memanjat atau dengan memakai anak kuncipalsu.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)ke3,5 KUHP.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengertidan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukankeberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barangbukti berupa : (satu) unit sepeda mootor Honda Grand Hitam P5246SI, dititipkan di Kejksaan

memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP ,terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahananyang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untukmemperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) unit sepeda mootor Honda Grand Hitam P5246SI, dititipkan di Kejksaan

MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh ABDUL MAJIDSH, Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriLhokseumawe serta dihadiri oleh AGUS SALIM TAMPUBOLON, SH PenuntutUmum pada Kejksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa. Hakim Anggota, Hakim Ketuadto dtoSULAIMAN M, SH. MH. MUKHLIS, SH.dto.ROSNAINAH,, SH. MH.

ARYA NANDA, MM ;v Bahwa saksi membenarkan semua keterangan sebagaimana yangtelah disampaikan dalam BAP penyidik kejksaan agung dalam berkasperkara.v Bahwa saksi terkait perkara korupsi pada Suku Dinas Tata Air JakartaBarat Kepala UPPK (Unit Pelayanan perbendaharaan dan KAS) / BPKDDKI Jakarta yang mencairkan dana untuk kegiatan swakelola padaSuku Dinas Tata Air Jakarta Barat.

Saksi RADEN SUGIYARTO :Bahwa saksi membenarkan semua keterangan sebagaimana yangtelah disampaikan dalam BAP penyidik kejksaan agung dalam berkasperkara.Bahwa pada tahun 2013 terkait kegiatan swakelola di Suku Dinas TataAir Jakarta Barat saksi sebagai Kasi Kecamatan PalmerahBahwa dana kegiatan swakelola yang saksi terima untuk SwakelolaKec.

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan sebagaimana yangtelah disampaikan dalam BAP penyidik kejksaan agung dalam berkasperkara.

Saksi SUPRIYONO Bin KASIRAN :Bahwa saksi membenarkan semua keterangan sebagaimana yangtelah disampaikan dalam BAP penyidik kejksaan agung dalam berkasHal 94 dari 151 hal Putusan No. 21/Pdt.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PSTperkara.Bahwa Pembelian material sesuai dengan kebutuhan lapangan danbukan sesuai RABBahwa pembelian material sesuai dengan kebutuhan lapangan danbukan sesuai RAB.Bahwa Kepala Seksi Kec.

Saksi JITO Bin SALIMAN :Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak memiliki hubungan keluargadengan terdakwa dan bersedsaksimemberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah.Bahwa saksi membenarkan semua keterangan sebagaimana yangtelah disampaikan dalam BAP penyidik kejksaan agung dalam berkasperkara.Bahwa terkait kasus terdakwa monang ritonga, wagiman dan pamudjisaksi saat itu sebagai pelaksana lapangan di Kec.

Penuntut Umum pada Kejksaan Negeri Sengeti dan dihadapan terdakwa ,ANGGOTA HAKIM KETUARNS =ah ON1. ROM) SINATRA, SH.Bea:

MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan manadiucapkan dalam persdiangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut danMETRIZAL Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADHI FITRY, SH Penuntut UmumPada Kejksaan Negeri Bangkinang tanpa dihadiri oleh Terdakwa.HAKIM HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,JOHN PAUL MANGUNSONG, SH. ANGGALANTON B.MANALU, SH,MH.ENRO WALESA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,METRIZAL.141516

., Jaksa pada Kejksaan Negeri Namlea,berdasarkan Surat Perintah PenunjukanJaksa penuntut Umum untuk SidangPraperadilan Nomor Print198/S.1.14/Fd.1/06/2014 tanggal 6 Juni2014, sebagai Terbanding semulaTermohon;Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 36/PIDPra/2014/PT.AMBPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon, telah mengajukanPermohonan Praperadilan pada tanggal 02 Juni 2014

MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal21 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh KASIHANI.SH, Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Lhokseumawe serta dihadiri oleh MUHAMMAD RIZKI, SH PenuntutUmum pada Kejksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa. Hakim Anggota, Hakim Ketua1. SULAIMAN M, SH. MH. MUKHLIS, SH. 2. ROSNAINAH,, SH. MH.

MH danJAMALUDDIN, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2016,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh ZAINAL ABIDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriLhokseumawe serta dihadiri oleh AGUS SALIM TAMPUBOLON, SH PenunitutUmum pada Kejksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan para Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua1. SULAIMAN M, SH. MH. MUKHLIS, SH.2.

