 setiap kendaraan yang akandijual atau di eksport ke wilayah RDTL harus ada faktur dan dokumen dariMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang31samsat serta dokumen lengkap dari Kepabeaan berupa invoice danpacking list yang telah didaftarkan dan diharuskan oleh KPPBC Atapupu,atas dasar tersebut selanjutnya Bea Cukai Motaain memberikanpersetujuan eksport ke wilayah RDTL bila semua dokumen lengkap danfisik kendaraan

Putusan No. 1549 K/PID.SUS/2017Menimbang, bahwa selain halhal di atas, dengan mengingat akibatperbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo dipandang dapatdipulinkan dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan Terdakwa, yaknipemenuhan kewajiban kepabeaan, maka cukup beralasan terhadap kesalahanTerdakwa a quo dijatunkan pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 14a KUHP, dengan maksud agar menjadi peringatan bagi Terdakwa untuktidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari

Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat merusak iklim usaha di Indonesia;Halhal yang meringankan: Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selain halhal di atas, dengan mengingat akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo dipandang dapat dipulinkandengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan Terdakwa, yakni pemenuhankewajiban kepabeaan

berdayaguna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagimasyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksiapa yang telah dilakukan;Bahwa terkait dengan barang bukti Truk Hino yang dipakai sebagai alat untukmengangkut/membawah barang 25 koli /kotak kayu yang berisi barangimpor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson,dimana berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) UndangUndangNomor : 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan