dan UKM adalah sebagai stafadministrasi dan juga sebagai teknisi komputer;Bahwa saksi mulai bekerja di Kemenkop dan UKM sejak tahun 2010;Bahwa saksi mengerti dalam persidangan ini adalah untuk memeriksaperkara kasus Videotron;Bahwa sekitar bulan Agustus Saksi pernah diperintah lisan oleh pakHasmawi (alm) kepala biro Umum di Kemenkop dan UKM untukmembuat HPS dan beliau juga sebagai PPK di Kemenkop dan UKMHal 41 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.42saat itu TOR untuk pekerjaan

Saksi Drajat Sugiarto :52Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAPdan Saksi membaca BAP tersebut dan kemudian Saksi memarafdisetiap halaman dn menanda tangani dan keterangan Saksi dalam BAPitu benar;Bahwa di Kemenkop dan UKM pekerjaan saksi sebagai Kasubagpemeliharaan;Bahwa saksi dalam proyek pengadaan videotron di Kemenkop dan UKMadalah sebagai sekretaris pokja ULP yang tugasnya melakukanpelelangan dalam hal ini Videotron;Bahwa pelelangan dilaksanakan pada bulan September

2012;Bahwa pelelangan dilaksanakan di Layanan Pengadaan SarananElektronik atau LPSE Kemenkop dan UKM dan anggaran yangdisediakan untuk pelelangan videotron itu Rp.23.510.000.000,;Bahwa sistem pelelangannya melalui pasca kualifikasi;Bahwa perusahaan yang mengikuti pelelangan ada 20 perusahaan yangmemasukkan surat penawaran ada 4 perusahaan yaitu PT.

Saksi Kasiyadi, S.Sos :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan danketerangan Saksi dalam BAP itu. benar semua dan telahmenandatanganinya ;Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan videotron padaKemenkop dan UKM;Hal 61 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.62Bahwa saksi dalam pengadaan di Kemenkop dan UKM itu sebagaiKetua panitia penerimaan barang dan jasa ;Bahwa jabatan saksi di Kemenkop dan UKM pada saat ini Kepalabidang Pendidikan Non Formal.

Rifuel ;Bahwa setelah selesai pekerjaan ini, saksi pernah mendapatperintah untuk melakukan perbaikanperbaikan sehubungandengan adanya pekerjaan yang rusak dan itu atas permintaanTerdakwa Hendra Saputra di gedung Kemenkop dan UKM ;Bahwa selain gaji, saksi pernah menerima bonus 20 juta rupiah.yang memberikan bonus kepada Saksi adalah saksi Riefansendiri ;Bahwa PT. Refuel dan PT.

Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2015 yangh dilegalisir;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

Bu Wigi Kemenkop dan UKM : Rp.10.000.000,12. SPJ (Lamsuri) : Rp.10.000.000,13.

Bu Wigi Kemenkop dan UKM : Rp.10.000.000,Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 83/Pid. SusTPK/2019/PN.Sby12. SPJ (Lamsuri) : Rp.10.000.000,13.

Lainlain 13.915.465, Tidak ada bukti/buktitidak lengkap302.302.565,( tabel 1.3 )Bahwa dalam audit PKKN yang dilaksanakan oleh tim ahli ditemukan adanyapenggunaan dan pertanggung jawaban dana bansos dari kemenkop dan UKM RIoleh KSU ALHIKMAH yang tidak sesuaimenerangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangandengan ketentuan. Bahwa ahidengan ketentuan yaitu :1.

Lainlain 13.915.465, Tidak ada bukti/buktitidak lengkap302.302.565,( tabel 1.3 )Bahwa dalam audit PKKN yang dilaksanakan oleh tim ahli ditemukan adanyapenggunaan dan pertanggung jawaban dana bansos dari kemenkop dan UKM RIoleh KSU ALHIKMAH yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahwa ahimenerangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangandengan ketentuan yaitu :1.

Bu Wigi Kemenkop dan UKM : Rp.10.000.000,. SPJ(Lamsuri) : Rp.10.000.000,. Transport Edy : Rp. 8.500.000,.

Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2015 yangh dilegalisir;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

Bu Wigi Kemenkop dan UKM :Rp.10.000.000,12. SPJ (Lamsuri) Rp.10.000.000,13.

