FIRMAN KETAUN PERKASA;

FIRMAN KETAUN PERKASA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4442/PJ/2020, tanggal 23 Oktober 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT FIRMAN KETAUN

Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9091.000, beralamat diGedung Office 8 Lantai 30 Unit C SCBD Lot 28, Jalan Jenderal SudirmanKav. 5253 (Jalan Senopati Raya 8B), Senayan, Kebayoran Baru, JakartaKurangnamaSelatan, sehingga perhitungan PPh yang kurang/(lebih) dibayar sebagaiberikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

karena Putusan PengadilanPajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00545/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 08 April 2019 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/206/14/091/18tanggal 02 Juli 2018, atas nama PT Firman Ketaun

Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9091.000, beralamat diGedung Office 8 Lantai 30 Unit C SCBD Lot 28, Jalan Jenderal SudirmanKav. 5253 (Jalan Senopati Raya 8B), Senayan, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, sehingga perhitungan PPh yang kurang/(lebih) dibayar sebagaiberikut Uraian Jumlah (USD)Penghasilan Netto (Rugi) 14.061.700,00Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak 14.061.700,00PPh Terutang 3.515.425,00Kredit pajak 3.460.350,00PPh yang kurang/(lebih) dibayar 55.075,00Sanksi Administrasi 26.436,00Jumlah

FIRMAN KETAUN PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 884/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT FIRMAN KETAUN PERKASA, beralamat di GedungOffice 8 Lt. 30 SCBD Lot 28, Jalan Jend.

Angka 8) 817.970.729Terbilang: DELAPAN RATUS TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBUTUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH 00) N > or) BR) @) Nh Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PutP1113271.18/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan PengadilanPajak Nomor PUT113271.18/2014/PP/M.XXA Tahun 2018 tanggal 28Agustus 2018 atas nama Nama PT Firman Ketaun

Putusan Nomor 884 B/PK/Pjk/2021dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan,karena in casu didasarkan pada pendapatan kotor dari hasil penjualangalian tambang setahun adalah Harga Jual Hasil Tambang (ROM)Keseluruhan yang dihitung dari Hasil Produksi x Harga Jual HasilTambang (ROM) per satuan dan memiliki hubungan yang erat denganhasil ekualisasi dan proporsi hasil produksi dan revenue Wajib Pajak PTFirman Ketaun Perkasa

Tahun 2013 serta bersumber dari surat BPK RINo:345/S/X.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal PenyampaianRincian Perhitungan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014atas WP Firman Ketaun Perkasa, dimana dalam lampirannya disebutkanDPP perhitungan Tubuh Bumi dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FIRMAN KETAUN PERKASA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H.

FIRMAN KETAUN PERKASA;

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4428/PJ/2020, tanggal 23 Oktober 2020, diwakili oleh JennyQuantero, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT FIRMAN KETAUN

Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 30 Unit C SCBD LOT 28 Jl.Jenderal Sudirman Kav. 5253 No. 8B RT 001 RW 002, Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 4 November 2020 dengan disertai alasanalasannyayang diterima

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00014/PPH25/WPu.19/KP.0103/2019 tanggal 22 Juli2019 tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak2019, atas nama PT Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 30 Unit C SCBD LOT 28Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253 No. 8B RT 001 RW 002,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 30 Unit C SCBD LOT 28 Jl.Jenderal Sudirman Kav. 5253 No. 8B RT 001 RW 002, Jakarta Selatan.Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi sengketa adalah gugatan atas Surat KeputusanAngsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2019 yang diterbitkan Tergugat Nomor:KEP00014/PPH25/WPJ.19/KP.0103/2019 Tanggal

FIRMAN KETAUN PERKASA

./2016tanggal 5 Agustus 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:PT FIRMAN KETAUN PERKASA, tempat kedudukan di GedungOffice 8 Lantai 30 unit C, SCBD Lot 28, Jalan JenderalSudirman Kav. 5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali

amar Putusan Pengadilan PajakNomor Put.70589/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1488/WPJ.19/2015 tanggal 10Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00078/106/14/091/14 tanggal 29Oktober 2014, atas nama: PT Firman Ketaun

Perkasa(Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), makatarif pajak sesuai Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa(Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) denganketentuan dasar UndangUndang Pajak Penghasilan Tahun1994 (UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994) yaitu sebesar 10%, 15%,dan 30%;Bahwa menurut Termohon Peninjauan

;Bahwa berdasarkan Pasal 33A ayat (4) UndangUndangPPh dan Pasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa(Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) diatasPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)menghitung PPh Terutang Tahun Pajak 2013 denganmenggunakan Tarif Pajak dan lapisan penghasilan kenapajak sesuai Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 1863/B/PK/PJK/2017219s2.20.2.21dengan PT Firman Ketaun Perkasa (dalam hal inisebagai Termohon Peninjauan Kembali/semuaPenggugat) adalah Peraturan Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam butir 2.17 huruf b;Bahwa Tarif Pajak Penghasilan Badan sebagaimanadimaksud dalam Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (dalam hal inisebagai Termohon Peninjauan Kembali/semua Penggugat)untuk lapisan tarif tertinggi sebesar 30%

FIRMAN KETAUN PERKASA;

Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Keempatnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beralamat diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2703/PJ/2016 tanggal 5 Agustus2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:PT FIRMAN KETAUN PERKASA, beralamat di Gedung Office 8Lantai 30 unit C, SCBD Lot 28, Jalan Jend Sudirman Kav. 5253,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, diwakili

Menimbang, setelah mendengar keterangan pihakpihakyaitu dari pendapat Tergugat dan pendapat Penggugat,Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sengketa padapokoknya adalah perbedaan penafsiran atas norma Pasal 14angka 3. huruf (i) Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa(Pemohon) yang berbunyi sebagai berikut:"...

;Bahwa berdasarkan Pasal 33A ayat (4) UU PPh dan Pasal14 angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (TermohonPeninjauan Kembali/semula Penggugat) diatas PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) menghitung PPhTerutang Tahun Pajak 2013 dengan menggunakan tarif pajakdan lapisan penghasilan kena pajak sesuai Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Firman Ketaun Perkasa(dalam hal ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali/semuaPenggugat) adalah Peraturan Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam butir 2.17 huruf b;Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 1903 B/PK/PJK/20172.19.Bahwa tarif Pajak Penghasilan Badan sebagaimanadimaksud dalam Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan PT.

Firman Ketaun Perkasa (dalam hal inisebagai Termohon Peninjauan Kembali/semua Penggugat)untuk lapisan tarif tertinggi sebesar 30% dapat ditetapkanmenjadi tarif yang lebih kecil dengan Peraturan Pemerintah;2.20.Bahwa lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana2.21.dimaksud dalam Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan PT.

PT FIRMAN KETAUN PERKASA

FIRMAN KETAUN PERKASA

./2016,tanggal 5 Agustus 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:PT FIRMAN KETAUN PERKASA, tempat kedudukan di GedungOffice 8 Lantai 30 unit C, SCBD Lot 28, Jalan JenderalSudirman Kav. 5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.70593/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1489/WPJ.19/2015 tanggal 10Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00079/106/14/091/14 tanggal 29Oktober 2014, atas nama: PT Firman Ketaun

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.70593/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016, atas nama PTFirman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) dengan surat Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak NomorP.623/PAN.Wk/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan diterima secaralangsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) padatanggal 24 Mei 2016 berdasarkan bukti

Putusan Nomor 1865/B/PK/PJK/20172.5.2.6.sebagaimana pada Pasal 14 angka 3 Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antaraPemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman KetaunPerkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat)yang di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon PeninjauanKembali/semula Penggugat) tersebut di atur secara jelasmengenai Tarif Pajak, lapisan pajak, dan

Kembali (SemulaPenggugat) dan Majelis Hakim berkaitan mengenai pajakatas penghasilan sebagaimana pada Pasal 14 angka 3Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PTFirman Ketaun Perkasa (Termohon PeninjauanKembali/semula Penggugat) yang di dalam Perjanjian KaryaHalaman 28 dari 43 halaman.

