PT.BPR ARTA KEDATON MAKMUR vs SUPRIYANTO, S.Pd.

KAHIAS KEDATON

No. 334 K/TUN/201212Titik Koordinat PT Kahias Kedaton (selanjutnya Surat Dirjen Minerba No.4015/2010), yang ditujukan kepada Tergugat. Bahwa Surat Dirjen MinerbaNo. 4015/2010, pada Poin 3 dan 4 menyatakan:"3.

Kahias Kedaton berada dalam wilayahyang berbeda dengan titik koordinat yang berbeda pula;Bahwa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 07/DPE/III/VIII/2010tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambanganeksplorasi kepada PT.

Kahias Kedaton tertanggal 30Juni 2004 dan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/III/VII/2010tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan eksplorasikepada PT.

Kahias Kedaton yang sudah berakhir,27Bahwa dari hal tersebut diatas ternyata pada tanggal 22 Februari 2011 KeputusanBupati Gunung Mas Nomor 195 Tahun 2004 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi Emas kepada PT. Kahias Kedaton tertanggal 30 Juni2004, telah berakhir demikian pula kedudukan Penggugat berdasarkan PemegangSIUP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/III/VII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambanganeksplorasi kepada PT.

Sedangkan Surat Keputusan Bupati GunungMas Nomor : 07/DPE/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada Kahias Kedaton tertanggal 3 Agustus 2010 telah berakhirdengan demikian hal ini menunjukan tidak ada perpanjangan izin karena SuratKeputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/III/2010 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi diberikan kepada PT Kahias Kedaton diterbitkansetahun kemudian yaitu 3 Agustus 2010; 5) Bahwa sehubungan dengan KTUN obyek sengketa telah

PT SEKAR KEDATON NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1691/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SEKAR KEDATON NUSANTARA, NPWP:02.354.897.7631.000, beralamat di Jalan Ketintang PermaiBlok AE13, RT.004 RW.011, Karah, Kota Surabaya, yangdiwakili oleh R.

Sekar Kedaton Nusantara, NPWP 02.354.897.7631.000,beralamat di Jalan Ketintang Permai Blok AE13, RT.004 RW.011, Karah,Kota Surabaya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Sekar Kedaton Nusantara sebagaimana Surat Paksa Nomor:SP01345/WPJ.11/KP.1104/2017, tanggal 05 September 2017, dariPenanggung Pajak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)kepada Sdr. Yayak Gunawan (selaku Direktur Keuangan/penanggungpajak PT.

Sekar Kedaton Nusantara);Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 22 November 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SEKAR KEDATON NUSANTARA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M.

PT SEKAR KEDATON NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1692/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SEKAR KEDATON NUSANTARA, NPWP:02.354.897.7631.000, beralamat di Jalan Ketintang PermaiBlok AE13, RT.004 RW.011, Karah, Kota Surabaya, yangdiwakili oleh R.

Putusan Nomor 1692/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 04 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118607.99/2017/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 05 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa NomorSP01485/WPJ.11/KP.1104/2017 tanggal 27 September 2017, atasnama: PT Sekar Kedaton Nusantara, NPWP 02.354.897.7631.000,beralamat di Jalan

Sekar Kedaton Nusantara sebagaimana Surat Paksa Nomor:SP01485/WPJ.11/KP.1104/2017, Tanggal 05 September 2017, dariPenanggung Pajak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)kepada Sdr. Yayak Gunawan (selaku Direktur Keuangan/penanggungpajak PT.

Sekar Kedaton Nusantara);Atau, apabila Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 22 November 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SEKAR KEDATON NUSANTARA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M.

PT SEKAR KEDATON NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1690/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SEKAR KEDATON NUSANTARA, NPWP:02.354.897.7631.000, beralamat di Jalan Ketintang PermaiBlok AE13, RT.004 RW.011, Karah, Kota Surabaya, yangdiwakili oleh R.

Sekar Kedaton Nusantara, NPWP 02.354.897.7631.000,beralamat di Jalan Ketintang Permai Blok AE13, RT.004 RW.011, Karah,Kota Surabaya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untukmengalihkan beban pembayaran utang Pajak Pertambahan Nilai PT.Sekar Kedaton Nusantara sebagaimana Surat Paksa Nomor:SP01346/WPJ.11/KP.1104/2017, tanggal 05 September 2017, dariPenanggung Pajak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)kepada Sdr. Yayak Gunawan (selaku Direktur Keuangan/penanggungpajak PT.

Sekar Kedaton Nusantara);Atau apabila Majelis Hakim peninjauan kembali yang mengadili dalamperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 22 November 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap

SEKAR KEDATON NUSANTARA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr.

ASPACINDO KEDATON MOTORVSRIDHO DARMAWAN PUTRA

Agar Pengusaha/PT.Aspacindo Kedaton Motor dapatmemberikan hak Pekerja/sdr. Ridho Darmawan Putra atasuang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Haksebasar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) atasPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pengusaha /PT. Aspacindo Kedaton Motor terhadap pekerja/sdr.

Aspacindo Kedaton Motor sesuai dengan SuratPemberitahuan Nomor : 030/SPHRD/AKMIII/2017 tanggal27 Maret 2017 hal Pemberitahuan Pemutusan HubunganKerja;3.

/PN Por.Ribu Rupiah ) atas nama Ridho Darmawan Putra dengan Jabatan BranchManager dari PT.Aspacindo Kedaton Motor;5. Surat bukti T5 berupa Gaji Pokok bulan September 2017 dengan TotalPenerimaan Rp.4.750.000,00 ( Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh RibuRupiah ) atas nama Ridho Darmawan Putra dengan Jabatan BranchManager dari PT.Aspacindo Kedaton Motor.;6.

Surat bukti T9 berupa Info Saldo Jaminan Hari Tua atas nama tenagakerja Ridho Dermawan Putra dengan tanggal kepesertaan bulan April2014 oleh PT.Apacindo Kedaton Motor.;10. Surat bukti T10 berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan HubunganKerja Nomor 030/SPHRD/AKM/III/2017 pada tanggal 27 Maret 2018dari PT.Apacindo Kedaton Motor.

Aspacindo Kedaton Motor sesuai dengan SuratPemberitahuan Nomor : 030/SPHRD/AKMIII/2017 tanggal27 Maret 2017 hal Pemberitahuan Pemutusan HubunganKerja;6.

PT SEKAR KEDATON NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1693/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SEKAR KEDATON NUSANTARA, NPWP:02.354.897.7631.000, beralamat di Jalan Ketintang PermaiBlok AE13, RT.004 RW.011, Karah, Kota Surabaya, yangdiwakili oleh R.

Putusan Nomor 1693/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 04 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118610.99/2017/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 05 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa NomorSP01343/WPJ.11/KP.1104/2017 tanggal 05 September 2017, atasnama: PT Sekar Kedaton Nusantara, NPWP 02.354.897.7631.000,beralamat di Jalan

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) untukmengalihkan beban pembayaran utang Pajak Pertambahan Nilai PT.Sekar Kedaton Nusantara sebagaimana Surat Paksa Nomor:SP01343/WPJ.11/KP.1104/2017 tanggal 05 September 2017, dariPenanggung Pajak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)kepada Sdr. Yayak Gunawan (selaku Direktur Keuangan/penanggungpajak PT.

Sekar Kedaton Nusantara);Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 22 November 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SEKAR KEDATON NUSANTARA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ASPACINDO KEDATON MOTOR, tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr., tanggal 27 Februari 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT ASPACINDO KEDATON MOTOR VS RIDHO DARMAWAN PUTRA

PUTUSANNomor 33 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT ASPACINDO KEDATON MOTOR, diwakilioleh Husin, selaku Direktur, berkedudukan diJalan Riau Nomor 100 AB, Kota Pekanbaru,dalam hal ini memberi kuasa kepada H.

Nomor 33 K/Pdt.SusPHI/2020Nomor 2 mengenai upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) harus diperbaiki menjadi sebesar 6 (enam) bulan sesuai denganSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, sehingga upahproses adalah 6 (enam) x Rp4.376.000,00 = Rp26.256.000,00 (dua puluhenam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ASPACINDO KEDATON MOTORtersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan

BPR ARTA KEDATON MAKMUR MELAWAN SUPRIYANTO, S.Pd DKK

BPR ARTA KEDATON MAKMUR, beralamat di Jl.Laksamana Malahayati No.139 Telukbetung, Bandar Lampung;Dalam hal ini diwakili oleh Ny.HC. HO LIE TJOEselaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan RakyatArta Kedaton Makmur alamat: Jl.LaksamanaMalahayati No.139 Telukbetung Bandar Lampung,dan memilih domisili di kantor kuasanya sertamemberi kuasa kepada: APRILLIATI,SH.

