Menyatakan bahwa Terdakwa FATHURRAHMAN Bin JAELANTI terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui pada kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana keselamatan dan keamananangkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaik lautan kapal wajib di penuhisetiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi status hukum kapal yangmengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda sebagaimana diatur dandiancam pidana

Kutai Kartanegara gara atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarongyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, Nahkoda yang melayarkankapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui pada kapal tersebut tidak laik lautsebagaimana keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinyapersyaratan kelaik lautan kapal wajib di penuhi setiap kapal sesuai dengan daerahpelayarannya yang meliputi status hukum kapal yang

Unsur Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui pada kapaltersebut tidak laik laut sebagaimana keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisiterpenuhinya persyaratan kelaik lautan kapal wajib di penuhi setiap kapal sesuai dengan daerahpelayarannya yang meliputi status hukum kapal yang mengakibatkan kematian seseorang dankerugian harta bendaAd.1.

Unsur Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui pada kapal terse but tidak laik laut sebagaimana keselamatan dan keamanan angkutan pe rairan yaitu kondisi terpenuhinya pers yaratan kelaik lautan kapal wajib di penuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi status hukum kKapal yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksisaksi serta adanyaketerangan terdakwa

terdakwa Nahkoda juga tidak memiliki PAS Kapal Sungaidab Danau dari Kabupaten Mau pun Propinsi.Bahwa kapal Lina Amelia yang terdakwaNahkodai tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau dicek dari dinas perhubungansetempat guna menentukan laik atau tidak nya kapal untuk berlayar.Dengan demikian Unsur Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui pada kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana keselamatan dan keamanan angkutanperairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaik

Berdasarkan keterangan Ahli Syaifudin, S.E. menerangkan :e Kelaik lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratankeselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dankesehatan penumpang, status hukum kapal, managemen keselamatandan pencegahan pencemaran dari kapal dan magemen keamanan kapaluntuk berlayar diperairan tertentu;Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 36/Pid/2015/PT.MtrNahkoda adalah salah seorang dari awak kapal

keselamatan dan keamanan serta perlindunganlingkungan maritime;Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu. keadaanterpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkutangkutan diperairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime ;Seorang Nahoda tidak dapat melayarkan kapal apabila tidak memenuhipersyaratan kelaiklautan kapal karena kelaiklautan kapal wajib dipenuhisetiap kapal yang akan berlayar serta Nahkoda wajib memastikan bahwakapal yang mau dilayarkan sudah memenuhi persyaratan kelaik

.7yang berlayar dari Perairan Pulau Rampang di daerah Kecamatan RupatKabupaten Bengkalis hendak menuju Perairan Dumai tepatnya Pelintungadalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Pass Kecil dan Surat Ukur.Bahwa cara mendapatkan SPB yakni pertama kali agen membuat suratpermohonan yang ditujukan ke Kepala Kantor Administrator Pelabuhan,setelah semua administrasi terpenuhi seperti PNBP (Penerimaan NegaraBukan Pajak) kemudian dari pihak agen membawa memorandum hasilpemeriksaan dokumen kapal kepada bidang kelaik

Bahwa setiap kapal yang bergerak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain,harus / wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkanoleh Syahbandar, yang mana SPB tersebut diberikan setelah kapal tersebuttelah memenuhi unsur kelaik lautan kapal.e Bahwa yang harus dipenuhi suatu kapal agar kapal dapat dikatakan laik lautadalah kapal yang telah memenuhi persyaratan dan unsurunsur kalaiklautan kapal seperti terpenuhinya unsur keselamatan kapal seperti alatalatpenolong awak kapal yang dibuktikan

dengan sertifikat, kemudian harusmemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) apabila akan berlayar, pas kecildan sertifikat keselamatan.e Bahwa menurut saksi, kapal KM.S.20 No.624 GT.7 tidak dapat dikatakanlaik laut karena pada saat berlayar kapal KM.S.20 No.624 GT.7 tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang mana SPB dapatditerbitkan atau dikeluarkan oleh Syahbandar apabila suatu kapal tersebutsudah memenuhi unsur kelaik lautan kapal.e Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut mempunyai

Barang Bukti berupa : 1 (satu) Buah Perahu motor (KMN) INDAH JAYA bersamadokumen kapalnya dalam tas plastic warna biru: Surat PAS BESAR Surat Ukur Kapal Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKk) Surat Sertifikat kelaik lautan Pengawan kapal Ikan Surat Ijin Usaha PerikananDIRAMPAS DAN DISERAHKAN KEPADA KELOMPOK USAHABERSAMA NELAYAN MELALUI UPT DINAS PERIKANAN KABUPATENGRESIKHalaman 5 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUSLH/2021/PT SBYe

