Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 140//KDPRD/VI/2021 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, diperiksa oleh MajelisHakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan parafKetua Majelis;2.

Musyawarah DPRD Kabupaten Dairi tanggal 18 Maret2013 yang mana sebagian dari Para Penggugat sebagai anggotaBAMUS tidak menghadirinya sebagai wujud penolakan;Bahwa sebagai wujud penolakan Para Penggugat selanjutnya tidakmenghadiri Rapat Paripurna pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 27Maret 2013 karena Rapat Paripurna tersebut adalah illegal dimana masajabatan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Dairi telah berakhir padatanggal 1 Pebruari 2013 sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kab.Dairi No. 170/3/KDPRD

dan disetujui bersama antara PenDaerah dengan Pimpinan DPRD dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) :Nomor 18/MoUHK/XI1/201 1 Nomor: 07/DPRDSKB/2011Tanggal 22 Desember 2011, tentang Kebijakan Umum (KUA) AKabupaten Bengkalis TA. 2012Nomor 19/MoUHK/XI1/201 1 Nomor: 08/DPRDSKB/2011Tanggal 22 Desember 2011 tentang Prioritas Plafon AnggSementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis, JAABDILLAH selaku Ketua DPRD dan Hidayat Tagor selaku Wakil KDPRD

Bengkalis yang dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selaku KDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRDselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmHasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, Jondi Bustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun :Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II TAPD dan dihadiri mamasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pbembahasan saat itu menyanrtentang isuisu daftar inventarisasi dengan mengikutsertakan

dan disetujui bersama antara PenDaerah dengan Pimpinan DPRD dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) :Nomor 18/MoUHK/XI1/201 1 Nomor: 07/DPRDSKB/2011Tanggal 22 Desember 2011, tentang Kebijakan Umum (KUA) AKabupaten Bengkalis TA. 2012Nomor : 19/MoUHK/XII/2011 Nomor: 08/DPRDSKB/2011Tanggal 22 Desember 2011 tentang Prioritas Plafon AnggSementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis, JAABDILLAH selaku Ketua DPRD dan Hidayat Tagor selaku Wakil KDPRD

yang disimpangi;Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua Il TAPD, Saksi tidak diikutkan dproses bagaimana pembahasan dana hibah karena yang melakukaadalah Sekda selaku Ketua TAPD bersama stafnya;Bahwa meskipun tidak dilibatkan dalam dana hibah, Saksi tidak bmemprotes atasan;Bahwa untuk anggaran tahun 2012, dana bansos dan hibah diusulkan + sebesar Rp. 96 milyar dimasukkan dalam Rancangandan PPAS dan disetujui oleh Bupati dan DPRD namun setelah finaldiakhir pembahasan pada waktu itu ada penambahan karena KDPRD

No. 2330 K/Pid.Sus/201272 10.2.10.3.10.4.10.5.10.6.10.7.10.8.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1 s/d 3 Nomor : 000064/UP/2010 Rehab KDPRD Kota Binjai tanggal 05 April 2010 sebesar Rp.48.122.800,00 ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1 s/d 3 Nomor : 000065/UP/2010 Rehab KantoPerpustakaan Kantor Lurah Jati Makmur tanggal 05 April 2010 sebesar Rp.84.999.500Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1 s/d 3 Nomor : 000066/UP/2010 Rehab KLurah Rambung Barat Kota Binjai tanggal 05 April 2010 sebesar Rp.24.527.400,00

Istimewa Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 20/KSP/XI/2014 NOMOR: 54/K/DPRD/2014 Tangggal 28 November 2014 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 ;
195. 2 (dua) lembar copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NOMOR : 33/KSP/X/2016 NOMOR 61/KDPRD

Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 20/KSP/XI/2014 NOMOR: 54/K/DPRD/2014 Tangggal 28 November 2014 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 ;

Istimewa Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 20/KSP/XI/2014 NOMOR: 54/K/DPRD/2014 Tangggal 28 November 2014 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 ;

Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 20/KSP/XI/2014 NOMOR: 54/K/DPRD/2014 Tangggal 28 November 2014 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 ;
195. 2 (dua) lembar copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NOMOR : 33/KSP/X/2016 NOMOR 61/KDPRD