terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket yang dijual seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah( per paket kemudian 5 (lima) paket sehargaRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada sdr UDINPutusan Halaman 3 dari 15 Nomor 311Pid.Sus/2017/PN.Plg(DPO) dan sisa 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah) serta 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut untuk terdakwagunakan sendiri Bahwa terdakwa EKO PURWOTO BIN MUCHSIN (ALM) tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kemnetrian

paket shabu seharga Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket yang dijual seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah( per paket kemudian 5 (lima) paket sehargaRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada sdr UDIN(DPO) dan sisa 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah) serta 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut untuk terdakwagunakan sendiriBahwa terdakwa EKO PURWOTO BIN MUCHSIN (ALM) tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kemnetrian

paket shabu seharga Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket yang dijual seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah( per paket kemudian 5 (lima) paket sehargaRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada sdr UDIN(DPO) dan sisa 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah) serta 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut untuk terdakwagunakan sendiri Bahwa terdakwa EKO PURWOTO BIN MUCHSIN (ALM) tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kemnetrian

,S.Ag
2.Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Riau Cq Kepala Kantor Wilayah Kemnetrian Agama Propinsi Riau

Foto copy ljazah SDN atas nama Andik Prasetiyo bin Sariyun, yangdikeluarkan oleh Kemnetrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia ,Nomor: DN05 Dd 0141147, tanggal 19 Juni 2010 (P.3) ;4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama: Andik Prasetiyo bin Sariyun(calon suami anak pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan SipilHalaman 3 dari9 : Penetapan nomor: 12/Pdt.P/2016/PA.

Dirjen Imigrasi, Kementrian Luar Negeri, Kemnetrian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

yang di tanda tangani bermaterai 6000 yang di buat dipangkemiri tertanggal 08 Agustus 2014.1 (satu) lembar surat kementrian pendidikan dan kebudayaan RI petikankeputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 849.2/.3962014 mengangkat nama RATNA' LIA PRATAMAWATI Nip199103302014012006 tempat tanggal lahir sidoarjo, 30 maret 1991,jenias kelamin Wanita , pendidikan SI, menjadi calon pegawai negeri sipildalam masa percobaan dengan golongan Ill/a, masa kerja golongan 00tahun 04 Bulan, unit kerja Kemnetrian

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal BinaKonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 595/SE/DK/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentangTata Cara Evaluasi Terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU)Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danJasa Konsultansi Konstruksi di Kemnetrian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat point D angka 2 huruf a menyatakan :Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalahberdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada sertifikattersebut dengan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal BinaKonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanHalaman 33 Put.176/G/2019/PTUNMdnRakyat Nomor : 595/SE/DK/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentangTata Cara Evaluasi Terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU)Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danJasa Konsultansi Konstruksi di Kemnetrian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat point D angka 2 huruf c angka 1)menyatakan : Sebelum penandatanganan kontrak, PejabatPembuat Komitmen (PPK) wajiob memastikan isian

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal BinaKonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 595/SE/DK/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Tata CaraEvaluasi Terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU) DalamPelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan JasaKonsultansi Konstruksi di Kemnetrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat point D angka 2 huruf a menyatakan : Masaberlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah berdasarkan masaberlaku yang tertera/tertulis pada sertifikat tersebut dengan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal BinaKonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 595/SE/DK/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Tata CaraEvaluasi Terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU) DalamPelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan JasaKonsultansi Konstruksi di Kemnetrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat point D angka 2 huruf c angka 1)menyatakan : Sebelum penandatanganan kontrak, PejabatHalaman 37 Put.176/G/2019/PTUNMdnPembuat Komitmen (PPK) wajid memastikan isian

izin edarnya berdasarkan suratkeputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik IndonesiaNo.PO.02.01.1.313997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuanizin edar Carnophen tablet ;Bahwa Somadril termasuk dalam kategori keras yang mana obat dalam kategoritersebut hanya dapat diperjul belikan oleh Apotik dengan resep Dokter ;Bahwa obat dextromertophan termasuk didalam obat bebas terbatas yang hanyadapat diperjual belikan di apotek atau toko obat yang memiliki izin yang dikeluarkanoleh Kemnetrian

keputusanBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.PO.02.01.1.313997tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan izin edar Carnophentablet ;Bahwa benar dari keterangan ahli disebutkan Somadril termasuk dalam kategorikeras yang mana obat dalam kategori tersebut hanya dapat diperjul belikan olehApotik dengan resep Dokter;Bahwa benar obat dextromertophan termasuk didalam obat bebas terbatas yanghanya dapat diperjual belikan di apotek atau toko obat yang memiliki izin yangdikeluarkan oleh Kemnetrian