PT FIRMAN KETAUN PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

FIRMAN KETAUN PERKASA

FIRMAN KETAUN PERKASA, tempat kedudukan Graha Irama Lt. 12,JI.

amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan38089/PP/M.III/16/2012, Tanggal 10 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP132/WPJ.04/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan April 2007 Nomor: 00004/507/07/063/08 tanggal 17Juni 2008, atas nama : PT Firman Ketaun

Putusan Nomor 398/B/PK/PJK/20132810yang berlaku), sehingga perusahaan tersebut tidak berhak untuk mengkreditkanPPN yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.Berdasarkan Pasal 14 angka 6 romawi ii Perjanjian Karya PengusahaanPettambangan Batubara (PKP2B) antara PT Firman Ketaun Perkasa denganPemerintah Indonesia disebutkan bahwa dengan memperhatikan kewajibanumum yang dimaksud dalam UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tahun1994 dan peraturan pelaksanaannya, maka Kontraktor

FIRMAN KETAUN PERKASA;

FIRMAN KETAUN PERKASA;

KUSUMO PRATIWININGRUM, Penelaah Keberatan, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2698/PJ/2016tanggal 5 Agustus 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:PT FIRMAN KETAUN PERKASA, tempat kedudukan di GedungOffice 8 Lantai 30 unit C, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal SudirmanKav. 5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.70587/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016, atas nama PT.Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) dengan surat Pengiriman Putusan Pengadilan PajakNomor P.622/PAN.Wk/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan diterima secaralangsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat)pada tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan

Putusan Nomor 1979/B/PK/PJK/201 71.2.Pertambangan Batubara (PKP2B) antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa(Pemohon) yang berbunyi sebagai berikut:"...

Peninjauan Kembali (semulaTergugat) tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajakpenghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14angka 3 Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon PeninjauanKembali/semula Penggugat), maka tarif pajak sesuaiPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PTFirman Ketaun Perkasa (Termohon PeninjauanKembali/semula

Firman Ketaun Perkasa (dalam hal inisebagai Termohon Peninjauan Kembali/semua Penggugat)untuk lapisan tarif tertinggi sebesar 30% dapat ditetapkanmenjadi tarif yang lebih kecil dengan Peraturan Pemerintah;Halaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1979/B/PK/PJK/201 72.20.2.21.2.22.2.23.Bahwa lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs.PT FIRMAN KETAUN PERKASA

./2016, tanggal 22 Juli 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT FIRMAN KETAUN PERKASA, beralamat di Graha Irama Lantai 12Suite S, Jalan HR Rasuna Said Blok X1 Kavling 1 & 2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12950;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan

Nomor 1628/B/PK/PJK/201 7Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put70374/PP/M.IIIB/15/2016 tanggal 26 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2047/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00049/406/07/063/09 tanggal 23Juni 2009, atas nama PT Firman Ketaun

tanggal 26 April 2016 menyangkut sengketa koreksia quo harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.70374/PP/M.1IIB/15/2016 tanggal 26 April 2016 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2047/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2007 Nomor 00049/406/07/063/09 tanggal 23 Juni 2009,atas nama PT Firman Ketaun

FIRMAN KETAUN PERKASA;

FIRMAN KETAUN PERKASA, tempat kedudukan di GedungOffice 8 Lantai 30 Unit C, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal SudirmanKav. 5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut70596/PP/M.XVIA/99/2016, Tanggal 3

Menimbang, setelah mendengar keterangan pihakpihakyaitu dari pendapat Tergugat dan pendapat Penggugat,Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sengketa padapokoknya adalah perbedaan penafsiran atas norma Pasal 14angka 3. huruf (i) Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa(Pemohon) yang berbunyi sebagai berikut:...

Firman Ketaun Perkasa (Termohon PeninjauanKembali/semula Penggugat), maka tarif pajak sesuaiPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) dengan ketentuan dasar UndangUndangPajak Penghasilan Tahun 1994 (UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994) yaitusebesar 10%, 15%, dan 30%;Bahwa menurut Termohon

Firman Ketaun Perkasa(dalam hal ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali/semuaPenggugat) adalah Peraturan Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam butir 2.17 huruf b;2.19.Bahwa tarif Pajak Penghasilan Badan sebagaimanadimaksud dalam Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan PT.

Firman Ketaun Perkasa (dalam hal inisebagai Termohon Peninjauan Kembali/semua Penggugat)untuk lapisan tarif tertinggi sebesar 30% dapat ditetapkanmenjadi tarif yang lebih kecil dengan Peraturan Pemerintah;2.20.Bahwa lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana2.21.dimaksud dalam Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan PT.

FIRMAN KETAUN PERKASA;

FIRMAN KETAUN PERKASA, berkedudukan di GedungOffice 8 Lantai 30 Unit C, SCBD Lot 28 Jalan Jend, Sudirman Kav.5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.70595/PP/M.XVIA/99/2016, tanggal 3 Mei 2016

10%, 15%, dan30%;Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) dan Majelis Hakim berkaitan mengenai pajak ataspenghasilan sebagaimana pada Pasal 14 angka 3 PerjanjianKarya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antaraPemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman KetaunPerkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat)yang di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia denganPT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan

Putusan Nomor 1929/B/PK/PJK/20172.10.2.11.dengan demikian berkaitan dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antaraPemerintah Republik Indonesia dengan PTI Firman KetaunPerkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat)Majelis Hakim berpendapat ketentuan dasar perpajakan yangdigunakan di dalam Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (TermohonPeninjauan Kembali/semula Penggugat) adalah

;Bahwa berdasarkan Pasal 33A ayat (4) UndangUndang PPh danPasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon PeninjauanKembali/semula Penggugat) diatas Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) menghitung PPh Terutang TahunPajak 2013 dengan menggunakan tarif pajak dan lapisanpenghasilan kena pajak sesuai Perjanjian Karya PengusahaanHalaman 28 dari 40 halaman.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.70595/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1465/WPUJ.19/2015 tanggal 7 Agustus2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Oktober 2014 Nomor: 00152/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober2014, atas nama: PT Firman Ketaun Perkasa,

FIRMAN KETAUN PERKASA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2127/PJ/2018, tanggal 17 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT FIRMAN KETAUN

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00452/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 29 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00029/406/13/091/15, tanggal 27 April 2015, atas nama PTFirman Ketaun Perkasa, NPWP 01.856.455.9091.000, beralamatdi Gedung Office 8 Lantai 30 Unit C SCBD Lot 28 Jalan JenderalSudirman Kav.5253 (Jalan Senopati Raya 8B) Senayan JakartaSelatan 12190, adalah telah sesuai dengan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FIRMAN KETAUN PERKASA

./2014, tanggal 30 April 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT FIRMAN KETAUN PERKASA, beralamat di Graha lramaLt. 12 Suite S, Jalan HR Rasuna Said Blok X1 Kav. 1&2,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, alamatkorespondensi Gedung Office 8 Lantai 30 Unit C SCBD Lot28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5253 (Jl.Senopati Raya8B), Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2045/WPJ.04/2010, tanggal 14 Juli 2010, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor 00037/203/07/063/09, tanggal 23 Juni 2009, atas nama PTFirman Ketaun Perkasa, NPWP 01.856.455.9063.000, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:Halaman 4 dari 8 halaman

PT FIRMAN KETAUN PERKASA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1015/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT FIRMAN KETAUN PERKASA, beralamat di Gd.

banding tanggal 12 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112485.15/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 24 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00055/KEP/WPJ.19/2017, tanggal 27 Januari2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00007/206/12/091/15, tanggal 17Desember 2015, atas nama PT Firman Ketaun

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT FIRMAN KETAUN PERKASA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112485.15/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 24 April 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT FIRMANKETAUN PERKASA;2.

