Bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat untuksyahnya perjanjian antara lain : kesepakatan, kecakapan untuk membuatperikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak dilarang.Subekti telah memperjelas 4 (empat) syarat tersebut dengan caramenggolongkan 2 (dua) bagian, yaitu : Mengenai Subyek perjanjian ditentukan : Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukanperbuatan hukum tersebut ; Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian

No. 24 K/Pdt/200911.menetapkan kewajiban masingmasing pihak ; Apa yang di janjikan oleh masingmasing tidak bertentangan denganUndangUndang, ketertiban atau kesusilaan ;Bahwa hukum perjanjian dari KUH Perdata menganut asas konsensualismeartinya perjanjian dari KUH Perdata menganut suatu asas bahwa untukmelahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (dandengan demikian perkaitan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkanpada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana di

atas pada detiktersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, lebih lanjut Subektimengemukakan bahwa asas konsensualisme merupakan tuntutan kepastianhukum, bahwa orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harusdipegang perkataannya atau ucapannya untuk mengukur atau menilaiapakah telah tercapai suatu konsensus harus dilihat dari pernyataanpernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak Lihat bukuPenyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan(baru) untuk Pembatalan Perjanjian

Hal ini telah ditegaskan dalam Alquran dan merupakanijmak (konsensus) para ulama Islam. Allah SWT berfirman, Dan janganlah kamumenikahkan orangorang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman.Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarikhatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan denganizinNya. Dan Allah menerangkan ayatayatNya (perintahperintahNya) kepada manusiasupaya mereka mengambil pelajaran.

Menyatakan hubungan hukum antara penggugat denganTergugat adalah hubungan perjanjian jual beli ruko secara lisansesuai dengan konsensus harga yang sudah disepakati dalambulan November 2017;3. Menyatakan pemanfaaatan dan penguasaan Ruko obyektransaksi yang Sampai saat ini masih berada ditangan penggugatadalah legal dan sah berdasarkan konsensus serta komitmen jualbeli yang telah disepakati bulan November 2017 antara penggugatdengan Tergugat 1;4.

Tindakan tersebutmerupakan akalakalan Tergugat II untuk memetik keuntungan dariPembanding / Penggugat dengan menyodorkan harga Rp.1,7milyard, sementara konsensus yang Penggugat / Pembandingkonsensuskan dengan Tergugat sepakat dengan harga Rp.1,1Milyard yang akan dibayar melalui fasilitas kredit perbankan.Tindakan curang yang dilakukan Tergugat II, diduga ditopang dandidukung oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat II;Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 28/PDT/2019PT PALc.

gugatannya pada angka 19 dan angka 20 Pembanding semulaPenggugat mendalilkan bahwa Tergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat sertaTurut Tergugat II telah melanggar kaedahkaedah hukum, maka sangatlah patutdituntut sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam jiwa Pasal1365, Jo Pasal 1366, Jo Pasal 1367 BW, sedangkan dalam petitum gugatannyapada angka 2 (dua) menyatakan hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat adalah hubungan perjanjian jual beli ruko secara lisan atau sSesuaidengan konsensus

Di samping itu,pengertian (definisi) upah minimum, dan istilahistilannya juga mengalamibeberapa kali perubahan seiring perkembangan dan perubahan regulasi;(a) Pengaturan Upah Minimum Periode 1969 1995Upah minimum di Indonesia diawali dengan ditetapkannya KebutuhanFisik Minimum (KFM) tahun 1956 melalui konsensus Tripartit dan paraahli gizi sebagai acuan penghitungan upah minimum.

Putusan Nomor 69 P/HUM/20154)9))(((6(Pendidikan terdiri dari 2 (dua) KomponenKesehatan terdiri dari 5 (lima) KomponenTransportasi 1 (satu) komponen7) Rekreasi dan Tabungan 2 (dua) komponenMATRIKS TENTANG PERIODISASI PENGATURAN UPAH MINIMUM REGULASI UPAH MINIMUM & KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP REGULASI URAIANDefinisi Jenis Upah Penetapan peninjauan KebutuhanUpah Minimum UpahMinimum MinimumKEBUTUHAN FISIK MINIMUM ( KFM ) 1970 1995Ditetapkan berdasarkan konsensus Tripartit dan Para Ahli Gizi 19565 Kelompok

