Penggugat:
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
Tergugat:
KOMISI BANDING MEREK, KEMENKUM HAM RI, DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

CATUREKA SUWARNA ABADI
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

Penggugat:
PAULUS SUTJIPTO SANTOSO
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

PINTAR INOVASI DIGITAL
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

MAHAKAM BETA FARMA
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

Penggugat:
WHEEL PROS, LLC
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

KULINER TIGA SEKAWAN
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

CATUREKA SUWARNA ABADI
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

Ltd
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK

kepada terdakwauntuk daftar saja dulu, nanti setelah lulus berkas akan dicarikan cara olehWahyudi agar dapat lulus seleksi CPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel,Halaman 7 dari 38 hal Putusan No 117/Pid.B/2019/PN.

Musriadiuntuk daftar saja dulu, nanti setelah lulus berkas akan dicarikan cara olehsaksi agar dapat lulus seleksi CPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 14.00wita Musriadi menghubungi saksi melalui telepon untuk bagaimana bisaHalaman 21 dari 38 hal Putusan No 117/Pid.B/2019/PN.

Bahwa ketika akan dibuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil,terdakwa ada menghubungi saksi Wahyudi melalui telpon ke nomor HP08124100197 miliknya, dimana terdakwa meminta tolong kepada saksiWahyudi agar dibantu untuk lulus dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilpada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa terdakwa tahu kalau saksi Wahyudi bukanlah anggota panitiaseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulselmelainkan seorang mentor bimbingan tes dan atas permintaan terdakwa lalusaksi

dan Ham Sulsel, lalu Wahyudisampaikan kepada terdakwa, di lihat kondisi depannya, dan terdakwa terusmemohon agar dapat dibantu oleh Wahyudi dengan alasan hanya sisa tahun inikesempatan terdakwa untuk lulus dalam seleksi CPNS pada Kemenkum danHalaman 26 dari 38 hal Putusan No 117/Pid.B/2019/PN.

terdakwa untuk lulus dalam seleksiCPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel kemudian Wahyudi memanggilterdakwa untuk ikut bimbingan guna melihat kemampuan terdakwa dalammenjawab soal soal yang kemungkinan keluar, namun ketika mengikutibimbingan terdakwa kurang bisa paham dimateri TIU, melihat hal tersebutWahyudi menyampaikan kepada terdakwa untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh Wahyudi agar dapat lulusseleksi CPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel, selanjutnya atas saranWahyudi

untuk ikut try out danbimbingan, namun Musriadi tidak sempat datang, dikarenakan pada hari itujuga berbarengan dengan verifikasi data dan ukur tinggi di Kantor BrimobMakassar, Jalan Pabaengbaeng Makassar ; Pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, sekitar jam 14.00 wita di KantorBrimob Makassar, Jalan Pabaengbaeng Makassar dan saat itu sdr Musriadidinyatakan lulus / memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian CPNS padaKemenkum dan HAM Sulsel dan Musriadi serta telah menerima Kartu pesertaujian CPNS pada kemenkum

kepada Musriadi untuk daftarHalaman 6 dari 36 hal Putusan No 119/Pid.B/2019/PN.Mks.saja dulu, nanti setelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh terdakwa agardapat lulus seleksi CPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Selanjutnya atas saran terdakwa kemudian Musriadi mendaftar sebagaiCalaon Pegawai negeri Sipil pada kementrian Hukum dan HAM Sulawesiselatan dengan nomor peserta 30041120062890, dengan cara terlebihdahulu Musriadi Login pada Website ww.sscn .BKN.Go .Id lalu melakukanregistrasi dan pengisian

pada Kemenkum dan Ham Sulsel melainkanseorang mentor bimbingan tes dan atas permintaan saksi lalu terdakwaWahyudi menyuruh saksi untuk ikut bimbingan guna melihat kemampuansaksi dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluar danmenyampaikan kepada terdakwa untuk daftar saja dulu, nanti setelahHalaman 17 dari 36 hal Putusan No 119/Pid.B/2019/PN.Mks.lulus berkas akan dicarikan cara oleh terdakwa Wahyudi agar dapat lulusseleksi CPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa saksi ada 2 (dua) kali pertemuan

kepada Musriadi untuk daftar saja dulu,Halaman 21 dari 36 hal Putusan No 119/Pid.B/2019/PN.Mks.nanti setelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh terdakwa agar dapat lulusseleksi CPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 witaMusriadi menghubungi terdakwa melalui telepon untuk bagaimana bisadibantu dan terdakwa sampaikan harus ada komitmen dan saat itulahmuncullah kesepakatan antara terdakwa dengan Musriadi sebesar Rp.150.000.000 (seratus

dan HAM Sulsel dan Musriadi serta telah menerima Kartupeserta ujian CPNS pada kemenkum dan HAM, selanjutnya Musriadimenghubungi terdakwa melalui telepon untuk bagaimana bisa dibantu danterdakwa sampaikan harus ada komitmen dan saat itulah muncullahkesepakatan antara terdakwa dengan Musriadi sebesar Rp. 150.000.000Halaman 24 dari 36 hal Putusan No 119/Pid.B/2019/PN.Mks.

AMINUDIN FADILAH saat itu juga mengatakan "apabila sayamenerima suap terus ditangkap KPK habis kita, kalaupun saya bisa bantucoba saya sisipkan siapa tau ada yang mengundurkan diri" sambil menyuruhterdakwa untuk melengkapi berkas;Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2015 terdakwa bersama saksiSUPRIYONO berangkat ke Desa Bakarung Kecamatan AngkinangKabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menemui saksi koroban SRINAWATIdengan tujuan mengambil uang pengurusan CPNS di Kemenkum Ham, padaHalaman 4 dari

INDIRA PUTRA, saat itu terdakwa mengutarakankedatangannya adalah untuk minta bantuan kalau ada rekan terdakwa yangpunya teman di Kandangan minta tolong apakah ada peluang masuk CPNSdi Kemenkum Ham dan ada dana siap sebesar Rp. 100.000.000, (Seratusjuta rupiah), kemudian Sdr. AMINUDIN FADILAH menjelaskan kalaupendaftaran sudah tutup dan saat ini rawan sekali karena KPK di manamana, Sdr.

Ham, pada saat itu saksikorban SRINAWATI ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) kepada terdakwa, saat itu saksi SRINAWATI juga adamenanyakan mengenai proses pendaftaran CPNS di Kemenkum Ham berapalama waktunya dan terdakwa jawab "mudahmudahan secepatnya kirakiraempat bulan, kalau ada informasi saya sampaikan", pada saat penyerahanuang tersebut ada dibuatkan tanda penyerahannya dan di foto oleh saksikorban SRINAWATI, pada saat diperjalanan pulang sdr.

minta untuk mendaftarCPNS di Kemenkum Ham, setelah itu terdakwa menemui Sdr.

INDIRA PUTRA, saat itu terdakwamengutarakan kedatangannya adalah untuk minta bantuan kalau ada rekanterdakwa yang punya teman di Kandangan minta tolong apakah ada peluangmasuk CPNS di Kemenkum Ham dan ada dana siap sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah), kemudian Sdr. AMINUDIN FADILAHmenjelaskan kalau pendaftaran sudah tutup dan saat ini rawan sekali karenaKPK di manamana, Sdr.

Bahwa pemohon Ingin mengajukan permohonan pergantian namapemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan RI, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari koksalKarasah menjadi Iskandar Mulia5. Bahwa pemohon ingin merubah/menggantikan nama pemohon dariKoksal Karasah menjadi Iskandar MuliaHalaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Bna6.

