UUK Bin SUTARNO padahari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wib atau setidak tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi FARHANDIKI KHAIRANDY Dk. Tambaksari Rt.002/ Rw.003, Ds. Gemblegan,Kec.Kalikotes, Kab.

Klaten atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten , yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanamanyaitu alat hisap (bong) yang mengandung narkotika jenis sabu dilakukan terdakwadengan cara cara sebagai berikut: Bahwa awalnya terdakwa ALDI JOKO MARIYO bin SUTARNO ngobrolbertiga diruang tengah kemudian saksi FARHAN DIKI KHAIRANDY

, kKemudiansaksi FARHAN DIKI KHAIRANDY keluar dari kamar menuju keruang tamusedangkan terdakwa ALDI JOKO MARIYO bin SUTARNO dan saksi DARWANTOAls.

UUK Bin SUTARNOpada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksiFARHAN DIKI KHAIRANDY Dk. Tambaksari Rt.002/ Rw.003, Ds. Gemblegan,Kec.Kalikotes, Kab.

, kKemudiansaksi FARHAN DIKI KHAIRANDY keluar dari kamar menuju keruang tamuHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN KInsedangkan terdakwa ALDI JOKO MARIYO bin SUTARNO dan saksi DARWANTOAls.

Nieuwenhuis mengemukakansyarat adanya penyalahgunaaan keadaan dimana salah satunya yaituadanya keadaan jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman (videHukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (BagianPertama) Ridwan Khairandy, FH UII Press, Cetakan Pertama, Oktober2013, hal. 237);Bahwa jika kemudian putusan Pengadilan Negeri Sleman tidakmempertimbangkan adanya fakta hukum mengenai kondisi kejiwaan Lelysehingga memungkinkan Tergugat mengambil keuntungan dari pihak yanglemah (dalam

kebiasaanatau undangundang, sehingga sudah seharusnya jika Majelis hakim dalammemberikan putusannya menyatakan jika Lely sebagai orang yang tidakcakap bertindak hukum serta menyatakan batal Akta Jual Beli Nomor200/2013 tanggal 2013, yang mana keadaankeadaan tersebut kemudiantelah ada yang menjadi putusan dan menjadi yurisprudensi dalam praktekperadilan di Indonesia yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987, vide Buku Itikad Baik Dalam KebebasanBerkontrak, Ridwan Khairandy

Nomor 3156 K/Pdt/2016Bahwa dalam bukunya Ridwan Khairandy juga menjelaskan jika terdapatkeadaankeadaan penyalahgunaan keadaan dan hal itu dapat dibuktikandalam persidangan maka Hakim dapat membatalkan perjanjian/kontrakyang bersangkutan, vide Buku Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,Ridwan Khairandy, Cet. Il Jakarta: Program Pasacasarjana FakultasHukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 320;13.

para pihak tersebut telah melanggarkepatutan dan keadilan maka dengan kearifan serta kebijaksanaannyaHakim atau lembaga peradilan dapat pula merubah, menambah ataumengurangi isi perjanjian diluar apa yang diperjanjikan sehingga dalamperkara ini Hakim dalam putusannya dapat menyatakan jika Lely sebagaiorang yang tidak cakap bertindak hukum serta menyatakan batal Akta JualBeli Nomor 200/2013 tanggal 2013 yang dibuat antara Tergugat denganLely;vide Buku Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Ridwan Khairandy

Ridwan Khairandy,SH.MH. bahwa MOU tanggal19 September 2008 yang dibuat antara Penggugat denganTergugat adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihaklayaknya undangundang, dan apabila dilanggar maka pihak yangmelanggar dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi,pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang kelirukarena Majelis Hakim kurang cermat menilai atau tidakmempertimbangkan keterangan Prof.Dr.

Ridwan Khairandy,SH.MH. yangmenyatakan suatu kesepakatan tertulis diberi judul MOU ( NotaKesepahaman ) atau perjanjian yang paling penting adalahsubstansi dari isi kesepakatan yang dibuatnya, apabila MOU telahmengatur hak dan kewajiban dari masingmasing pihak, isikesepakatan tersebut adalah mengikat, dan ada beberapa hal MOUsudah merupakan perjanjian yang bersifat mengikat yaitu : merekalangsung melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam MOU, danapabila sudah jelas substansinya maka bersifat suatu

menahan uang sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seizin PENGGUGAT, Sertakonflik yang dirahasiakan antara TERGUGAT I/TERGUGAT Il denganTERGUGAT Ill yang sama sekali tidak pernah melibatkan PENGGUGAT,sehingga telah secara nyata sangat merugikan PENGGUGAT dan telahberdampak panjang terhadap kelangsungan proyek kerjasama di bidangproperti tersebut;Halaman 7 dari 31 Putusan nomor 14/Pdt.G/2017/PN SmnHal mana berdasarkan halhal tersebut diatas yang dihubungkan denganPendapat Ridwan khairandy

