Pembanding/Penggugat : NANIK SUGIARTI
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN DAN KEAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat : PT BANK BTPN CABANG KCP UMK SALATIGO
Terbanding/Tergugat : ESTER SUSIANA
Turut Terbanding/Penggugat : ARIF LUMUMBA, IR

Bahwa adapun Harta Bersama yang Penggugat maksud yang dilaporkanoleh Penggugat di dalam Laporan Harta Keayaan Aparatur Sipil Negara(LHKASN) adalah sebagai berikut :a. Benda Tidak BergerakSatu Bidang Tanah yang terletak di Blok Cijamil, Desa Cilame, Kec.Ngamprah, Kab. Bandung Barat seluas 594 m dengan bukti SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 05642 yang diperoleh pada tahun 2018; Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di JI.

MENTERI KEUANGAN RI,C.Q KEPALA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA C.Q KEPALA KANTOR WILAYAH XV MAKASSAR C.Q KEPALA KANTOR PELAYANAAN KEAYAAN NEGARA & LELANG ( KPKNL) MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : MONIKA MELANI,SH;

Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Dephan dan TNI;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K/SIP/1971 yangmenyatakan:Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objeksengketa tanah a quo, harus dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan;Menteri Keuangan selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Negara, sedangkanobjek sengketa adalah Barang Milik Negara yang telah terdaftar dalamInventaris Keayaan

2007 jo.Nomor 76/Merek/2006jPN.NIAGA.JKT.PST telah memutuskan bahwa: Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertamamerek GS; Menyatakan merek GS milik Penggugat adalah merek terkenal; Menyatakan merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknyadengan merek GS milik Penggugat; Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Tergugatdengan segala upaya hukumnya; Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi manusia cq.Direktorat Jenderal Hak Keayaan

Menyatakan sah dan beharga atas Sita Jaminan(conservatoir beslag) atas seluruh aset dan keayaan milikTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi termasukdidalamnya sebidang tanah dan bangunan yang ditempatioleh Tergugat Rekonvensi du Jalan Kantin Kav. 5A RT.002RW.004, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah,Kota Bogor dan atas Sertifikat Hak Milik nomor 701 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor denganSurat Ukur Nomor 8/Cibogor/2009 Tertanggal 24 Februari2009 dengan Nomor Ildentifikasi Bangunan

sebagaimana ketentuan UUNomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah dirubahdengan UU No .23 Tahun 2004 khususnya Pasal 62 yangmenentukan bahwa Yayasan Bubar karena :Jangka waktu)= yang ditetapkan dalam anggaran dasarberakhirTujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahtercapai atau tidak tercapaiPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuaten hukumtetap berdasarkan alasan:Yayasan melanggar ketertiban umuni dan kesusilaanTidak mau membayar utangnya setelah dinyatakau pailit71atauHarta keayaan

Sesuaidengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara pada Pasal 2 huruf i yaitu keuangan Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Keayaan pihak lain yangdiperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. makasystem pengelolaan keuangan Kwartir Daerah Gerakan PramukaJambidiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyaknisesual dengan Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara yakni Keuangan Negara dikelola

Sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara pada Pasal 2 huruf i yaitu kKeuangan Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Keayaan pihak lain yang diperolehdengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. maka systempengelolaan keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yakni sesuaidengan Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuanagan Negara yakni Keuangan Negara

Sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara pada Pasal 2 huruf i yaitu Keuangan Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 1 Keayaan pihak lain yang diperoleh denganmenggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. maka systempengelolaan keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambidiatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganyakni sesuai denganPasal 3 ayat 1 Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang KeuanaganNegara yakni Keuangan Negara dikelola

Sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara pada Pasal 2 huruf i yaitu kKeuangan Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 1 Keayaan pihak lain yang diperoleh denganmenggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. maka systempengelolaan keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yakni sesuaidengan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentangKeuanagan Negara yakni Keuangan Negara

Pengumuman berlangsung selama 3(tiga) bulan, dimana selama jangka waktu pengumuman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 UU Merek, setiap pihak dapat mengajukankeberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonanyang bersangkutan dengan dikenai biaya, dalam artian setiap pihakpihak yang berkeberatan atas merek yang diumumkan dapatmelakukan keberatan kepada Direrktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual.Penerbitan sertifikat merek, bahwa penerbitan sertifikat merek olehDirektorat Jenderal Hak Keayaan

berikut :Kekayaan negara yang dipisahkan pada Perusahaan Negara BUMN ataupelaksanaan pelimpahannya pada Perusahaan Daerah BUMD merupakankeuangan Negara, karena bukan berarti dipisahkan dari Negara, karenadengan adanya penyertaan modal Pemerintah pada perusahaan tersebut,tetapi akan muncul hak dan kewajiban Pemerintah yang diwujudkan dalambentuk saham lagi pula Pemerintah ikut menanggung resiko/akibat danbertanggung jawab atas jalannya perusahaan tersebut, dengan demikianuang tersebut termasuk harta keayaan