FIRMAN KETAUN PERKASA;

./2016tanggal 5 Agustus 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:PT FIRMAN KETAUN PERKASA, tempat kedudukan di GedungOffice 8 Lantai 30 unit C, SCBD Lot 28, Jalan JenderalSudirman Kav. 5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali

amar Putusan Pengadilan PajakNomor Put.70588/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1487/WPJ.19/2015 tanggal 10Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00082/106/14/091/14 tanggal 29Oktober 2014, atas nama: PT Firman Ketaun

Menimbang, setelah mendengar keterangan pihakpihakyaitu dari pendapat Tergugat dan pendapat Penggugat,Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sengketa padapokoknya adalah perbedaan penafsiran atas norma Pasal 14angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa(Pemohon) yang berbunyi sebagai berikut:"...

;Bahwa berdasarkan Pasal 33A ayat (4) UndangUndangPPh dan Pasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa(Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) diatasPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)menghitung PPh Terutang Tahun Pajak 2013 denganmenggunakan tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajaksesuail Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali

Romawi Il huruf B angka 4, Peraturan Pemerintahadalah memuat aturanaturan umum untukmelaksanakan UndangUndang;2.18.Bahwa frasa Peraturan Pemerintah (dalam bahasaIndonesia) atau Government Regulation (dalam BahasaInggris) yang dimaksud dalam Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT Firman Ketaun PerkasaHalaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1862/B/PK/PJK/20172.19,2.20.2.21.

FIRMAN KETAUN PERKASA (Tergugat)

FIRMAN KETAUN PERKASA, alamat di JOB SiteOffice Camp. Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak,Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAHMAD JUMALIKI,S.H.,M.H. pekerjaan Advokat/ PenasihatHukum, beralamat di JI.

FIRMAN KETAUN PERKASA denganPT. FIRMAN KETAUN PERKASA adalah samasama subyek hukum,yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama secaraBahwa, apabila yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PT.FIRMAN KETAUN PERKASA, seharusnya yang digugat adalah PT.FIRMAN KETAUN PERKASA, bukan MANAJEMEN PT. FIRMANKETAUNPERKASA 5 72022 222 222 ono nn nnn nnn cence cnn nncnnn ennaBahwa, dikarenakan gugatan Penggugat ditujukan kepadaMANAJEMEN PT.

FIRMAN KETAUN PERKASA, sementara dalamposita gugatan yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PT.FIRMAN KETAUN PERKASA, maka gugatan Penggugat adalah salahalamat, dan oleh karenanya mohon ditolak atau setidaknya dinyatakantidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA.1.Bahwa, apa yang terurai di dalam Eksepsi tersebut di atas, sepanjangada relevansinya dengan Pokok Perkara ini, mohon dianggap terulangkembali dan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan 5Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh

FIRMAN KETAUN PERKASA, sementara gugatanpenggugat intinya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh PT. FIRMAN KETAUN PERKASA, dan bukan dilakukan olehMANAJEMEN PT. FIRMAN KETAUN PERKASA. Dengan demikiangugatan Penggugat adalah Kabur, dan mohon5. Bahwa, apabila terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikanPenggugat yang dalam hal ini menurut Penggugat adalah PT.

Firman Ketaun Perkasa, tanggal 26 Juni1 i eoP6 : Fotocopy Jenis Tanam Tumbuh di Lembo Luntuk One, tanggal 1Maret 2005 jsesssaenreseseseseeeeeuesnmar emcee eeeeeEeEE eeeP7 : Fotocopy Daftar Titik Bor di Lokasi Kinong dan Sekitarnya ;P8 : Fotocopy Gambar Global Lokasi Tanah UDINSYAH yangdikeluarkan oleh PT.