(Vide: Ridwan khairandy, /tikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004, hal. 347).

atas nama ERNA PUSPANDARIdibangun menjadi rumah kavlingkavling dan kemudian baru dijual untukmendapatkan keuntungan secara bagi hasil, bukan tanah kosong berpondasiyang dijual secara pribadi kepada pihak lain (vide: Posita Point 13 s/d PositaPoint 15);Bahwa mengingat pendapat Ridwan khairandy dalam bukunya menyatakan,yakni: itikad baik menyangkut dua dimensi yang pertama yaitu dimensisubyektif yang berarti itikad baik mengarah pada makna kejujuran dan dimensikedua adalah dimensi obyektif yang memaknai

(Vide: Ridwan khairandy, I/tikad BaikDalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Program Pasca Sarjana UniversitasIndonesia, 2004, hal. 347), sehingga sifat mendasar seseorang dapat dikatakanberitikad baik jika telah memenuhi nilainilai kejujuran, kerasionalan, kepatutanatau keadilan;Bahwa oleh karena TERGUGAT II dalam melakukan transaksi jual beli tanahdengan TURUT TERGUGAT (Akta Jual Beli Nomor: 58/2016 tanggal 27052016 yang dibuat oleh RM.

Ridwan Khairandy, SH., MH. dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli sebagai seorang guru besar yang sehariharinya mengajar diFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dengan bidang hukumperdata dan sebagai ahli dalam bidang hukum perjanjian; Bahwa pada prinsipnya MoU adalah perjanjian pendahuluan atau pra kontrakberupa pernyataan sepakat, bersifat hal umum sebelum dibuatnya suatuperjanjian pokok. dibuat secara tertulis biasanya dibuat hanya dalam

Ridwan Khairandy, SH., MH. yang diajukanoleh kuasa hukum Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada prinsipnyaMoU adalah perjanjian pendahuluan atau pra kontrak berupa pernyataan sepakat,bersifat hal unum sebelum dibuatnya suatu perjanjian pokok, dibuat secara tertulisbiasanya dibuat hanya dalam satu atau dua halaman, adapun apakah MoU bersifatmengikat atau tidak, hal tersebut tergantung dari isi MoU itu sendiri, jadi harus dilihatsubstansinya, bukan dilihat dari judulnya dan suatu kesepakatan

Dr.Ridwan Khairandy, SH., MH. berpendapat dalam perikatan yang penting substansinya,kesepakatan yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata secara hukum adalahperjanjian, berlaku asas Pacta Sunt Servanda dan yang melanggar dinyatakan telahmelakukan wanprestasi, sedangkan ahli Prof.

Ridwan Khairandy, SH., MH. berpendapatbahwa apabila dalam MoU telah diatur hak dan kewajiban, maka prestasi berasal darikewajiban dan apabila kewajiban yang telah diatur dalam klausulaklausula yangterdapat dalam perjanjian dilanggar, maka pihak yang melanggar dapat dikatagorikantelah wanprestasi;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, dalamMoU besarnya nilai kompensasi telah ditetapbkan oleh Penggugat dengan Tergugat dantidak terlaksananya penandatangan LUDA dikarenakan tidak

Dr.Ridwan Khairandy, SH., MH.

Ridwan Khairandy, S.H. danketerangan saksi Boby (kurator), saksi Sukotjo untuk menagih dan menyelesaikanpermasalahan tagihan tersebut adalah harus melalui kurator. Karena sejakdinyatakan pailit terdakwa/PT. Jati Indah (Debitur) tidak lagi dapat mengurus hartamiliknya/tidak dapat melakukan tindakan apapun untuk melakukan pemberesanterhadap harta miliknya dengan para kreditur termasuk saksi Sukotjo karena dalampenguasaan kurator.

Ridwan Khairandy, S.H. belum dilakukannya proses AJB tersebut dikarenakanterdakwa tidak dapat menyerahkan sertifikat aslinya pada saksi SUKOTJO untukdapat dilakukan proses AJB hingga akhirnya PT.

Ridwan Khairandy,S.H. bahwa Penjual wajib menjelaskan fakta materiil tentang obyek transaksi dantidak ada fakta materiil yang disembunyikan, maka Penjual dikatakan sebagaiPenjual yang beritikad baik.

Ridwan Khairandy, S.H.bukanlah novasi perjanjian jual beli tetapi hanyalah menundukan diri pada proseskepailitan, sehingga dalam hal ini Perjanjian Jual Beli tanggal 31 Maret 2008 tetapberlaku artinya tidak serta merta dengan adanya putusan pailit maka hilangpertanggungjawaban terdakwa kepada saksi SUKOTJO terlebih jual beli tanah itudilakukan jauh sebelum adanya putusan pailit. terlebin tang menjadi fokus perkaradalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa pada saat sebelum PT.

Ridwan Khairandy, S.H.tagihan piutang saksi SUKOTJO itu berarti saksi SUKOTJO tunduk pada proseskepailitan dan jika ada informasi yang tidak jelas di pra kontraktual maka ada unsurpenipuan dan dalam hal ini terdakwa tidak menjelaskan pada saksi SUKOTJObahwa tidak adanya jijin tertulis menjual agunan SHM No.682 maka dapatdiindikasikan bahwa adanya unsur penipuan. Yang menjadi fokus perkara dalamperkara ini adalah perbuatan terdakwa pada saat sebelum PT.

Ridwan Khairandy, S.H., M.H., (putusanhalaman 26) menerangkan : Bahwa ahli berpendapat apakah suatu kesepakatan tertulisdiberi judul MoU (Nota Kesepahaman) atau perjanjian yang paling penting adalahsubstansi dari isi kesepakatan yang dibuatnya, apabila MoU telah mengatur hak dankewajiban dari masing masing pihak, isi kesepakatan tersebut adalah mengikat;Ada beberapa hal MoU sudah merupakan perjanjian dan bersifat mengikatyaitu:1 Mereka langsung melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam MoU;p Apabila

Ridwan Khairandy, S.H., M.H.,dan dihubungkan dengan bunyi Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)dalam MoU tanggal 19 September 2008 (bukti P2 = T1) dapatdisimpulkan bahwa setelah penandatanganan MoU tanggal 19 September2008 tersebut Termohon Kasasi tidak langsung melaksanakanpengembangan lahan Lot C5 seluas kurang lebih 58.000 m?

MoUtersebut telah mengatur hak dan kewajiban, dibuat memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, tidak ada kekhilafan (Pasal 1321KUHPerdata) atau adanya suatu paksaan atau penipuan (Pasal 1324 KUHPerdata danPasal 1328 KUHPerdata), maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan ahli Dr.Ridwan Khairandy, S.H., M.H., bahwa MoU dibuat tanggal 19 September 2008 yang1819dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (bukti P2 = T1) adalah merupakan perjanjianmengikat kedua belah

Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Dan buktiT1=P2 secara lengkap dan menyeluruh;Bahwa mengenai hak dan kewajiban masalah besarnya kompensasi dariTermohon Kasasi pada Pemohon Kasasi sebesar Rp1.500.000.000,00 yangdiatur dalam MoU (Bukti T1=P2) ini, secara hukum tidaklah dapatdisamakan arti dan maknanya dengan hak dan kewajiban dalam sebuahperjanjian sesungguhnya, Hak dan kewajiban yang tersurat dalam MoUhanya bertujuan mengikat pihakpihak untuk bukti keseriusan sebagailangkah awal/ pendahuluan untuk kesepakatan

Muhammad Fagih Khairandy bin Muhammad Saleh SE lahirdi Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2011;1.2. Muhammad Sultan Tabrizy bin Muhammad Saleh SE lahirdi Banjarmasin pada tanggal 07 November 2016;4.

