PEMOHON KASASAI VS TERMOHON KASASI

Pemohon/ Pemohon Kasasi dengan Termohon/Termohon Kasasi tidak harmonis atau adanya perselisihan/pertengkaran;Bahwa keterangan saksi Yan Dekon Apriliyanto bin Barkah Suparman danketerangan saksi Bambang Suripto bin Prawirodiharjo yang merupakan BuktiPetunjuk apabila dikaitkan dengan fakta fakta dari jawaban Termohon/Termohon Kasasi, maka bukti petunjuk tersebut dapat ditingkatkan nilainyamenjadi *Bukti Sempurna;Bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti antara Pemohon/Pemohon Kasasai

dengan Termohon/Termohon Kasasi dalam kehidupan rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcokan ataupertengkaran, klimaknya antara Pemohon/Pemohon Kasasai dan Termohon/Termohon Kasasi telah Pisah Ranjangs Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang berandaiandai kedua belah pihak(masing masing) menyadari akan kekhilafannya, hal yang demikian itu tidak dapatdibenarkan, karena apabila terjadi perceraian, masih ada lembaga Rujuk*;3.

Apalagi saksisaksi yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasai tidakmengungkapkan dan tidak ada bukti saksi, secara langsung Suwarno menyerahkanuang kepada Sunardi/Turut Tergugat.

Isi pokoknya adalahmencabut kuitansi yang telah dikeluarkan kepada Erna Rahayu/Pemohon Kasasi.Pencabutan kuitansi itu sebelumnya tidak pernah diberitahukan kepada ErnaRahayau/Pemohon Kasasai. Tidak benar jika dikatakan telah diberitahukan kepadaErna Rahayu/Pemohon Kasasi. Pemberitahuan pembatalan kuitansi atas nama ErnaRahayu/Pemohon Kasasi oleh Sunardi, sebelumnya inipun juga tidak terungkapdalam sidang pemeriksaan perkara ini.

Putusan yangdemikian itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, atau setidaktidaknyaputusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan sisi hukum pembatalan secarasepihak atas kuitansi yang dijadikan bukti pembayaran dan bukti telah diterimauang dari Pemohon Kasasai oleh Sunardi, putusan tersebut cacat hukum;Hal. 13 dari 18 hal. Put.

Ini hanya akalakalan antaraPenggugat/Termohon Kasasai dengan Sunardi. Hal ini juga tidak dipertimbangkanoleh Judex Facti dalam putusannya. Sehingga penerapan hukumnya salah Olehsebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;Jarak waktu pembuatan kuitansi oleh Sunardi kepada Erna Rahayu/Pemohon Kasasitanggal 18 Juni 2008, dengan pembuatan kuitansi antara Sunardi dengan Suwarno/Penggugat/Termohon Kasasi, tanggal 8 Januari tahun 2009, hampir satu tahun,menunjukkan adanya rekayasa.

Jika tidak direkayasa kenapa pencabutan kuitansiatas nama Erna Rahayu/permohonan kasasai, tidak dilakukan serta merta awalterjadinya transaksi jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Sunardi? Kenapa barujarak hampir (satu) tahun setelah terjadinya transaksi jual beli tanah rumah dansetelah adanya gugatan dari Penggugat tahun 2011 baru diketahui oleh PemohonKasasi. Padahal dalam hukum jual beli berlaku aturan hukum kausaliteit. Artinyatransaksi itu sah dan berlaku saat itu.

Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah yang dikuasai,diduduki, dan ditempati, serta dikelolan sebagai milikTergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasai dengan batasbatastanah milik Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasai sebagai tanahA. Padoma tanah F. Palanewen dan Wagiu tanah F. Palanewen danTubir Batu tanah Pangsialang dan J.

Pembanding/PemohonKasasi, oleh karena itu pernyataan dari Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa, hal lain juga dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, PemohonKasasi juga menyatakan bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkanPenggugat, ke Kalimantan, padahal kepergian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ke Kalimantan tersebut untuk mencari pekerjaan danpenghasilan dari pekerjaan tersebut seluruhnya dikirimkan olehTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasai

kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasai, oleh karena itu) Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi sangat licik, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke5Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah

STASIUN KARANTINA HEWAN KELAS TENAU KUPANG;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon KasasiTergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu Pemohon Kasasai/Penggugat/Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor1292 K/Pdt/2006, tanggal 15 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali

(PERSERO)PELABUHAN INDONESIA Ill CABANG TENAUKUPANG tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1292K/Pdt/2006, tanggal 15 Mei 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasai/Penggugat/Terbanding padatanggal 9 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasai/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan

kembali pada tanggal 28Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor100/PDT/G/2004/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang,permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 28 Juli 2011 itu juga;Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasai/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukankepada Termohon

Bahwa gugatan ini didasari karena Tergugat /Terbanding VTermohonkasasi telah lalai melaksanakan kewajibannya membayar angsurankepada Tergugat Il/Terbanding Il/Termohon kasasi Il sehinggamengakibatkan rumah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasaidiajukan lelang oleh Tergugat II/Terbanding II/Termcihon Kasasai II, bukandidasari oleh akad perjanjian Nomor 9.10.C.000404/BMTAI.KBMIN/MRB/XI/2010 antara Tergugat I/Terbanding !

/Termohon kasasi denganTergugat IVlerbanding IVTermohon Kasasai II sehingga Penggugat tidakterikat dengan akad perjanjian Nomor 9.10.C.000404/BMTAI.KBMN/MRB/X/2010. Penarikan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasai IIsebagai para pihak adalah dalam rangka memenuhi subjectum itisTergugat agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak dan terlaksananyaasas peradilan yang cepat, sederhan4 dan berbiaya ringan;6.