Triyeni yang diperlinatkan dipersidangan tersebutadalah benar akta nikah saksi dengan Ana Triyeni ;" Bahwa, benar Terdakwa telah membuat laporan yang isinyatidak benar dan ditujukan kepada atasan saksi yaitu KepalaKejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, KomasHam dan lainnya ;" Bahwa, benar bukti surat laporan , yang diperlihatkandipersidangan kepada saksi yaitu Surat Laporan Kepada KepalaKejaksaan Tinggi Maliku di Ambon tertanggal 17 Mei 2014, suratlaporan kepada Bapak Assisten Pengawas Kejksaan

Bahwa Surat Kuasa tersebut melanggar Prinsip hukum PemberianKuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata, yaituberkaitan dengan Urusan atau Kepentingan, yang dipersoalkan disiniadalah tidak jelas apa urusan dan Kepentingan Kepala Kejksaan NegeriTanjung Balai Asahan memberikan kuasa kepada Jaksa PengacaraNegara untuk mengajukan gugatan perdata perbuatan melawanhukum ke Pengadilan.a.3.

eksepsi ke1 dari Tergugat sampai denganTergugat V adalah mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuurlibel, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa khusus dariPenggugat adalah tidak sah karena melanggar prinsip hukum pemberian suratkuasa, yang mana Surat Kuasa tersebut melanggar Prinsip hukum PemberianKuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata, yaitu berkaitandengan Urusan atau Kepentingan, yang dipersoalkan disini adalah tidak jelasapa urusan dan Kepentingan Kepala Kejksaan

Bahwa terdakwa mohon hukuman yang diringankan karena anakanakmasih sekolah sedangkan istri terdakwa berpenghasilan paspasan, danmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi danmemohon maaf kepada saksi korban Atak dan keluarganya ;Telah memperhatikan tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaanterdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula, demikian pula dupliklisan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum Kejksaan

,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELINAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, SH, Penuntut Umum pada Kejksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa. Hakim Anggota, Hakim Ketua,FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH RIYANTI DESIWATI, S.H., M.HGALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H..

Siantan Hilir Kecamatan PontianakUtara Kota Pontianak;Menimbang, bahwa yang diambil barangbarang berupa dari besi yangselurunnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kejksaan NegeriPontianak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yangdilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambildilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakalanak kunci palsu, perintah palsu atau

., Penuntut Umum pada Kejksaan Negeri Bireuenserta Terdakwa yang didampingi olen Penasehat Hukumnya;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Mukhtaruddin, S.H. Maulana Rifai, S.H.., M.HumRahma Novatiana, S.H.Panitera Pengganti,Mudasir, S.H.Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bir

WISNU RUSNANDAR,saksi TEDI SETIAWAN,dansaksi USEP WISNU RUSNANDAR ngobrol dimana terdakwa DEDY SUGARDAtanpa permisi lansung masuk menuju kedalam Kantor kejaksaan Tinggi JawaBarat dan saksi MEMET RACHIMATpun memerintahkan saksi BENIHARDIANSYAH untuk mengawasi Terdakwa DEDDY SUGARDA,M.N BINMUHAMAD NAZAR(ALM) maka saksipun menyusul terdakwa yang sudahberada didalam ruangan aula Soeprapto pada kantor Kejaksaan Tinggi JawaBarat dengan posisi sudah berada ditengahtengah ruangan Aula SoeptraptoKantor Kejksaan

Sebab perkara pokok dari perkara ini adalah terkait Surat TugasNomor. 929/UN15.1.11/PP/2016 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukumpada tanggal 20 Mei 2016, yang menugaskan Tergugat yang dalam PerkaraAquo sebagai Terbanding untuk memberikan keterangan atau pendapat terkaitdengan dugaan kasus korupsi yang ditangani oleh kejksaan negeri di KejaksaanNegeri Ruteng tetapi Tergugat atau Terbanding setelan ada kesepakatandengan pihak Kejaksaan Negeri Ruteng maka pemberian keterangan Abhlidilakukan di Fakultas

;Bahwa untuk bagi hasil penerimaan negara 85 % dan kontraktor15 %; yang akan tergambar dalam FQR berapa bagian negaradan berapa bagian K3S;Bahwa sebagaimana dalam BAP No 11 saksi menerangkanbahwa pemeliharaan lingkungan termasuk dalam kegiatanproduksi dalam cost recovery, namun saksi tidak tahu tentangbesarnya 270 juta USD sebagaimana BAP No.14, karena saksiketika dalam pemeriksaan di KejKSaan Agung hanyadiperlihatkan print out dari suatu website yang menyebut angkia270 juta USD yang saksi jawab

tidak sah;Bahwa PLH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR yang menandatanganiSuratSurat Panggilan tersebut sesungguhnya berada dalam jabatan sebagaiKepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjar, padahal dalam instansiTermohon terdapat penjabat Kepala Seksi Pidana Khusus yang seharusnyamenangani perkara tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon sebagaimana Tertuang dalam pasal 630 dan pasal 631 Peraturan Jaksa Agung RINomor: PERJA009/A/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi danTata Kerja Kejksaan