Dr.RIDWAN KHAIRANDY, SH.M.H memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah ahli di bidang hukum perdata ; Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini sedikitbanyak saksi pernah membaca di koran ; Bahwa untuk mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum harus membuktikkan unsur unsurnya Pasal 1365Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni : adanyaperbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum,adanya kesalahan, timbul kerugian, dan adanyaakibat langsung ; Bahwa sejarah Perbuatan

bahwarehabilitasi tersebut diberikan dandicantumkan sekaligus dalam putusanpengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugatdibantah oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugatuntuk membuktikan dalil gugatannya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannyatersebut Penggugat telah mengajukan surat surat buktiP.1 s/d P26, dan saksi saksi: 1.Laksmi Fardani,2.Bambang Supriyanto, 3.Purnomo Widyantoro, dan saksiahli 1.Dr.Mudzakkir,SH.MH, 2.Dr.Ridwan Khairandy

Dr.Ridwan Khairandy,SH.MH. berpendapat bahwa : Pasal 1365 KUHPerdata termasuk dalambagian Buku ke II BW, yang mempunyaisifat terbuka untuk penafsiran ; Bisa saja perbuatan Jaksadikwalifikasikan masuk dalam konteksPasal 1865 KUH Perdata, karenapengertian unsur unsur perbuatanmelawan hukum selalu berkembang ; Batasan kepantasan dan kepatutantidak ada, namun secara umum dapatdikatakan bahwa pantas dan patutmenurut pemikiran orang normal ; Sepengetahuan saksi dalam mengikutiputusan putusan Pengadilan

Jika kontrak harusditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak1Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt ServandaVersus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan, (Yogyakarta: FHUII Press, 2015), hlm. 52.2Michael Furmston, Law of Contract, fifteenth edition, (USA: OxfordUniversity Press, 2007),hlm. 333Ridwan Khairandy, Op Cit, hlm. 53Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKIharus ditafsirkan secara fair atau patut.2) Fungsi Itikad Baik yang Menambah

Keadilanyang dimaksud di sini adalah Itikad Baik.Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKIItikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepadatiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, sebagaimanaditerangkan oleh Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul,Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik:Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan, hlm. 52. yaitu;a.Pertama, para pihak harus memegang teguh janjiatauperkataannya.b.

Kemudian, Ridwan Khairandy dalam bukunya "Hukum KontrakIndonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama"(Yogyakarta : FH UJI Press 2013) halaman 288 menyebutkan:"Kerugian adalah kerugian yang secara nyata derita menimpa hartabenda kreditor.

Kerugian terhadap harta benda tersebut terjadi akibatkelalaian debitor.Maka dapat disimpulkan, dalil Penggugat mengenai "PerbuatanMelawan Hukum" yang disampaikan dalam posita gugatan a quotidaklah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata dan sebagaimanadijelaskan lebih rinci oleh Ridwan Khairandy, sehingga karenanya daliltersebut tidak berdasarkan hukum dan patulah agar Majelis HakimYang Mulia menolaknya10.

(vide: Ridwan Khairandy, Perseroan Teratas, Doktrin,Peraturan Perundang Undangan dan Yurisprudensi, Edisi Revisi, Kreasi TotalMedia, Yogyakarta, 2009, halaman 1011);Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor :16 Tahun2001 Tentang Yayasan jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanpasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiriatas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu

Sebab, itikad baik merupakan bagian dari nilai moral1Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda VersusIktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan, (Yogyakarta: FH UII Press,2015), hIlm. 52.Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Bantahan Nomor 485./Pdt.Bth/2019/PN Jkt Utrmasyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dankepatutan masyarakat.

Fungsi yang demikian inidapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantarapara pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.Michael Furmston, Law of Contract, fifteenth edition, (USA: OxfordUniversity Press, 2007),him. 333Ridwan Khairandy, Op Cit, hlm. 53Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Bantahan Nomor 485./Pdt.Bth/2019/PN Jkt Utr3).

Keadilan yang dimaksud di sini adalah Itikad Baik.Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tigabentuk perilaku para pihak dalam kontrak, sebagaimana diterangkan olehRidwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul, Kebebasan Berkontrak& Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus DiambilPengadilan, hlm. 52. yaitu;a. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atauperkataannya.b.

Ridwan Khairandy, SH.MH. yang di bawah sumpahmenerangkan:Bahwa pemberhentian seorang anggota Direksi harus dilakukan melaluiRUPS (Rapat Umum Pemegang Saharn) yang didahului denganmemberhentikan secara tertulis yang disertai dengan alasanalasannya(secara bersamasama) bila alasanalasan pemberhentian sementara tidakdilakukan secara bersamaan maka pemberhentian sementara itu batal demihukum.

Ridwan Khairandy, S.H., M.H,turut membawa buku Hukum Perseroan Terbatas, oleh M. YahyaHarahap, S.H. sebagai referensi pendukung dan menunjukkannya kepadaMajelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama khususnya halaman 425429.Dimana pada buku tersebut M. Yahya Harahap, S.H. juga memilikipendapat yang sama atas pemberlakuan Pasal 106 dari UU PTNo.40/2007;BAHWA, JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH LALAI DALAMMEMBERIKAN PERTIMBANGAN DENGAN TIDAK MELIHAT ADANYAPELANGGARAN ATAS Undang Undang PT.