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUSLH/2021/PT SBYe 1 (satu) Buah Perahu motor (KMN) INDAH JAYA bersamadokumen kapalnya dalam tas plastic warna biru: Surat PAS BESAR Surat Ukur Kapal Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKk) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKk) Surat Sertifikat kelaik lautan Pengawan kapal Ikan Surat Ijin Usaha Perikanandirampas dan diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Nelayanmelalui UPT Dinas Perikanan Kabupaten

MUARDY KOBANDAHA Bin HASANKOBANDAHA, dengan membawa dokumendokumen kapal yang akan dipergunakansebagai syarat penerbitan dikeluarkannya SMC (safety management Certificate) dari BKI,dimana SMC (safety management Certificate) tersebut dipergunakan sebagai salah satukelengkapan kelaik lautan kapal,Adapun saat itu Dokumen yang dipergunakan atas perintahSaksi Pahala Tua Sianturi kepada saksi Alex adalah Foto Copy DOC PT.

Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli2009 sekitar pukul 20.30 WIB menuju Pontianak dengan membawa muatan MIXED LPG /(Gas Cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) Metrik Tondan tiba di Pontianak pada tanggal 9Juli 2009 sekitar jam 07.10WIB,dan ketika dilakukanpemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati627 pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009sekitar jam 12.00WIB di Perairan laut Natuna,didapati bahwa kapal MT.ELPINDO I yangmembawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaik

ELPINDO I yang membawa GasLPG tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masaberlakunya serta dalam sertifikat SMC tidak tertera nomor IMO sedangkan di buritan KapalMT.ELPINDO I tertera nomor IMO 1592194,selanjutnya Kapal ELPINDO I dibawa menujuPangkalan Dit. Pol Air Polda Kalimantan Barat guna prosespenyidikan; Bahwa perbuatan terdakwa LAU SI KHIANG Alias DANIEL dengan Ir.

ABDUL GANL.c Tiga lembar asli Sertifikat Internasional untuk kelayakan Pengangkutan gas Cairsecara curah Nomor B.958/PK.650/04/AD.TPK2009 dikeluarkan di Tanjung Perioktanggal 01 April 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009, oleh KabidKalaik lautan Kapal kantor ADPEL Utama Tanjung Periok atas nama Capt.MULDER MUSTAFASSE.14Satu lembar asli Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang nomor B958/PK.651/890/AD.TPK2009 dikeluarkan di tanjung Periok tanggal 01 April 2009 olehKabid Kelaik

MULDER MUSTAFA,SE.Enam lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak nomorB.958/PK.890/70/AD.TPR2009 dikeluarkan di Tanjung Priok tanggal .01 April 2009berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 oleh Kabid Kelaik lautan kapal kantorADPEL Utama Tanjung Priok atas nama Capt.

Pgl HERI; Keterangannya dibacakan dimuhapersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Benar saksi pernah memberikan keterangan di Pol Air Polda Sumbar danbenar saksi diminta sebagai ahli dalam perkara ini karena saksi adalahPegawai Negeri Sipil pada kantor otoritas Pelabuhan Teluk Bayur Padang.Bahwa yang dimaksud dengan kelaik lautan kapal adalah berdasarkanpasal 1 ayat 33 UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran yaitu : keadaankapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahanpencemaran

perairan kapal, pengawakan, garis muat pemuatan,kesejakteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal,manegement keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, danmanegement keamanan kapal, untuk berlayar diperairan tertentu.Bahwa benar keselamatandan keamanan angkutan perairan yaitu kondisiterpenuhi persyaratan : kelaiklautan kapal dan kenavigasian.Bahwa benar kelaik lautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat(1) huruf a wajib memenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayaranyang

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara

Kerja Sekumbang Kundur;e Bahwa selanjutnya pihak Syahbandar mengagendakan Surat Permohonantersebut serta di disposisikan dengan mencantumkan perintah kepadapetugas yg ditunjuk/KLK (Kelaik Lautan Kapal) untuk melakukan pengecekanfisik kapal;Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal olehSyahbandar, kemudian dilakukan pengawasan secara periodik atau berkalaatau sewaktuwaktu diperlukan oleh Kepala Wilayah Kerja SekumbangKundur;Bahwa yang mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak

Kerja Sekumbang Kundur;Bahwa selanjutnya pihak Syahbandar mengagendakan Surat Permohonantersebut serta di disposisikan dengan mencantumkan perintah kepadapetugas yg ditunjuk/KLK (Kelaik Lautan Kapal) untuk melakukan pengecekanfisik kapal;Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal olehSyahbandar dan kemudian dilakukan pengawasan secara periodik atauberkala atau sewaktuwaktu diperlukan oleh Kepala Wilayah KerjaSekumbang Kundur;Bahwa yang mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak

Kerja Sekumbang Kundur;Bahwa selanjutnya pihak Syahbandar mengagendakan Surat Permohonantersebut serta di disposisikan dengan mencantumkan perintah kepadapetugas yg ditunjuk/KLK (Kelaik Lautan Kapal) untuk melakukan pengecekanfisik kapal;Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal olehSyahbandar dan kemudian dilakukan pengawasan secara periodik atauberkala atau sewaktuwaktu diperlukan oleh Kepala Wil.

.01 tahun 2010, yaitu pemilik atau operator kapal mengajukanpermohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan melampirkan antara lainsebagai berikut:1 Surat Pernyataan kesiapan kapalberangkat dari nahkoda (MasterSailingDecleration); 2 Dokumen muatan, daftar penumpangkapal serta buktibukti memenuhikewajiban kapal lainnya (buktipembayaran jasa kepelabuhan, buktipembayaran jasa kenavigasian, buktipembayaran penerimaan uangperkapalan).Berdasarkan permohonan tersebut diatas, maka pejabat pemeriksa kelaik

lautan kapalmelakukan pemeriksaan kelaik lautan kapal yang meliputi terpenuhinya administratifdan fisik kapal jika sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka Syahbandardapat menerbitkan Surat Persetujuan BerlayarMenimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidakada yang keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan ketarangan yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik danketerangannya dihadapan

No.KM.01 tahun 2010, yaitu pemilik atau operator kapal mengajukanpermohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan melampirkan antara lainsebagai berikut:1Surat Pernyataan kesiapan kapalberangkat dari nahkoda (MasterSailingDecleration); Dokumen muatan, daftar penumpangkapal serta buktibukti memenuhikewajiban kapal lainnya (buktipembayaran jasa kepelabuhan, buktipembayaran jasa kenavigasian, buktipembayaran penerimaan uangperkapalan).Berdasarkan permohonan tersebut diatas, maka pejabat pemeriksa kelaik

lautan kapalmelakukan pemeriksaan kelaik lautan kapal yang meliputi terpenuhinya administratifdan fisik kapal jika sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka SyahbandardapatmenerbitkanPersetujuan Berlayar(SeMenimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidakada yang keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan ketarangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik danketerangannya dihadapan

tanggal 12 April 2019, terkait pemberian keterangan Ahlidalam perkara dimaksud; Bahwa Ahli jelaskan yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar(SPB) ialah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar ataupersetujuan dari Syahbandar kepada nakhoda kapal yang akan berlayarmeninggalkan pelabuhan setelah kapal tersebut telah memenuhi persyaratankelaik lautan kapal dan kewajiban lainnya dan untuk memastikan bahwa kapal,awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhipersyaratan kelaik

Unsur yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yangdikeluarkan oleh Syahbandar;Menimbang, bahwa yang di dimaksud dengan "Surat Persetujuan Berlayar(SPB) ialah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar atau persetujuandari Syahbandar kepada nakhoda kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhansetelah kapal tersebut telah memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajibanlainnya dan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secarateknis administratif telan memenuhi

persyaratan kelaik lautan kapal berupakeselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritimsehingga suatu kapal dinyatakan siap berangkat / berlayar;Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN TobMenimbang, bahwa tata cara penggunaan Surat persetujuan Berlayar (SPB)tersebut ialah yang mana setiap kapal yang akan melakukan kegiatan pelayaran ataukapal yang berlayar wajid memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yangdikeluarkan oleh Syahbandar, Surat Persetujuan Berlayar