SHM: No.377 atas nama AHMAD JAJANG;Bahwa mesinmesin tersebut ternyata tidak cocok/sesuai dengankebutuhan/usaha Penggugat, bahkan ada 1 (satu) buah mesin (point 2.6.4 ) dan1 (satu) buah Distribution Panel (point 2.0.12) yang tidak pernah diambil olehPenggugat dari Gudang di Jakarta;Dan kemudian atas konsensus Penggugat dan Tergugat , maka mesinmesintersebut dikembalikan pada Tergugat , secara berturutturut masingmasing: Tanggal 2121986 sebanyak 4 unit (point 2.6.3, 2.6.5, 2.6.10 dan 2.6.11); Tanggal

2711987 sebanyak 2 unit (point 2.6.1 dan 2.b.8); Tanggal 221987 sebanyak 2 unit (point 2.6.6 dan 2.b.7); Tanggal 421987 sebanyak 2 unit (point 2.6.2 dan 2.b.9);Bahwa kemudian Tergugat menunjuk PT.Penilai untuk menetapkanharga transaksi dari mesinmesin tersebut, yang mana oleh PT.Penilai telahditetapbkan taksasi keselurunhan seharga Rp.1.378.030.000, dikurangidepreciation 2535% = Rp.428.030.000, menjadi Rp. 950.000.000,;Dan jumlah ini merupakan konsensus bersama atas nilai harga mesinmesinyang dikembalikan

No.216 PK/Pdt/2004menyatakan bahwa Penggugat mempunyai tunggakan sebesar Rp.5.684.801.931,Bahwa kembali pada pokok persoalan diatas, berapapun harga mesinmesintersebut dijual adalah haknya Tergugat dan Penggugat tidak akan mempersoalkannya dalam perkara ini, akan tetapi konsensus atas taksasi hargatersebut adalah mengikat Penggugat dan Tergugat dan karenanya Tergugat tetap berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut padaPenggugat sebesar Rp. 419.650.380,;Dengan lain perkataan, Tergugat

Penilai untuk menetapkan harga taksasi, dimana oleh PT.Penilai telah ditetapkan taksasi keseluruhan seharga Rp. 1.378.030.000,dikurangi penyusutan/depreciation 25%35% = Rp. 428.030.000, menjadiRp. 950.000.000, dan jumlah ini merupakan konsensus bersama atas nilaiharga mesinmesin yang dikembalikan Penggugat dan diterima sebagaipembayaran oleh Tergugat dan selain itu ternyata hutang Penggugat pertanggal 18 September 1987 sesuai surat Tergugat No. PJOL/76487 adalahHal. 14 dari 22 hal. Put.

Kesepakatan atau konsensus merupakanlangkah awal dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Jika kesepakatanitu merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat perjanjian adalahsah dan juga terpenuhi teori terjadinya kesepakatan. Teoriteori itu adalah:a. Teori kehendak (Wi/s Theory), teori ini mengatakan bahwa terjadinyaSuatu perjanjian atau konsensus adalah karena adanya persesuaiankehendak di para pihak yang membuat perjanjian tersebut;b.

Teori kepercayaan (Vertrouwens Theory), teori ini mengandung /menyatakan adanya konsensus atau perjanjian didasarkan atas kepercayaandan ucapan para pihak yang sepakat membuat perjanjian.Menimbang, bahwa Peraturan pemerintahan Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 (1) menyebutkan bahwa : Peralihanhak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kKecuali pemindahan

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIEONRECHTMATIGE OF ONGEGROND).o Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quoadalah bersumber dari pelaksanaan Akte Perjanjian Jual Beli No. 139tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (ic.Agustina Karnawati, SH) yang didalamnya terdapat konsensus parapihak yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 alinea 13 huruf (b) menegaskan : Pihak kedua selaku pembeli baik saat ini maupundikemudian hari berjanji dan mengikatkan

diri tidak akan menuntut pihakpertama baik secara perdata maupun pidana dalam hal atas adanyagugatan perdata dan tuntutan pidana pihak lain yang berkaitan denganobjek tanah sehingga dapat menghalangi kegiatan pekerjaanpembangunan oleh pihak kedua selaku pembeli diatas objek tanah;o Bahwa konsensus para pihak dalam ketentuan Pasal 2 alinea 13 huruf(ob) Akte Perjanjian Jual Beli No. 139 tanggal 20 Desember 2013 tersebutadalah suatu konsensus yang mengikat bagi Penggugat untuk tidakmenuntut Tergugat

