FIF Group unitNgantang yang juga dalam kewenanganya telah melakukan kredit fiktif dengancara terdakwa mencari nama nasabah yang kolektibilitas kreditnya bagus atauRepeat Order Platinum (ROP) atau terlambat dengan hitungan hari RepeatOrder Platinum (ROP1) dan telah terjadi pelunasan, setelah terdakwa mendapatnamanama tersebut terdakwa mengajukan permohonan pinjaman/kredit barutanpa sepengetahuan para nasabah dengan jaminan BPKB lain yang didapatoleh terdakwa dengan cara meminjam atau membeli dari

FIF cabang Batu sebagai Colection; Bahwa awalnya yang saksi ketahui banyaknya complain dari nasabahFIF yang tagihan angsuranya lebih besar adanya tagihan sedangkannasabah merasa sudah melunasi pinjaman serta KTP, STNK dan BPKByang belum dikembalikan oleh terdakwa ; Bahwa saksi diperintahkan melakukan audit dan ditemukan perbedaandata antara fisik dengan data pada system sehingga ditemukankerugian sebesar Rp.545.269.000,;Bahwa Terdakwa telah menyalangunakan kewenanganya sebagaiKepala Kios dengan melakukan

menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dam keterangan di BAPPenyidik benar ;Bahwa saksi bekerja di Kios FIF unit Ngantang sebagai staf AdminTerdakwa;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN MIig Bahwa awalnya saksi mengetahui banyaknya complain dari nasabahFIF yang tagihan angsuranya lebih besar adanya tagihan sedangkannasabah merasa sudah melunasi pinjaman serta KTP, STNK dan BPKByang belum dikembalikan oleh terdakwa ;Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenanganya

Bahwa dalam hal pihak pertama menggunakan kewenanganya untukmenyelesaikan kredit bermasalah pihak kedua dengan flat eksekusi atauparate eksekusi atau mekanisme lainya, maka pihak kedua berjanji tidak akanmelakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapatmenghalangi pelaksanaan gugatan dan/atau upaya penyelesaian kreditdimaksud;4.

Jika tanah dipergunakan sesauldengan tata ruang yang telah ada, maka dapat diberikan perpanjangan jangkawaktu dan pembaharuannya.Bahwa HPL adalah hak menguasai negara yang sebagian kewenanganya diberikankepada pihak lain.

Jika tanah dipergunakan sesauidengan tata ruang yang telah ada, maka dapat diberikan perpanjangan jangkawaktu dan pembaharuannya.Bahwa HPL adalah hak menguasai negara yang sebagian kewenanganya diberikankepada pihak lain.

Namunkedua Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson tidak diberikantanggal oleh tergugat I pada saat penandatanganan.Dan tergugat I selaku direksipenggugat dalam menandatangani jaminan perusahaan Linsen dan jaminanperusahaan Nelson tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dariDewan Komisaris Penggugat dan bertindak diluar kewenanganya , sehingga dengandemikian penerbitan Jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan perusahaan Nelsonoleh para tergugat dinggap telah bertindak

barang tidak bergerak atau hak atassuatu perusahaan ;harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatanganioleh dewan Komisaris.Menimbang bahwa setelah majelis mencermati apa yang menjadi permasalahandalam perkara gugatan ini adalah apakah perbuatan para tergugat selaku direksi daripenggugat yang telah menerbitkan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaannelson tanpa adanya persetujuan dari Dewan komisaris adalah merupakan tindakan yangdianggap diluar kewenanganya

ataupun telah melanggar ketentuan undang undangPerseroan terbatas maupun anggaran dasar yang dimiliki oleh penggugat , sehinggaperbuatan para tergugat tersebut dianggap bertindak diluar kewenanganya yangmengakibatkan penerbitan jaminan perusahaan tersebut merupakan tanggung jawab secarapribadi pada diri para tergugat dan perjanjian mana juga tidak mengikat pada perusahaan.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroanTerbatas ( UUPT ) yang pada pokoknya menegaskan bahwa

menjalankan tugasnya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, makaterhadap penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan perusahaan Nelson yangditerbitkan oleh tergugat I yang mewakili tergugat II dan tergugat II selaku mantan Direksipenggugat untuk kepentingan turut tergugat I dan turut tergugat II tanpa adanya persetujuandari Dewan komisaris perusahaan penggugat , maka perbuatan tergugat I yang mewakilitergugat II dan tergugat III tersebut dianggap bertindak diluar kewenanganya

Terdakwaterbuktimelakukan penganiayaan terhadap saksi korban Irma Sandra Bin Masayang mana saksi korban mengalami Iluka lebam dan bengkak akibatpukulan Terdakwa;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itumerupakan wewenang Judex Facti, untuk menentukan, bukan alasanformal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika Judex Facti melanggarketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalampemidanaan, atau melampaui kewenanganya

Rt.04, RW.15, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, KotaSurakarta, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerahHukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjual perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman yang dilakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa menindak lanjuti adanya laporan dari masyarakat pada ResnNarkobaPolresta Surakarta atas dasar kewenanganya

Pasal114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;KEDUA :AtauBahwa ia terdakwa DIDIK PURNOMO alias KIPIK, pada waktu dan tempatsebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, terdakwa tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan NarkotikaGolongan I berupa 1(satu) paket sabu (serbu Kristal) bukan tanaman yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa menindak lanjuti adanya laporan dari masyarakat pada ResnNarkobaPolresta Surakarta atas dasar kewenanganya

sebagaimana yang diatur dalam Pasal112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;KETIGA:AtauBahwa ia terdakwa DIDIK PURNOMO alias KIPIK, pada waktu dan tempatsebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Pertama dan Kedua tersebut diatas, terdakwatelah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabu (serbu Kristal) bukantanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa menindak lanjuti adanya laporan dari masyarakat pada ResnNarkobaPolresta Surakarta atas dasar kewenanganya

Kulonprogo sehubungan dengan perkaradugaan penyalahgunaan tanoa kewenanganya mengedarkan / menjual obat /pil YARINDO dengan simbol (Y) yang dibungkus dengan plastik putih. Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGE RIA KUSUMAals AGE bin HESTU WIDYA HARYAWAN bersama sama rekan satu UnitSatresnarkoba Polres Kulonprogo melalui informasi dari masyarakat.

Kulonprogo sehubungan dengan perkaradugaan penyalahgunaan tanopa kewenanganya mengedarkan / menjual obat /pil YARINDO dengan simbol (Y) yang dibungkus dengan plastik putih.Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGE RIA KUSUMAals AGE bin HESTU WIDYA HARYAWAN bersama sama rekan satu UnitSatresnarkoba Polres Kulonprogo melalui informasi dari masyarakat.Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadapTerdakwa petugas tidak menemukan pil YARINDO dan selanjutnya petugasmelakukan

Kulonprogo sehubungan dengan perkaradugaan penyalahgunaan tanoa kewenanganya mengedarkan / menjual obat /pil YARINDO dengan simbol (Y) yang dibungkus dengan plastik putih.Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGE RIA KUSUMAals AGE bin HESTU WIDYA HARYAWAN bersama sama rekan satu UnitSatresnarkoba Polres Kulonprogo melalui informasi dari masyarakat.Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadapTerdakwa petugas' tidak menemukan pil YARINDO dan selanjutnya petugasmelakukan

oleh Korban *karena yang bersangkutantidak melaksanakan tugas sesuai dengan surat pindah yang bersangkutan laluTerdakwa berkata *bahwa Zulfa Sudah Melaksanakan Tugas dan dijawab lagioleh Korban yang bersangkutan bertugas di kantor samsat Kabupaten Mubayang merupakan Instansi Pemerintah Propinsi sedangkan gaji yangmembayarnya adalah Pemkab Muba selanjutnya Terdakwa Berkata "yangbersangkutan telah dipindahkan berdasarkan surat keputusan Wakil BupatiMuba kemudian dijawab oleh Korban "itu merupakan Kewenanganya

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quosesuai hukum acara pidana yang berlaku serta Judex Facti tidakmelampui kewenanganya;2.

Lingkungan hidup,Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkanpidana yang sungguhsungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnyatindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yangmenyinggung rasa keadilan dalam masyarakat.Bahwa Terbanding (Terdakwa) justru merasa heran rasa keadilan dalammasyarakat yang mana menurut Jaksa Pendapat Umum, Terbanding(Terdakwa) sangat menyadari sudut pandang yang subjektifharusmemihak kepada korbanterhadap kasus ini Sesuai dengan fungsi sertatugas kewenanganya

yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umumberpendapat seperti itu, dan Terbanding (Terdakwa) juga sangat yakin sudutpandang yang objektifiharus seimbang dan berdiri ditengah demikepentingan hukum masyarakatterhadap penilaian kasus ini sSesuaidengan fungsi serta tugas kewenanganya Majelis Hakim dalam memutussuatu perkara.Berdasarkan seluruh uraian diatas TERBANDING (TERDAKWA) mohon agarPengadilan Tinggi Sumatera Barat berkenan memberikan putusan;1.

Bahwa seharusnya secara ex officio, Judex Factie Pengadilan NegeriAmbon karena jabatan dan kewenanganya, walaupun tanpa diajukanyaeksepsi oleh pihak pembanding / Tergugat, dimana gugatan Terbanding /Penggugat tidak memenuhi syarat formilnya suatu gugatan diantaranya :Pembanding / Tergugat adalah Penerima Kuasa, pemberi kuasa ada dantidak ditarik sebagai pihak, objek sengketa berada didalam areal 784 M? ,masih ada pihakpihak lain yang mendiami areal tanah 784 M?

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melaksanakan putusandengan baik dan berdasarkan kewenanganya untuk menjamin kepastian hukumdan berdasarkan pertimbangan dan rasa keadilan sebagai penghargaanterhadap suatu kenyataan.Hal 13 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/P. AMBBahwa menurut Prof.