Kerja Sekumbang Kundur;e Bahwa selanjutnya pihak Syahbandar mengagendakan Surat Permohonantersebut serta di disposisikan dengan mencantumkan perintah kepadapetugas yg ditunjuk/KLK (Kelaik Lautan Kapal) untuk melakukan pengecekanfisik kapal;e Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal olehSyahbandar, kemudian dilakukan pengawasan secara periodik atau berkalaatau sewaktuwaktu diperlukan oleh Kepala Wilayah Kerja SekumbangKundur;e Bahwa yang mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak

orang lain, atas namaZulkifli dan Adek;Bahwa benar foto barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini;Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksisaksi danfoto barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli dipersidanganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Ahli HERIZAL, SH Pgl HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN PdgBahwa benar yang dimaksud dengan Kelaik

keselamatankapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garismuat kapal dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan keselamatanpenumpang, status hukum kapal, management keselamatan danpencegahan pencemaran dari kapal, management keamanan kapal,harus dibuktikan dengan sertifikat dan harus berada diatas kapal sertatermasuk suratsurat kapal;Bahwa benar berdasarkan Pasal 117 Undangundang RepublikIndonesia No.17 tentang pelayaran bahwa keselamatan dan keamananyaitu. kondisi terpenuhinya persyaratan kelaik

lautan kapal dankenavigasian, setiap kapal yang akan berlayar wajib mematuhi ketentuanpersyaratan kelaik lautan dan kenavigasian;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN PdgBahwa benar yang wajib mematuhi keselamatan dan keamananangkutan perairan semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar dilautwajid mematuhi ketentuan tersebut karena sudah diatur pada Undangundang Negara RI No.17 tahun 2008 tentang pelayaran;Bahwa benar terhadap kapal barang KM.Henriyan yang berukuran 6 GTyang berlayar

SusPrk /2016/PN.LrtTimur menerbitkan untuk mendapatkan SIPI dari Kantor PelayananPerijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT ; Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan oleh Syahbandarkepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelahkapal memenuhi persyaratan kelaik meliputi Notis, Teknis Kapal dankewajiban pembayaran retribusi pemerintah daerah ; Bahwa fungsi diterbikannya SPB adalah untuk keamanan dankeselamatan dalam pelayaran dan mengetahui jumlah ABK didalamkapal

Flores Timur yang dilampirkandengan Pas Besar, Sertifikat Kelaikan pengawakan kapal perikann, SIUP(Surat Izin Usaha Perikanan) dan SKK (Surat Keterangan Kecakapan)selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa TenggaraTimur menerbitkan untuk mendapatkan SIPI dari Kantor PelayananPerijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT ;Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan oleh Syahbandarkepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelahkapal memenuhi persyaratan kelaik

,S.H Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan oleh Syahbandarkepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapalmemenuhi persyaratan kelaik meliputi Notis, Teknis Kapal dan kewajibanpembayaran retribusi pemerintah daerah kemudian dari pada itu fungsiditerbitkannya SPB adalah untuk keamanan dan keselamatan dalam pelayarandan mengetahui jumlah ABK didalam kapal ;Halaman 29 dari 34 hal. Putusan No 04/Pid.

Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Sibolga;e Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli adalah mengkoordinir keselamatanpelayaran dan keamanan di Pelabuhan dan Perairan Bandar;e Bahwa Surat yang harus dilengkapi oleh kapal yang hendak berlayar SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dan Sertifikasi Kecakapan dan KelayakanKapal;e Bahwa cara mendapatkan SPB yakni pertama kali membuat suratpermohonan yang, setelah semua administrasi terpenuhi kemudian daripemohon membawa memorandum hasil pemeriksaan dokumen kapal kepadabidang kelaik

dilakukan pemeriksaan cek fisik kapal dan setelah itu SPB dapatdiproses / diterbitkan;e Bahwa Kapal KM Sinar Rejeki tertangkap masih di wilayah perairanLabuhan Angin (PLTU) Kabupaten Tapanuli Tengah.harusnya mengurusSPB kepada Kepala Kantor ADPEL (Administrator Pelabuhan) Sibolga;e Bahwa setiap kapal yang bergerak dari satu pelabuhan harus / wajibmemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar, yang mana SPB tersebut diberikan setelah kapal tersebut telahmemenuhi unsur kelaik

melakukan pemeriksaan terhadap fisik kpal,dalam pengajuan SPB tersebut tidak dilengkapi dengan dokumendokumen tentang kelaiklautkapal KLM Sinar Sumekar sebagaimana ditentukan dalam pasal 117 ayat (2) UU.No.17tahun 2008 tentang pelayaran, juga tidak dilengkapi dengan suratsurat komunikasi radiosebagaimana ditentukan dalam pasal 131 ayat (2) UU.No.17 tahun 2008 tentang pelayaran ;Bahwa atas apa yang dilakukan terdakwa bersamasama SUGIONO tersebut kapal KLMSinar Sumekar yang tidak memiliki dokumen kelaik