BASTIAN BERNANDOS ZEBUA; Melawan;TRESYA NOVIANA ZEBUA (Pemilik Dapur Kedaton Resto);

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Hubungan Kerja,dimana Penggugat sebagai Pekerja Tetap di Dapur Kedaton Resto,sedangkan Tergugat sebagai Pemilik Dapur Kedaton Resto yang terletak di JI.Pondok Mas Raya No. 42 C Baros Kota Cimahi;2. Bahwa Tergugat mempunyai suami yang bernama Sdr. Jutomo Bowo Prakosayang setiap harinya ikut membantu menjalankan operasional Dapur KedatonResto;3.

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat semenjak tanggal 1 Agustus 2007sebagai Petugas Keamanan di Dapur Kedaton Resto milik Tergugat yangbergerak dalam bidang makanan dan minuman serta mendapatkan Upahsebesar Rp. 1.970.000,/oulan (satu juta sembilan ratus tujuh puluh riburupiah) setiap bulan;4.

Jutomo Bowo Prakosa (Suami Tergugat), namun Sdr.Jutomo Bowo Prakosa (Suami Tergugat) hanya mengulurkan ujung jarinya danmenanggapi Penggugat dengan dingin serta tidak menanyakan bagaimanakeadaan situasi Dapur Kedaton Resto seperti biasanya yang selalu akrabdengan semua karyawan menganggap sebagai keluarga besar;Bahwa selanjutnya Penggugat melanjutkan tugasnya untuk mengonirol situasiDapur Kedaton Resto naik kelantai 2 (dua) selama 20 (dua puluh) menit,kemudian turun kembali ke lantai 1 (satu), dan

Penggugat berbincang dengansalah seorang karyawan Dapur Kedaton Resto yang bernama Sdr.

Wisman, tidak tahubang, kemudian tibatiba salah seorang karyawati Dapur Kedaton Resto yangbernama Sdri. Siska bagian kasir dengan nada suara keras berkata,siapa sihpak yang suka lapor kepada Bapak Jutomo Bowo Prakosa?

KAHIAS KEDATON;1. BUPATI GUNUNG MAS;2. PT. ALAM SUTERA;

KAHIAS KEDATON, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan diJalan Cilik Riwut Km. 2,5 Nomor 212 Palangkaraya, KalimantanTengah, dalam hal ini diwakili oleh Brigitta Hadianto ImamRahayoe selaku Direktur, dari dan oleh karenanya bertindakuntuk dan atas nama Perseroan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Prof. DR. IUR. Adnan Buyung Nasution; 2. Pia A.R. Akbar Nasution, S.H., LL.M.;3. Nugrahaningrum, S.H., MH.;4.M. Sadly Hasibuan, S.H.;5. Indra Nathan Kusnadi, S.H.;6. Muhammad Riza, S.H.,;7.

Kahias Kedaton tertanggal 3 Agustus 2010 (vide bukti P2),sehingga terbitnya obyek sengketa a quo tidak menyebabkan timbulnyaakibat hukum yang merugikan Penggugat/Pembanding berupa timbul atauhapusnya hak dan kewajiban bagi Penggugat/Pembanding secaralangsung oleh karenanya tidak terdapat kepentingan Penggugat/Pembanding terhadap terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa a quo;dengan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyaikepentingan

Kahias Kedaton (SK IUP Eksplorasi).

Kahias Kedaton dan bukanPembatalan terhadap Keputusan Tergugat/Terbanding yangmerupakan Objek Gugatan dalam perkara a quo; Bahwa MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwayang dijadikan alasan kepentingan terhadap perubahan koordinatwilayah pertambangan terkait dengan ljin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi kepada PT.

BPR Arta Kedaton Makmur METRO

Terbanggi Besar,berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor:0153/SKPLBH/PKMS/LMPI/IX/2021, tertanggal10 September 2021, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan:PT.BPR ARTA KEDATON MAKMUR,yang berkedudukan di JI.MalhayatiTeluk Betung, Kota Bandar Lampung, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Telanh membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor55/Pdt.G/2021/PN Gns tanggal 25 Oktober 2021, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca Surat Gugatan Penggugat

BPR Arta Kedaton Makmur Cab Metro

ZAINUDDIN SEMBIRING, ; FIRMAN RUSLI, ST, KANTOR KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATANKEDATON BANDAR LAMPUNG, dkk.

KAHIAS KEDATON Melawan BUPATI GUNUNG MAS (Tergugat I) ; PT. ALAM SUTERA (Tergugat II Intervensi)

KAHIAS KEDATON : Beralamat di Jalan Cilik Riwut Km. 2,5 No.212Palangka Raya, yang diwakili oleh Direkturnyayang bernama Brigitta Hadianto Imam Rahayoe,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Alamat Kondominium Kintamani RT.001 RW.014,Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan MampangPerapatan, Jakarta Selatan. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. PIA A.R. AKBAR NASUTION, S.H., LL.M.2. NUGRAHANINGRUM, S.H., M.H.3. M.SADLY HASIBUAN, S.H.4. INDRA NATHAN KUSNADI, S.H.5. MUHAMMAD RIZA, S.H.6.