Lainlain 13.915.465, Tidak ada bukti/buktitidak lengkap302.302.565,( tabel 1.3 )Bahwa dalam audit PKKN yang dilaksanakan oleh tim ahli ditemukan adanyapenggunaan dan pertanggung jawaban dana bansos dari kemenkop dan UKM RIoleh KSU ALHIKMAH yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahwa abhimenerangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan denganketentuan yaitu :1.

Lainlain 13.915.465, Tidak ada bukti/buktitidak lengkap302.302.565,( tabel 1.3 )Bahwa dalam audit PKKN yang dilaksanakan oleh tim ahli ditemukan adanyapenggunaan dan pertanggung jawaban dana bansos dari kemenkop dan UKM RIoleh KSU ALHIKMAH yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahwa abhlimenerangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan denganketentuan yaitu :1.

RI.Bahwa yang tanda tangan dalam Laporan Pertanggung jawaban/SPJ terkaitpenggunaan dana Bansos tersebut adalah terdakwa dan terdakwa menandatangani Laporan Pertanggung jawaban/SPJ yang tidak sesuai tersebut karenaterdakwa tidak menguasai terkait dengan pengaturan proposal tersebut.Bahwa adapun perincian penggunaan dana Rp. 900.000.000, dari Kemenkop danUKM RI untuk pembangunan pasar tradisional di Ds.

Bu Wigi Kemenkop dan UKM : Rp.10.000.000,. SPJ(Lamsuri) : Rp.10.000.000,. Transport Saksi Edy : Rp. 8.500.000,.

DIMANA PERBUATAN TERDAKWAtersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 huruf PeraturanDeputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop danUKM RI No.5/Per/Dep.4/l/2013 tentang pedoman teknis program bantuansosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melaluikoperasi;Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Pengurus Koperasi Wanita Saroha yaituterdakwa, NURHAYATI PANE mengajukan proposal revitalisasi pasartradisional di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2014 nomor :12/KOPWAN

Tapsel yang diajukan ke Kemenkop UKM R.1I olehKopwan Saroha tanggal 30 Mei 2014;11.) 1 (Satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi dan UKM Sumut Nomor : 916 /3105 / FPS / 2014, tanggal 19 Agustus 2014 perihal dukungan programRevitalisasi Pasar Tradisional yang ditandatangani KADIS Koperasi danUKM Prov. Sumut a.n. Drs.

Nomor : 19 / KEP/M.KUKM/V /2012, tanggal 10 Mei 2012 tentangpengangkatan SURYANTI, S.Sos, MM sebagai Kabid Prasarana padaAsisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Deputi Bid.Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop & UKM RI telah dilegalisir;15.) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab.

Tapsel yang diajukan ke Kemenkop UKM R.1 olehKopwan Saroha tanggal 30 Mei 2014;11.1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi dan UKM Sumut Nomor : 916 /3105/FPS/2014, tanggal 19 Agustus 2014 perihal dukungan programRevitalisasi Pasar Tradisional yang ditandatangani KADIS Koperasi danUKM Prov. Sumut a.n. Drs.

Nomor : 19 / KEP/M.KUKM/V /2012, tanggal 10 Mei 2012 tentangpengangkatan SURYANTI, S.Sos, MM sebagai Kabid Prasarana padaAsisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Deputi Bid.Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop & UKM RI telah dilegalisir;Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT MDN15.16.17.18.19.20.21.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab.

PUTUSANNomor 0070/Padt.G/2017/PA.TgmBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.IIl Akuntansi, pekerjaanPegawai kontrak Kantor KEMENKOP KabupatenPringsewu, tempat Kabupaten Pringsewu, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;

Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.Pembiayaan Dana Bergulir) Kementerian Koperasi untuk take overpembiayaan terkait proyek PLTD Gorontalo dari LPDB Kemenkop dan UKM,KSP Metro Makassar dan PT Teknoprener dengan total plafond sebesarRp38,5 M. Proyek PLTD Gorontalo merupakan proyek dari PT PLN (Persero)wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dengan KonsorsiumKIP PLN dan PT Wahana Idea Cipta (WIC).

Teknopreneur menjadipembiayaan dari LPDB Kemenkop dan UKM, KSP Metro Makasar dan PT.Teknopreneur dan dana kemitraan KIP PLN. Dasar saksi membuat reviewadalah memorandum dari cabang Slipi nomor : 135/JAS/KP/12, tanggal 8Hal. 40 dari 203 Hal. Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.Mei 2012.

