Ditemukan 3646632 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketua kudua kerja kudus kebun
Penelusuran terkait : Pk kedua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 15-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 B/PK/PJK/2021
Tanggal 15 Februari 2021 — PT BUSSAN AUTO FINANCE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
133 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-08-2021 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3035/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VAN OORD INDONESIA
287 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — PT DIEBOLD INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
218 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK KEDUA TIDAK DITERIMA
    Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2385/PJ/2017, tanggal 9 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 5 halaman.
    Putusan Nomor 1229/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 910/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis PengadilanPajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding
    Putusan Nomor 1229/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 26 September2016, kKemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keduadiajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalikedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor910/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016, sehingga
    Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima ;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT DIEBOLD INDONESIA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duaHalaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1229/B/PK/Pjk/2019juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2598 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 April 2022 — PT OGY KARYA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final
Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4629/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
486 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4393/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — PT GUNANUSA UTAMA FABRICATORS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
461 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4393/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 1282/B/PK/Pjk/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang telah berkekuatanhukum
    Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 4 September2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keduadiajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2019;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan
    kembalikedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282/B/PK/Pjk/2018, tanggal 28 Juni 2018, sehingga permohonan peninjauankembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimanaditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganHalaman 3 dari 5 halaman.
    tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembalikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yangterkait
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT GUNANUSA UTAMA FABRICATORStidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 PK/Pdt/2021
Tanggal 24 Mei 2021 — HENDRIK VS H. CHAERUDDIN KANNY, DKK
164 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK KEDUA TIDAK DAPAT DITERIMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4314/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED
294 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — PT BUSSAN AUTO FINANCE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
88 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4313/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED
292 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4043/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGRO PALINDO SAKTI
229 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 19-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3123/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUBUR ARUM MAKMUR
211 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3127/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — PT BULUH CAWANG PLANTATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
212 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 25-11-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3034/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VAN OORD INDONESIA
195 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — PT BUSSAN AUTO FINANCE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — PT DIEBOLD INDONESIA VA PT DIEBOLD INDONESIA
193 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK KEDUA TIDAK DITERIMA
    Putusan Nomor 1232/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 1069/B/PK/PJK/2015, tanggal 21 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis PengadilanPajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding
    Putusan Nomor 1232/B/PK/Pjk/20192016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keduadiajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2016 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalikedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor1069/B/PK/PJK/2015, tanggal 21 Desember 2015, sehingga permohonanpeninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formalsebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (
    1) UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima ;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan
    tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembalikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yangterkait
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT DIEBOLD INDONESIA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1232/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 19-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3125/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VAN OORD INDONESIA
210 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1230/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — PT DIEBOLD INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
179 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK KEDUA TIDAK DITERIMA
    Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2384/PJ/2017, tanggal 9 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 5 halaman.
    Putusan Nomor 1230/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 911/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis PengadilanPajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding
    Putusan Nomor 1230/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 24 Oktober2016, kKemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keduadiajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2016 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalikedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor911/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016, sehingga
    Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima ;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT DIEBOLD INDONESIA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duaHalaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1230/B/PK/Pjk/2019juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — PT DIEBOLD INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
190 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK KEDUA TIDAK DITERIMA
    Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2382/PJ/2017, tanggal 9 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 5 halaman.
    Putusan Nomor 1231/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 914/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis PengadilanPajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding
    Putusan Nomor 1231/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 29 Juli 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukanpermohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2016 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalikedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor914/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016, sehingga
    Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima ;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT DIEBOLD INDONESIA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duaHalaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1231/B/PK/Pjk/2019juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 08-10-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3057/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 Oktober 2020 — PT SAMPANGAN DUTA PANCA SAKTI TEKSTIL VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
205 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap