DAKWAAN :Kesatu :none Bahwa ia Terdakwa Rosi Iskndar pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukansecara pasti atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara tanggal 1 Juni 2009 sampaidengan tanggal 10 Juli 2010 atau setidaktidaknya pada sewaktuwaktu dalam tahun 2009sampai dengan tahun 2010 bertempat di kantor PD BPRLKP Lopok (sesuai KeputusanDeputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009menjadi PD BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok) Jalan Lintas Bima Lape

BPR LKP Lopok.Bahwa sesuai Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, PD BPR LKP yang ada di KabupatenSumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa yang berpusat di Sumbawamembawahi 8 (delapan) kantor cabang dari yang semula sebanyak 9 (Sembilan)kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas,PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP Labuan Sumbawa, PD. BPR LKP Seketeng,PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenangguar, PD. BPR LKP Lopok, PD.

BPR LKP Lopok.e Bahwa sesuai Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.dpg/2009 tanggal 06 Nopember 2009, PD BPR LKP yang ada di KabupatenSumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa yang berpusat di Sumbawamembawahi 8 (delapan) kantor cabang dari yang semula sebanyak 9 (Sembilan)kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas,PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP Labuan Sumbawa, PD. BPR LKP Seketeng,PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenangguar, PD. BPR LKP Lopok, PD.

dalamUndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;Bahwa dalam melaksanakan usaha perbankan syariah maka PD BPRS CM tundukpada ketentuanketentuan sebagai berikut:1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalamUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12Mei 1999 Tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah;3 Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 5/2/KEP.DpG

diatur dalamUndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Negara;Bahwa dalam melaksanakan usaha perbankan syariah maka PD BPRS CM tundukpada ketentuanketentuan sebagai berikut:1UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalamUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12Mei 1999 Tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah;Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 5/2/KEP.DpG

Nomor 95 PK/PID.SUS/20142010111213141516Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Syariah (PD BPRS Daerah Kota Cilegon);Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 5/2/KEP.DpG/ 2003tanggal 9 April 2003 tentang pemberian izin Usaha PD BPRS Cilegon Mandiri;Surat Nomor 030/IV/PD.BPRS/2003 tanggal 15 April 2003 perihal PermohonanPencairan Deposito PD BPRS Cilegon Mandiri kepada Direksi Bank Indonesia;Surat Nomor 5/471/BPS tanggal 22 April 2003 perihal izin Pencairan

Menetapkan bahwa barang bukti berupa:Sertifikat (tanda bukti hak) pakai Nomor 6, luas tanah 33.510 m2 gambarsituasi Nomor 46, tanggal 20 Januari 1988;Surat menteri Keuangan Nomor S4104/A/1999 tanggal 19 Oktober 1999perihal: Tindak lanjut usul pemanfaatan tanah milik eks DepartemenPerindustrian (persetujuan penghapusan dan proses lelang);Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Syariah (PD BPRS Daerah Kota Cilegon);Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 5/2/KEP.DpG

Menetapkan barang bukti berupa:1101112Sertifikat (tanda bukti hak) pakai Nomor 6, luas tanah 33.510 m2 gambar situasiNomor 46, tanggal 20 Januari 1988.Surat menteri Keuangan Nomor S4104/A/1999 tanggal 19 Oktober 1999perihal: Tindak lanjut usul pemanfaatan tanah milik eks DepartemenPerindustrian (persetujuan penghapusan dan proses lelang);Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatSyariah (PD BPRS Daerah Kota Cilegon);Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 5/2/KEP.DpG

BPRLKP) Dalam Alas Nomor : 13/DIR/BPRLKP/1999 tanggal 09Maret 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD.BPRLKP) Dalam Alas,terdakwa menjabat sebagai staf Dana, kemudian berdasarkan KeputusanDeputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6Nopember 2009 tentang Pemberian jin Peleburan Usaha (konsolidasi)PD.BPRLKP termasuk PD.BPR LKP Dalam Alas menjadi PD.

BPRLKP) Dalam Alas Nomor :13/DIR/BPRLKP/1999 tanggal 09 Maret 1999 tentang PengangkatanPegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit13Pedesaan (PD.BPRLKP) Dalam Alas, terdakwa menjabat sebagai stafDana, kemudian berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6 Nopember 2009tentang Pemberian ljin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD.BPRLKPtermasuk PD.BPR LKP Dalam Alas menjadi PD.

BPRLKP) Dalam Alas Nomor : 13/DIR/BPRLKP/1999tanggal 09 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pegawai PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD.BPR22LKP) Dalam Alas, terdakwa menjabat sebagai staf Dana, kemudianberdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Pemberian IjinPeleburan Usaha (konsolidasi) PD.BPRLKP termasuk PD.BPR LKPDalam Alas menjadi PD.

BPRLKP) Dalam Alas Nomor : 13/DIR/BPRLKP/1999tanggal 09 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pegawai PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD.BPRLKP) Dalam Alas, terdakwa menjabat sebagai staf Dana, kemudianberdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin31Peleburan Usaha (konsolidasi) PD.BPRLKP termasuk PD.BPR LKPDalam Alas menjadi PD.

Darwinto (dhi.Para Penggugat) merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan GubernurBank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999 tentang Penyerahan PT BankBali, Tok Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasionaltanggal 23 Juli1999, yang pada intinya menjelaskan bahwa Bank Indonesia menyerahkanPT Bank Bali Tok kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yangditetapkan oleh BPPN untuk penyehatan, penyelesaian asset bank danupaya pengembalian

Bahwa selanjutnya, Bank Indonesia menyerahkan PT Bank Bali Tok kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Bank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23Juli 1999, dan selanjutnya berdasarkan keputusan Ketua BPPN No.

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNo.01/14/KEP.DpG/1999, tanggal 23 Juli 1999, tentang penyerahan PTBank Bali, Tok kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( bukti TKdan PRP1 ) ;2. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor : 170, tanggal 17 Desember 1996,yang dibuat dihadapan Maria Andriani Kidarsa, SH., Notaris di Jakarta (bukti TK dan PR2 ) ;3.

Para Penggugat)merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNo.01/14/KEP.DpG/1999, yang pada intinya menjelaskan bahwa BankIndonesia menyerahkan PT. Bank Bali Tbk kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian yang konsisten dengankebijakan dan prosedur yang ditetapbkan oleh BPPN untuk penyehatan,penyelesaian asset bank dan upaya pegembalian uang negara.

BPRLKP) Dalam Alas Nomor : 13/DIR/BPRLKP/1999 tanggal 09Maret 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD.BPRLKP) Dalam Alas,terdakwa menjabat sebagai staf Dana, kemudian berdasarkan KeputusanDeputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6Nopember 2009 tentang Pemberian jin Peleburan Usaha (konsolidasi)PD.BPRLKP termasuk PD.BPR LKP Dalam Alas menjadi PD.

Bahwa peleburan yang dimaksud adalah Bedasarkan Keputusan DewanGubernur Bank Indonesia Nomor 12/2/KEP.DpG/2010 tanggal 07 Januari 2011serta Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentangMerger dan Konsolidasi PD BPR Kabupaten Tasikmalaya tanggal 07 Januari2011 yang mulai Operasional terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2011 denganAkta Pengabungan /Konsolidasi PD.

Bahwa berdasarkan Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor13/2/KEP.DpG/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian IzinPeleburan Usaha (Konsolidasi), PD BPR BKPD Manonjaya, PD BPRBKPD Karangnunggal, PD BPR BKPD Cineam, PD BPR BKPDSodonghilir, PD BPR BKPD Cikatomas, PD BPR BKPD Sukaraja, PDBPR BKPD Kota Tasikmalaya, PD BPR BKPD Taraju, PD BPR BKPDCibeureum, PD BPR BKPD Leuwisari, PD BPR BKPD Kawalu, PD BPRBKPD Bantarkalong, PD BPR BP Tasikmalaya, dan PD BPR BPManonjaya Menjadi PD Bank Perkreditan

Penggugat diPHK oleh PD BPR BKPDSodonghilir berdasarkan cerita Penggugat ;Bahwa Penggugat di PHK dikarenakanmelakukan demonstrasi;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dan II untuk membuktikan dalildalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang kKemudian diberi tanda bukti T1s/d bukti T 13 yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dengan aslinya yang selengkapnya yaitu sebagai berikut ;1.Fotocopy dari asli Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.13/2/KEP.DpG

Bahwa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.13/2/KEP.DpG/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin PeleburanUsaha, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 4 tahun 2010 tentangMerger dan Konsilidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)Kabupaten Tasikmalaya, PD BPR Artha Galunggung adalah Perusahaan Daerahyang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipisahkandari kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan merupakan

938/Grogol Utara patut dipandang sebagai suatu kelalaian yang berimplikasihukum bahwa peralihan hak berdasarkan lelang tersebut dinyatakan batal, danJaminan Hipotik berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Permata Hijausebagaimana Sertifikat HGB No. 938/Grogol Utara menurut hukum harusdikembalikan ke keadaan semula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkandari Perjanjian Pokoknya yaitu portofolio kredit atas nama Penggugat I;1Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/Kep.DPG

Munir Fuady,Halaman 19 dari 52 halaman Putusan No.146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.12131415SH,MH,LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (PendekatanKontemporer ) Penerbit PT.Citra Aditya Bakti tahun 2002 halaman 10 s/d13.Bahwa dalam petitumnya sama sekali Penggugat tidak dapat membuktikan adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka sudah seharusnyaPosita Penggugat poin 2 khususnya mengenai Tergugat I haruslah ditolak;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 1/14/Kep.DPG

,tertanggal 26 Nopember 1996, fotocopy dari fotocopy (diberi tanda T.I 11) ;Risalah Lelang No. 507/199899., tertanggal 26 Nopember 1998, fotocopy dari fotocopy(diberi tanda T.I 12);Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/Kep.DPG/1999., tanggal 23 Juli1999, fotocopy dari fotocopy (diberi tanda T.I 13) ;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1350 K/Pdt/2007., tertanggal 30Januari 2008, sesuai asli, (diberi tanda T.I 14).Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah pula mengajukanbuktibukti

tentangPengahiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, fotocopy darifotocopy (diberi tanda T. & TT.I 1);Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun., tanggal 27 Pebruari 1999 tentang BadanPenyehatan Perbankan Nasional, fotocopy dari fotocopy (diberi tanda T.I & TT.I 2) ;Undangundang RI No. 10 Tahun 1998., tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perubahanatas Undangundang No. 7 Tahun 1992, fotocopy dari fotocopy (diberi tanda T.II & TT.I 3);Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/KEP.DpG

. 938/Grogol Utara patut dipandang sebagai suatu kelalaian yang berimplikasihukum bahwa peralihan hak berdasarkan lelang tersebut dinyatakan batal, danJaminan Hipotik berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Permata Hijausebagaimana Sertifikat HGB No. 938/Grogol Utara menurut hukumharusdikembalikan ke keadaan semula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dariPerjanjian Pokoknya yaitu portofolio kredit atas nama Penggugat I;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/14/Kep.DPG

tanggal 3 Mei 1999 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/54/KEP/DIR, tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya pada tanggal 5 Januiari 2002 terbit keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 4/32 /KEP/DGS/2002 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha tertentu dan Pemberhentian Pengurus M.A.I Bank Pasat Fajar Harapan Bhuwana Jaya, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2002 terbit Keputusan Deputi GubernurBank Indonesia No. 4/124/KEP.DpG

Foto copy Surat dari Bank Indonesia Denpasar No. 1/13/UPPB/AdP/Dpr kepada semua Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Bali,perinal Penyampaian Surat Edaran Bank Indonesia, tertanggal 1 Juli1999, di beri tanda bukti surat P13;14.Foto copy Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank IndonesiaNomor : 4/124/KEP.DpG/2002, tentang Pencabutan Izin Usaha MAIBank Pasar Fajar Harapan Bhuwana Jaya, tertanggal 3 Juli 2002, diberi tanda bukti surat P14;15.Foto copy Surat undangan kepada Gusti Agung Gunawan dariBank Indonesia

Bank Pasat Fajar HarapanBhuwana Jaya, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2002 terbit KeputusanDeputi GubernurBank Indonesia No. 4/124/KEP.DpG/2002 tentangPencabutan Izin Usaha M.A.I Bank Pasar Fajar Harapan Bhuwana Jaya ;. Menyatakan hukum bahwa sejak M.A.Il. Bank Pasar Fajar HarapanBhuwana Jaya dinyatakan Likuidasi oleh Bank Indonesia, maka kegiatandan tanggung jawab untuk menyelesaikan utang piutang antara debiturdengan kreditur, termasuk pengambilalihan asetaset M.A.I.

sampai dengan tanggal 09 November 2013 ;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besarkarena didakwa:Kesatu :Bahwa ia Terdakwa ROSI ISNANDAR pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan secara pasti atau setidaktidaknya pada suatu waktu antaratanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 atau setidaktidaknyapada sewaktuwaktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat dikantor PD BPRLKP Lopok (sesuai Keputusan Deputi Gubernur Bank IndonesiaNomor : 11//14/KEP.DpG

BPR LKP Lopok ; Bahwa sesuai Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, PD BPR LKP yang adadi Kabupaten Sumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa yang berpusat diSumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang dari yang semulasebanyak 9 (sembilan) kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Sumbawayaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP LabuanSumbawa, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKPLenangguar, PD. BPR LKP Lopok, PD.

BPR LKP Lopok ;Bahwa sesuai Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, PD BPR LKP yang adadi Kabupaten Sumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa yang berpusat diSumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang dari yang semulasebanyak 9 (sembilan) kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Sumbawayaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP LabuanSumbawa, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKPLenangguar, PD. BPR LKP Lopok, PD.

Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk : PDM162/SBSAR/05/2013, tanggal 07 Juni2013 yaitu sebagai berikut : Kesatu :Bahwa ia terdakwa ROSI ISNANDAR pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan secara pasti atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara tanggal Juni 2009sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 atau setidaktidaknya pada sewaktuwaktu dalam tahun2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di kantor PD BPRLKP Lopok (sesuaiKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG

BPR LKP Lopok.e Bahwa sesuai Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, PD BPR LKP yang ada di KabupatenSumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa yang berpusat di Sumbawa membawahi 8(delapan) kantor cabang dari yang semula sebanyak 9 (sembilan) kantor cabang yangtersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD.BPR LKP Labuan Sumbawa, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD.BPR LKP Lenangguar, PD. BPR LKP Lopok, PD.

BPR NTBSumbawa terjadi pada tanggal 6 Nopember 2009 sesuai dengan Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 6 Nopember2009 ;"Bahwa yang dimaksud dengan " membuat atau menyebabkan adanya pencatatanpalsu " sebagaimana dimaksud didalam UU RI No.10 Tahun 1998 TentangPerubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah perbuatanmembuat transaksi yag tidak ada dasarnya ( underlying transaction ) atau pencatatanyang sesuai dengan fakta ;"Bahwa yang dimaksud dengan

apabila salah satusubunsur telah terbukti maka unsur inipun diangap telah terpenuhi dan terbuktisecara Sah ; 2222222 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi, saksi ade charge danterdakwa serta keterangan saksi ahli yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti,diperoleh faktafakta bahwa pada rentang tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal10 Juli 2010 bertempat di kantor PD BPRLKP Lopok (sesuai Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/Kep.DpG/1999tentang Penyerahan PT. Bank Bali, Tbk kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional ;Dengan sendirinya sebagai konsekuensi logis, karena banyak pihak yangterlibat dalam masalah PT.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/14/Kep.Dpg/1999, Bank Indonesia telah memutuskan untukmenempatkan PT. Bank Bali Tok dalam program penyehatan Bank yangoleh BPPN. Dan selanjutnya seluruh pengoperasian dan pengendaliandari PT. Bank Bali Tok diambil alih oleh BPPN, maka berdasarkan PasalHal. 16 dari 24 hal. Put. No. 508 K/Pdt/200940 huruf a Peraturan dari selurun organ perusahaan pada PT. Bank BaliTok beralih kepada BPPN ;d.

Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 5/2/KEP.DpG/2003 tentang Pemberian Izin Usaha PD BPR Syariah Cilegon Mandiri tanggal9 April 2003.4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun 2002 tentang PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPRS) Daerah Kota Cilegon.5. Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.110Kepeg/2003 tanggal07 Februari 2003 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Wakil DirekturPD Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri dan ;6.

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 5/2/KEP.DpG/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pemberian Izin Usaha PD.BPRS Cilegon Mandiri.5. Surat Nomor : 030/IV/PD.BPRS/2003 tanggal 15 April 2003 perihalPermohonan Pencairan Deposito PD. BPRS Cilegon Mandirikepada Direksi Bank Indonesia.6. Surat Nomor : 5/471/BPS tanggal 22 April 2003 perihal izinPencairan Deposito PD. BPRS Cilegon Mandiri kepada Direksi PD.BPRS Cilegon Mandiri.7.

BPRS Daerah Kota Cilegon).Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 5/2/KEP.DpG/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pemberian Izin Usaha PD.BPRS Cilegon Mandiri.Surat Nomor : 030/IV/PD.BPRS/2003 tanggal 15 April 2003 perihalPermohonan Pencairan Deposito PD. BPRS Cilegon Mandirikepada Direksi Bank Indonesia.Surat Nomor : 5/471/BPS tanggal 22 April 2003 perihal izinPencairan Deposito PD.

Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 5/2/KEP.DpG/2003 tentang Pemberian Izin Usaha PD BPR Syariah CilegonMandiri tanggal 9 April 2003.4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun 2002 tentangPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPRS)Daerah Kota Cilegon.5. Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.110Kepeg/2003tanggal 07 Februari 2003 tentang Pengangkatan Direktur Utama danHalaman 44 dari 81 halaman Put.

Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 5/2/KEP.DpG/2003 tentang Pemberian Izin Usaha PD BPR SyariahCilegon Mandiri tanggal 9 April 2003.Halaman 62 dari 81 halaman Put. No. 1554 K/Pid.Sus/20124. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun 2002 tentangPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPRS )Daerah Kota Cilegon.5.

StafDana sampai dengan tanggal 22 Januari 2010, dan berdasarkan SuratKeputusan Direksi PD BPR Lopok Nomor : 004/DIR/SK/2009 terdakwa masihmenjabat sebagai staf dana/tabungan yang mempunyai tugas, antara lain : Menjemput dan mengantar dana tabungan nasabah; Menjelaskan kepada calon nasabah tentang administrasi yang dibutuhkan; Melakukan penagihan terhadap dana nasabah; Mendepositokan dana nasabah dan menerbitkan warkat deposito; Bahwa sesuai Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11//14/KEP.DpG

StafDana sampai dengan tanggal 22 Januari 2010, dan berdasarkan SuratKeputusan Direksi PD BPR Lopok Nomor : 004/DIR/SK/2009 terdakwa masihmenjabat sebagai staf dana/tabungan yang mempunyai tugas, antara lain : Menjemput dan mengantar dana tabungan nasabah; Menjelaskan kepada calon nasabah tentang administrasi yang dibutuhkan; Melakukan penagihan terhadap dana nasabah; Mendepositokan dana nasabah dan menerbitkan warkat deposito;Bahwa sesuai Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11//14/KEP.DpG

