1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PADI bin NIRO) kepada Penggugat (MAREM binti KAPRAH);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penggugat:
MAREM binti KAPRAH
Tergugat:
PADI bin NIRO

Ati binti Kaprah);

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung almarhumAchmad bin Muhammad Yusuf dengan almarhumah Kaprah binti Putusan Nomor 1539/Pdt.G/2019/PA.Bpp 1 dari 7Jamhari yang semasa hidupnya terakhir bertempat tinggal diBalikpapan;2.

Bahwa antara almarhum Achmad bin Muhammad denganalmarhumah Kaprah binti Jamhari tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada laranganuntuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan HukumIslam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum Achmad binMuhammad dengan almarhumah Kaprah binti Jamhari telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah melakukanperceraian serta telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak bernama :4.1. H. Mohammad Rusli Iman bin H. Achmad alias AchmadIman, lahir di Tabalong tanggal 24 April 1948 (almarhum);4.2. M. Rustam bin H. Achmad alias Achmad Iman, lahir diBalikpapan tanggal 21 Agustus 1951 (umur 68 tahun) ;4.3.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Para Pemohon, ACHMAD bin MUHAMMAD dengan KAPRAH binti JAMHARI yang dilaksanakan di Kecamatan Paringin, Kabupaten Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Agustus 1933;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah anak kandungalmarhum xxx dengan almarhumah Kaprah binti Jamhari yangsemasa hidupnya terakhir bertempat tinggal di Balikpapan; Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp 1 dari 112. bahwa keluarga atau saudara dari Ibu Kandung ParaPemohon bernama xxxx sudah tidak ada lagi dan yang masihhidup sampai sekarang adalah Termohon (Siti Aisyah bin Djumbrialias Jumri) sepupu atau anak kandung dari saudara ayahkandung Para Pemohon bernama Jumri;3.

Bahwa ayah kandung Para Pemohon atau paman Termohonpernah melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuanbernama Kaprah binti Jamhari di hadapan seorang penghulubernama Imran di dahulu Kecamatan Paringin Kabupaten Amuntai,sekarang menjadi Kecamatan Juai Kabupaten BalanganKalimantan Selatan, pada tanggal 10 Agustus 1933, dengan walinikah orang tua kandung bernama Jamhari dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi bernama Ismail dan Muhammad, denganmaskawin berupa uang sejumlah Rp 4,5 (empat koma lima

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANGGIYANI binti KAPRAHuntuk menikah denganSETIADI bin DURI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KaliangkrikKabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00(seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13Desmeber 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBalikpapan, nomor 674/Pdt.P/2021/PA.Bpp telah mengajukan permohonanpenBahwa Pemohon , Pemohon Il, Pemohon Ill, Pemohon IV danalmarhumah Rachmad bin Achmad adalah anak kandung lakilaki daripernikahan antara Achmad bin Muhammad Yusuf dengan Kaprah bintiJamhari yang semasa hidupnya terakhir bertempat tinggal di Balikpapan;2.

Fotokopi salinan penetapan pengesahan nikah atas nama Achmad binMuhammad dengan Kaprah binti Jamhari nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpptanggal 20 Nopember 2019 diterbitkan Pengadilan Agama Balikpapan,sebagai bukti p3.4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rachmad 100/8592CTS/TPEM/V2005 tanggal 9 Agustus 2002, diterbitkan Bupati Kutai Timur, sebagaibukti bukti p4.5.

dihubungkandengan buktibukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti sSuratsurat(bukti p1 sampai dengan p19) diperoleh faktafakta sebagai berikut:Bahwa Rachmad menikah dengan Srigati pada hari Kamis tanggal 15Nopember 1979 tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan BalikpapanTimur (vide bukti p1).Bahwa buku nikah asli (bukti p1) telah hilang, diperkuat dengan laporankehilangan barang yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Balikpapan Timur(vide bukti p2).Bahwa pada tanggal 10 agustus 1933 antara Achmad dengan Kaprah

Amuntai (videbukti p3).Bahwa Rachmad (ayah dari Ratin Puspitasari) adalan anak dari pasangansuami istri Achmad dan Kappah (vide bukti 4).Bahwa kutipan akta kelahiran asli atas nama Rachmad (bukti 4) telah hilangsesusai laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian SektorBalikpapan Timur (vide bukti p5).Bahwa Ratih Puspitasari adalan anak dari pasangan suami istri yangbernama Rachmad dan Srigati (vide bukti p6).Bahwa para Pemohon adalah anak lahir dari pasangan suami istri H.AAchmaddengan Kaprah

