Induk, Kartu Tanda Anggota PEBABRI,dan Keputusan KBKN tersebut atas nama TIMAN SALEKAN; Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan namaayah Pemohon yang bernama TIMAN SALEKAN yang tercantum sebagimana padadokumen kepegawaian dimana ayah Pemohon bekerja sebagai PNS SIPAD (SIPILABRI, guna mengurus pensiun janda dan mengurus Taspen Almarhum ayah; Bahwa nama Almarhum ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Ake KematianNo. 6471KM101220150014, tanggal 10 Desember 2015, yang diterbitkan

Induk 80482 atas nama TIMAN SALEKAN tanggal 02 Oktober1972, diberi tarda BURG P10) nen om nnmn enn nnn cnn comnnnnnnemnnnnnna cans11.Kartu Tanda Anggota Persatuan Purwirawan Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia (PEBABRI) atas nama TIMAN SALEKAN, diberi tanda bukti P11; 12.Keputusan KBKN No. 003354/KEP/KR/VIIVKC.407/A/2002 atas nama TIMANSALEKAN, tanggal 21 Mei 2002, diberi tanda bukti P12; Suratsurat bukti foto copy tersebut telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya dandibubuhi materai CuKUp ; 222222

Induk, Kartu Tanda Anggota PEBABRI, danKeputusan KBKN adalah nama TIMAN SALEKAN,; Hal. 4 dari 10 Putusan Permohonan No.188/Pdt.P/2016/PN.Bpp Bahwa maksud Pemohon menambah nama Almarhum ayah Pemohon adalah untukmengurus Pensiun janda dan untuk mengurus Taspen Almarhum ayah Pemohon,; Bahwa Almarhum ayah Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kematian dan namaAlmarhum pada Kutipan Akte Kematian tersebut tertulis TIMAN dan ditambahSALEKAN sehingga nama almarhum ayah Pemohon selengkapnya TIMAN SALEKAN Bahwa

Induk, Kartu Tanda Anggota PEBABRI, danKeputusan KBKN adalah nama TIMAN SALEKAN,; Bahwa maksud Pemohon menambah nama Almarhum ayah Pemohon adalah untukmengurus Pensiun janda dan untuk mengurus Taspen Almarhum ayah Pemohon,; Hal. 5 dari 10 Putusan Permohonan No.188/Pdt.P/2016/PN.Bpp Bahwa Almarhum ayah Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kematian dan namaAlmarhum pada Kutipan Akte Kematian tersebut tertulis TIMAN dan ditambahSALEKAN sehingga nama Almarhum ayah Pemohon adalah TIMAN SALEKAN; Bahwa

Induk 80482 tanggal 02 Oktober 1972, Kartu TandaAnggota (PEBABRI), Keputusan KBKN No. 003354/KEP/KR/VIIVKC.407/A/2002tanggal 21 Mei 2002 dan keterangan kedua orang saksi, terbukti bahwa namaAlmarhum ayah Pemohon adalah TIMAN SALEKAN ; woonso= Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karenanama Almarhum ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kematian ayahPemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan, tertulis TIMAN ditambah sehinggamenjadi TIMAN SALEKAN,; 777 292 n2 roo nn nnn

Ali Hanafi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirim Tairon, NA pada tanggal 7 Maret 2011.7. 1 (satu) lembar surat pernyataan Ali Hanafi tgl 3 Maret 2011 berisi tentang perjanjian Ali Hanafi kepada Tabroni mengenai pengurusan CPNS, jika Tabroni tidak menjadi CPNS, uang yang telah disepakati bersama akan dikembalikan tanpa dikurangi.8. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan KBKN No. 065/UP.3/12/2010 tgl. 30 Desember 2010.9. 1 (satu) lembar foto copy lembar Verifikasi

Maret 2011 untukpembayaran setoran pelunasan CPNS Tahun 2010. 1 lembar slip kiriman uang Bank BNI ke Norek : 0204515306 an.Ali Hanafisebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirim Tairon,NA pada tgl 07 Maret 2011. 1 lembar surat pernyataan Ali Hanafi tg 03 Maret 2011 berisi tentangperjanjian Ali Hanafi kepada Tabroni mengenai pengurusan CPNS, jikaTabroni tidak menjadi CPNS, uang yang telah disepakati bersama akandikembalikan tanpa dikurangi. 1 lembar foto copy petikan keputusan KBKN

AliHanafi sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirimTairon, NA pada tanggal 7 Maret 2011.7 1 (satu) lembar surat pernyataan Ali Hanafi tgl 3 Maret 2011 berisi tentangperjanjian Ali Hanafi kepada Tabroni mengenai pengurusan CPNS, jika Tabronitidak menjadi CPNS, uang yang telah disepakati bersama akan dikembalikantanpa dikurangi.8 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan KBKN No. 065/UP.3/12/2010 tgl.30 Desember 2010.9 1 (satu) lembar foto copy lembar Verifikasi seleksi CPNS

bulanApril 2011, namun setelah bulan April 2011 tidak ada pengumuman CPNStersebut dan setelah ditanyakan kepada terdakwa menurutnya pengumumanpada bulan Oktober 2011 dan saat itu terdakwa kembali meminta uangnamun saksi tidak memberikannya.Bahwa pada bulan Oktober 2011 ternyata tidak ada juga pengumunan CPNSKab.OKI dan terdakwa mengatakan aka nada pengangkatan bulan April 2012dan saat itu terdakwa tetap meyakinkan saksi dengan memberikan beberapasurat yaitu 1 lembar foto copy petikan keputusan KBKN

03 Maret 2011 untuk pembayaransetoran pelunasan CPNS Tahun 2010, lembar slip kiriman uang Bank BNI keNorek : 0204515306 an.Ali Hanafi sebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah) yang dikirim Tairon, NA pada tgl 07 Maret 2011, 1 lembar suratpernyataan Ali Hanafi tgl 03 Maret 2011 berisi tentang perjanjian Ali Hanafikepada Tabroni mengenai pengurusan CPNS, jika Tabroni tidak menjadi CPNS,uang yang telah disepakati bersama akan dikembalikan tanpa dikurangi, lembarfoto copy petikan keputusan KBKN

Maret 2011 untuk pembayaransetoran pelunasan CPNS Tahun 2010, 1 lembar slip kiriman uang Bank BNI keNorek : 0204515306 an.Ali Hanafi sebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah) yang dikirim Tairon, NA pada tgl 07 Maret 2011, 1 lembar suratpernyataan Ali Hanafi tg 03 Maret 2011 berisi tentang perjanjian Ali Hanafikepada Tabroni mengenai pengurusan CPNS, jika Tabroni tidak menjadi CPNS,uang yang telah disepakati bersama akan dikembalikan tanpa dikurangi, lembarfoto copy petikan keputusan KBKN

KBKN Nomor. 13 Tahun 2002), yang mengatur tentangtata cara dan prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural.Bahwa secara juridis formal, pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil dariJabatan Struktural harus melalui tata cara pengusulan sebagaimana diatur dalamKep. KBKN No. 13 Tahun 2002. Dalam Lampiran I, Bagian II D.

asasprofesionalitas dalam penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu. asas yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundang yang berlaku (vide ketentuan Pasal 3 Angka 6 dan penjelasanUndangundang Nomor. 28 Tahun 1999) ;Bahwa secara administratif juridis, pemberhentian Penggugat dari jabatan strukturaleselon II tersebut harus memiliki alasanalasan yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 dan juga harus mengikuti prosedur yang diaturdalam Keputusan KBKN

Nomor. 13 Tahun 2002, Lampiran I.D.2 dan III.D.4.c.2.Dalam Keputusan KBKN Nomor. 13 Tahun 2002, Lampiran ILD.2 dan III.D.4.c.2tersebut ditegaskan antara lain :(i) Ada alasan yang jelas mengenai pemberhentian tersebut ;(ii) Harus berdasarkan usulan dari atasan langsung ;(ii1)Meminta keterangan dari pejabat struktural yang bersangkutan yang akandiberhentikan tersebut, dan ;Bahwa suatu.

KBKN No. 13 Tahun2002), yang mengatur tentang tata cara dan prosedur pemberhentian PNS darijabatan struktural ;5. Bahwa terlihat jelas, Judex Factie tidak cermat menilai fakta hukum yang terdapatdalam bukti T2 serta tidak cermat membaca dan mempertimbangkan fakta tersebutsehingga menghasikkan keputusan yang keliru yang menyebabkan pencari keadilan(justisiabelen) dirugikan. Apalagi terdapat fakta hukum lain bahwapenolakanHal. 25 dari 36 hal. Put.

