Kantor cabang PT> BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) cabang Bandar Lampung
2.Kantor Peleyanan Kekyaan Negara dan Lelang (KPKNL)

terlebin dahulu telah menikah dengan seoranglakilaki yang bernama ayah Pemohon Ill dan telah dikaruniai seoranganak bernama Pemohon III:Bahwa saksi tahu selama ini antara Pemohon II dengan almarhumahPewaris belum pernah bercerai;Bahwa saksi tahu ayah dari almarnumah Pewaris (isteri Pemohon Il)telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris;Bahwa saksi tahu ketika almarhumah Pewaris meninggal duniadimakamkan secara agama Islam;Bahwa saksi tahu almarhumah Pewaris selama menikah denganPemohon Il mempunyai kekyaan

Penetapan Nomor 17/Padt.P/2019/PA.Dps Bahwa saksi tahu ketika almarhumah Pewaris meninggal duniadimakamkan secara agama Islam; Bahwa saksi tahu almarhumah Pewaris selama menikah denganPemohon Il mempunyai kekyaan berupa sebidang tanah terletak diBanjar Taruna Bhineka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpsar, Bali sertifikat Nomor: atas nama Pewaris; Bahwa saksi tahu harta tersebut tidak dalam sengketa dan tidakdialinkan atau dipindah tangankan kepada pihak manapun,; Bahwa saksi tahu

Bahwa Harta Kekyaan Bersama (Gono Gini), sebagaimana uraian diatas , sejakperceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukanpembagian hingga sekarang, maka belum terdapat kepastian hukum atashakhak dari Penggugat maupun Tergugat;8.

karena Termohon berasal dari keluargapurusa yang merupakan keponakan dari Pemohon, lagi pula dari hati nurani yangpaling dalam Pemohon memang ingin menyerahkan diri kepada Termohon;Menimbang, bahwa fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas jugamenerangkan bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadappenyerahan diri Pemohon kepada Termohon, baik dari keluarga terdekat maupunlingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;; 25Menimbang, bahwa terhadap harta kekyaan

Bahwa gugatan Penggugat atas wansprestasi dan Mohon SitaJaminan atas harta kekyaan Tergugat, berupa (Satu) mobil Pick Up, tanahdan bangunan diatasnya terletak di JI. Naras Gunag, Kelurahan SimpangRaya, Kec. Barong Tongkok, Kab.Kutai Barat dengan Luas2550 M?

No. 2218 K/Pid.Sus/20171.Menyatakan Terdakwa ENTIK MUSAKTI alias SHAKTI alias MUSAKTIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan atau turut serta melakukan dengan permufakatan jahatmengalinkan, membelanjakan, atas harta kekyaan yang diketahuinya ataupatut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 201 0 dengan tujuanmenyembunyikan atau) menyamarkan asal usul harta kekayaansebagaimana diatur dalam Pasal

Memberi hak kepada pelaku usha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekyaan konsumen yang menjadiobjek jualbeli jasa;Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2021/PT SMGg. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masakonsumen memanfaatkan jasa yang di belinya;h.

Putusan Nomor :122/G/2018/PTUN.SMG.12/KM.6/UP.11/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dan berdasarkan SuratTugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekyaan Negara dan LelangSemarang Nomor : ST1851/WKN.09/KNL.01/2018 tanggal 04September 2018, dengan dihadiri para saksi yang aka disebut padabagian kaki Risalah Lelang dilaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) atas barang tidak bergerakmelalui aplikasi lelang internet dengan tata cara penawaran closedbidding bertempat di Kantor Pelayanan

diharuskanatau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangkamelaksanakan kuasa tersebut, maka selanjutnya Tergugat mengajukanpermohonan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan kepada TurutTergugat dengan surat Nomor : B.4206KC XVI/ADK/1112010 tanggal18 Nopember 2010.6 Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungana quo, maka Turut Tergugat kemudian melakukan analisa kebenaran berkassecara formal dan kelengkapan secara adminsitratif berdasarkan PeraturanDirjen Kekyaan

bentuk atau menukarkan hartakekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana, sedangkan pelanggaranterhadap Pasal 4, ditemukan adanya peristiwa seseorang itu telah berusahauntuk menyembunyikan atau) menyamarkan asal usul, Sumber, lokasi,peruntukan, pengalihan hakhak atau kepemilikan atas harta kekayaan yangdiduga berasal dari tindak pidana;Bahwa agar unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul terpenuhi jikaseseorang itu telah berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekyaan

Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negaraatau Perekonomian Negara.Pengertian Keuangan Negara menurut Undang undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah rirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang PerubahanUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinsk PidanaKorupsi terdapat didalam penjelasan umumnya yakni seluruh kekyaan Negaradalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdi dalamnya segala kegiatan

mengubah bentuk ataumenukarkan harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana,sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 4, ditemukan adanya peristiwaseseorang itu telah berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkanasal usul, Sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak atau kepemilikanatas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;Bahwa agar unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usulterpenuhi jika seseorang itu telah berusaha untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekyaan

Alwi Sanre sebesar Rp. 51.000.000, (limapuluh satu juta rupiah) sehingga dengan demikian sisa dana yang menjaditambahan kekyaan atau tambahan penghasilan terdakwa secara tidak sahadalah sebesar Rp. 93.000.000, (Sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setaraHalaman 7 dari 20 hal.

Alwi Sanre sebesar Rp. 51.000.000, (limapuluh satu juta rupiah) sehingga dengan demikian sisa dana yang menjaditambahan kekyaan atau tambahan penghasilan terdakwa secara tidak sahadalah sebesar Rp. 93.000.000, (sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setaradengan jumlah dana bantuan BOK untuk 25 (dua puluh lima) kelompokbelajar."

Alwi Sanre sebesar Rp. 51.000.000, (limapuluh satu juta rupiah) sehingga dengan demikian sisa dana yang menjaditambahan kekyaan atau tambahan penghasilan terdakwa secara tidak sahadalah sebesar Rp. 93.000.000, (Sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setaradengan jumlah dana bantuan BOK untuk 25 (dua puluh lima) kelompokHalaman 7 dari 22 hal. Nomor 50/Pid.Sus.

Alwi Sanre sebesar Rp. 51.000.000, (limapuluh satu juta rupiah) sehingga dengan demikian sisa dana yang menjaditambahan kekyaan atau tambahan penghasilan terdakwa secara tidak sahadalah sebesar Rp. 93.000.000, (Sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setaradengan jumlah dana bantuan BOK untuk 25 (dua puluh lima) kelompokbelajar.Halaman 35 dari 22 hal. Nomor 50/Pid.Sus.

Pembayaran uang paksa ini hanya mungkinterhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiridari pembayaran sejumlah uang;Bahwa tuntutan Para Penggugat meminta harta kekayaan milik Tergugatdisita sepatutnya ditolak, karena selain didalam posita tidak dijelaskan, jugaPara Penggugat tidak menjelaskan harta kekyaan milik Tergugat yang manayang minta disita ;Berdasarkan bukti bukti dan alasanalasan tersebut di atas, Tergugat mohonkepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

Selaian itu, selaku InstansiPemerintah sudah pasti kekyaan para Tergugat adalah merupakan asetNegara, yang berdasarkan ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terhadap kekayaan Negaradmaksud secara tegas dinyatakan dilarang untuk diletakkan sita.Bahwa untuk selain dan selebihnya para Tergugat dengan tegas menolakdalildalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya karena dalildaliltesebut sarna sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sertasangat mengadaada

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan;Berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria pasal 2 ayat (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33ayat (3) Undangundang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalampasal 1, bumi, air dan ruangangkasa termasuk kekyaan alam yang terkadungdi dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negaratermaksud dalam ayat (1

atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Juni 2015 bertempat di SPBU Jalan Alteri Tanjungbalai Asahan SumateraUtara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksadan mengadilinya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas harta kekyaan

Alwi Sanre sebesar Rp. 51.000.000, (/imapuluh satu juta rupiah) sehingga dengan demikian sisa dana yang menjaditambahan kekyaan atau tambahan penghasilan terdakwa secara tidak sahadalah sebesar Rp. 93.000.000, (sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setaradengan jumlah dana bantuan BOK untuk 25 (dua puluh lima) kelompokbelajar."

No. 1804 K/Pid.Sus/2016Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya,menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekyaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatanmana dilakukan