Awalnya secaraperbankan, obyek mesin dan fasilitas pendukung di proyek Gorontalo inidimiliki oleh LPDB Kemenkop karena KIP PLN masih mengangsur keLPDB Kemenkop. Setelah itu, untuk mentake over dari LPDBKemenkop ke Panin Syariah, Panin Syariah menggunakan akad qardh(dana kebayjikan). Akad qardh ini dimaksudkan untuk memindahkankepemilikan dari LPDB Kemenkop ke Panin Syariah, namun danamasuk ke rekening KIP PLN di Panin Syariah terlebih dahulu, barukemudian ditransfer ke rekening LPDB Kemenkop.

Dana tidak ditransferlangsung ke rekening LPDB Kemenkop agar KIP PLN mengakuiterjadinya akad gardh. Setelah itu, baru terjadi jual beli antara PaninSyariah (sebagai penjual) dengan KIP PLN (sebagai pembell).Syaratsyarat pelaksanaan pembiayaan Murabahah adalah:Hal. 114 dari 203 Hal.

Atas kondisi tersebut KIP PLN tidak mampu membayar kewajibanangsuran ke LPDB Kemenkop.

PARENTA,SH ALIASGAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dariDeputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang keMakassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM RI,dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransferkerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI .T.

Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/201 7/PT.MKSGAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dariDeputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang keMakassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM Rl,dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransferkerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI .T.

PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIRPARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Deputi untukmenerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang ke Makassaruntuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM RI, dansekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransferkerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI T.

Surat permohonan koperasi calon peserta program kepada SKPD Prov /Kabupaten / Kota / Kemenkop,2. Surat usulan /dukungan SKPD Kabupaten / Kota,3. Surat usulan /dukungan SKPD Prov / DI,4. Telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan fotocopy akte pendiriandan keputusan tentang pengesahan badan hukum koperasi yangdilegalisir oleh SKPD Kab/ Kota dan/ atau SKPD Prov / DI dan / atauKemenkop dan UKM Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi danUKM,Hal 84 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus. TPK/2017/PN.

Memiliki tempat kedudukan dan alamat koperasi yang jelas serta saranakerja memadai dan dilegalisir oleh SKPD Kab/Kota dan/atau SKPDProw/DI dan/atau Kemenkop dan UKM Cq. Deputi Bidang KelembagaanKoperasi dan UKM,8. Memiliki NPWP.9.

Mks.Bahwa setelah proposal dari KSU Cempaka Raya tahun 2014 tersebutdisetujui untuk diberikan bantuan maka dananya langsung ditransfer dariKementerian Koperasi dan UKM RI ke rekening KSU Cempaka Raya,untuk rekening adalah sama dengan rekening yang digunakan menerimabantuan dari Kemenkop dan UKM RI tahun 2013 yaitu rekening padaBank Sulseloar Cabang Parepare.

Mks.Bahwa sebagaimana disebut pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Deputi BidangPemasaran dan jaringan Usaha Kemenkop dan UKM RI Nomor05/PER/Dep.4//2013 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan SosialPengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi,tata cara seleksi oleh SKPD Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut :a.

Kegiatan KSP PandawaGroup Mandiri selama ini hanya berbekal surat ijin pendirianKoperasi Nomor 1189/BH/M.KUKM2/1/2015 tanggal 25 Januari2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan susunanorganisasi/kepengurusan Ketua Sdr.

Meruyung Depok dengan Surat ljin Nomor :1189/BH/M.KUKM2/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI.Bahwa pada saat pendirian koperasi tersebut Saksi9melampirkan antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (KTP), Akte Pendirian dari Notaris dan NPWPdengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua adalahSaksi9 (Nuryanto alias Dumeri), Wakil Ketua, Sekretaris danBendahara dan jenis usaha/bisnis adalah) jumlah anggota lebihkurang 1.200 (seribu dua ratus) orang iuran wajib setiapanggota sebesar Rp

Ngruyung Kota Depokmempunyai surat ijin Nomor : 1189/BH/M.KUKM 2/1/2015tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI,dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua Sadr.Nuryanto (Saksi9), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.3. Bahwasejak bulan Juni tahun 2014 Saksi10 ikut dalamusaha/kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group yang bergerakdalam bidang peminjaman modal kepada pedagang kecil danUKM serta mencari orang untuk menanamkan modal/investasiterkhir sebagai level Diamond.4.

KegiatanKSP Pandawa Group Mandiri selama ini hanya berbekal surat ijinpendirian Koperasi Nomor : 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengansusunan organisasi/kepengurusan : Ketua Sdr. Nuryanto (Saksi9), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.4.