Terdakwamengambil tas tersebut atas perintan Sonny agar Terdakwamenyerahkan pada orang lain; Bahwa sebagai pembayaran utang yaitu 1000 (seribu) butir adalahmilik Terdakwa;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itumerupakan wewenang Judex Facti, untuk menentukan, bukan alasanformal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali Jika Judex Facti melanggarketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalampemidanaan, atau melampaui kewenanganya

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itumerupakan wewenang Judex Facti, untuk menentukan, bukan alasanformal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika Judex Factimelanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbanganhukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenanganya.

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka danTermohon berstatus janda Cerai, dan wali nikahnya adalah Ibu Termohonyang bernama Xxxxxxxxxxxxxmemberikan kewenanganya kepadaPetugas pembantu pencatat Nikah bernama Xxxxxxxxxxxxx dan dihadirisaksi nikah masingmasing telah dewasa dan beragama islam bernamaXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin 3 gram emas;3.

mengadili perkara tersebut,maka Pengadilan Negeri Serang bisa menyampingkan fakta pembukti yangjelasjelas memberatkan Terdakwa untuk mendukung pembuktian pasalyang diajukan dan dibuktikan di persidangan yaitu Dakwaan Tunggal Pasal363 ayat (1) ke5 KUHP, namun dalam pertimbangan putusan PengadilanNegeri Serang hanya mengacu pada pasal 44 ayat (1) KUHP, tapi tidakmemperhatikan Pasal 44 ayat (2) KUHP oleh karena itu kami menilaiPengadilan Negeri Serang salah menerapkan peraturan hukum danmelampau batas kewenanganya

Pasal263 Ayat (2) KUHP sebelum Judex Facti menjatuhkan Pidana terlebihdahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan danyang meringankan pidana ;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhanberat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakanwewenang Judex Facti, untuk menentukan, bukan alasan formal danobjek pemeriksaan kasasi kecuali jika Judex Facti melanggar ketentuanpemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan,atau melampaui kewenanganya

dan tergugat adalah saudara kandungyang samasama memiliki legita portie, juga pada saat hibah itu dibuatTerbanding / Penggugat berada dijakarta dan sama sekali tidak mengetahuidengan peristiwa adanya akta hibah, nantinya Terbanding / Penggugatmengetahui adanya akta hibah ini pada saat ibu kandung Terbanding /Penggugat dan Pembanding / Tergugat meninggal pada Tahun 2013sementara hibah itu sendiri tahun 1991.Bahwa seharusnya secara ex officio, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambonkarena jabatan dan kewenanganya

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melaksanakan putusandengan baik dan berdasarkan kewenanganya untuk menjamin kepastian hukumHal 19 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT. AMBdan berdasarkan pertimbangan dan rasa keadilan sebagai penghargaanterhadap suatu kenyataan.Bahwa menurut Prof.

sebagai calon isteri belumgenap mencapai usia minimal bagi calon pengantin perempuan, id east, 16 tahun,namun oleh karena demi keperluan yang mendesak dengan adanya accident beforemarriage, dengan hamilnya calon isteri tersebut, maka pernikahan bagi keduanyamerupakan jalan terbaik yang dibolehkan oleh syara dan hukum yang berlaku denganmemberikan dispensasi kawin bagi calon mempelai perempuan yang belum cukupumur untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan UndangUndang, denganpertimbangan khusus yang kewenanganya

Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karenamengenai ketidak adilan putusan Judex Facti, hal ini bukan alasan formaldan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika Judex Facti melanggarketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalampemidanaan, atau melampaui kewenanganya. Dalam perkara a quo,Judex Facti telah mempertimbangan pemidanaan Terdakwa secara tepatHal. 5 dari 6 hal. Put.

Nomor 795 K/Padt.SusPailit/2020Menyatakan Turut Tergugat telah melanggar kewenanganya denganmenerima pendaftaran lelang dan melakukan lelang atas tanah objekgugatan milik Penggugat;Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II telah melanggar kKewenanganyadengan memberikan ijin kepada Tergugat I, Il dan Ill serta TurutTergugat untuk mengumumkan lelang atas tanah objek gugatan danmelakukan lelang atas tanah objek gugatan;Memerintahkan Tergugat , Il dan Ill untuk mencoret asetaset milikPenggugat yang berupa

CV Surya Naga Buana Jaya (Dalam Pailit);Menyatakan perbuatan Tergugat VII telah melanggar hukum denganmendaftarkan dan menyerahkan tanah objek gugatan yang sebenarnyaadalah milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat kepadaTergugat , II dan Ill untuk dicatatkan sebagai boedel pailit;Menyatakan Tergugat , Il dan Ill telan melanggar kewenangannyadengan memasukkan asetaset pribadi milik Penggugat sebagai boedelpailit Tergugat IV, V dan VI (Dalam Pailit);Menyatakan Turut Tergugat telah melanggar kewenanganya