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174KHI).Menimbang, bahwa pewaris yang bernama Ratih Puspitasari telahmeninggal pada tanggal 5 April 2017, ayah dari Ratin Puspitasari yangbernama Rachmad telah meninggal pada tanggal 7 Mei 2014 dan ibu dari RatihPuspitasari yang bernama Srigati telah meninggal pada tanggal 18 Juni 2014,demikian pula kakek dan nenek dari pihak ayahnya Ratih Puspitasari (orangtua dari Rachmad) yang bernama Achmad dan Kaprah telah meninggal jauhsebelum

Bahwa Memori Banding dari Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi Pembanding adalah memori banding yang sangat kelirudan salah kaprah, tidak lengkap dan tidak sempurna.Sebab betapa tidak.Dalam Memori Banding Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi Pembanding tersebut sama sekali tidak mengajukankeberatan dan alasanalasan Bandingnya terhadap pertimbanganhukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa,bahkan sama sekali tidak memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi untuk membatalkan

tidaktermasuk pula Petitum Memori Banding pada point (7), maka samasekali tidak diketahui obyek sengketa yang mana yangsesungguhnya yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi Pembanding didalam Memori Bandingnya tersebut,apakah obyek sengketa pada gugatan Konvensi ataupun obyeksengketa pada gugatan Rekonvensi (apalagi obyek sengketa dalamgugatan Rekonvensi sama sekali tidak jelas berapa luas danbagaimana / sampai dimana batasbatasnya.Bahwa dengan faktafakta adanya kekeliruan, salah kaprah

dan bukanditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.Bahwa...Scanned with CamScanneriBahwa permohonan tidak sah dan batal demi hukum, baikterhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Idris Rurung Bin Dukkemaupun terhadap Sertifikat Hak Milik dan Akta Hibah atas nama ParaPenggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi TerbandingNadirah Binti Idris dan Faridah Binti Idris yang tercantum dalamPetitum Memori Banding Tergugat Konvensi / Penggugat RekonvensiPembanding adalah pula permohonan yang salah kaprah

Pembanding dalam MemoriBandingnya yang menyatakan prosedur penerbitan Sertifikat HakMilk atas nama Idris Rurung Bin Dukke No.01097 tanggal42 September 2000 adalah CACAY HUKUM disebabkan karena IdrisRurung Bin Dukke almarhum telah meninggal dunia pada tanggal2481999 dan mustahil orang yang telah meninggal dapat bagununtuk mengurus Sertifikat Hak Milik No.01097 tersebut.Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi / Penggugat RekonvensiPembanding tersebut diatas adalah pernyataan yang sangat kelirudan salah kaprah

Bahwa lagiiagi Tergugat Konvensi / Penggugat RekonvensiPembanding keliru dan salah kaprah bilamana menyatakan bahwadasar pembuatan dan penerbitan Akta Hibah didalam perkara iniadalah didasarkan pada RINCIK ATAU GIRIK, sebab sebagaimanatelah dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi Terbanding bahwa dasar pembuatan danpenerbitan Akta Hibah kepada Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi Terbanding NADIRAH BINT IDRIS danFARIDAH BINTI IDRIS adalah didasarkan

Kompetensi Absolut : Bahwa Dasar eksepsi tergugat yaitu tentang Keabsahan hibah danSHM : adalah jauh melenceng, keliru dan salah kaprah dalammemahami dan menyimpulkan dalil posita para penggugat, karenaPara penggugat tidak sedikitobun mendalilkannya tentang haltersebut sebagai obyek gugatan.

Bahwa dalil eksepsi Tergugat ini adalah dalil yang salah kaprah,tidak jelas, mengadaada dan tidak berdasar hukum dan telahmasuk pokok perkara.Halaman 13 dari 24 halaman Ptsn. 983/Pdt G/2018/PA.Rbg4. Maka Eksepsi Tergugat ini Patut diabaikan, ditolak dandikesampingkan.b. Error inpersona (kurang Pihak) : Bahwa Tergugat sangat terang keliru / salah kaprah dan nyataTidak dapat membedakan antara Gugatan sengketa Waris dengangugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara ini.

Bahwa akibat Tergugat keliru dan salah kaprah dalam memahamidan menyimpulkan dalil posita para penggugat sebagai gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH), maka melenceng dari subtansigugatan akhirnya keliru dan salah kaprah pula dalam membuatdalil eksepsi kurangnya pihak dalam perkara ini. Maka dalil eksepsi Tergugat ini adalah dalil yang melenceng daripokok gugatan, salah kaprah, tidak jelas, mengadaada dan tidakberdasar hukum serta telah masuk pokok perkara.

Maka dalil eksepsi Tergugat ini adalah dalil yang melenceng darisubtansi gugatan, salah kaprah, tidak jelas, mengadaada dantidak berdasar hukum dan telah masuk pokok perkara. Maka Eksepsi Tergugat ini Patut diabaikan, ditolak dandikesampingkan.DALAM POKOK PERKARA :.

., angka 5, angka 6 danangka 7, yang menyatakan mantan isteri, mantan suami dan mantanmertua adalah salah kaprah karena hingga saat ini, pernikahan antarapenggugat aquo dan tergugat aquo belum pernah ada perceraian yangresmi di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi, sehingga penggunaan katamantan pada gugatan aquo adalah salah kaprah;Bahwa tuduhan penggugat kepada tergugat aquo, tergugat Il aquo dantergugat III aquo adalah bohong besar karena semua yang dilakukan olehtergugat aquo, tergugat II aquo dan

, yang dibuat dan/atau dilakukan olehpenggugat sendiri Sungguhsungguh sangat tidak manusiawi dan sangatmenghinakan kepada kaum hawa/wanita yang dalam hal ini adalah kepadatergugat aquo sebagai isteri sahnya dari penggugat;Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 110/PDT/2018/PT.BDG15.Bahwa dalam isi gugatan penggugat aquo yang didaftarkan pada tanggal19092017 dengan perkara nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Cbd di PengadilanNegeri Cibadak Sukabumi isinya dari posita maupun petitum daripenggugat sudah salah kaprah

bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975, yang pertimbanganhukumnya berfatwa hukum sebagai berikut karena dalam surat gugatantidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanah sengketa, gugatantidak dapat diterima, demikian halnya dalil gugatan Penggugat pada angka5, 6 dan 7 yang pada intinya menerangkan Para Tergugat tidak bersedia/berkenan untuk mengosongkan objek tanah sengketa tersebut, dalil hukumPenggugat tersebut keliru dan salah kaprah

Nomor 43 K/PDT/2013tanah tersebut Penggugat tidak pernah keberatan dan objek tanah tersebutbagian dari Persil Nomor 36 SII, Kohir Nomor 984 Cl, dengan demikian tentusaja memiliki perbedaan status daripada riwayat tanah tersebut sehinggagugatan Penggugat keliru dan tidak benar serta salah kaprah, untuk itumohon Ketua/Majelis Hakim kiranya seluruh dalil gugatan Penggugat ditolakdan/atau setidaktidaknya tidak dapat diterima demikian halnya dalil gugatanPenggugat juga menguraikan bahwa Tergugat tidak

bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975, yang pertimbanganhukumnya berfatwa hukum sebgaiu berikut karena dalam surat gugatantidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanah sengketa, gugatantidak dapat diterima, demikian halnya dalil gugatan Penggugat pada angka5, 6 dan 7 yang pada intinya menerangkan Para Tergugat tidak bersedia/berkenan untuk mengosongkan objek tanah sengketa tersebut, dalil hukumPenggugat tersebut keliru dan salah kaprah

Tergugat mencermatitanggal dan tahun yakni tanggal 3 Juli 1978 atau sudah 33 tahun Penggugatmenguasai objek tanah tersebut di atas tanah sengketa tersebut namunsatu keganjilan pada saat Tergugat II mendirikan rumah atau membeli objektanah tersebut Penggugat tidak pernah keberatan dan objek tanah tersebutbagian dari Persil Nomor 36 SII, Kohir Nomor 984 , dengan demikian tentusaja memiliki perbedaan status daripada riwayat tanah tersebut sehinggagugatan Penggugat keliru dan tidak benar serta salah kaprah

bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RItanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975, yang pertimbanganhukumnya berfatwa hukum sebagai berikut karena dalam surat gugatantidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanah sengketa, gugatantidak dapat diterima, demikian halnya dalil gugatan Penggugat pada angka5, 6 dan 7 yang pada intinya menerangkan Para Tergugat tidak bersedia/berkenan untuk mengosongkan objek tanah sengketa tersebut, dalil hukumPenggugat tersebut keliru dan salah kaprah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RepublikIndonesia paling tidak Universitas negeri Makassar (UNM), maka eksistensi ParaTergugat Il dan Ill diatas lokasi tanah sengketa hanyalah proyek perintisanSekolah Pembangunan yang dilaksanakan IKIP Ujung Pandang (sekarangUniversitas Negeri Makassar) pada tahun 1973; Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas adalahpertimbangan yang keliru dan salah kaprah sebab dalil gugatan Para Penggugatdalam perkara ini adalah gugatan pengosongan

maka pengelolaan SMPnegeri 24 berali kepada Pemerintah Daerah in casu Waliota Makassar, dankenyataannya sekarang yang menguasai adalah SMP negeri 24 adalah Tergugatll dan Ill, oleh karena itu beralasan hukum bila gugatan pengosongan tehadaptanah milik AAA SAMAD kepada Tergugat I,Il dan Ill; KEBERATAN KEDUA,: == == === == "7 ==" ==" === === === == Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 22alinea pertama, kedua bersambung kehalaman 23 dan alinea kedua tersebutadalah salah kaprah

Penggugat, bilaperlu dengan bantuan polisi;6 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00(seratus ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatanhukum tetap;7 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Atau:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya nampaknya salah kaprah

lebih 4 tahunsapi jantan berbulu belang yang digugat Penggugat;3 Bahwa anak sapi yang digugat Penggugat sapi jantan berbulu belang umur kuranglebih 4 tahun bersama induknya tidak dijelaskan dimana sapi itu dilahirkanapakah dekat rumah Penggugat sendiri atau dalam hutan, dan apakah benar induksapi itu yang melahirkan anak sapi yang digugat Penggugat, tidak dijelaskandalam gugatan Penggugat;Dengan berdasarkan alasanalasan eksepsi tersebut di atas, jelaslah menuruthukum bahwa gugatan Penggugat salah kaprah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RepublikIndonesia paling tidak Universitas negeri Makassar (UNM), maka eksistensi ParaTergugat II dan Ill diatas lokasi tanah sengketa hanyalah proyek perintisan11Sekolah Pembangunan yang dilaksanakan IKIP Ujung Pandang (sekarangUniversitas Negeri Makassar) pada tahun 1973; Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas adalahpertimbangan yang keliru dan salah kaprah sebab dalil gugatan Para Penggugatdalam perkara ini adalah gugatan pengosongan

undangundang Otonomi Daerah maka pengelolaan SMPnegeri 24 berali kepada Pemerintan Daerah in casu Waliota Makassar, dankenyataannya sekarang yang menguasai adalah SMP negeri 24 adalah TergugatIll dan Ill, oleh karena itu beralasan hukum bila gugatan pengosongan tehadaptanah milik A.A SAMAD kepada Tergugat I, II dan IlII;KEBERATAN KEDUA: 777 7222222 == Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 22alinea pertama, kedua bersambung kehalaman 23 dan alinea kedua tersebutadalah salah kaprah

Pertimbangan tersebut salah kaprah dantidak beralasan hukum karena kehadiran Tergugat tanggal 6 Agustus 2018sudah dijelaskan duduk perkaranya tapi tidak dihiraukan.3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama yang menyatakan bahwa 2orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, yaitu lou kandungPenggugat yang bernama XX dan tetangga Penggugat yang bernama XXmenyatakan terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepadaPenggugat.

selain surat pernyataan sebagaimana dalam memori bandingPembanding, masih ada surat pernyataan bersama yang ditandatanganioleh Pembanding dan Terbanding tertanggal 3 April 2018 yang diajukanoleh Terbanding sebagai bukti tambahan.Bahwa mengenai perpisahan Pembanding dengan XX adalah murni urusanpribadi Pembanding dengan perempuan tersebut, tidak ada sangkutpautnya dengan privasi Terbanding dan tidak benar keberatan keduaPembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama salah kaprah

Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisinan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidakpernah memberi nafkah pada Penggugat, kalau dimintai uang Tergugatmengaku tidak punya uang karena Tergugat belum bekerja , Tergugatmempunyai pacar bernama RIZKY NOVA LUBIS orang Siantar,kalaudinasehati oleh Penggugat supaya tidak pacaran , Tergugat tidak mengakuidan mengatakan pada Tergugat hal itu salah kaprah , Tergugat mempunyalsifat temperamental dan mudah marah

Penggugat adalah menggugat ceraiterhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2015 antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerusdisebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, kalaudimintai uang Tergugat mengaku tidak punya uang karena Tergugat belumbekerja , Tergugat mempunyai pacar bernama RIZKY NOVA LUBIS orangSiantar,kalau dinasehati oleh Penggugat Ssupaya tidak pacaran, Tergugat tidakmengakui dan mengatakan pada Tergugat hal itu salah kaprah

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Cisworo bin Saryo) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Aropah Al Kaprah binti Samsudin) didepan sidang Pengadilan Agama Pemalang;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pemalang

ini salah kaprah, karena antara Kesepakatan/Kesepahaman Bersama (MoU) denganPerjanjian/Kontrak dalam teknis penggunaan dan penerapannya berbeda,namun Penggugat dicampur adukan jadi satu (1) paket.