Bahwa setelah itu, kemudian antara Tergugat dan Penggugat sepakat untukmengadakan suatu perjanjian jual beli dengan membuat suatu konsensus,dimana Penggugat selaku Pihak kedua /pembeli baik saat ini maupundikemudian hari berjanji dan mengikatkan diri tidak akan menuntut Tergugatselaku pihak pertama baik secara perdata maupun pidana dalam hal atasadanya gugatan perdata dan tuntutan pidana pihak lain yang berkaitandengan objek tanah, dan hal ini oleh Tergugat dan Penggugat dituangkandalam Pasal 2 alinea

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM = (EXCEPTIEONRECHTMATIGE OF ONGEGROND).o Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quoadalah bersumber dari pelaksanaan Akte Perjanjian Jual Beli No. 139tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dinadapan Turut Tergugat (ic.Agustina Karnawati, SH) yang didalamnya terdapat konsensus parapihak yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 alinea 13 huruf (b) menegaskan : Pihak kedua selaku pembeli baik saat ini maupundikemudian hari berjanji dan mengikatkan

diri tidak akan menuntut pihakpertama baik secara perdata maupun pidana dalam hal atas adanyagugatan perdata dan tuntutan pidana pihak lain yang berkaitan denganobjek tanah sehingga dapat menghalangi kegiatan pekerjaanpembangunan oleh pihak kedua selaku pembeli diatas objek tanah;o Bahwa konsensus para pihak dalam ketentuan Pasal 2 alinea 13 huruf(6) Akte Perjanjian Jual Beli No. 139 tanggal 20 Desember 2013 tersebutadalah suatu konsensus yang mengikat bagi Penggugat untuk tidakmenuntut Tergugat

Konsensus tersebut telah dibuat oleh keduapihak sejak antara Pemohon dan Termohon masih masa tunangan(sebelum pelakasanaan aqdu an nikah);8.

Bahwa mengingat setelah akad nikah antara Pemohon danTermohon, pihak keluarga Termohon akan menyelenggaran pestapernikahan (resepsi pernikahan) pada hari Minggu, tanggal 16 Desember2018, meskipun sudah ada konsensus di atas Pemohon dan Keluarganyasudah mengalah untuk tidak terburuburu mengajak pulang Termohontinggal/berdomisili di rumah Pemohon hingga acara resepsi pernikahantersebut selesai dilaksanakan;9.

Melaksanakan Pelayanan Purna Jual dan Garansi selama (satu) tahun sejakBerita Acara Serah Terima ditandatangani bersama.e Menyediakan Tenaga Ahli danTenaga Kerja yang dibutuhkan ;e Menyediakan dana untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan.e Menyediakan dana untuk membuka Rekening bersama di bank yang telahditunjuk Pihak Pertama ; e Membayar Fee Kepada Pihak Kedua Sebesar Rp 75.000.000, (tujuhpuluhlimajuta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000,(limapuluh juta rupiah) untuk fee konsensus

dan Atau Kontrak serta Semua BeritaAcara yang diperlukan dan atau dibutuhkan di dalam melaksanakan pekerjaantesebut, termasuk Proses Pembayaran dari Suku Dinas Kesehatan kotaAdministrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di Rekening Bankyang telah disepakati bersama.Bersedia membuka rekening bersama di bank yang telah ditunjuk PihakMemperoleh Fee Sebesar Rp 75.000.000, (tujuhpuluhlima juta rupiah) dengantahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah)untuk fee konsensus

saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)dan Rp 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saatpembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telahdisepakatibersama ;woonn Bahwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uangsebesar Rp 50.000.000, (ima puluh juta rupiah) kepada PT TESSA EXPRESSpada tanggal 11 November 2010 sebagai fee konsensus sebagaimana yangdimaksud dalam surat

Kontrak serta Semua BeritaAcara yang diperlukan dan atau dibutuhkan di dalam melaksanakan pekerjaantesebut, termasuk Proses Pembayaran dari Suku Dinas Kesehatan kotaAdministrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di Rekening Bankyang telah disepakati bersama.Bersedia membuka rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihakpertama.Memperoleh Fee Sebesar Rp 75.000.000, (tujuhpuluhlima juta rupiah) dengantahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah)untuk fee konsensus

saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)dan Rp 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saatpembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telahdisepakatibersama ; ++ 02 on nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uangsebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada PT TESSA EXPRESSpada tanggal 11 November 2010 sebagai fee konsensus sebagaimana

Bahwa perjanjian hutang tersebut telah melanggar asas konsensus karenapara pihak tidak saling mengenal sehingga mustahil terjadi kesepakatanantara Pelawan dan Terlawan;8. Bahwa oleh karenanya perjanjian hutang yang diklaim menjadi bebanPelawan adalah batal atau harus dibatalkan demi hukum;9.

untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi haktanggungan haruslah ditolak, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pokokperkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan BantahanPembantah adalah pembatalan perjanjian antara Pembantah dengan Terbantahberkaitan dengan adanya Hak Tanggungan;Menimbang, bahwa pada pokok Bantahan Pembantah supaya perjanjianhutang yang dibuat oleh Pembantah dan Terbantah adalah batal demi hukumdan melanggar asas konsensus

fakta hukum tersebut bahwa benartanah sengketa adalah hak dari Pembantah berdasarkan jual beli dari pemiliksebelumnya Mohamad Saat dengan harga Rp80.000.000, (delapan puluh jutarupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatandari Terbantah yang mengajukan eksekusi hak tanggungan terhadap tanahsengketa bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pembantah mendalilkan dalam dalil angka 7 padapokoknya perjanjian hutang telah melanggar asas konsensus

Thong Shing Yuen dan PT.NUNA UTAMA NATURAL tersebut yang terlibat dan memilikikepentingan langsung dengan kedua produk KONSENSUS tersebutmenyebabkan gugatan tidak dapat diterima untuk diperiksa denganalasan plurium litis consortium (gugatan kurang pihak);.

bahwaPENGGUGAT sendiri tidak memahami dan tidak mampu menentukantentang apa yang sesungguhnya dikehendaki dalam gugatannyatersebut serta halhal yang menjadi alasannya;Bahwa = dengan ketidakfahaman serta ketidakmampuanPENGGUGAT dalam menguraikan apa yang sesungguhnyadikehendaki dalam gugatannya tersebut, serta halhal yang menjadialasannya dimana tema gugatan tentang perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) sedangkan dalam fundamentum petendi justrumembahas tentang perjanjian dan kesepakatan (KONSENSUS

Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanganSedangkan dalam Pernyataan dan Perjanjian Pinjaman tersebut adalahsuatu perikatan yang tidak dilaksanakan, sehingga kurang tepat jikadikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta para pihaktidak bisa membuat akta diluar dari kesepakatan dari para pihak, haltersebut dapat menimbulkan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjianpoint konsensus, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapatmengajukan pembatalan

Bahwa denganketidakfahaman serta ketidakmampuan Penggugat dalammenguraikan apa yang sesungguhnya dikehendaki dalamgugatannya tersebut, serta halhal yang menjadi alasannya dimanatema gugatan tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sedangkan dalam fundamentum petendi justru membahastentang perjanjian dan kesepakatan (KONSENSUS) yang menjadikarakteristik WANPRESTASI, maka kiranya beralasan jika gugatanPENGGUGAT dinyatakan KABUR (obscuur libel);Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah

No.132/PDT/2018/PT.DKI5.4 Bahwa setelah unit kios pengganti yang dipilin olehPENGGUGAT DALAM KONVENSI disetujui dan oleh karenanyatelah terjadi konsensus/ kesepakatan, justru PENGGUGATDALAM KONVENSI yang kemudian INGKAR JANuIlMELANGGAR KONSENSUS yang telah disepakati, denganmenolak unit kios pengganti yang dipilinnya serta memintakompensasi 10 kali lipat dari harga kios yang dipesan yaitusebesar 10 x Rp 221.375.000, = Rp. 2.213.750.000, (dua milyardua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh

KESEPAKATAN/ KONSENSUS ANTARA PARA PENGGUGAT DALAMREKONVENSI dengan TERGUGAT DALAM REKONVENSL.11. Bahwa atas undangan dari PARA PENGGUGAT DALAMREKONVENSI, TERGUGAT DALAM REKONVENSI datang untukmeninjau lokasi unit kios pengganti dengan didampingi oleh staffPARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan kemudianhal 27 dari 38 hal put.

No.132/PDT/2018/PT.DKI12.13.TERGUGAT DALAM REKONVENSI menunjuk unit kios di Tower 8blok 8C/L1/2 sebagai unit kios pengganii.Kemudian di awal bulan Maret 2013 staff PARA PENGGUGATDALAM REKONVENSI menghubungi TERGUGAT DALAMREKONVENSI untuk memberitahukan bahwa pilihan unit kiospengganti telah disetujui dan diminta hadir ke kantor PARAPENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk proses penggantianunit kios.Bahwa berdasarkan posita nomor 11 dan 12 tersebut di atas makatelah terjadi kesepakatan/ konsensus antara

MENGINGKARI KONSENSUS YANGTELAH DISEPAKATI14.15.Berhubung sampai dengan 4 bulan sejak unit pengganti disetujui,TERGUGAT DALAM REKONVENSI belum juga datang ke kantorPARAPENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk prosespenggantian unit kios, maka pada tanggal 8 Juli 2013 PARAPENGGUGAT DALAM REKONVENSI mengirim suratNo:11/PPV/SKA/11/2013 yang mengundang TERGUGAT DALAMREKONVENSI untuk membicarakan penyelesaian perpindahan unitkios tersebutBahwa ternyata TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidakmenanggapi surat tersebut,

PutraMasagung tersebut, serta juga untuk menentukan berapa sebenarnyakomitmen bunga yang disepakati ketika itu, baik bila pinjamantersebut ditentukan dalam mata uang dollar Amerika Serikat ataupunsebaliknya dalam mata uang Rupiah.Bahwa, Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur ternyata tidakdapat membuktikan adanya perjanjian yang dipertanyakan di atas,selain dari pengakuan bahwa kesepakatan antara TermohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur dengan Putra Masagung tersebuthanya dilakukan secara KONSENSUS

yang selanjutnya telah dengan tegas diakui oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Krediturdalam dalildalil tanggapannya yang dimuat dalam halaman 5 poin 3dari putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan oleh karena itu telahmenjadi bukti yang sempurna, bahwa pelaksaan dari konsensus antarTermohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur dengan PutraMasagung tersebut direalisasikan dengan langkah penjualan SBPUyang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Kredituryang di aval oleh Bank Pasific

, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugatdimana Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahmengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang tertuang di dalam SuratPengakuan Hutang Nomor :6786010129105 tanggal 30 November 2016dengan jaminan berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHMNo. 158/Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, yang manaberdasarkan asas konsensual yang terdapat dalam KUHPerdata, bahwaperjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, diatur suami istri harus mempunyai tempatkediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut.Dan dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat terbukti bertempatkediaman di XXXXX, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bungo, karenaHim 9 dari 13 him, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Mabitu antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah terdapat konsensus

tentangtempat kediaman bersama tersebut, yaitu di XXXXX, KecamatanKECAMATAN, Kabupaten Bungo;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terbuktidalam perkara a quo di atas, ternyata sejak 7 (tujuh) tahun yang laluTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersamayang merupakan hasil konsensus Penggugat dan Tergugat, dan sejakkepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumahkediaman bersama, sehingga kepergiannya tersebut dinilai telah dilakukansecara

menderita kerugian materiilyang harus dibayarkan oleh Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertamatama akan menilai mengenaisah atau tidaknya Perjanjian yang dibuat antara Penggugat sebagai PihakKedua dan Tergugat sebagai Pihak Pertama tersebut;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Persetujuanadalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap satu orang lain atau lebih;Berdasarkan definisi Pasal 1313 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulanharus ada konsensus

Adanya persetujuan antara pihakpihak (konsensus);Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 953/Pdt.G/2018/PN Dps3. Adanya objek yang berupa benda;4. Adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);5.

Perjanjian Pemindahan Hak Sewa yang dibuat antaraPenggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat sebagai Pihak Pertama tersebuttelah terpenuhi, artinya Perjanjian tersebut telah nyatanyata dibuat oleh ParaPihak;Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, adanya konsensus /kesepakatan antara pihakpihak, dengan telah dibuatnya Perjanjian Ikatan Jualbeli antara LEENDART DE KOK (Penggugat) dengan WAYNE JAMESROBINSON (Tergugat) tersebut membuktikan adanya konsesus antara pihakpihak yang telah saling setuju dan