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB, BiroBantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan:7. DWI SUSIANTO GUNTORO, SH. Kepala Subbagian BantuanHukum HIC, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan:Hukum HID, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuandan:9. ADI NUGROHO, SE., MSE. Pili. Kepaia Bidang PPA , KanwiiDJPB Prov. Sulawesi Selatan, Kementrian Keuanaan:10.1WAN MEGAWAN, SE., MT. Kepala Seksi PPA 1, Kanwil DJPSProv. Sulawesi Selatan. Kementrian Keuangan:11.FRANGKY JAMES EDWIN PASUHUK, SH., LL.M.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum HIB, BiroBantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan;7. DWE SUSIANTO GUNTORO, SH. Kepala Subbagian BantuannMukum HiC, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan;8. KINGSOSPOL SIREGAR, SH., MH. Kepala Subbagian BantuanHukum iD, Biro Bantuan Hukum, Kemneirian Keuangan;9. ADI NUGROHO, SE., MSE. Pit. Kepala Bidang PPA i, KanwilDJPB Prov. Sulawesi Seiatan, Kementrian Keuangan:10. IWAN MEGAWAN, SE.. MT. Kepala Seksi PPA . Kanwil DJPBProv.

Surat Pemberian lzin Perceraian Nomor : M.HH43.Kp.04.02 Tahun 2015tanggal 23 November 2015 dari Kemnetrian Hukum dan Hak Azazi ManusiaRepublik Indodnesia yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yang disidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :1.Nama SAKSI , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , bertempattinggal di Kabupaten Kebumen , dalam hal ini berkedudukan sebagai loukandung Pemohon ;Saksi dibawah sumpah telah

KEMNETRIAN DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR SULUT DIMANADO cq. BUPATI KAB. KEPL. SANGIHE cq. KEPALA WILAYAH (CAMAT) TABUKAN UTARA DI ENEMAWIRA
Terbanding/Tergugat I : AMINUDIN KAHEMBAU
Terbanding/Tergugat II : BEDIONG MANINGGIR

2009 tentang Narkotika;e Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Labkrim sisanya berupa ;1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkusplastik bening berisikan metamfitamin dengan berat netto 0,2857 gram didalambungkus kertas tissue warna putih, 1 (Satu) buah pot plastik bening bekas berisiurine yang habis tak tersisa;e Bahwa Terdakwa DINA PERMATA SARI membeli, menerima, narkotikagolongan jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pinak yangberwenang yaitu dari Kemnetrian

Tahun 2009 tentang Narkotika;Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Labkrim sisanya berupa ;1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkusplastik bening berisikan metamfitamin dengan berat netto 0,2857 gram didalambungkus kertas tissue warna putih, 1 (Satu) buah pot plastik bening bekas berisiurine yang habis tak tersisa;Bahwa Terdakwa DINA PERMATA SARI membeli, menerima, narkotikagolongan jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pinak yangberwenang yaitu dari Kemnetrian

Biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil ( Guru pertama di MI Al Istiqomah , telah menyampaikan KeputusanPemberian Izin Perceraian dari Pejabat / Kepala kemnetrian AgamaKabupatern Jombang majelis berpendapat bahwa Penggugat telahmemenuhi ketentuan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteriyang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat sesuai KutipanAkta Nikah Nomor : 0992/37/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 dan diLegalisasi pada Kemnetrian Agama RI di Jakarta Nomor 011704/0011/2019tertanggal 22 Oktober 2019 dan pada saat menikah status Penggugat danTergugat adalah Janda dan Duda ;Hal. 1 dari

Eiger Multi Produk Industri telah didaftarkan merkdan patennya ke Kemnetrian Hukum dan HAM dan selama ini PT. Eiger tidakpernah menunjuk atau bekerjasama dengan siapapun dalam membuat danmemproduksi barang/produk karena PT. Eiger membuat sendiri produknya dipabrik milik Pt. Eiger di Bandung ;Bahwa Berdasarkan laporan dan keluhan dari masyarakat/konsumen yangmelapor ke toko/counter milik PT.