SUAIB,SE ALIAS SUAIB BINARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa proposal dari KSUCemapaka raya yang dikirim oleh Terdakwa telah mendapatkan suratkeputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasipenerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis daripihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuantersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesarRp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan

Tpk/2017/PT.Mkspihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuantersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesarRp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, Terdakwa lalu memerintahkanDARWIS untuk mencari orang yang bisa membuat gerobak sehingga DARWISlalu menghubungi M.

SUAIB,SE ALIAS SUAIB BINARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa proposal dari KSUCemapaka raya yang dikirim oleh Terdakwa telah mendapatkan suratkeputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasipenerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis daripihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuantersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesarRp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan

M.Kn Nomor : 25 tanggal 17 Juni 2010,dilegalisir Surat Kemenkop dan UKM RI Nomor 289/Dep.1.1/VII/2010tanggal 02 Juli 2010, diberi tanda (bukti P4);5. Foto copy yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinyaNota Kesepakatan (MOU) No : 124/SBKP.SMG/LEM/15 tertanggal 28November 2015 dibuat secara di bawah tangan, diberi tanda (bukti P5);6.

5.188.655,80 19.811.344,20 25.000.000,00 1.227.958.039,0325112019 5.269.729,16 19.930.270,84 25.200.000,00 1.222.688.309,8723012020 0,00 1.222.688.309,872.000.000,008.000.000,31012020 0,00 1.222.688.309,87 00 Note : */ Pembayaran bunga hanya sebagian. 10.Bahwa tidak benar dalil penggugat butir 22 sampai dengan 26, yangmenyatakan Tergugat dalam menjalan aktivitas operasionalnya tidakmempunyai Ijin dan tidak terdaftar di Dinas Koperasi Surakarta, berikut dapatTergugat sampaikan jjinijin dan rekomendasi dari Kemenkop

FC 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama Koperasi Sumber Rejeki tanggal 7 Desember 2005;

Tanggal 5Desember 2005;FC 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama KoperasiSumber Rejeki tanggal 7 Desember 2005;11) FC 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Sumber RejekiNomor : 500/495.2/415.046/5.1/2005 tanggal 12 Desember 2005 yangditandatangani oleh Bupati Ngawi;12) FC 1 (satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Banruan Dana dari Kemenkop danUKM Jakarta kepada KSP Sumber Rejeki sebesar Rp. 500.000.000, tanggal12 Desember 2005;13) FC 1 (satu) Bendel Berita Acara penarikan Dana Bantuan Perkuatan

Tanggal 5 Desember 2005, FC 1 (satu)Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 101/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby9)Lembar Surat Pernyataan Bersama Koperasi Sumber Rejeki tanggal 7 Desember2005, FC 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Sumber RejekiNomor : 500/495.2/415.046/5.1/2005 tanggal 12 Desember 2005 yangditandatangani oleh Bupati Ngawi, FC 1 (satu) Lembar Kuitansi PenerimaanBanruan Dana dari Kemenkop dan UKM Jakarta kepada KSP Sumber Rejekisebesar Rp. 500.000.000, tanggal 12 Desember 2005, FC

Tanggal 5 Desember 2005, FC 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama Koperasi Sumber Rejeki tanggal 7Desember 2005, FC 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menjamin KoperasiSumber Rejeki Nomor : 500/495.2/415.046/5.1/2005 tanggal 12 Desember 2005yang ditandatangani oleh Bupati Ngawi, FC 1 (satu) Lembar Kuitansi PenerimaanBanruan Dana dari Kemenkop dan UKM Jakarta kepada KSP Sumber Rejekisebesar Rp. 500.000.000, tanggal 12 Desember 2005, FC 1 (satu) Bendel BeritaAcara penarikan Dana Bantuan Perkuatan Dana

Tanggal 5 Desember2005;FC 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama Koperasi Sumber Rejeki tanggal 7 Desember 2005;10) FC 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Sumber Rejeki Nomor :500/495.2/415.046/5.1/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang ditandatanganioleh Bupati Ngawi;11) FC 1 (satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Banruan Dana dari Kemenkop danUKM Jakarta kepada KSP Sumber Rejeki sebesar Rp. 500.000.000, tanggal 12Desember 2005;12) FC 1 (satu) Bendel Berita Acara penarikan Dana Bantuan Perkuatan