sejumlah Rp. 3.250.000,, terhadap nafkah iddahTergugat sanggup memenuhinya, untuk kenangkenangan (mutah) Tergugatsanggup memenuhi tuntutan Penggugat, terhadap nafkah atau biayapemeliharaan anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggupsejumlah Rp. 2.000.000, per bulan, dan Tergugat tidak keberatan anakdipelihara oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat didalam repliknya menyatakan menerima kesediaan Tergugat tersebut, dengandemikian telah terdapat konsensus

minimal sampaimereka berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;Menimbang, bahwa jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anakPenggugat Tergugat sebagaimana disanggupi Tergugat harus dipandangsebagai jumlah minimal yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat,setiap bulan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepadaTergugat sesuai rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadapanakanaknya ;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkansesual konsensus

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebabyang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanyaasas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir padasaat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadapobjek yang diperjanjikan.

Majelis Hakim PengadilanNegeri Lubuk Pakam, telah sangat keliru, serta telah salah menerapkan hukummengenai wanprestasi tentang Tambahan Biaya Pajak Galian C sesuaiPeraturan Bupati Deli Serdang Nomor 467 tahun 2011 sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanyaasas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir padasaat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadapobjek yang diperjanjikan

Majelis Hakim PengadilanNegeri Lubuk Pakam, telah sangat keliru, serta telah salah menerapkan hukummengenai wanprestasi tentang Tambahan Biaya (Overhead) akibatdihentikannya pekerjaan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliarrupiah);Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanyaasas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir padasaat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadapobjek yang diperjanjikan.

Majelis Hakim PengadilanNegeri Lubuk Pakam, telah sangat keliru, serta telah salah menerapkan hukummengenai wanprestasi tentang ganti rugi Kompensasi atas biaya percepatanpekerjaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanyaasas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir padasaat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadapobjek yang diperjanjikan.

bersama.Melaksanakan Pelayanan Purna Jual dan Garansi selama (satu) tahun sejakBerita Acara Serah Terima ditandatangani bersama.Menyediakan Tenaga Ahli danTenaga Kerja yang dibutuhkanMenyediakan dana untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan.Menyediakan dana untuk membuka Rekening bersama di bank yang telahditunjuk Pihak PertamaMembayar Fee Kepada Pihak Kedua Sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh limajuta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000,(limapuluh juta rupiah) untuk fee konsensus

Kontrak serta Semua BeritaAcara yang diperlukan dan atau dibutuhkan di dalam melaksanakan pekerjaantesebut, termasuk Proses Pembayaran dari Suku Dinas Kesehatan kotaAdministrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di Rekening Bankyang telah disepakati bersama.Bersedia membuka rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak pertama.Memperoleh Fee Sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dengantahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah)untuk fee konsensus

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)dan Rp 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saatpembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan KotaHal 15 dari 134 Putusan no: 28/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telahdisepakati bersama;Bahwa Terdakwa EDDY KRISTITYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkanuang sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada PT TESSA EXPRESSpada tanggal 11 November 2010 sebagai fee konsensus

saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)dan Rp 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saatpembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telahdisepakati bersama;Bahwa Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudianmenyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada PT TESSAEXPRESS pada tanggal 11 November 2010 sebagai fee konsensus sebagaimana yangdimaksud dalam

Nur Anda Risti yaitu terdakwa Eddy Kristianto,kwitansi tertanggal 11 November 2010 yang tertera telah terima dari PTNur Anda Risti uang sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran fee konsensus pengadaan IPAL Walikota Jakbar dansurat penawaran harga kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan nomor 072/P/TX/X1/2010 tanggal 15 November 2010 dengan tandatangan saksidilampiri Bill Of Quantity yang saksi juga tandatangani;Bahwa yang bekerja di lapangan menggunakan perusahaan PT.

Yahya Harahap, SH. dalam buku SegiSegiHukum Perjanjian, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6 , bahwa Persetujuanatau verbentenis mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hartabenda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihakuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untukmenunaikan prestasi, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal1320 KUHPerdata yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ; Kecakapan untuk

membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu ; Suatu sebab (kausa) yang halal;Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas tidak ada bukti yangmenunjukkan adanya konsensus/kesepakatan yang mengandung kekhilafan,paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang dilakukan oleh salah satupihak kepada pihak lain sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 710201002412107 Tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani Penggugat danTergugat dan Kwitansi pembayaran Nomor: 710201002412107 Tanggal 21februari