Nyak Arief No. 1, DusunLamyong, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah terdaftar sebagaiKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Koksal Karasah;Bahwa Pemohon mengajukan permohon ke Pengadilan Negeri BandaAceh yaitu meminta penetapan izin untuk merubah/mengganti namaPemohon dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Mulia;Bahwa yang Saksi ketahui sebab Pemohon merubah/mengganti namaPemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan RI

Nyak Arief No. 1, DusunLamyong, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah terdaftar sebagaiKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Koksal Karasah; Bahwa Pemohon mengajukan permohon ke Pengadilan Negeri BandaAceh yaitu meminta penetapan izin untuk merubah/mengganti namaPemohon dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Mulia; Bahwa yang Saksi ketahui sebab Pemohon merubah/mengganti namaPemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Bnadi SK KEMENKUM HAM RI tentang kewarganegaraan RI, Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Muliamenyesuaikan dengan nama Indonesia, agar dikemudian hari tidakmenimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan adanya kepastian hukumterhadap penulisan nama Pemohon yang sesungguhnya;Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untukdikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon dipersidangan

dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Koksal Karasah, telahmembuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan NegeriBanda Aceh, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dankapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena ituPemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukanpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama yangbernuangsa Indonesai yang tertera di dalam SK KEMENKUM

Bahwa pemohon Ingin mengajukan permohonan pergantian namapemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan RI, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari koksalKarasah menjadi Elmira Suhaila Mulia5. Bahwa pemohon ingin merubah/menggantikan nama pemohon dariHatice Karasah menjadi Elmira Suhaila MuliaHalaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN Bna6.

Nyak Arief No. 1,Dusun Lamyong, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota BandaAceh;Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah terdaftar sebagaiKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Hatice Karasah;Bahwa Pemohon mengajukan permohon ke Pengadilan Negeri BandaAceh yaitu meminta penetapan izin untuk merubah/mengganti namaPemohon dari Hatice Karasah menjadi Elmira Suhaila Mulia;Bahwa yang Saksi ketahui sebab Pemohon merubah/mengganti namaPemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan

Nyak Arief No. 1,Dusun Lamyong, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota BandaAceh; Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah terdaftar sebagaiKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Hatice Karasah; Bahwa Pemohon mengajukan permohon ke Pengadilan Negeri BandaAceh yaitu meminta penetapan izin untuk merubah/mengganti namaPemohon dari Hatice Karasah menjadi Elmira Suhaila Mulia; Bahwa yang Saksi ketahui sebab Pemohon merubah/mengganti namaPemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PN BnaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohonmengajukan permohonan merubah/mengganti nama Pemohon yang terteradi SK KEMENKUM HAM RI tentang kewarganegaraan RI, Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dari Hatice Karasah menjadi Elmira SuhailaMulia untuk menyesuaikan dengan nama yang bernuangsa Indonesia, agardikemudian hari tidak menimbulkan akibat yang tidak

dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Koksal Karasah, telahmembuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan NegeriBanda Aceh, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dankapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena ituPemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukanpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama yangbernuangsa Indonesai yang tertera di dalam SK KEMENKUM

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM RI, Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-85, berkantor di Kantor Hukum Arfiyan Dyendris, Plaza 3 Pondok Indah Blok E/7, Lantai 1, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan;

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM RI, Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-140 AH.04.03-2017, berkantor di Law Office Amirullah Nasution & Associates, Jalan Pejaten Raya Nomor 50B, Jakarta Selatan;

dan HAM RI denganSertifikat Merek Nomor : ADM000022569 tanggal 7 Desember 2004untuk Kelas Barang 16, dan telah dilakukan perpanjangan jangkawaktu perlindungan Merek dengan bukti surat dari Direktorat MerekDitjen HKI Kemenkum dan HAM RI Nomor : R005969/2013 tanggal> Bahwa PT.

dan HAM RI dengan Sertifikat Merek Nomor :ADM000022569 tanggal 7 Desember 2004 untuk Kelas Barang 16, dantelah dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek denganbukti surat dari Direktorat Merek Ditjen HK Kemenkum dan HAM RlNomor : RO05969/2013 tanggal 25 April 201 4;Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatannya melanggar hukum,tidak berpikir panjang, dan gelap mata hanya karena mencari keuntunganTS eeBahwa benar SaksiSaksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan) 27 n

Wirapetro Plastindo di Semarang dan sudah terdaftar padaKantor Merek Ditjen HK Kemenkum dan HAM RI dengan Sertifikat MerekNomor : ADM000022569 tanggal 7 Desember 2004 untuk Kelas Barang 16,dan telah dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek denganbukti surat dari Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI Nomor: RO05969/2013 tanggal 25 April 2014;Menimbang, bahwa yang dipalsukan Terdakwa adalah kertaspembungkus makanan merek VP sejenis dengan kertas pembungkusmakanan merek KING.