Rekomendasi dari FKUB danKantor kemnetrian Agama Kab.Boyolalibagi IMB tempat ibadah yang terdiri mulai tahun 2006 dan setelahnya;k. Surat keterangan dari pendiri/oengurus tempat ibadah tentangkronologi awal berdirinya tempar ibadah sebelum tahun 2006 ;. Surat pernyataan camat setempat bahwa pendirinya tempat ibadahtidak akan menimbulkan potensi konflik kKnhususnya bagi tempat ibadahyang berdiri sebelum tahun 2006 ;m. Gambar teknik Bangunan ;n.

Rekomendasi dari FKUB dan Kantor kemnetrian Agama Kab.Boyolalibagi IMB tempat ibadah yang terdiri mulai tahun 2006 dan setelahnya ;k. Surat keterangan dari pendiri/oengurus tempat ibadah tentangkronologi awal berdirinya tempar ibadah sebelum tahun 2006 ;. Surat pernyataan camat setempat bahwa pendirinya tempat ibadahtidak akan menimbulkan potensi konflik kKnususnya bagi tempat ibadahyang berdiri sebelum tahun 2006 ;.

Rekomendasi dari FKUB dan Kantor kemnetrian Agama Kab.Boyolali bagiIMB tempat ibadah yang terdiri mulai tahun 2006 dan setelahnya ;k. Surat keterangan dari pendiri/oengurus tempat ibadah tentang kronolog!awal berdirinya tempar ibadah sebelum tahun 2006 ;. Surat pernyataan camat setempat bahwa pendirinya tempat ibadah tidakakan menimbulkan potensi konflik khususnya bagi tempat ibadah yangberdiri sebelum tahun 2006 ;m.

LD1830400032 tanggal 7 Oktober 2019,selanjutnya di beri tanda bukti T.5;Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2021/PN Son surat hasil kunjungan Monitoring dan Evaluasi dari LPD KUMKM,kemnetrian Koperasi dan selanjutnya di beri tanda bukti T.9;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut merupakan bukti Surattanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai Pasal 1888 BW tidakmemiliki kekeuatan pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslahdikesampingkan;Menimbang

tinggalserumah d rumah kontrakan di Manggarawan;, hingga berpisah;e Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnyarukun, namun sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis;e Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksipernah 1 (satu) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkardan Termohon saat itu menangis habis maghrib;e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang sejaksetahun yang lalu;e Bahwa Pemohon bekerja di Kemnetrian

18Des 2007 an Abdul Alek; 2 lembar sertifikat Merek Depkumham N0O.1DM000185560 igl 19Nop 2008 an Abdul Alek Soelystio; 1 lembar Surat Pengalihan Hak Merek Kemnetrian Hukum danHAM RI No.

Bahwa PT Subaru Utama telah melakukan ganti rugi kepada Tumin;Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah diterima oleh Pak Tuminlangsung tanpa melalui kuasa;Bahwa saksi pernah ke objek perkara dan tanah milik Tumin tersebutterkena jalan Tol;Bahwa luas tanah yang dibebaskan 9 Ha ;Bahwa tanah yang terkena jalan tol tersebut 22 x 120 m;Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan tanah milik Tumin yangdibebaskan;Bahwa saksi tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan pembebasanganti rugi tanah yang dilakukan oleh Kemnetrian

tanah , batas tanah dan luas tanahmilik Tumin yang dibebaskan ata diganti rugi oleh PT Subar Utama;Bahwa saksi menyaksikan langsung pengukuran di lapangan yangdilaksnakan oleh Tim pembebasan Ganti Rug) ;Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN MdnBahwa tanah garapan yang dikuasai oleh Bapak Tumin telah terkenaselruhnya untuk pengadaan tanah Jalan Tol yan dikerjakan olehKementrian PUPR ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Panitia Pembebasan Jalan Tolyang dilaksanakan oleh Kemnetrian

Lebak ;bahwa selain membuatkan KTP saksi juga membantu terdakwamendirikan Sekretariat Koperasi yang lain yaitu KoperasiUnit Desa Utama Karya, Nusa = Indah, Rimba Raya danKoperasi Bina Sejahtera ketua koperasinya adalah terdakwaBahwa, tujuan mendirikan koperasi koperasi tersebutadalah untuk mendapatkan dana dari Kemnetrian Koperasidan UKM yaitu dana program budi daya penanaman pohonjarak pagar, yang mana sebelumnya koperasi saksi sudahmengusulkan tetapi dana tidak turun ;Bahwa kemudian saksi menghubungi