Ditemukan 58 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : korupsi khorupsi kkorupsi korupsii koruspsi koprasi koprupsiã korupsiã kotruksi koerapsi
Pengadilan PT MAKASSAR
Putus : 09-02-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 9 Februari 2017 —
63 — 25
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Son
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon:
Muchamad Nur Umlati, ST
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA di JAYAPURA
87 — 64
  • /Pid.Pra/2019/PN.Son29 Juni 2018, dengan nilai kontrak Rp. 3. 000,000, 000, 00 (Tiga Milyar Rupiah);dengan melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), sebagaimana diatur dalamPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Koprupsi
    Arga Papua Jaya denganmelibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Koprupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;9.
    Arga Papua Jaya dengan melibatkan KSM(Kelompok Swadaya Masyarakat), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal18 UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danPasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koprupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, yang dikeluarkan oleh Termohon karena alasanalasan antara lain :
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 19-08-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 193/Pid.B/2013/PN.GS
Tanggal 11 Juli 2013 — Ujang Alamsah bin M. Budin
14 — 8
  • lagimengaharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjanganantara hukum positif dengan nilainilai yang berkembang di dalam masyarakat;wane eenn nee Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tutuntutan PenuntutUmum yang menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun karenaakan menimbulkan preseden buruk bagi citra peradilan, hal mana masyarakat yag kritisakan menyikapi bahwa kejahatan berat seringkali dihukum tidak setimpal denganperbuatannya (Koprupsi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 208/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
151 — 79
  • Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan tidak memerintahkan agar Penggugat diberhentikan dari PegawaiNegeri sipil Maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkanKepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi pada Pengadilan Negeri Medan ;d.
    Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah didasarkan kepadaPutusan Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi pada Pengadilan Negeri Medannomor : 04/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, dan Pasal 87 Ayat (4) Undang UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ;b.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 27-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 20 Juni 2017 — ANDRI BUDIADI, M.Eng. VS DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
87 — 33
  • Bahwa Tidak Ada Indikasi Koprupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yangdilakukan oleh Penggugat. Semua Pengelolaan Kegiatan di Jurusan TeknikSipil Politeknik Negeri Bandung dilakukan sesuai norma dan ketentuan yang ada. :b. Bahwa tidak ada pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 53/2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. ;c.
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-02-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 2/PDT.G/2012/PN.SUNGG
Tanggal 11 Oktober 2012 — NY.NURDIANA LAWAN 1. Syamsiah 2. Syamsul Alam 3. Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab harian berita Anti Korupsi 4. Ridwan
155 — 38
  • Foto copy berita anti koprupsi, diberi tanda P1.2. Foto copy pemberitahuan pemeriksaan langganan, diberi tandaP2.3.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 28-09-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 341/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 28 September 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN, TBK KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Terbanding/Penggugat II : KOMAR, SE bin GARIROHADANG
Terbanding/Penggugat I : YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA
Turut Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA TASIKMALAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si.
72 — 41
  • melakukanperbuatan melawan hukum;16.Bahwa dalam gugatan a quo, justrtu PENGGUGAT mendalilkanTERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, dan atasperbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian bagi negara, hal inisangatlah tidak rasional dan dalil tersebut sangatlah tidak berdasarkanhukum oleh karena:a.Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dialamioleh pihak secara langsung (bukan pihak lain);Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGATadalah mengandung unsur Tindak Pidana Koprupsi
    Nomor 341/PDT/2018/PT.BDGBahwa dalam gugatan a quo, TERBANDING/PENGGUGAT mendalilkanPEMBANDING/TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, danatas perbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian bagi negara, hal inisangatlah tidak rasional dan dalil tersebut sangatlah tidak berdasarkanhukum oleh karena: Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dialami olehpihak secara langsung (bukan pihak lain); Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGATadalah mengandung unsur Tindak Pidana Koprupsi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum: RIDWAN, SH Terdakwa: LIRA DG NGOYO
135 — 62
  • Menyatakan terdakwa LIRA DG NGOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berlasalh melakukan tindak koprupsi dalam dakwaan primer; Membebaskan terdakwa LIRA DG NGOYO dari dakwaan Primer tersebut ; 3..Menyatakan terdakwa LIRA DG NGOYO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair.
    Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak koprupsi dalam dakwaan primer;2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari dakwaan Primertersebut ;3. Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO bersalah melakukan tindakpidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalamDakwaan Subsidair;4.
    Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak koprupsi dalam dakwaanprimer;2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari dakwaan Primertersebut ;3. Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO bersalah melakukantindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Dakwaan Subsidair;4.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 22/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 23 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LIRA DG NGOYO Diwakili Oleh : MAKMUN S.ASY'ARI,SH
121 — 50
  • ,tanggal 1 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan pada amar putusan Nomor 5 , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berlasalh melakukan tindak koprupsi dalam dakwaan primer;
    2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari dakwaan Primer tersebut ;
    3. Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO
      Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan berlasalh melakukan tindak koprupsi dalam dakwaanprimer;2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari dakwaan Primertersebut ;3. Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO bersalah melakukantindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Dakwaan Subsidair;4.
      Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan berlasalh melakukan tindak koprupsi dalamdakwaan primer;2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari dakwaan Primertersebut ;3. Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO bersalah melakukantindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Dakwaan Subsidair;4.
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 13/Pdt.G/2019/PN SRL
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
IBNU KHOLDUN,SH,MH
Tergugat:
1.Bupati Sarolangun
2.Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun
148 — 79
  • Sehingga perbuatan PARA TERGUGATdiduga terindikasi melanggar semangat Negara Bebas Koprupsi, Kolusi danNapotisme sebagaimana ketentuan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;26.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-01-2013 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1986 K / Pid.Sus / 2012
Tanggal 29 Januari 2013 — ASMAN bin SABAR;
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64Ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri MuaraBulian tanggal 09 Agustus 2011 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Asman bin Sabar tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi diancam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Koprupsi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 84/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM, MM
Tergugat:
Bupati Tapanuli Utara
171 — 146
  • Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor :247.12/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018, perihal PNSyang dipenjara karena melakukan Tindak Pidana Koprupsi atas namaWilson Jonson Parsaoran Siregar Ritonga, dkk 5 (lima) orang kepadaBupati Tapanuli Utara, (Bukti T13);14.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 11/PID.TPK/2020/PT SMR
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MEIDIHAMSI RAKHMATULLAH, SH.
142 — 81
  • Perk : PDS 002 / PPU / 12 / 2019 tanggal 06 Mei 2020.Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda,maka baikTerdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitanu untukmempelajari berkas perkara masingmasing pada tanggal 12 Juni 2020 dantanggal 17 Juni 2020.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Smr diucapkandalam sidang yang terbuka untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1466 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — NY. TUTY RIDWAN TJANDRA, dkk VS PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS, dkk
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tanpa bisa membuktikan Tergugat dengan semenamena telah melakukan penyitaan Objek Perkara, karena dianggap mempunyaihubungan hukum dengan tindak pidana koprupsi yang dilakukan David NusaWijaya/Turut Tergugat .
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 11/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
HULMAN
35 — 37
  • (Kami percaya MajelisHakim Tinggi Tindak Pidana Koprupsi pada Pengadilan Tinggi Medan akansangat mencermati hal ini, dan tidak menghukum Terdakwa Drs.HulmanSitorus, MM membayar uang pengganti);Ad.3.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAHANARA YUSTI RAMADONA, SH
Terbanding/Terdakwa : DADAN SUPRIATNA
77 — 54
  • Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding,Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDG, pada tanggal 14 Oktober 2021 putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 16 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadirioleh Hakimhakim Anggota, dan dibantu Sri Yuditiani, S.H. sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-01-2021 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT KDI
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD HERIADI, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa : MUSLIMIN BUHIM Alias JIMMY BUHIM
211 — 65
  • Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Koprupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 22Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendaritanggal 17 Desember 2020 Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN kKdi.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Ir. Ezmita Arbi
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . 42.959.763, (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluhsembilan riobu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) berupa kelebihanpembayaran yang seharusnya berdasarkan fisik pekerjaan yangdilaksanakan atau sekitar jumlah tersebut, atau setidaktidaknya sebesarRp.42.959.763, (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluhsembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan laporanhasil perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Barat, atas dugaan tindak pidana koprupsi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 21-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MELANI SH
Terdakwa:
1.SARKANI BIN TOKAL
2.EFENDI BIN Alm ABU HASAN
71 — 47
  • Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang NomorPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Halaman 98 dari 133 Halaman31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasn Tindak Pidana Koprupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUH Pidana, yang unsurunsur sebagai berikut :1.
    Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasnTindak Pidana Koprupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana. Menimbang, bahwa unsurunsur dalam dakwaan subsider tersebutadalah sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 14-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 7/PID..TPK/2015/PT.DPS
NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH.;
68 — 25
  • Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertamadalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KesatuSubsidair Pasal 3 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Koprupsi