Tanggal 5Desember 2005;FC 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama Koperasi Sumber Rejeki tanggal 7 Desember 2005;FC 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Sumber RejekiNomor : 500/495.2/415.046/5.1/2005 tanggal 12 Desember 2005 yangditandatangani oleh Bupati Ngawi;FC 1 (satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Banruan Dana dari Kemenkop danUKM Jakarta kepada KSP Sumber Rejeki sebesar Rp. 500.000.000, tanggal12 Desember 2005;FC 1 (satu) Bendel Berita Acara penarikan Dana Bantuan Perkuatan Dana

Fotokopi Laporan Perubahan Anggaran Dasar KSPPSXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX, tanggal 21 November 2018yang dikeluarkan oleh KemenKop dan UMKM RI, yang bermeteralcukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 7September 2012, yang bermeterai cukup dan tidak dapatmenunjukkan aslinya (Bukti P.4);5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 7 September2012, yang bermeterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya(Bukti P.5);6.

Bahwa proyek bantuan sosial dari Kementrian Koperasi dan UKM Rl ituadalah proyek nasional.Bahwa peranan saksi adalah sebagai Kepala Bidang PengembanganPermodalan Luar Kemenkop dan UKM.Bahwa yang SKkan saksi sebagai Kepala Bidang PengembanganPermodalan Luar Kemenkop dan UKM adalah Menteri.

Bahwa hubungan saksi selaku Kepala Bidang Pengembangan PermodalanLuar Kemenkop dan UKM dengan program bantuan koperasi sarana usahaPKL adalah karena itu masuk dalam ruang lingkup kerja saksi untukmemeriksa kelengkapan permohonan proposal oleh koperasi. Bahwa untuk di Parepare selain Koperasi Wanita Perkasa Parepare saja,ada juga KSU Cempaka Raya.

Sulsel yang kemudian 129 dilakukan uji petik pada koperasi, jika dinilai layak maka akan diteruskan keKemenkop dan UKM, selanjutnya pihak Kemenkop dan UKM yang lakukanuji petik, jika layak akan dibuatkan surat keputusan tentang penetapankoperasi penerima bantuan. Bahwa benar KSU Cempaka raya mendapat bantuan dari Kemenkop danUKM.

Suaib, SE. alias Suaib Bin Arsyad menyampaikankepada Terdakwa bahwa proposal dari KSU Cempaka Raya yang dikirim olehTerdakwa telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Deputi untuk menerimadana dan semua koperasi penerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiribimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober2013 dana bantuan tersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Rayasebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujun puluh lima juta rupiah), setelah danabantuan

RekomendasiPembiayaan (MRP) No 0O25/MRP/JAS/12 Tanggal 4 April 2012memasukan kebutuhan dana adalah Rp. 48,867,460,000 , sementaraKIP PLN (Koprasi Induk Pegawai PLN) hanya mengeluarkan danasebesar Rp. 36,989,156.820 pada bulan April 2012 (disusun lebih besaratau mark up sebesar Rp. 11,878,303,180) , dari laporan kewajibanterkait PLTD Gorontalo dalam laporan keuangan tahun 2011 (unaudited)yang dijadikan dasar pembiayaan sebesar Rp. 38,498,479,214(Kewajiban kepada Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Kemenkop

Putusan No. 332/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.sebesar Rp. 36,989,156.820 pada bulan April 2012 (disusun lebih besaratau mark up sebesar Rp. 11,878,303,180) , dari laporan kewajibanterkait PLTD Gorontalo dalam laporan keuangan tahun 2011 (unaudited)yang dijadikan dasar pembiayaan sebesar Rp. 38,498,479,214(Kewajiban kepada Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Kemenkop,Koprasi Simpan Pinjam Metro danPT.

Iskandar BranchManager Kepala Cabang dalam pengusulan pembiayaan PT AMABahwa saksi memberikan penjelasan terhadap Laporan hasil Audit KIP PLNTahun 20017 tanggal 19 Oktober 2017 PENJELASAN TERHADAPLAPORAN HASIL AUDIT KIP PLN TAHUN 2017, TANGGAL 19 OKTOBER2017Bahwa Pemberian fasilitas pembiayaan kepada KIP PLN terkait denganproyek PLTD Gorontalo berawal dari take over dari LPDB (LembagaPembiayaan Dana Bergulir) Kementerian Koperasi untuk take overpembiayaan terkait proyek PLTD Gorontalo dari LPDB Kemenkop

Putusan No. 332/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.dana bergulir) Kemenkop dan pembelian kendaraan yang disewakan kePLN. Kemudian pembiayaan kepada PT. AMA adalah pembiayaan modalkerja untuk perbaikan Genset milik KIP PLN. Kemudian pembiayaan kepadaPT. MBBZ adalah untuk membeli mesin Genset milik KIP PLN, take overpembiayaan PT. AMA dan modal kerja perbaikan mesin Genset milik KIPPLNBahwa saksi menangani pembiayaan terhadap tiga nasabah yaitu KIP PLN,PT. AMA dan PT.