didengar pulaketerangan SaksiahliFIRDAUS AFWINDA, S.Tr,yang memberikan keterangan dibawahsumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga Terdakwa;Bahwa berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Perhubungan No:KM 28 Tahun2014: Pasal 2 Ayat (1) setiap Kapal yang berlayar wajib memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SBP) yang diterbitkan oleh Syahbandar atauSyahbandar di Pelabuhan Perikanan; Ayat (2) setiap Kapal harus memenuhi persyaratan kelaik

diangkat oleh Menteri dan memilikikewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadapdipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatandan keamanan Pelayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Peraturan Menteri PerhubunganNo:KM 28 Tahun 2014: Pasal 2 Ayat (1) setiap Kapal yang berlayar wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SBP) yang diterbitkan oleh Syahbandar atau Syahbandar di PelabuhanPerikanan; Ayat (2) setiap Kapal harus memenuhi persyaratan kelaik

Pertamina (Persero) sebagai induk Agenpenjualan maupun pihak sjahbandar sebagai pengawas kelaik lautankapal dan PT. Pertamina (Persero) tidak pernah mengeluarkanpembekuan ijin operasional berarti kapal SPOB DS7 layak dan laikmelakukan kegiatan jualbali sesuai ijin yang dimiliki ;= Point J. : Kombes Pol. Drs. Zainal A Paliwang, SH.MHum.,nenerbitkan surat ke PT.Pertamina (Persero) Nomor B/1578/X1/2013/Ditpolair tanggal 6 Nopember 2013 tentang permohonan print outloading PT.

Elpindo Iyang membawa Gas LPG tersebut tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yangsah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMCtidak tertera IMO sedangkan diburitan kapal MT. Elpindo I tertera Nomor IMO1592194, selanjutnya kapal tersebut dibawa menuju pangkalan Dit.Pol.Air PoldaKalimantan Barat guna proses lebih lanjut ;e bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan menyadaripenerbitan SMC untuk kapal MT.

Elpindo I yangmembawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yang sah danlengkap serta sudah habis masa berlakunya, serta dalam Sertificate SMC tidaktertera Nomor IMO sedangkan diburitan kapal tertera NoJMO 1592194,selanjutnya kapal tersebut ditangkap dan diproses lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan jelastergambar, bahwa pembuatan dan penerbitan Safety Management Certificate (SMC)yang dilakukan oleh saksi Muardy dilakukan dengan tidak benar artinya

Elpindo I, mengakui dan menyadari kapal tersebut belummemiliki documentdocument lengkap untuk kelaik lautan Pelayaran, diantaranya syaratyang mutlak dimiliki kapal adalah Safety Management Certificate (SMC), tanpadocumen tersebut kapal tidak boleh berlayar, kemudian ketika mendatangi agenPelayaran terdakwa Pahala Tua Sianturi, ternyata DOC (Document of Compliance) darikapal tersebut belum ada, oleh karena kapal MT.

Elpindo Iyang membawa Gas LPG tersebut tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yangsah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMCtidak tertera IMO sedangkan diburitan kapal MT. Elpindo I tertera Nomor IMO1592194, selanjutnya kapal tersebut dibawa menuju pangkalan Dit.Pol.Air PoldaKalimantan Barat guna proses lebih lanjut ;e bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan menyadaripenerbitan SMC untuk kapal MT.

Elpindo I yangmembawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yang sah danlengkap serta sudah habis masa berlakunya, serta dalam Sertificate SMC tidaktertera Nomor IMO sedangkan diburitan kapal tertera NoJMO 1592194,selanjutnya kapal tersebut ditangkap dan diproses lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan jelastergambar, bahwa pembuatan dan penerbitan Safety Management Certificate (SMC)yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan tidak benar artinya tidak

Elpindo I, mengakui dan menyadari kapal tersebut belummemiliki documentdocument lengkap untuk kelaik lautan Pelayaran, diantaranya syaratyang mutlak dimiliki kapal adalah Safety Management Certificate (SMC), tanpadocumen tersebut kapal tidak boleh berlayar, kemudian ketika mendatangi agenPelayaran saksi Pahala Tua Sianturi, ternyata DOC (Document of Compliance) darikapal tersebut belum ada, oleh karena kapal MT.