KOHAP INDONESIA, dk

Kohap Indonesiamempergunakan bukti antara lain berupa :1. Sales Contract KIL 0719 tertanggal 21 Desember 20002. Sales Contract KSL 0101028 tertanggal 25 Januari 20013. Sales Contract KSL 0101028 tertanggal 25 Januari 2001Hal. 2 dari 18 hal. Put.

Kohap Indonesia di PengadilanNegeri Jakarta Barat Perkara Perdata No. 248/Pdt.G/2002/PN.Jkt.BarPenggugat mengeluarkan biaya jasa Advokat Syachriyanto Siahaan, SH ;Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara Perdata No.248/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar. in casu Tergugat PT.

Kohap Indonesia dan Tergugat Il Karry H. Cho ;Maka oleh karena itu dengan rasa keadilan dan kepatutan menurut hukum,dengan ini menuntut Tergugat PT.

Kohap Indonesia dan Tergugat Il Karry H.Cho secara tanggungrenteng membayar ganti rugi sebesarRp 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat dalam waktuseketika dan sekaligus ;Gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentik, agar tidak siasiaPenggugat dengan ini mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)milik Tergugat PT. Kohap Indonesia terhadap sebidang tanah seluas +80.000 m?

Kohap Indonesia, Tergugat Il Karry H. Chosecara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp 7.000.000.000,(tujuh milyar rupiah) pada Penggugat Titin Sumarni dalam waktu seketikadan sekaligus ;Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan NegeriKarawang sah dan berharga ;Menghukum Tergugat!

KOHAP INDONESIA, CS.

KOHAP INDONESIA, berkedudukan di Jalan Surya LestariKav. I16 A, Kawasan Industri Surya CiptaTeluk Jambe, Kabupaten Karawang, dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MUHAMADISKANDAR, SH. ; GAOS HADIMAN, SH. ; ARYNIZAM, SH. ; ILHAM ADHYATAMA, SH. DAN SURYAARTHIKA, SH., beralamat kantor di GedungJaya Lt. 4 Suite 407 Jalan MH. Thamrin Kav.12 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 2 Pebruari 2010, yangditandatangani oleh Pemberi Kuasa Mr.

KOHAP INDONESIA, bertempattinggal di Jalan Surya Lestari Kav. I16 A,Kawasan Industri Surya Cipta Teluk Jambe,Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya1. DIDI SUWARDI, SH.2. H.M. AMIN NURDIN, SH. MH.3. ADYAN LUBIS, SH.4. IRMA GARWAN, SH.5. DEDE TOYIBAH, SH.6. EDY TRISILO, SH.Advokat dan Penasehat Hukum pada KantorAdvokat dan Penasehat Hukum DIDI SUWARDI &REKAN, berkantor di Jalan A.

Indorama, sebagai berikut :a)Pada tanggal 30 Januari 1997 Kepala Kantor Pelayanan PajakKarawanang menetapkan PT Kohap Indonesia sebagaipengusaha kena pajak dengan jenis usaha IndustriPemintalan Benang dan Penyempurnaan Benang (KLUI:32111) dan NPWP: 1.071.898.9408;Bahwa PT. Kohap Indonesia mengajukan izin usaha industriNomor : 2493/T/Industri/1998 tanggal 10 Juni 1998 yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modalyang menyebutkan bahwa bidang usaha PT.

Kohap Indonesiaadalah Industri Polyester akan tetapi tidak tercantum dalamkode KBLI;Bahwa pada tahun 2000 PT. Kohap Indonesia melakukanpenambahan bidang usaha menjadi industri polyester chip danfilament yarn yang izinnya telah diberikan oleh KepalaBPMBUMN dengan surat persetujuan perluasan penanamanHalaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor 131/G/2015/PTUNJKT.modal asing Nomor: 13/I/PMA/2000 tanggal 1 Februari 2000.Kemudian PT.

Kohap Indonesia melakukan pengembanganbidang usaha yaitu perdagangan ekspor, impor danperdagangan besar yang izinnya dikeluarkan oleh KepalaBPMBUMN dengan surat persetujuan perluasan penanamanmodal asing nomor 329/I/PMA/2000 tanggal 27 November2000;Bahwa pada tanggal 26 Juni 2002 PT.

Kohap Indonesiamempunyai izin usaha berdasarkan Izin Usaha Industri Nomor:243/T/Industri/1998 tanggal 10 Juni 1998 PT. Kohap Indonesiaadalah Industri Polyester akan tetapi tidak tercantum dalam kodeKBLI Sampai saat ini pun PT. Indorama Polyester IndustriesIndonesia masih bergerak di bidang usaha Industri Pemintalanbenang (kode KBLI 13112);Berdasarkan uraian tersebut diatas maka objek sengketa tidakmengubah upah para Penggugat karena PT.

Kohap Indonesia) (Sesuaidengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor : 243/T/INDUSTRI/1998tanggal 10 Juni 1998 Tentang Pemberian lzin Usaha IndustriPT. Kohap Indonesia (fotokopi dari fotokopi);Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor105/B1/A6/2004 tanggal 18 Mei 2004, Perihal Perubahan namaperusahaan, semula : PT.

Sukoharjo atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sukoharjo, namun karena Pengadilan Negeri yang didalamdaerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat iadiketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwatersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebihdekat pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnyatindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KOHAP

Kalideres,Jakarta Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KOHAP Pengadilan Negeri JakartaUtara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dansebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat pengadilan negeriitu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnyatindak pidana itu dilakukan, dengan tanpa hak atau melawan hukum, denganHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrtanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,

Kalideres,Jakarta Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KOHAP Pengadilan Negeri JakartaUtara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dansebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat pengadilan negeriitu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnyatindak pidana itu dilakukan, dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengantanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasal, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, yang dilakukanterdakwa

Aceh Besar atau setidaktidaknya masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Jantho, oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banda Aceh sesuai Pasal 84 ayat (2) KOHAP maka PengadilanNegeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini Ssecara tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan NarkotikaHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020.

Aceh Besar atau setidaktidaknya masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Jantho, oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banda Aceh sesuai Pasal 84 ayat (2) KOHAP maka PengadilanNegeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atauHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020./PN.Bnamelawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri, yangdilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa Zulkarnaini Bin M.

Oo tne SOG Lerten Bierriccotiice, phaaalpesmesl clmiserm Lancia regUnitary Mo. ff Tahun Iam4 Tene KOHAP eerie paealpeel bir leer Peete arePCr Le OUy Keerir Organ parka ari;MENO ADELE eer eeCeRee eke Clee Tayek en beer tried: diol Pieta hk aia comieeerrt iki TEE VITEAn, PommpLidd mori tiki qabon pairsI diel Beaertud: tanner:2.

Judex facti telah memberikanpertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkandan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KOHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid/2019dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana

RT.04 RW.02, Desa Murung Kenanga,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang dikamarnya sekaligusditemukan peralatan yang digunakan untuk memakai shabu karenaTerdakwa baru saja membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratusribu rupiah) dari Yeyen di daerah Banjar Baru, dengan demikianpidana yang dijatunkan sebagai Penyalahguna sudah tepat dan harusdipertahankan; Bahwa judex facti telah mempertimbangkan keadaankeadaanmemberatkan dan meringankan secara proposional sesuai Pasal 197Ayat (1) huruf f KOHAP

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 UEP 407 sie jouv moo 3bahwa pengadilan tidak melihat atau menemukan baik alasan pemaaf d >yang dapat dijacdikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa. pasal 359 jo pasal 193 ayat 1 KOHAP maka terdakwauhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;, bahwa sebelum putusan imi berkekuatan hukum tetap maka 33 ayat 1 KUHAP jo pasal 22 ayat 4 KUHAP cukup beralasan bagi menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam maga. penangkapanebelum putusan

berkeyakinkan terdakwa telah bersalah melakukan tindakmana diatur dap diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KuBp a ang, bahwa berdasarkan jalannya proses pemeriksaan dipersidanganmelihat ata menemukan baik alasun pemaaf maupun alasan pembenardijadikan dasar uatuk menghapuskan atan memaaiken kesalahan terdakwa,anpasal 351 ayat(1)KUHP jo pasal 193 ayat 1 KUHAP maka.ersalah tersebut harus dijaiuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; se babwa sebelum patusan im berkekualiahukum lolap makaat ayat 1 KOHAP

:DAKWAANKESATU:Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM REINHARD ALIAS RAHIM selanjutnyadisebut dengan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2020, sekira pukul13.30 wit atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun2020 atau setidaktidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Freeport LamaGoronggorong Timika atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaktidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KOHAP

Narkotika;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM REINHARD ALIAS RAHIM selanjutnyadisebut dengan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2020, sekira pukul13.30 wit atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun2020 atau setidaktidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Freeport LamaGoronggorong Timika atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaktidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KOHAP

Oktober 2008, dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalaimemenuhi syarat yang ditentukan undangundang yakni ketentuan Pasal 197ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf d KOHAP

, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atausepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa WIRAHADIKUSUMA alias ADITYA pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 11.00wita, bertempat di depan Puskesmas Puyung, Desa Puyung, Kec. jonggat, Kab.Lombok Tengah (84 Ayat (2) KOHAP

pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Banding sendiridalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan HakimTunggal Tingkat Pertama, maka Hakim Tunggal Tingkat Banding memutus,menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 15/Pid.SusAnak/ 2021/PN Sdn hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021;Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana kepadanya dibebanimembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KOHAP

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa RUSTIAN ADIL Als ADIL Bin BAHRUDIN pada hariRabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di warung masakan KhasManado di Jalan Guntung Manggis Banjarbaru, mengingat tempat terdakwaditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat padatempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KOHAP

dalam memutus perkaraini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor65/Pid.Sus/2020/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebutdikuatkan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan,maka sesuai ketentuanpasal 22 ayat (4) KOHAP

seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar terdakwa tetapberada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara iniakan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus puladibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197Ayat (1) huruf (i) KOHAP

yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusanini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebihdahulu akan dipertimbangkan mengenai halhal yang meringankan maupun halhalyang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1)huruf (f) KOHAP, yaitu :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang gencargencarnya memerangi Narkoba ;e Perbuatan terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran

Bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana diaturdidalam Pasal 1 butir 10 KOHAP adalah Wewenang Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalamUndang undang ini, UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu :a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasaTersangka ;b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutaan atas permintaan demi tegaknya hukum dan Keadilan ;Cc

dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana makasesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b)KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umumagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus puladibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat(1) huruf (i) KOHAP