BPR Arta Kedaton Makmur

BPR Arta Kedaton Makmur, bertempat tinggal di Bandar LampungCq. PT. BPR Arta Kedaton Makmur Cabang Metroyang berkedudukan di Jl. Jend.

Arta Kedaton Makmur cabang Metro dengan jaminan suratBPKB~ unit mobil Truck yang akan dibeli, untuk angsurannya menjaditanggung jawab Penggugat Il.9.

BPR ARTA KEDATON MAKMUR Dalam Hal ini diwakili oleh PIMPINAN/DIREKTUR PT. BPR. ARTA KEDATON MAKMUR

PT KMP (KEDATON MULIA PRIMAS), diwakili oleh Widjaja Koswara selaku Direktur VS JAUROH binti KADIM, dkk.

PUTUSANNomor 8 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT KMP (KEDATON MULIA PRIMAS), berkedudukan diKelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV, KabupatenBatang Hari, diwakili oleh Widjaja Koswara selaku Direktur, dalamhal ini memberi kuasa kepada: Alimin Lubis, S.H. dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Keadilan Terpadu,beralamat di Jalan

Menyatakan sah milik Penggugat tanah kebun karet/parah seluas +22,10.Ha (dua puluh dua koma sepuluh) hektar dengan batas dan ukuransebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan PT Dhamasraya dan Herman denganukuran 584,59 meter; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Terentang dan Sungai LapanBandung dengan ukuran 932,22 meter; Sebelah Barat berbatas dengan PT Dhamasraya dengan ukuran1.129,75 meter; Sebelah Timur berbatas dengan PT Kedaton dan Majid dengan ukuran579,69 meter;3.

,pada tahun 2009 yang digunakan oleh Tergugat V sebagai akses jalan umummilik Tergugat V PT KMP (Kedaton Mulia Primas) kepada Tergugat V PT KMPHalaman 3 dari 13 hal.

dan Majid dengan ukuran579,69 meter kepada Tergugat IV;adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang telah menjual sebagian tanah kebunmilik Penggugat yang berukuran lebar + 8 meter dan panjang + 628 meter,pada tahun 2009 yang digunakan oleh Tergugat V sebagai akses jalan unummilik Tergugat V PT KMP (Kedaton Mulia Primas) kepada Tergugat V PT KMP(Kedaton Mulia Primas) adalah perbuatan melawan hukum;Menetapkan batal demi hukum surat jual beli antara Tergugat I, Tergugat Il,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KMP (KEDATON MULIA PRIMAS) tersebut;2.

BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTA KEDATON.

BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTA KEDATON, berkedudukandi Jl. Laks.

APON telah menjaminkan Akta Jual Beli No.13/PPAT/TBS/2008 tgl. 15 Agustus 2008 tersebut ke Bank PerkreditanRakyat Arta Kedaton Makmur, alamat JI. Laks. Malahayati No. 139Telukbetung.19.

MAS NOOR ISMAR BIN PERMATA MAIL, Dkk VSKEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)/PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG, Cs

Pagar Alam No. 73 , Kelurahan Labuhan Ratu,Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung ;3.Drs.H. ZAHIRUDDIN BIN ST. UMAR SAID, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggalJl. Dakwah No.5, Kelurahan Labuhan Ratu, KecamatanKedaton, Kota Bandar Lampung; 4.H. ALIAKBARST.MUDOBIN SILI, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Dakwah No. 28,Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, KotaBandar Lampung; aa non 5. H. YAHYA ABIDIN., ...5. H.

Harapan II No. 49,Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, KotaBandar Lampung; a Masing masing dalam kedudukannya sebagai wakil darimasyarakat Islam / Jamaah Masjid AL IHSAN LabuhanRatu, Kedaton, Bandar Lampung berdasarkan SuratPernyataan masyarakat Islam/Jamaah Masjid AL IIKHS AN Kelurahan Labuhan Ratu tanggal 10 Desember2010, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 28 Mei 2012 telah memberikan kuasa kepada:H. Perak Achmad, S.H., dan H. Thamrin Leman, S.H.

,keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jati No. 1Sepang jaya,Kedaton, Kota Bandar Lampung selanjutnyadisebut: PARA PENGGUGAT/PEMBANDING:; MELAWAN1.