Teknopreneur menjadipembiayaan dari LPDB Kemenkop dan UKM, KSP Metro Makasar dan PT.Teknopreneur dan dana kemitraan KIP PLN. Dasar saksi membuat reviewadalah memorandum dari cabang Slipi nomor : 135/JAS/KP/12, tanggal 8Mei 2012. Dalam review tersebut, saksi memberikan usulan persyaratankepada komite pembiayaan untuk dipenuhi cabang Slipi sebagai berikut :1) Menyerahkan perjanjian utang piutang atau bukti hutang dari KSP MetroMakassar dan PT.

Bahwa Pandawa Group yang berdomisili di RukoDian Plaza Meruyung Limo Depok ada surat ijinnya,soalnya Saksi5 pernah mendapat fotocopyanya, namunnomornya Saksi5 tidak ingat dan pejabat yangmengeluarkannya adalah pejabat dari Kemenkop(Kementenan Koperasi).6.

Bahwa Terdakwa pernah melihat atau mengetahuisurat ijin usaha KSP Pandawa Mandiri Grup, namunnomornya tidak ingat dan pejabat yangmengeluarkannya adalah pejabat dari Kemenkop(Kementerian Koperasi)Halaman 27 dari 52 Put Nomor: 52K/PMTII/AL/X/20188.

Meruyung, Depok,Saksi13 Sdr.Nuryanto alias Dumeri menjalankan usaha/bisnisKoperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group berupamemberi pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengahserta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluhpersen), pada tanggal 25 Januari 2015 terbit surat ijin pendirianKoperasi Nomor: 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 yang dikeluarkanoleh Kemenkop Ridengan Saksi13sebagai Ketua Koperasi.3.

) melakukan pemeriksaan (audit) terhadapkegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, daripemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim Satgas OJKterhadap kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group/PandawaGroup diminta agar menghentikan kegiatanmengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karena tidakada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangandan selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian KoperasiNomor 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yangdikeluarkan oleh Kemenkop

Ngruyung Kota Depokmempunyai surat ijin Nomor : 1189/BH/M.KUKM 2/I/2015tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI,dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua Sdr.

Limo Kec.Meruyung Depok dengan Surat jin Nomor1189/BH/M.KUKM2/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI.Bahwa pada saat pendirian koperasi tersebut Saksi melampirkanantara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),Akte Pendirian dari Notaris dan NPWP dengan susunanorganisasi/kepengurusan : Ketua adalah Saksi (Nuryanto aliasDumeri), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan jenisusaha/bisnis adalah) jumlah anggota lebih kurang 1.200 (seribudua ratus) orang iuran wajib setiap anggota sebesar

Bahwa benar Kegiatan KSP Pandawa Group Mandiri selama inihanya berbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor :1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yangdikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan susunanorganisasi/kepengurusan : Ketua Sdr. Nuryanto, Wakil Ketua,Sekretaris dan Bendahara, namun dalam pelaksanaanOrganisasinya terdapat perubahan yaitu terdiri dari Ketua,Diamond (yang membawahi para leader) , Leader (yangmembawahi para investor) dan invesior.6.

Madiun untuk diteruskan ke Kemenitrian Koperasiuntuk pencairan dana MAP ; nono nono none nn nn nen cnnnnnnnceneBahwa Ahli menerangkan setelah dana tersebut di terima oleh KSU Padi KapasKarya Mandiri dipinjamkan kepada Usaha Mikro dan kecil diwilayah sentranya,program MAP melalui KSP USP Koperasi merupakan salah satu komponendukungan keuangan bagi pengembangan sentra/klaster UKM, sesuai pedomanJUKNIS KEMENKOP No 27.1/2002 tanggal 27 Maret 2002 pada bab Illmenyebutkan kriteria pengusaha mikro dan kecil