Pendaftaran Pergi MHaji Nomor.112600561 atas nama JUMITRI24) Porsi haji Nomor. 1100281792 atas namaJANI ;25) Surat Pendaftaran Pergi MHaji Nomor.112600372 atas namaJANI ;Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BINDARMOWASITO (Alm).26) Surat Keputusan Rapat Bank Mega SyariahNomor. 109 tanggal 30 Juni 2010 Notaris FX BUDISANTOSO ISBANDI, SH ;27) Akta Keputusan Rapat Bank Mega SyariahNomor. 02 tanggal 01 Juni 2010 Notaris FX BUDISANTOSO ISBANDI, SH ;28) Salinan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor. 6/11/KEP.DpG

Salinan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor. 6/11/KEP.DpG/2004 tentangPerubahan nama PT Bank Umum Tugu menjadi PTBank Mega Syariah Indonesia ;29. Akta Nomor. 141 tanggal 30 Juli 2004 NotarisFX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;30. Salinan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor. 1046/KMK.013/1990tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Umum Tugudi Jakarta ;31. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor.

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/KEP.DpG/1999 tanggal23 Juli 1999. (bukti T1)2. Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusanpiutang Negara (bukti T2)3. Surat dairektur Jenderal Kekayaan Negara No. S1186/KN/2009 tanggal 2Maret 2009 (bukti T3)4. Surat Penerimaan Pengurusan piuatang Negara No. SP8N136PUPNC.10.05/2009 tanggal 2 April 2009 (bukti T4)5. Surat Panggilan No. PG230/WKN.07/KNL.05/2009 tanggal 2 April 2009 (buktiT5)6. Surat Panggilan Terakhir No.

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Bank Indonesia danNotaris Dwiswandiani,SH sebagai Tergugat, karena berdasarkan SuratKeputusan Bank Indonesia No. 1/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999 BankBali dimana Penggugat meminjam uang, telah diserahkan kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional dalam rangka Penyehatan, sedangk perjanjianKredit antara Penggugat dengan Bank Bali dibuat oleh Notaris tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR, Majelis akan memeriksaEskepsi tersebut

No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)40)Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.6/11/KEP.DpG/2004 tentang Perubahan nama PT Bank Umum Tugumenjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia ;Akta Nomor. 141 tanggal 30 Juli 2004 Notaris FX BUDI SANTOSOISBANDI, SH;Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.1046/KMK.013/1990 tentang Pemberian jin Usaha

Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600561 atas nama JUMITRIPorsi haji Nomor. 1100281792 atas nama JANI ;Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atas nama JANI ;Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO (Alm).26.27.28.29.30.Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109 tanggal 30Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.6/11/KEP.DpG

No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)40)Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.6/11/KEP.DpG/2004 tentang Perubahan nama PT Bank Umum Tugumenjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia ;Akta Nomor. 141 tanggal 30 Juli 2004 Notaris FX BUDI SANTOSOISBANDI, SH;Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.1046/KMK.013/1990 tentang Pemberian jin Usaha

Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600561 atas nama JUMITRIPorsi haji Nomor. 1100281792 atas nama JANI ;Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atas nama JANI ;Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO (Alm).26.27.28.29.30.Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109 tanggal 30Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.6/11/KEP.DpG

Menyatakan barang bukti berupa : 5.1. 1(satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usah (merger) PD BPR BKK Karang Tengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1(satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (merger) PD BPRBKK Karang Tengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPRBKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/16/KEP.DpG/2005 tanggal 24Nopember 2005 tentang Pemberian ijin penggabungan usaha (merger) PD BPRBKK Karangtengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR35BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mien, PD BPR Mranggen, PD BPR BKKGajah, PD BPR BKK Sayung kedalam PD BPR BKK Demak Kota ;b.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor : 7/16/KEP.DpG/2005 tanggal 24Nopember 2005 tentang Pemberian jjin penggabungan usaha (merger) PD BPRBKK Karangtengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PDBPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mien, PD BPR Mranggen, PD BPR BKKGajah, PD BPR BKK Sayung kedalam PD BPR BKK Demak Kota ;63b.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/16/KEP.DpG/2005 tanggal 24Nopember 2005 tentang pemberian jin penggabungan usaha (merger) PD BPRBKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mien, PD BPR BKKMranggen, PD BPR BKK Gajah, PD BPR BKK Sayung ke dalam PD BPR BKKDemak Kota;2.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor : 7/16/KEP.DpG/2005 tanggal 24Nopember 2005 tentang Pemberian jjin penggabungan usaha (merger) PD BPRBKK Karangtengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PDBPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mien, PD BPR Mranggen, PD BPR BKKGajah, PD BPR BKK Sayung kedalam PD BPR BKK Demak Kota ;b.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (merger) PD BPR BKK Karang Tengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen.

