;Bahwa Industry Hulu Migas adalah milik Negara yang pengerjaanoperasinya dijalankan oleh KKKS. Kegiatan operasi KKKS beradadi bawah pengawasan BPMIGAS. Oleh karena itu, setiap biaya dankontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuai denganpersetujuan BPMIGAS.

PMK Nomor 64/PMK.02/2005, dalam prosesbusiness yang sebenarnya, KKKS juga harus memeriksa danmemvalidasi detail informasi yang tercantum dalam faktur pajak,termasuk NPWP dan nama rekanan, NPWP dan Nama KKKS,jumlah yang tercantum dalam faktur pajak harus sesuai denganPurchase Order, Delivery Order, dan kontrak;Bahwa setelah invoice diterima sebagaimana yang telah disetujui dalamkontrak, KKKS kemudian berkewajiban melakukan pembayaran pajak.Dalam hal ini, KKKS hanya dapat melakukan pemungutan PPN

Sedangkan sebelum PPN bisa dipungut dan disetor secara baik dan benardibutuhkan terlebih dahulu proses validasi invoice secara menyeluruh dan seksama.PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untuk harusmemungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pasti dan benar berapa jumlahinvoice yang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanan kepada KKKS;Bahwa perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakanbahwa invoice tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan makarekanan harus memperbaiki dan menerbitkan

Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa atau padasaat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, rekanan memiliki hakuntuk melakukan penagihan.

Oleh karena itu, setiapbiaya dan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuaidengan persetujuan BPMIGAS.

ini dibutuhnkan sehubungan dengankewajiban KKKS sebagai berikut:2.1.

Pengembalian Pembayaran PPNBahwa KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajakstandar yang diberikan oleh rekanan sesuai denganperaturan perpajakan yang berlaku (KEP549/PJ./2000)untuk keperluan pembayaran kembali PPN;Bahwa selain memvalidasi jumlah PPN yang akandireimburse sesuai dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005,dalam proses business yang sebenarnya, KKKS juga harusmemeriksa dan memvalidasi detail informasi yangtercantum dalam faktur pajak, termasuk NPWP dan namarekanan, NPWP dan Nama KKKS, jumlah yang

KetentuanPMK 11/2005 ini dapat menyebabkan KKKS untuk memungut danmenyetor PPN atas invoice yang belum disetujui sehingga dapatberdampak adanya kelebihan ataupun kekurangan pembayaranPPN dan menyebabkan adanya tambahan pekerjaan administrasiuntuk pembetulan SPT, dan pemindahbukuan pembayaran PPNbaik bagi pihak KKKS maupun pihak kantor pajak;Perusahaan KKKS yang bergerak dalam penambangan minyak dangas bumi, bukanlah PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat(2) huruf a UU PPN dan Pasal 2 Peraturan

Jw Jy Y YYJuli Agustus SeptemberHal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dimana apabila terjadiketerlambatan penerbitan dan penyampaian invoice dan faktur pajak olehpihak rekanan, KKKS harus menanggung denda keterlambatan pemungutan.Waktuyang kurang memadai untuk melakukan validasiinvoicedan FakturPajakPerjanjian antara KKKS dan rekanan mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.

Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa atau pada saatbarang/jasa telah iehma oleh KKKS, rekanan memiliki hak untuk melakukanpenagihan.

Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa atau pada saatbarang/jasa telah diterima oleh KKKS, pemasok memiliki hak untukmelakukan penagihan.

Kegiatan operasi KKKS berada dibawah pengawasan BPMIGAS. Oleh karena itu, setiap biaya dankontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuai dengan persetujuanBPMIGAS.

PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untuk harusmemungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pasti dan benar berapajumlah invoice yang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanan kepada KKKS;Bahwa perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakan bahwainvoice tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan maka rekanan hamsmemperbaiki dan menerbitkan invoice dan Faktur Pajak baru sesuai dengannilai yang seharusnya.

Kegiatan operasi KKKS berada di bawah pengawasan BPMIGAS. Olehkarena itu, setiap biaya dan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuaidengan persetujuan BPMIGAS.

dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktorbaik kantor pusat, cabangcabang, maupun unitunitnya, yang dikukuhkan sebagaiPKP"Ketentuan ini menyiratkan bahwa, dengan tidak adanya penetapan status KKKS sebagaiPKP, kewajiban pemungutan PPN oleh perusahaan KKKS sebagai Pemungut PPN dapatdipertanyakan.e.

Waktu yang kurang memadai untuk melakukan validasi invoice danFaktur PajakBahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasaatau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, pemasokmemiliki hak untuk melakukan penagihan. Sesuai dengan perjanjianantara KKKS dan pemasok, berdasarkan invoice yang diterima,sebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untuk melakukanpemeriksaan dalam hal:Halaman 12 dari 34 halaman.

Kegiatan operasi KKKS beradadi bawah pengawasan BPMIGAS. Oleh karena itu, setiap biayadan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuai denganpersetujuan BPMIGAS.

PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untukharuSs memungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pastidan benar berapa jumlah invoice yang seharusnya ditagihkan olehpihak rekanan kepada KKKS;Bahwa perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakanbahwa invoice tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan makarekanan hams memperbaiki dan menerbitkan invoice dan Faktur Pajakbaru sesuai dengan nilai yang seharusnya.

invoice dan Faktur Pajak dari rekanan,pihak KKKS tidak dapat membayarkan PPN karena tidak mengetahui berapaHalaman 27 dari 34 halaman.

Waktu yang kurang memadai untuk melakukan validasi invoice dan Faktur ajakPerjanjian antara KKKS dan rekanan mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa atau pada saat barang/ jasa telahditerima oleh KKKS, rekanan memiliki hak untuk melakukan penagihan.

Waktuyang kurang memadaiuntuk melakukan validasi invoice danFakturPajakBahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengirimanbarang/jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima olen KKKS,pemasok memiliki hak untuk melakukan penagihan. Sesuai denganperjanjian antara KKKS dan pemasok, berdasarkan invoice yangHalaman 12 dari 32 halaman.

Pengembalian Pembayaran PPNBahwa KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajak standaryang diberikan oleh rekanan sesuai dengan peraturanperpajakan yang berlaku (KEP549/PJ./2000) untuk keperluanpembayaran kembali PPN;Bahwa selain memvalidasi jumlah PPN yang akan direimbursesesual dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005, dalam prosesbusiness yang sebenarnya, KKKS juga harus memeriksa danmemvalidasi detail informasi yang tercantum dalam faktur pajak,termasuk NPWP dan nama rekanan, NPWP dan Nama KKKS,jumlah yang

Putusan Nomor 250 B/PK/PJK/2013Perjanjian antara KKKS dan rekanan mengatur hak dan kewajiban setiappihak. Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa atau pada saatbarang/jasa telah diterima oleh KKKS, rekanan memiliki hak untuk melakukanpenagihan.

Sesuai dengan perjanjian antara KKKS dan rekanan, berdasarkaninvoice yang diterima, sebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untukmelakukan pemeriksaan dalam hal: Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak perjanjian Apakah invoice telah dibuat dengan benar Apakah dokumendokumen pendukung penagihan telah dilampirkanProses validasi ini dibutunkan sehubungan dengan kewajiban KKKS sebagaiberikut:2.1.

PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untuk harus memungut danmenyetor PPN sebelum diketahui secara pasti dan benar berapa jumlah invoiceyang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanan kepada KKKS.Perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakan bahwa invoice tidaksesuai dengan yang seharusnya ditagihkan maka rekanan harus memperbaiki danmenerbitkan invoice dan Faktur Pajak baru sesuai dengan nilai yang seharusnya.Ketentuan PMK 11/2005 ini dapat menyebabkan KKKS untuk memungut danmenyetor PPN atas

Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasaatau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, pemasok memilikihak untuk melakukan penagihan.

Pengawasan atas Cost Recovery;Bahwa proses validasi ini juga diperlukan untuk mengawasi apakahbiaya yang ditagihkan sudah sesuai dengan kontrak penjualansehingga tidak ada kelebihan di dalam pembebanan Cost Recoverykepada negara;Bahwa Industry Hulu Migas adalah milik negara yang pengerjaanoperasinya dijalankan oleh KKKS. Kegiatan operasi KKKS beradadi bawah pengawasan BPMIGAS. Oleh karena itu, setiap biayadan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuai denganpersetujuan BPMIGAS.

PMK 11/2005berdampak pada KKKS untuk harus memungut dan menyetor PPNsebelum diketahui secara pasti dan benar berapa jumlah invoice yangseharusnya ditagihkan oleh pihak rekanan kepada KKKS;Bahwa perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakanbahwa invoice tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan makarekanan hams memperbaiki dan menerbitkan invoice dan Faktur Pajakbaru sesuai dengan nilai yang seharusnya.

Sesuai denganperjanjian antara KKKS dan rekanan, berdasarkan invoice yang diterima,sebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untuk melakukan pemeriksaan dalamhal:e Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrakperjanjian;e Apakah invoice telah dibuat dengan benar;e Apakah dokumendokumen pendukung penagihan telah dilampirkan;Proses validasi ini dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban KKKS sebagaiberikut:2.1.

PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untukharus memungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pasti danbenar berapa jumlah invoice yang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanankepada KKKS;Halaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor 223/B/PK/PJK/2013Perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakan bahwa invoicetidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan maka rekanan harusmemperbaiki dan menerbitkan invoice dan Faktur Pajak baru sesuai dengannilai yang seharusnya.

Waktu yang kurang memadaiuntukmelakukanvalidasiinvoice dan Faktur Pajakbahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengirimanbarang/jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS,pemasok memiliki hak untuk melakukan penagihan.

Pengembalian Pembayaran PPNbahwa KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajakstandar yang diberikan oleh rekanan sesuai denganperaturan perpajakan yang berlaku (KEP549/PJ./2000)untuk keperluan pembayaran kembali PPN;bahwa selain memvalidasi jumlan PPN yang akandireimburse sesuai dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005,dalam proses business yang sebenarnya, KKKS juga harusmemeriksa dan memvalidasi detail informasi yang tercantumdalam faktur pajak, termasuk NPWP dan nama rekanan,NPWP dan Nama KKKS, jumlah yang

Karenanya,perusahaanperusahaan KKKS tersebut tidak dapatditetapkan/terdaftar sebagai PKP, kecuali jika mereka jugsmelakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa KenaPajak dalam kegiatan usahanya;Dalam kaitannya dengan kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS, Pasal 2 ayat (1) PMK 11 mengacu padapemungutan PPN oleh perusahaan perusahaan KKKS yangterdaftar/ditetapbkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut:"PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa

Waktu yang kurang memadai untuk melakukan validasi invoice dan FakturPajakPerjanjian antara KKKS dan rekanan mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa atau pada saat barang/jasa telahditerima oleh KKKS, rekanan memiliki hak untuk melakukan penagihan.

Sesuaidengan perjanjian antara KKKS dan rekanan, berdasarkan invoice yangditerima, sebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untuk melakukanpemeriksaan dalam hal: Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak perjanjian Apakah invoice telah dibuat dengan benar Apakah dokumendokumen pendukung penagihan telah dilampirkanProses validasi ini dibutunkan sehubungan dengan kewajiban KKKS sebagaiberikut:2.1. Pengawasan atas Cost RecoveryHalaman 38 dari 43 halaman.

perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.

ini dibutuhkan sehubungan dengankewajiban KKKS sebagai berikut:2.1.

Pengembalian Pembayaran PPN;Bahwa KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajakstandar yang diberikan oleh rekanan sesuai denganperaturan perpajakan yang berlaku (KEP549/PJ./2000)untuk keperluan pembayaran kembali PPN;Bahwa selain memvalidasi jumlan PPN yang = akandireimburse sesuai dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005,dalam proses business yang sebenarnya, KKKS juga harusmemeriksa dan memvalidasi detail informasi yangtercantum dalam faktur pajak, termasuk NPWP dan namarekanan, NPWP dan Nama KKKS, jumlah

Kegiatanoperasi KKKS berada dibawah pengawasan BPMIGAS.Oleh karena itu, setiap biaya dan kontrak yangdikeluarkan oleh KKKS harus sesuai denganpersetujuan BPMIGAS.

PMK11/2005 berdampak pada KKKS untuk harus memungut danmenyetor PPN sebelum diketahui secara pasti dan benar berapajumlah invoice yang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanankepada KKKS;:Perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakanbahwa invoice tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkanmaka rekanan harus memperbaiki dan menerbitkan invoice danFaktur Pajak baru sesuai dengan nilai yang seharusnya.Ketentuan PMK 11/2005 ini dapat menyebabkan KKKS untukmemungut dan menyetor PPN atas

/2010, tanggal 19 Oktober 2010;Surat No. 1928/KKKS/2011, tanggal 30 Maret 2011;Surat No. 00052/KKKS/2013, tanggal 03 Januari 2013;Surat No. 12246/KKKS/2013, tanggal 06 Desember 2013;Surat No 04059/KKKS/2014, tanggal 07 April 2014;Lelang telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan pada lelang kelima jaminantersebut telah laku terjual, di mana jaminan telah dibeli oleh TERLAWAN 4, sesuaiRisalah Lelang No. 0326/2014, tertanggal 06 Mei 2014 yang dikeluarkan olehKPKNL Sidoarjo;.

Bahwa faktanya PELAWAN tetap tidak melaksanakan kewajibanpembayaran meskipun telah dilakukan teguran melalui:e Surat Peringatan Pembayaran I: No. 1448/KKKS/2010 tanggal 13 April 2010;e Surat Peringatan Pembayaran IT : No. 1983/KKKS/2010 tanggal 05 Mei 2010;e Surat Peringatan Pembayaran III : No. 2834/KKKS/2010 tanggal 16 Juni 2010;6.

2013; Surat No. 12246/KKKS/2013, tanggal 06 Desember 2013; Surat No 04059/KKKS/2014, tanggal 07 April 2014;10.

Surat Peringatan Pembayaran Pinjaman KPR, Nomor : 1983/KKKS/2010, tanggal 05 Mei 2010, (diberi tanda T.III5);Foto copy Surat Peringatan Pembayaran Pinjaman KPR terakhir, Nomor: 2834/KKKS/2010, (diberi tanda T.III6);Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi, Nomor : 5858/KKKS/2010,tanggal 19 Oktober 2010, (diberi gtanda T.III7);Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi, Nomor : 1928/KKKS/2010,tanggal 30 Maret 2011, (diberi tanda T.III8);Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi, Nomor

00052/KKKS/2013,tanggal 03 Januari 2013, (diberi tanda T.39);Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi, Nomor : 12246/KKKS/2013,tanggal 06 Desember 2013, (diberi tanda T.III10);Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi, Nomor : 04059/KKKS/2014,tanggal 07 April 2014, (diberi tanda T.III11);Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor : 0326/2014, tanggal 06 Mei 2014,( diberi tanda T.III12);Foto copy Surat Penyelesaian Pinjaman KPR, Nomor : 10171/KKKS/2014,tanggal 07 Mei 2014, (diberi tanda T.

Putusan Nomor 271/B/PK/PJK/2013Bahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengirimanbarang/jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS,pemasok memiliki hak untuk melakukan penagihan.

Sesuai denganperjanjian antara KKKS dan pemasok, berdasarkan Invoice yangditerima, sebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untukmelakukan pemeriksaan dalam hal: Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrakperjanjian, Apakah /nvoice telah dibuat dengan benar, Apakah dokumendokumen pendukung penagihan telahdilampirkan;Bahwa proses validasi ini dibutuhkan sehubungan dengankewajiban KKKS sebagai berikut:2.1.

ini menyiratkan bahwa, dengan tidak adanya penetapanstatus KKKS sebagai PKP, kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS sebagai Pemungut PPN dapat dipertanyakan..

Sehingga, dalam memenuhi ketentuanPMK 11/2005 tersebut, kami sebagai KKKS terbentur dengan kesulitankesulitansebagai berikut:1.

Di dalam pelaksanaannya KKKS mengalami kesulitanuntuk melakukan pemungutan PPN pada akhir bulan berikutnya setelahHalaman 27 dari 33 halaman.

apabilaterjadi keterlambatan penerbitan dan penyampaian invoice danfaktur pajak oleh pihak rekanan, KKKS harus menanggung dendaketerlambatan pemungutan;2.

Waktu yang kurang memadai untuk melakukan validasi invoicedan Faktur Pajak;Bahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengirimanbarang/jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS,pemasok memiliki hak untuk melakukan penagihan.

