ayat (5)UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 197Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIADenuti Bidang Hukum danZEAE dangundangan,gS (AED SRNtS sea SEZ Hi)Sy Byatt Pilvanna DjamanSK No 009504 AeyOe,gePRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 2019TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSII

Bahwa dana bantuan yang digunakanterdakwa belum ada pengembalian sehingganyatanyata masih terdapat kerugiankeuangan Negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa sebesar Rp.61.500.000,(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa karena terdakwa nyatanyata belummengembalikan kerugian keuangan Negaramaka sudah semestinya harus dibebanipidana tambahan pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sama denganharta benda yang diperoleh dari tindakpidana korupSIi Bahwa dikembalikannya ataudirealisasikannya

pelaksanaan Keputusan Gubemur, Bupai danWalikota.Perouatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 BUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Alas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberaniasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanalas UndangUndang No31 Tahun 1999 tentang pemberaniasan iindak pidana korupsii

Disamping alasan tersebut diatas, pada kenyatannya Objek Sengketajuga merupakan keputusan yang bertentangan dengan AzasAzasUmum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalamPasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu in casu khususnya AzasKepastian Hukum, Azas tertib Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dan Korupsii, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagaiberikut :Halaman 23 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.d.

pelaksanaan Keputusan Gubemur,Bupati dan Walikota.12Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 12 B Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang.Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsii

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang Nomor 20 Tahun2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 Undangundang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi SebagaimanaDiubah Dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana KorupSii

Bahwa penetapan objek Gugatan dilaksanakan berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Ruteng Nomor: 180/PID.B/2010/PN.RT tanggal 12Januari 2011, yang menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara karenamelakukan Tindak Pidana KorupSIi; a.

pelaksanaan Keputusan Gubemur,Bupati dan Walikota.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 12 B Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang.Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsii

pidanakorupsi: ( R.Wiyono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi ke duaCet.11,Sinar Grafika Jkt2009,hal 50);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana ,alat,media adalah sesuatu yangdipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.Pengertian jabatan berasal dari kataJabat yang berarti memegang atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedang jabatanberarti tugas atau pekerjaan, fungsi atau dinas.( Martiman Prodjohamidjojo, PenerapanPembuktian Terbalik dalam Delik Korupsii

bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi ;Keadaankeadaan yang meringankan : Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ; Terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya.Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsii

Khairil tidak terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindk pidana Korupsii yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;4 Membebaskan Terdakwa Ir.

berartisebagai PNS harus mentaati dan berlaku jujur;54Bahwa terhadap tugas tambahan sebagai penerima barang ini ia terkenamasalah korupsi, maka itu termasuk kejahatan jabatan;Bahwa pertanggungjawaban kejahatan jabatan ini tidak hanya pada jabatanmelekat tetapi juga pada tugas tambahan; Bahwa ahli tidak begitu paham dengan kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan, tetapi setahu ahli itu hanya yang berkaitan dengan pidanaumum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukanpenipuan buka korupSIi

LuwuUtara Sampai dengan selesai sebesar 100% j Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsii ;ATAU : KETIGA Bahwa ia Terdakwa H.

hukum Pengadilan Negeri Argamakmurtersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara a quodi tingkat banding,kecuali mengenai kwalifikasi tindak pidanayang terbukti dari hukuman denda serta halhal yang mengingat oleh Majelis hakimtingkat pertama perlu diperbaiki ; Menimbang, bahwa kwalifikasi tindak pidana yang terbukti Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan Hakim Pengadilan tingkat pertama karena di rasa kurangtepat, oleh sebab itu kwalifikasi seharusnya KorupSIi

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsii sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsii sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

WURYANINGSIHops keagamaan 400.000 yang menerima kasi kesra sdr.SARMADIpembangunan dapur kantor desa senilai Rp 12.987.000, yangmenerima uangnya dan yang membelanjakan adalah kaur umum(sdr.PARWAN)pemeliharaan kantor dan balai desa senilai Rp 4.050.000, yangmenerima uangnya dan yang membelanjakan adalah kaur umum(sdr.PARWAN)Halaman 26 dari97Putusan No.27/Pid.SusT PK/2018/PN.Smg.Perkara Korupsii.

AGUS Rp. 36.380.000.Halaman 29 dari97Putusan No.27/Pid.SusT PK/2018/PN.Smg.Perkara Korupsii. Bahwa setelah saksi melakukan penarikan kembali uang dari parapenyedia barang , kemudian saksi menggunakan uang tersebut untukkegiatan mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik DesaSelosabrang tahun 2015, tetapi saksi tidak dapat menunjukan buktikwitansi ataupun nota atas semua pembelanjaan uang tersebut.j.

Pasteurizer 1 33.000.000,002 Homogenizer 1 25.000.000,003 Chiller & Ice Bank 1 25.000.000,00Jumlah 83.000.000,00Il BAPP ITI, 18810121 Automatic Cup Filler & Sealer 1 77.000.000,00Total I+TI+III 245.000.000,00 e Bahwa perbuatan Terdakwa menaikkan harga barang (markup)dengan membuat kuitansi palsu dan membelikan barang yang lebihmahal dari harga yang wajar (pasaran) adalah bertentangan denganPedoman Bantuan Sosial Ditjen Pengembangan Pengolahan HasilPertanian (PPHP) Tahun 2012 yang menyatakan bahwa:Perkara Korupsii

penuntut Umum yaitu' , perbuatan terdakwaABDUL HAMID bin H.ABANG ABU BAKAR sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPjo pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsii

pemerintah dalam pemberantasantindak pidana korupsi ;e Terdakwa tidak merasa bersalah .Halhal yang meringankan :e Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Memperhatikan ketentuan Pasal 12 hurup b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah denganUndangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsii