Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti namanya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan instansi lain yang memiliki kolerasi dengan permohonan ini untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan agar biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Pemohon dinilai dapat membuktikan dalildalil permohonannya, sertadibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukumyang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan pencatatan tentangganti namanya maka dengan ini memerintahkan kepada Pemohon untukmelaporkan pencatatan tentang ganti namanya tersebut kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan instansi lainyang memiliki kolerasi

rupiah) kepada Pihak Pertama/Para Tergugat A tertanggal 03Juli 2013 dan keseluruhannya pihak Pertama/Para Tergugat A telah menerimauang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan seandainya adadari Pihak Kemenakan dari Pihak Tergugat A.1 bertikad atau berniat untukmemindahkan atau mengalihkan hak kepada pihak lain dianggap tidak sahkarena tidak adanya persetujuan dari mamak kepala waris dan anggota kaum.maka oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas surat bukti yang bertandaP. 2 ada kolerasi

Al 2. 1tersebut yang dibuat oleh mamak Kepala Waris dalam kaum dan diketahuioleh Mamak Paruik serta disetujui oleh Mamak Kepala Suku dan KetuaKerapatan Adat Nagari Koto Tangah sehingganya ada kolerasi danrelevansinya dan dapat dijadikan pertimbangan pembuktian dalam perkara ini,Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda berupa TA 1. 2. 2 a.berupa Foto Copy Surat Putusan Perkara Perdata Nomor.105/PDT.G/1991/PN.PDG , tanggal 1 DESEMBER 1993 dan surat bukti yangbertanda T.

terhadap 2 (dua)Tanah Objek Perkara sebagai mana yang tercantum didalam Pasal 5 dariSurat Perdamaian tersebut menyatakan : Untuk melaksanakan Pembagianyang dimaksud dalam pasal 1 diatas maka penghadap pihak pertama denganpenghadap pihak kedua semufakat untuk menjual kedua bidang tanahtersebut kepada pihak lain dengan harga yang ditetapbkan dan disepakatiantara pihak pertama dan pihak kedua atau wakil kuasanya maka oleh karenaberdasarkan pertimbangan diatas surat Bukti yang bertanda T.A 1.2.2 dada kolerasi

A 1. 2. 5. tersebut diatas ada kolerasi dan relevansinyadan dapat dijadikan pertimbangan pembuktian dalam perkara ini.Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda T. A 1. 2 . 6.

A 1. 2. 6. tersebut diatas ada kolerasi dan relevansinyadan dapat dijadikan pertimbangan pembuktian dalam perkara ini,Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh buktibukti surattersebut, namun yang akan dipertimbangkan adalah surat bukti yang relevanuntuk membuktikan pokok perselisihannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan keterangan saksi Tergugat A.1 dan Tergugat A. 2 yaitu:JAPRI tersebut di atas yang menerangkan Objek perkara letaknya dipasirJambak adalah milik

Bahwa TERGUGAT III menyatakan menolak Petitum PENGGUGATpada angka 5 (lima) yaitu menyatakan perbuatan Tergugat II, III,IV, V, VI dan VII adalah salah, karena tidak melalui penggugatdalam menyelesaikan perkara antara Tergugat dan II dikarenakanjelas tidak ada kolerasi dengan perjanjian dan hubungan hukumantara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;.

kepada Penggugat,karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan TergugatIV dan juga tidak ada perbuatan hukum yang berkaitan denganGugatan Penggugat yang menjadi Subyek Hukum dalam dalilgugatan Wanprestasi yang di Gugat oleh PENGGUGAT :Bahwa TERGUGAT IV menyatakan menolak Petitum PENGGUGATpada angka 5 (lima) yaitu menyatakan perbuatan Tergugat Il, III,IV, V, VI dan VII adalah salah, karena tidak melalui penggugatdalam menyelesaikan perkara antara Tergugat dan II dikarenakanjelas tidak ada kolerasi

menyatakan Tergugat /I, III,47IV, V, VI dan VII, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat,karena tidak ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan GugatanPENGGUGAT yang menjadi Subyek Hukum dalam perbuatanWanprestasi yang di Gugat oleh PENGGUGAT; Bahwa TERGUGAT V menyatakan menolak Petitum PENGGUGATpada angka 5 (lima) yaitu menyatakan perbuatan Tergugat II, III,IV, V, VI dan VII adalah salah, karena tidak melalui penggugatdalam menyelesaikan perkara antara Tergugat dan II dikarenakanjelas tidak ada kolerasi

Bahwa TERGUGAT VI menyatakan menolak Petitum PENGGUGATpada angka 5 (lima) yaitu menyatakan perbuatan Tergugat Il, III,IV, V, VI dan VII adalah salah, karena tidak melalui penggugatdalam menyelesaikan perkara antara Tergugat dan II dikarenakanjelas tidak ada kolerasi dengan perjanjian dan hubungan hukumantara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

menyatakan Tergugat II, III, IV,V, Vi dan VII, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat,karena tidak ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan GugatanPENGGUGAT yang menjadi Subyek Hukum dalam perbuatanWanprestasi yang di Gugat olehPENGGUGAT;Bahwa TERGUGAT VII menyatakan menolak PetitumPENGGUGAT pada angka 5 (lima) yaitu menyatakan perbuatanTergugat II, Ill, IV, V, VI dan VII adalah salah, karena tidak melaluipenggugat dalam menyelesaikan perkara antara Tergugat dan IIdikarenakan jelas tidak ada kolerasi

Negeri Sidrap, sehingga dengan demikian pula keputusantersebut tidak memiliki Kekuatan Eksekutorial atau dengan kata lain tidakdapat mengikat secara hukum.Keberatan KeduaBahwa Majelis Hakim yudex factie dalam hal ini juga telah keliru dalampertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea 3 kami kutip Menimbangbahwa dengan mencermati dalil posita dan petitum yang diajukan pihakPelawan, Majelis Hakim menilai antara posita yang didalilkan antara petitumyang dituntut pihak pelawan tidaklah tidaklah memiliki kolerasi

pertimbangan, Putusan Pengadilan yang akan dilakukan eksekusi dengansurat teguran eksekusi nomor 05/Pdt.G/2008/PN.Sidrap adalah mengenaisertifikat Hak milik nomor 3988 dengan nomor Kohir 405 Cl persil nomor 5 SII/ 32 SIl yang telah dinyatakan sebagai pemilik pihak Terlawan sedangkantuntutan pihak pelawan adalah agar Majelis Hakim menyatakan tanahdengan persil nomor 6, kohir 61 Cl sebagai milik pihak Pelawan ;Alasannya.Bahwa Majelis Hakim yudex factie tersebut sangatlah keliru oleh karenaterdapat kolerasi

sesuai dengan pasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor : 39 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggalihukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law maka perubahan namatersebut adalah sahsah saja ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada kolerasi

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama tersebut dalamrangka untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran anakanak Pemohon danmengurus BPUJS;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada kolerasi dengan perkawinan ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Sugiyah menjadi GiaAnanda adalah dalam rangka untuk menyeragamkan identitas Pemohon yangsebenarnya dan untuk keperluan

sesuai dengan pasal 2 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan keduadengan Undangundang Nomor: 39 Tahun 2009, dan pasal 56 UndangundangNomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup dalammasyarakat yang disebut Living Law maka perubahan nama tersebut adalah sahsahsaja ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada kolerasi

sehingga menjaditidak konsisten antara pertimbangan hukum dan amar putusan;Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan dalam mengambil kesimpulanpertimbangan hukum dalam konvensi dan rekonvensi mendasarkan pada Pasal 89 ayat(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bertolak belakangdengar bunyi amar putusan yang menghukum para pihak untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng, menjadi tidak ada kolerasi

dengandokumendokumen resmi lain yangdimiliki Pemohon ;1 Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AGUSTAUFIK sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 sertaketerangan saksisaksi yang diajukan Pemohon;2 Bahwa perubahan nama Pemohon diajukan ke PengadilanAgama untuk keperluan persyaratan pengurusan adopsianak di Pengadilan Agama Purwokerto;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada kolerasi

sesuai denganpasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor: 39 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harusmenggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law makaperubahan nama tersebut adalah sahsah saja ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada kolerasi

personalitas keislamansesuai dengan ketentuan pasal 2 UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agamayang telah diadakan perubahan dengan UndangUndang No.3 tahun 2006, dan pasal 56Undangundang no.7 tahun 1989 yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup dalammasyarakat yang disebut dengan living law maka perubahan nama sahsahMenimbang bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut maka Majelis Hakim berpendapatperubahan nama masih ada kolerasi

sesuai dengan pasal 2Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 39 Tahun 2009, danpasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 19839, yaitu hakim harus menggali hukumyang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law maka perubahan namatersebut adalah sahsah saja ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada kolerasi

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama tersebut dalamrangka untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran anakanak Pemohon;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada kolerasi dengan perkawinan ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Dasinem menjadiSumiyati adalah dalam rangka untuk membetulkan identitas diri Pemohon yangsebenarnya dan untuk persyaratan keperluan

personalitas keislamansesuai dengan ketentuan pasal 2 UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agamayang telah diadakan perubahan dengan UndangUndang No.3 tahun 2006, dan pasal 56Undangundang no.7 tahun 1989 yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup dalam9masyarakat yang disebut dengan living law maka perubahan nama sahsahMenimbang bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut maka Majelis Hakim berpendapatperubahan nama masih ada kolerasi

Sanmarjo, sematamata karena adanya kekeliruan dari pihakKUA saat itu ketika menulis nama Pemohon dalam Buku Nikahnya, namun ternyata haltersebut dikemudian menimbulkan maslah terutama ketika Pemohon akan memebuatPaspor untuk berangkat haji sehingga Pemohon perlu menyamakan namanya baik dalamBuku Nikah maupun KK dan KTPnya ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.2, majelis hakim berpendapat bahwa permohonanperubahan nama masih ada kolerasi

sesuai dengan pasal 2 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan keduadengan Undangundang Nomor: 39 Tahun 2009, dan pasal 56 UndangundangNomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup dalammasyarakat yang disebut Living Law maka perubahan nama tersebut adalah sahsahsaja ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada kolerasi

sesuai dengan pasal 2Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor : 39 Tahun 2009, danpasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggali hukumyang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law maka perubahan namatersebut adalah sahsah saja ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada kolerasi

dengandokumendokumen resmi lain yangdimiliki Pemohon ;1 Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah XXXXXXsebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon ;2 Bahwa perubahan nama Pemohon diajukan ke PengadilanAgama untuk keperluan persyaratan pengurusan adopsianak di Pengadilan Agama Purwokerto;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada kolerasi

sesuai denganpasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 39 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harusmenggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law makaperubahan nama tersebut adalah sahsah saja ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada kolerasi

anakanak Pemohon, oleh karena itu demi kepentingan kepastianhukum, kemanfaatan hukum serta sosiologi hukum maka majelis hakim berpendapatmengacu pada asas personalitas keislaman sesuai dengan pasal 2 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada kolerasi