Negara yang baik, yaitu. asas yangmengutamakan keahlian yang berlandasarkan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (vide ketentuan Pasal 3 angka 6 dan penjelasanUndangundang Nomor. 28 Tahun 1999).Bahwa secara administratif juridis, pemberhentian Pemohon Kasasi dahuluPenggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II tersebut harus memilikialasanalasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 100/2000 dan jugaharus mengikuti prosedur yang diatur dalam Keputusan KBKN

. : 800 / 2170 / 405.10.35 / 2017 tanggal 28November 2017 telah sesuai prosedur dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnyadisebut PP 53) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53 (selanjutnyadisebut Per KBKN 21). adapun prosedur yang telah ditempuhHalaman 32 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/G/2018/PTUN.SBY.diantaranya pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaiankeputusan

hukuman disiplin, diantaranya :1)2)3)4) Penggugat telah dipanggil secara patut Ssesuai dengan ketentuandalam pasal 23 PP 53 Jo. poin V huruf B Per KBKN 21, dimanasesual dengan Surat No. ; 800 / 1974 / 405.10.35 / 2017 tanggal 17November 2017 perhal panggilan Dinas, penggugat telah dipanggiluntuk pemeriksaan pada tanggal 20 November 2017;Pemeriksaan dituangkan daiam Berita Acara Pembinaan No. : 800 /1999 / 405.10.35 / 2017 oleh tim pemeriksa dr.

Hardjono Ponorogo. sesuai Pasal 24 PP 53 Jo.angka V Per KBKN 21; Bahwa sesuai dengan poin D huruf c per KBKN 21, pada pokoknyaapabiia PNS yang pemah dijatuhi hukuman disiplin, Kemudianmelakukan pelanggaran yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhihukuman displin yang lebih berat. dalam hal ini, penggugat pernahdijatuhi Hukuman disiplin berupa Keputusan Hukuman DisiplinTeguran Tertulis No. : 800 / 1954 / 405.10.35 / 2017 tangga!

IV angka 6 huruf c ke 2 Per KBKN 21, dimana pejabateselon II dalam lingkup pemerintahan Kabupaten / Kota, berwenanguntuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan tidakpuas secara tertulis salah satunya kepada pejabat fungsional umum golongan ruang IIlId;6) bahwa dikarenakan penggungat tidak pernah masuk kerja dan tidaktaat jam kerja, maka penyampaian Keputusan Hukuman DisiplinPenyataan Tidak Puas Secara Tertulis No. : 800 / 2170 / 405.10.35 /2017 tangga!

Bahwa perlu disampaikan Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010tanggal 01 Oktober 2010 adalah merupakan peraturan pelaksanadari PP 53, dimana dalam Per KBKN 21 tersebut diatur secaramendetail mengenai tata cara / prosedur pemanggiian, pemeriksaan,penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disipiin. dimanasetiap tindakan administrative, dituangkan dalam forman surat bakuyang telah ditentukan sesuai dengan Per KBKN 21 tersebut. jadi dalipenggugat yang menyatakan "Anak Lampiran Ii : Peraturan KepalaBKN

Fotocopy surat KBKN~ atas nama Maya SiruRifka = Nomor:000001/Kep/Gy/21111/15 yang dikeluarkan oleh An.

menyatakan pihaknya membimbing dan ikutbertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kKesehatan,dan pendidikananak kepada keduanya ;Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telahmengajukan alatalat bukti tertulis berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3304036506810002tanggal 12122013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh HakimTunggal diberi tanda P.1;Fotokopi Surat Keterangan nomor 474/334/Ds/Kbkn

Bahari Alam Mineral Tergugat IV,Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir tidak membedakan kewenanganKBK dan KBNK, karena baik Wilayah KBK dan KBKN merupakankewenangan Tergugat IV untuk memberi Izin, baik PU maupunEksplorasi (sesuai bukti T Il 7 dan bukti T Il 8). Dan setelah Izindiberikan baru Pinjam Pakai Kawasan Hutan ke Dinas / MenteriKehutanan dapat diperoses.b.

Surat permohonan dari yang bersangkutan, Surat usul dari instansipenerima, Surat persetujuan melepas dari instansi asal, Surat pernyataan tidakpernah dijatuhkan proses hukum yang di tanda tangani PPK, surat sedang tidaktugas belajar, surat bebas temuan, SKP bernilai baik;bahwa, usul pindah instansi dengan alih status Berbeda, jadi pindah instansiadalah di dalam Peraturan KBKN salah satunya adalah berstatus PNS,sedangkan alih status adalah perpindahan status peraturan BKN non PNS ataudari TNI, Polri

Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)SKN = KN =nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakanKN = fpxMKMK = flx KBKN = Kemampuan Nyatafp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar, fp= 7)MK = Modal kerjafl = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl = 0,6)KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neke 1 tahun hair 1) Bahwa ketentuan pada huruf e) ditegaskan tentang Persyaratan SKNGugur apabila SKN peserta tidak memenuhi dikarenakan peserta tidakmengisi daftar