Menyatakan barang bukti berupa :1.1 (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank IndonesiaNomor : 7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha(merger) PD BPR BKK Karang Tengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPRBKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen.

Surat Deputi GubernurBank Indonesia nomor7/16/KEP.DpG/2005tanggal 24 Nopember2005 tentangPemberian jinpenggabungan usaha(merger) PD BPR BKKKarangtengah, PDBPR BKKKarangawen, PD BPRBKK Wedung, PDBPR BKK Wonosalam,PD BPR BKK Mijen,PD BPR Mranggen,PD BPR BKK Gajah,PD BPR BKK Sayungkedalam PD BPR BKKDemak Kota ;.

Surat Deputi Gubernur BankIndonesia nomor 7/16/KEP.DpG/2005 tanggal 24Nopember 2005 tentangPemberian ijin penggabunganusaha (merger) PD BPR BKKKarangtengah, PD BPR BKKKarangawen, PD BPR BKKWedung, PD BPR BKKWonosalam, PD BPR BKK Mijen,PD BPR Mranggen, PD BPR BKKGajah, PD BPR BKK Sayungkedalam PD BPR BKK DemakKota ;b.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/16/KEP.DpG/2005tanggal 24 Nopember 2005 tentang Pemberian ijin penggabunganusaha (merger) PD BPR BKK Karangtengah, PD BPR BKKKarangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PDBPR BKK Mijen, PD BPR Mranggen, PD BPR BKK Gajah, PD BPRBKK Sayung kedalam PD BPR BKK Demak Kota ;b.

Menyatakan Barang bukti berupa :1) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (merger) PD BPR BKK Karang Tengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/16/KEP.DpG/2005tanggal 24 Nopember 2005 tentang Pemberian jin PenggabunganUsaha (merger) PD BPR BKK Karangtengah, PD BPR BKK Wedung,PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen, PD BPR BKKMranggen, PD BPR BKK Gajah, PD BPR BKK Sayung kedalam PDBPR BKK Demak Kota ;2.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/16/KEP.DpG/2005tanggal 24 Nopember 2005 tentang Pemberian ijin penggabunganusaha (merger) PD BPR BKK Karangtengah, PD BPR BKKKarangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PDBPR BKK Mijen, PD BPR Mranggen, PD BPR BKK Gajah, PD BPRBKK Sayung kedalam PD BPR BKK Demak Kota ;2.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor : 7/16/KEP.DpG/2005tanggal 24 Nopember 2005 tentang Pemberian ijin penggabunganusaha (merger) PD BPR BKK Karangtengah, PD BPR BKKKarangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PDBPR BKK Mijen, PD BPR Mranggen, PD BPR BKK Gajah, PD BPRBKK Sayung kedalam PD BPR BKK Demak Kota ;b.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/16/KEP.DpG/2005tanggal 24 Nopember 2005 tentang Pemberian ijin penggabungan usaha(merger) PD BPR BKK Karangtengah, PD BPR BKK Karangawen, PDBPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen, PDBPR Mranggen, PD BPR BKK Gajah, PD BPR BKK Sayung kedalam PDBPR BKK Demak Kota ;b.

Menyatakan Barang bukti berupa :1) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian izinPenggabungan Usaha (merger) PD BPR BKK Karang Tengah, PD BPRBKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam,PD BPR BKK Mijen.