Kertas pembungkus makanan merek KING itusetelah diganti plastik pembungkusnya dengan merek WP sehingga barangyang palsu itu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WP yangtelah terdaftar di Kemenkum dan HAM RI, sehingga sulit dibedakan manaproduk kertas pembungkus makanan merek VVP yang asli maupun yang tidakMenimbang, bahwa kertas pembungkus makanan merek WPtersebut merupakan produk yang diproduksi PT. Wirapetro Plastindo dan telahdiperdagangkan melalui agen/distributor resmi dari PT.

Bahwa pemohon Ingin mengajukan permohonan pergantian namapemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan RI, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari koksalKarasah menjadi Iskandar Mulia5. Bahwa pemohon ingin merubah/menggantikan nama pemohon dariKoksal Karasah menjadi Iskandar MuliaHalaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Bna6.

Nyak Arief No. 1, DusunLamyong, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah terdaftar sebagaiKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Koksal Karasah;Bahwa Pemohon mengajukan permohon ke Pengadilan Negeri BandaAceh yaitu meminta penetapan izin untuk merubah/mengganti namaPemohon dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Mulia;Bahwa yang Saksi ketahui sebab Pemohon merubah/mengganti namaPemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan RI

Nyak Arief No. 1, DusunLamyong, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah terdaftar sebagaiKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Koksal Karasah; Bahwa Pemohon mengajukan permohon ke Pengadilan Negeri BandaAceh yaitu meminta penetapan izin untuk merubah/mengganti namaPemohon dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Mulia; Bahwa yang Saksi ketahui sebab Pemohon merubah/mengganti namaPemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Bnadi SK KEMENKUM HAM RI tentang kewarganegaraan RI, Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Muliamenyesuaikan dengan nama Indonesia, agar dikemudian hari tidakmenimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan adanya kepastian hukumterhadap penulisan nama Pemohon yang sesungguhnya;Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untukdikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon dipersidangan

dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Koksal Karasah, telahmembuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan NegeriBanda Aceh, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dankapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena ituPemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukanpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama yangbernuangsa Indonesai yang tertera di dalam SK KEMENKUM

Bahwa pemohon Ingin mengajukan permohonan pergantian namapemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan RI, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari koksalKarasah menjadi Iskandar Mulia5. Bahwa pemohon ingin merubah/menggantikan nama pemohon dariKoksal Karasah menjadi Iskandar MuliaHalaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Bna6.

Nyak Arief No. 1, DusunLamyong, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah terdaftar sebagaiKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Koksal Karasah;Bahwa Pemohon mengajukan permohon ke Pengadilan Negeri BandaAceh yaitu meminta penetapan izin untuk merubah/mengganti namaPemohon dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Mulia;Bahwa yang Saksi ketahui sebab Pemohon merubah/mengganti namaPemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan RI

Nyak Arief No. 1, DusunLamyong, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah terdaftar sebagaiKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Koksal Karasah; Bahwa Pemohon mengajukan permohon ke Pengadilan Negeri BandaAceh yaitu meminta penetapan izin untuk merubah/mengganti namaPemohon dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Mulia; Bahwa yang Saksi ketahui sebab Pemohon merubah/mengganti namaPemohon yang tertera di SK KEMENKUM HAM RI tentangkewarganegaraan

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Bnadi SK KEMENKUM HAM RI tentang kewarganegaraan RI, Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dari Koksal Karasah menjadi Iskandar Muliamenyesuaikan dengan nama Indonesia, agar dikemudian hari tidakmenimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan adanya kepastian hukumterhadap penulisan nama Pemohon yang sesungguhnya;Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untukdikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon dipersidangan

dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Koksal Karasah, telahmembuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan NegeriBanda Aceh, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dankapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena ituPemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukanpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama yangbernuangsa Indonesai yang tertera di dalam SK KEMENKUM