Bahwa dalil gugatan Penggugat ini salah kaprah,karena yang ditandatangani antara Penggugat dengan Turut Tergugat padatanggal 14 Maret 2005 adalah SURAT KESEPAKATAN BERSAMA YAYASANMELATI SAMARINDA DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10MELATI SAMARINDA tentang Penarikan luran Sekolah Dan AsramaKepada Siswa SMAN 10 Melati Samarinda pada tanggal 14 Maret 2005yang lalu, bukan KESEPAKATAN /PERJANJIAN.Oleh karena itu penyebutan obyek sengketa oleh Penggugat ini salah kaprah, karena antara Kesepakatan/Kesepahaman

Bahwa dalil gugatan Penggugat ini salah kaprah, karena yangditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 14 Maret2005 adalah SURAT KESEPAKATAN BERSAMA YAYASAN MELATISAMARINDA DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 MELATISAMARINDA tentang Penarikan Iuran Sekolah Dan Asrama Kepada SiswaSMAN 10 Melati Samarinda pada tanggal 14 Maret 2005 yang lalu, bukanKESEPAKATAN /PERJANJIAN.

Oleh karena itu penyebutan obyek sengketaoleh Penggugat ini salah kaprah, karena antara Kesepakatan/KesepahamanBersama (MoU) dengan Perjanjian/Kontrak dalam teknis penggunaan danmenerapannya berbeda, namun Penggugat dicampur adukan jadi satu (1)paket.

10 MELATI SAMARINDA tentang penarikan luranSekolah dan Asrama Kepada Siswa SMAN 10 MelatiSamarinda pada tanggal 14 Maret 2005 yang lalu, bukanKESEPAKATAN/PERJANJIAN.Oleh karena itu penyebutan obyek sengketa oleh Penggugat inisalah kaprah, karena antara Kesepakatan/Kesepahaman bersama(MoU) dengan Perjanjian/Kontrak dalam teknis penggunaan danpenerapannya berbeda.

Putusan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan dan Majelis Hakim Judex Facti yang salah kaprah tersebutsecara hukum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;Bahwa tidak ada dasar hukumnya Pemohon Kasasi dihukum untukmembayar uang paksa sebesar Rop1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepadaTermohon Kasasi setiap hari apabila Pemohon Kasasi lalai menjalankanputusan nantinya.

Putusan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan dan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Medanyang salah kaprah tersebut secara hukum tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan;Bahwa oleh karena fakta hukumnya Pemohon Kasasi telah menguasai danmenempati objek sengketa secara turun temurun dari orang tuanya selama64 (enam puluh empat) tahun maka sejalan dengan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24September 1957 yang berbunyi: Orang yang membiarkan

Objek sengketatersebut adalah milik dari Pemohon Kasasi;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim JudexFacti tanpa dasar hukum dan pertimbangan hukum telah salah kaprah atausalah menerapkan hukum mengenai putusan serta mertanya (uitvoerbaarbij voorraad) dalam perkara perdata ini, karena putusan tersebut sangatbertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2000 berbunyi Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmenetapkan tata cara, prosedur dan gugatangugatan

Pengadilan Kotamobagu (KompetensiAbsolute) ;e Bahwa, perkara a quo adalah internal Partai Persatuan Pembangunan yangpenyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam SEMANomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwaperkara internal partai politik harus diselesaikan di internal partai politiktersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, olehkarenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan NegeriKotamobagu sangat prematur dan salah kaprah

tanah yang menjadi objek dalam perjanjian tanggal 7Oktober tersebut telah dibagi 2 (dua) oleh Tergugat dan Tergugat II denganTergugat Ill melalui perdamaian, sehingga layak dan patut Tergugat Illdiikutsertakan dalam gugatan Penggugat, lain halnya apabila Tergugat III tidakikut membagi tanah yang menjadi objek perjanjian tersebut maka Penggugattidak akan mengikutsertakan Tergugat III kKedalam surat gugatannya;Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan,gugatan Penggugat salah kaprah

Nomor 3168 K/Pdt/2015gugatan Penggugat salah kaprah karena dalam perjanjian tanggal 7Oktober 2009 tanpa melibatkan Tergugat III, sudah patut dan layak untukditerima eksepsi dari Tergugat Ill, Pemohon Kasasi mohon kepada KetuaMahkamah Agung untuk membatalkan pertimbangan Judex Facti tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmemeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 9 Desember 2014 danjawaban