Pengembalian Pembayaran PPN;Bahwa KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajakstandar yang diberikan oleh rekanan sesuai denganperaturan perpajakan yang berlaku (KEP549/PJ./2000)untuk keperluan pembayaran kembali PPN;Bahwa selain memvalidasi jumlah PPN yang = akandireimburse sesuai dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005,dalam proses business yang sebenarnya, KKKS juga harusmemeriksa dan memvalidasi detail informasi yang tercantumdalam faktur pajak, termasuk NPWP dan nama rekanan,NPWP dan Nama KKKS, jumlah

Karenanya,perusahaanperusahaan KKKS tersebut tidak dapatditetapkan/terdaftar sebagai PKP, kecuali jika mereka jugamelakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa KenaPajak dalam kegiatan usahanya;Dalam kaitannya dengan kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS, Pasal 2 ayat (1) PMK 11 mengacu padapemungutan PPN oleh perusahaan perusahaan KKKS yangterdaftar/ditetapbkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut:"PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa

Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor,dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat,cabangcabang, maupun unitunitnya, yang dikukuhkan sebagaiPKP"Ketentuan ini menyiratkan bahwa, dengan tidak adanya penetapanstatus KKKS sebagai PKP, kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS sebagai Pemungut PPN dapat dipertanyakan.Halaman 16 dari 28 halaman.

Sedangkan aset KKKS PT CPIberupa tanah di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, KotaDumai merupakan tanah negara yang diserahkan untuk digunakan dandikelola KKKS CPT sejak tahun 1958.i.

Oleh karena itu TurutTergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan bukti perolehanatas tanah yang tumpang tindih dengan BMN KKKS PT CPI tersebut.k.

kepada KKKS PT CPI.p.

yangselanjutnya diubah dengan PMK 165/PMK.06/2010.5) Pasal 7 PMK 236/PMK.06/2016 tentang Pedoman Akuntansi danPelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS,yang mengatur bahwa aset KKKS terdiri atas harta barang modal, hartabarang inventaris, tanah, dan material persediaan.r.

Chevron PacificIndonesia (PT.CPI) dalam kegiatan tata usaha hulu migas, maka dengan tidakmengikut sertakan PT KKKS PT.

diajukannya gugatanini TERGUGAT sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaranUtang kepada PENGGUGAT, baik untuk pokok maupun bunganya;Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telahberulang kali mengingatkan TERGUGAT untuk segera melaksanakankewajibannya membayar Utang, baik secara lisan maupun secaratertulis, antara lain melalui surat peringatan/teguran yang telahdisampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebanyak 3 (tiga)kali, yaitu:1) Surat Somasi 1 tanggal 13 Juni 2019 No.05962/KKKS

/2019;2) Surat Somasi Kedua tanggal 02 Juli 2019 No.06011/KKKS/2019;3) Surat Somasi' Ketiga (Terakhir) tanggal 11 Juli 2019No.06303/KKKS/2019;Namun walaupun telah disampaikan surat peringatan/teguran sebanyak 3Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 146/Pdt.GS/2019/PN Sby(tiga) kali sebagaimana tersebut di atas, faktanya TERGUGAT tetap tidakmelaksanakan kewajibannya melunasi Utang kepada PENGGUGAT,;Berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT jelasjelas telah melakukantindakan kelalaian

nama BCATanggungan No.791/2012 untuk peringkat (Pertama)tertanggal 04122012 yang/ dengan nilai Hak Tanggungandibuat dihadapan Mufriadi Jazuli, sebesar Rp.555.868.750, (LimaSH. selaku Pejabat Pembuat ratus lima puluh lima jutaAkta Tanah Kabupaten Sidoarjo delapan ratus enam puluhdelapan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah) yang telahterdaftar di Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo 5 P5 Surat dari BCA perihal Surat Membuktikan bahwaSomasi 1 tanggal 13 Juni 2019 PENGGUGAT telah berulangkaliNo.05962/KKKS

/2019 berupaya mengingatkanTERGUGAT agar segeramelaksanakan kewajibannyamembayar membayar utangkepada PENGGUGAT, namun 6 P6 Surat dari BCA perihal SuratSomasi Kedua tanggal 02 Juli2019 No.06011/KKKS/2019 Somasisomasi dari7 P7 Surat dari BCA perihal Surat PENGGUGAT tersebut tidakSomasi Ketiga (Terakhir) tanggal11 Juli 2019 direspon oleh TERGUGATNo.06303/KKKS/2019 Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas ,PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untukmemanggil

Bukti P5 : Fotokopi Surat Nomor 05962/KKKS/2019 tanggal13 Juni 2019 perihal Somasi I;6. Bukti P6 : Fotokopi Surat Nomor 06011/KKKS/2019 tanggal 2Juli 2019 perihal Somasi Kedua;7. Bukti P7 : Fotokopi Surat Nomor 06303/KKKS/2019 tanggal11 Juli 2019 perihal Somasi Ketiga (Terakhir);8. Bukti P8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugatbertanggal 9 Juni 2014;9. Bukti P9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugatbertanggal 3 Juli 2015;10.

Sby.melelang sebidang tanah dan bangunan SHM No. 626 dengan luas 102 M2atas nama janda Sri Sumiati terletak di Provinsi Jawa Timur, KabupatenGersik, Kecamatan Gersik, Kelurahan Tlogopatut sesuai dengan SuratPemberitahuan lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 01065/KKKS/2016, tertanggal 05 Februari 2016 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa walaupun Pelawan secara nyatanyata wanprestasiyang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atautidak dipenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Terlawan tetap dan telahmelakukan upaya penagihan secara layak melalui surat tertulis antara lainSomasi Nomor: 12892/KKKS/2014 tanggal 9 Oktober 2014, Somasi llNomor: 13827/KKKS/2014 tanggal 10 November 2014, dan SomasiTerakhir Nomor: 14683/KKKS/2014 tanggal 4 Desember 2014, sehinggasangat jelas bahwa Pelawan telah cidera janji dan telah

Surat Somasi No. 12892/KKKS/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dariTERLAWAN kepada PELAWAN, diberi tanda T 15;. Surat Somasi ll: No. 13827/KKKS/2014 tanggal 10 November 2014 dariTERLAWAN kepada PELAWAN, diberi tanda T 6;. Surat Somasi Terakhir: No. 14683/KKKS/2014 tanggal 04 Desember 2014dari TERLAWAN kepada PELAWAN, diberi tanda T 7;. Surat TERLAWAN kepada TERLAWAN II No. 13989/KKKS/2015 tanggal 28September 2015, diberi tanda T 8;. Surat TERLAWAN Il kepada TERLAWAN I No.

Surat TERLAWAN kepada PELAWAN No. 01065/KKKS/2016 tanggal 05Februari 2016 Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi, diberi tanda T 110;11. Surat TERLAWAN Il kepada TERLAWAN I No.

Nomor: 13989/KKKS/2015 tanggal 28 September 2015, diberitanda T Il1;2. Surat penetapan lelang Nomor: S 525/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal 2Februari 2016, Hal: Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda T I2;3. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2015, diberi tanda T I3;4.

Proses bisnis pengolahan LNG merupakan satu kesatuan bisnishulu minyak dan gas bumi antara Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), Pemerintah (diwakili BP Migas), PTBadak NGL Co., PT Arun NGL Co., dan KKKS.

Peran dari masingmasing pihak adalah:i) Pemerintah adalah representasi Negara sebagai pemilik GasBumi mulai dari cadangan sampai menjadi LNG di titikpenjualan.ii) Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)merupakan perwakilan Pemerintah/Negara dalammelaksanakan penugasan menjual LNG secara keseluruhan(single seller).ili) KKKS mengembangkan lapangan dan memproduksi gas.Masingmasing KKKS mendapat LNG bagiannya di titikpenjualan sesuai porsinya sebagaimana tersebut dalam kontrakPSC.Halaman

Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) denganPT Badak NGL Co.

(operator kilang) yang mengaturtentang pengoperasian dan pemanfaatan kilang LNGBadak oleh PT Badak NGL Co..Processing Agreement, yaitu Perjanjian antaraPertamina dan KKKS dengan PT Badak NGL Co. yangmengatur kegiatan pemrosesan gas bumi yang disupply KKKS menjadi LNG oleh PT Badak NGL Co.hingga dimuat ke kapal LNG.Trustee and Paying Agent Agreement, yaitu Perjanjianantara Pertamina dan KKKS dengan Trustee Bankuntuk menerima uang hasil penjualan LNG danmendistribusikannya kepada pihakpihak terkait

KKKS yang mengaturdan menjamin supply gas dari gas producers kepadaPertamina dalam rangka pemenuhan kebutuhan gasuntuk pelaksanaan kontrak penjualan LNG, danpenyerahan LNG bagian KKKS kepada Pertaminauntuk dijualkan.2.2.2.

Putusan Nomor 221/B/PK/PJK/2013Sesuai dengan perjanjian antara KKKS dan pemasok,berdasarkan invoice yang diterima, sebelum melakukanpembayaran, KKKS berhak untuk melakukan pemeriksaandalam hal:e Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengankontrak perjanjian,e Apakah invoice telah dibuat dengan benar,e Apakah dokumendokumen pendukung penagihan telahdilampirkan;Bahwa proses validasi ini dibutuhkan sehubungan dengankewajiban KKKS sebagai berikut:2.1.

Ketentuan PMK 11/2005 ini dapatmenyebabkan KKKS untuk memungut dan menyetor PPN atasinvoice yang belum disetujui sehingga dapat berdampak adanyakelebihan ataupun kekurangan pembayaran PPN danmenyebabkan adanya tambahan pekerjaan administrasi untukpembetulan SPT, dan pemindahbukuan pembayaran PPN baikbagi pihak KKKS maupun pihak kantor pajak;3) Perusahaan KKKS yang bergerak dalam penambangan minyak dangas bumi, bukanlah PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat(2) huruf a UU PPN dan Pasal 2 Peraturan

Karenanya,perusahaanperusahaan KKKS tersebut tidak dapatditetapkan/terdaftar sebagai PKP, kecuali jika mereka jugsmelakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa KenaPajak dalam kegiatan usahanya;Dalam kaitannya dengan kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS, Pasal 2 ayat (1) PMK 11 mengacu padapemungutan PPN oleh perusahaanperusahaan KKKS yangHalaman 16 dari 45 halaman.

Sehingga, dalam memenuhi ketentuan PMK11/2005 tersebut, kami sebagai KKKS terbentur dengankesulitankesulitan sebagai berikut:1.

validasiinvoice dan Faktur Pajak;Perjanjian antara KKKS dan rekanan mengatur hak dankewajiban setiap pihak.

Waktu. yang kurang memadai untuk melakukanvalidasiinvoice dan Faktur PajakBahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengirimanbarang/jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS,pemasok memiliki hak untuk melakukan penagihan.

Putusan Nomor 219 /B/PK/PJK/20132.2.Bahwa Industry Hulu Migas adalah milik negara yangpengerjaan operasinya dijalankan oleh KKKS.

Karenanya,perusahaanperusahaan KKKS tersebut tidak dapatditetapkan/terdaftar sebagai PKP, kecuali jika mereka jugamelakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa KenaPajak dalam kegiatan usahanya;Dalam kaitannya dengan kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS, Pasal 2 ayat (1) PMK 11 mengacu padapemungutan PPN oleh perusahaan perusahaan KKKS yangterdaftar/ditetapbkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut:"PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa

Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa ataupada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, rekanan memilikihak untuk melakukan penagihan.

, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat,cabangcabang, maupun unitunitnya, yang dikukuhkan sebagai PKP";Ketentuan ini menyiratkan bahwa, dengan tidak adanya penetapanstatus KKKS sebagai PKP, kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS sebagai ~emungut PPN dapat dipertanyakan;e.

apabilaterjadi keterlambatan penerbitan dan penyampaian invoice danfaktur pajak oleh pihak rekanan, KKKS harus menanggung dendaketerlambatan pemungutan;2.

Waktu yang kurang memadai untuk melakukan validasi invoicedan Faktur PajakBahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengirimanbarang/jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima olen KKKS,pemasok memiliki hak untuk melakukan penagihan.

Pengembalian Pembayaran PPNBahwa KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajakstandar yang diberikan oleh rekanan sesuai denganperaturan perpajakan yang berlaku (KEP549/PJ./2000)untuk keperluan pembayaran kembali PPN;Bahwa selain memvalidasi jumlah PPN yang akandireimburse sesuai dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005,dalam proses business yang sebenarnya, KKKS juga harusmemeriksa dan memvalidasi detail informasi yang tercantumdalam faktur pajak, termasuk NPWP dan nama rekanan,NPWP dan Nama KKKS, jumlah yang

Karenanya,perusahaanperusahaan KKKS tersebut tidak dapatditetapkan/terdaftar sebagai PKP, kecuali jika mereka jugamelakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa KenaPajak dalam kegiatan usahanya;Dalam kaitannya dengan kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS, Pasal 2 ayat (1) PMK 11 mengacu padapemungutan PPN oleh perusahaanperusahaan KKKS yangterdaftar/ditetapbkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut:"PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena

Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor,dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat,cabangcabang, maupun unitunitnya, yang dikukuhkan sebagaiPKP"Ketentuan ini menyiratkan bahwa, dengan tidak adanya penetapanstatus KKKS sebagai PKP, kewajiban pemungutan PPN olehperusahaan KKKS sebagai Pemungut PPN dapat dipertanyakan.Halaman 16 dari 28 halaman.

Proses bisnis pengolahan LNG merupakan satu kesatuan bisnishulu minyak dan gas bumi antara Pemohon PK (semula PemohonBanding), pemerintah (diwakili BP Migas), PT Badak NGL Co., PTArun NGL Co., dan KKKS.

Peran dari masingmasing pihakadalah:i) Pemerintah adalah representasi negara sebagai pemilik GasBumi mulai dari cadangan sampai menjadi LNG dititikpenjualan.il) Pemohon PK (semula Pemohon' Banding) merupakanperwakilan Pemerintah/Negara dalam melaksanakanpenugasan menjual LNG secara keseluruhan (single seller).ili) KKKS mengembangkan lapangan dan memproduksi gas.Masingmasing KKKS mendapat LNG bagiannya dititikpenjualan sesuai porsinya sebagaimana tersebut dalamkontrak PSC.iv) PT Badak NGL Co. dan

yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah kerja masingmasing KKKS terkait,mencakup pembagian tugas dari masingmasingpihak.Halaman 31 dari 54 halaman.

(operator kilang) yang mengaturtentang pengoperasian dan pemanfaatan kilang LNGBadak oleh PT Badak NGL Co.Processing Agreement, yaitu Perjanjian antaraPertamina dan KKKS dengan PT Badak NGL yangmengatur kegiatan pemrosesan gas bumi yang disupply KKKS menjadi LNG oleh PT Badak NGL Co.hingga dimuat ke kapal LNG.Trustee and Paying Agent Agreement, yaituPerjanjian antara Pertamina dan KKKS denganTrustee Bank untuk menerima uang hasil penjualanLNG dan mendistribusikannya kepada pihakpihakterkait yang

Putusan Nomor 809/B/PK/PJK/2016pembangunan kilang LNG oleh Pertamina gunamemproses gas yang diproduksi oleh KKKS sesuaidengan Commitment Sales Contract.vii) Supply AgreementPerjanjian antara Pertamina dan KKKS yang mengaturdan menjamin supply gas dari gas producers kepadaPertamina dalam rangka pemenuhan kebutuhan gasuntuk pelaksanaan kontrak penjualan LNG, danpenyerahan LNG bagian KKKS kepada Pertaminauntuk dijualkan.2.2.2 Penegasan Fiskal;i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 danPengumuman

Waktu yang kurang memadai untuk melakukan validasi invoice danFaktur Pajak ;Bahwa perjanjian antara KKKS dan rekanan mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasaatau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, rekanan memilikihak untuk melakukan penagihan.

Oleh karena itu, setiap biayadan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuai denganpersetujuan BPMIGAS.

Waktu yang kurang memadai untuk melakukan validasi invoice danFaktur Pajak Perjanjian antara KKKS dan rekanan mengatur hak dankewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasaatau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, rekananmemiliki hak untuk melakukan penagihan.

Sesuai dengan perjanjianantara KKKS dansebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untuk melakukanrekanan, berdasarkan invoice yang diterima,pemeriksaan dalam hal: Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrakperjanjian, Apakah invoice telah dibuat dengan benarHalaman 32 dari 38 halaman.

Oleh karena itu,setiap biaya dan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harussesuai dengan persetujuaan BPMIGAS.