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Pasal 124 ayat (2) huruf (b)No. 2 Tahun 2004 tentang UndangUndang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dinyatakan bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah ataulembagalembaga sebagaimana dimaksud huruf a yang ditolak dan diajukan bandingoleh salah satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima masih dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa untuk dapat diperiksa di tingkat kasasai

Menghukum tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada keduaTingkat Peradilan yang untuk di tingkat banding di tetapkan sebesar :Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah).7 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, KetuaBPHRSU AisyiyahMuhammadiyah dan Akper Aisyiyah Padang telahmengajukan kasasi Dengan perkara Nomor : 54 K/TUN/2004 dan di Putus olehMakamah Agung tanggal 24 Mei 2006 dengan Amar Putusan Berbunyi : Menyatakan Permohonan kasasai dari pemohon kasasi

Menghukum Pemohon Kasasai untuk membayar biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Kasasi ini yang ditetapkan Sebesar Rp.500.000,(lima ratus riburupiah).8 Bahwa dengan adanya Putusan Makamah Agung tanggal 24 Mei 2006 dalamperkara Nomor : 54 K/TUN/2004 maka Putusan Pengadilan TUN PadangNomor : 27/G/2002/PTUNPDG tanggal 04 Juni 2003 yang sudah mempunyaikekuatan Hukum tetap sudah dapat digunakan sebagai bukti yang kuat bahwaTERGUGT I (satu) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (OnrechtMatigedaad) yang

Kenaikan Periode Kedua Naik sebesar Rp. 250.000, tiap bulanya mulaiJuni 2005 sampai Nopember 2006 dengan Jumlah Rp.Rp. 250.000,X 18 Bulan = Rp. 4.500.000,( empat juta lima ratus ribuRupiah).Kenaikan Periode Ketiga (3) naik sebesar Rp.740.000,mulai bulanNopember 2006 di hitung sampai Agustus 2008 yaitu selama 30 bulanberarti berjumlah Rp. 22.200.000,(dua puluh dua juta dua ratus riburupiah).biaya pengurusan berperkara di PTUN Padang mulai dari tingkat pertamasampai pada tingakat Banding dan Kasasai

putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2011 dan Terdakwamengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2011 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo padatanggal 15 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon Kasasai

Nomor 664 K/Pdt.SusPHI/2017sehingga status Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat(Pemohon Kasasai) kepada Tergugat (Termohon Kasasai) sudah sah dantidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;Tergugat telah memberikan keterangan palsu sehingga merugikanperusahaan (Penggugat);Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum danoleh karenanya salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, yangmana

Menyatakan dalam hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/PDT/2007/PTMDN tertanggal 12 November 2007 Jo Putusan Kasasai MahkamahAgung RI No. 2422 K/PDT/2008 tertanggal 04 Maret 2009 tersebut adalah sah secara hukum dan berkekuatan tetap ;3.

Alasan permohonan kasasai Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti/Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor287/Pid/2018/PT SMG tanggal 15 November 2018 yang menguatkan putusanJudex Facti/Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs tanggal 24 September 2018 untuk keseluruhannya merupakanputusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benarmempertimbangkan faktafakta yang relevan secara yuridis sebagaimanayang terungkap di dalam persidangan

Kecamatan Waru, KabupatenSidoarjo, diwakili oleh Satria Sugiono Salim, selaku Direktur,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Maryono, S.H. dankawankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Delta LawFirm, berkantor di Kantor Pusat di AMG Tower, Lt. 8, T.08 JalanAhmad Yani, Dukuh Menanggal 1A Gayungan, Surabaya danKantor Operasional di Ruko Delta Fortuna, Nomor 39, 40 & 41,Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasai

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugatlalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;10.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun adaperlawanan, banding maupun kasasai (u/t voerbaar bij voerraad);11.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biayabiaya yangtimbul dalam perkara ini;Subsidair :Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa

untuk membayar biaya perkara ini;Seandainya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RepublikIndonesia berpendapat lain, mohon memutus dengan seadiladilnyaserta tidak memberikan keistimewaan kepada penguasa di daerah yangselalu menindas rakyat kecil, berani jujur itu hebat;Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2017 yangpada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasai

mkemanusiaan dan keadilan makaberalasan hukum Terdakwa dilepaskan menurut hukum ;Ketiga :Bahwa Terdakwa menekankan bahwa korban dalam perkara ini tidaklahmengalami sakit karena berdasarkan faktafakta di persidangan, Terdakwa tidakpernah berobat dan dirawat di rumah sakit, malahan sebaliknya justruTerdakwalah yang dirawat di rumah sakit akibat perbuatan korban, dan laporanTerdakwa di penyidik sampai saat ini belum diproses, karena itu Terdakwamohon keadilan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasai

di atasnya terbit Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa;Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi nomor 88 K/TUN/1993 danNomor 221 K/TUN/2006, sengketa kepemilikan menjadi kewenanganPeradilan Umum untuk menilai dan memutusnya terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Pemohon Kasasai

Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi dari PemohonKasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan Memori Kasasai yang diajukan oleh Para PemohonKasasi Il;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari ParaPemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan

Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasai tidak sependapatdan mendalilkan pada pokoknya bahwa Judex Facti/Pengadilan TinggiBanten tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil sertabuktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkanbahwa PT Bosowa Multi Finance tidak disebutkan dalam PenetapanEksekusi, sehingga tidak beralasan untuk menarik PT Bosowa MultiFinance sebagai pihak dalam perlawanan a quo;4.