Ridwan Khairandy dalam bukunya kktikad Baik DalamKebebasan Berkontrak menyatakan:Iktikad baik pada tahap Pra Kontrak merupakan kewajiban untukmemberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi parapihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan(Lihat Ridwan Khairandy, lktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 halaman 250)Dan dalam lingkup asuransi hal ini merupakan kewajiban Tertanggung,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 251

Ridwan Khairandy, dalam bukunya Hukum Dagang, berpendapat sebagaiberikut:"karena sifatnya yang khusus, maka di dalam perjanjianasuransipihaktertanqqungqyangmemberikansegalaketeranganmengenairesikonya, jadi perjanjianasuransi didasarkan padaasumsi bahwa calon tertangqung pada waktumeminta putusanasuransimengetahulsemuaresiko yang akan diasuransikan,sedangkanpenanqqungtidakmengetahuinya, dan bagi pihakpenanggung dalam menganalisa risiko yang akan diasuransikantersebut sangat bergantung pada informasi

(Lihat Ridwan Khairandy, PokokPokok Hukum Dagang Indonesia,FHUII Press, Yogyakarta, 2013, Hal 399)Ridwan Kairandy, dalam bukunya ktikad Baik Dalam KebebasanBerkontrak, juga berpendapat sebagai berikut:Iktikad baik pada tahap Pra Kontrak merupakan kewajiban untukmemberitahukan (mededelingsplicht) atau menjelaskan danmeneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokokyang dinegosiasikan;(Lihat Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas

Ridwan Khairandy :"karena sifatnya yang khusus, maka di dalam perjanjian asuransi pihaktertanggung yang memberikansegalaketeranganmengenairesikonya, jadiperjanjianasuransi didasarkanpadaasumsi bahwacalon tertanqqgung pada waktumeminta putusan asuransi mengetahuisemua resiko yang akan diasuransikan, sedangkan penanqqung tidakmengetahuinya, dan bagi pihak penanggung dalam menganalisa risikoHal 112 dari 141 Hal Putusan nomor:109 / PDT./2017/ PT DKI.JKTyang akan diasuransikan tersebut sangat bergantung

(Lihat Ridwan Khairandy, PokokPokok Hukum Dagang Indonesia, FHUIIPress, Yogyakarta, 2013, Hal 399).d. M. Suparman Sastrawidjaya dan Endang:"Kewajibanpemberitahuantersebut penting bagi penanggung agarpenangqunq mengetahui besar kecilnya risikonya yangditangqqungnya"(Lihat Hukum Asuransi, Dr Sentosa Sembiring S.H, M.H, Nuansa Mulia,2014 hal 31)61.Bahwa selanjutnya dengan tidak diberitahukannya risiko tersebut olehtertanggung (in casu alm.

Literatur hukumIndonesia kewajiban bagi seorang Pembeli untuk menerapkanprinsipkehatihatian (misalnya pandangan Subekti dan Boedi Harsono dalam BukuPrinsip Kehatihatian, dikupas oleh Ridwan Khairandy dalam KonteksPerjanjian Jual Beli Tanah, Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak IndonesiaDalam Perspektif Perbandingan, Yogyakarta, UII Press, 2013, hlm. 149),yang menekankan kewajiban pembeli untuk meneliti fakta material sebelumdan saat jual beli dilakukan, dan hal itu telah dilakukan oleh Penggugat dansecara

(Ridwan Khairandy);c. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidakmengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu.(Agus Yudho Hernoko)Dikutip dari buku yang berjudul Pembeli Beritikad Baik Dalam SengektaPerdata Berobyek Tanah. Penulis : Widodo Dwi Putro, Anmad Zuhair!

Ridwan Khairandy dalam Bukunya HUKUMKONTRAK DI INDONESIA menjelaskan suafu hubungan dansudah jelas merupakan oelanagaran Kontraktual harusdikualifikasi sebagai wanprestasi.

Ridwan Khairandy menyatakan, pembeli yang beritikad baik adalahseseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjualbenarbenar pemilik dari barang yang dijualnya itu (Ridwan Khairandy, /ktikadBaik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta; Ul Press, 2004, hlm. 194).