., memori banding Penuntut Umum dan memori banding serta kontra memoribanding Penasihat Hukum Terdakwa I SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO.dan Terdakwa II DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO, berpendapatsebagai berikut : Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum menyatakankeberatan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I SUHARTO Bin SAMIDI HADIPERWITO. dan Terdakwa II DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO,oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Koruspsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yangtermuat dalam Putusan

pada Pengadilan NegeriYogyakarta kurang mempertimbangkan (onvoeldoende gemotiveert) dalammenilai terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.2 Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yangmenjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum seolaholah merupakanfakta hukum yang terungkap di depan persidangan.3 Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karenaHalaman 5354sebagian besar pertimbangan hukum tidak didasarkan pada fakta hukum yangterungkap di depan persidangan.4 Bahwa fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis HakimTindak Pidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriYogyakarta tidak pernah dikonstatir sebelumnya.5 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai unsur setiap orang.6

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai unsur adanya tujuan menguntung diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.7 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.8 Bahwa kami tidak sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai unsur mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara.9 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai dilakukan secara bersamasama.10 Bahwa kami menolak disenting opinion Majelis Anggota II.11 Bahwa ada halhal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu;1).

SETIADY JUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUSPSI;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. IRENIUS ADII dan Terdakwa II. SETIADY JUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);3.

SETIADYJUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUSPSI,;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa . IRENIUS ADII danTerdakwa Il. SETIADY JUSUF dengan pidana penjara masingmasing selama2 (dua) tahun dan pidana denda masingmasing sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka ParaTerdakwa harus menjalani kurungan masingmasing selama 3 (tiga) bulanbulan;4.

., dariKantor Advokat/Konsultan Hukum SAPTA UTAMA & ASSOCIATES, alamatkantor Jalan Nglipar KM 1 No. 10, Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta, Kode Pos55852, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2014 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Koruspsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta dibawah Register No. W13.UI/28/Pid.SusTPK/VII/2014, tanggal 10UI 20714 niente nee ere ee eePengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca : 1.

bertanggung jawab adalah Bupati lebak, dandikaitkan dengan UndangUndang ketentuan Pasal 77 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Eksepsi gugatan sudah sesuai denganprosedur telah dibantah oleh Pembanding / Dahulunya Penggugat bahwadalam peosedur dalam persyaratan calon kepala desa banyak kejangalanjangalan dan ada perserta yang tidak memenuhi persyratanya malahdiluluskan, tentang peraturan Perundangundangan Nomor 28 Tahun 1999tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Koruspsi

.:1.Pembuktian unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dalam dakwaan kesatu primair yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Koruspsi tingkat pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta tidak tepat karena tidak memberikanpertimbangan yang cukup, oleh karena itu sesuai fakta yangterungkap di depan persidangan, Penuntut Umum menyatakandakwaan kesatu primair terbukti secara sah dan meyakinkan.

;Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTOBin NOYODIMEJO. oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Koruspsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta yang termuat dalam Putusan Nomor.11/Pid.SusTPK/ 2015/ PN.Yyk tanggal 9 September 2015 terlaluringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnyamasyarakat Kabupaten Kulon Progo serta tidak menimbulkan effekjera bagi terdakwa.

SD Bin SARWAoleh Majelis Hakim Tindak Pidana Koruspsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta yang termuat dalam Putusan Nomor. 12/Pid.SusTPK/2014/ PN.Yyk tanggal 16 September 2014 terlalu ringan dan belummemenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakatWonosari, Kabupaten Gunung Kidul serta tidak menimbulkan effekjera bagi terdakwa.

Penuntut Umum memohon supaya Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Koruspsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta menerima permohonan banding yang diajukan danmenyatakan Terdakwa HARIADI, SPd. SD Bin SARWA bersalahmelakukan perbuatan sebagaimana yang dimuat dalam TuntutanPenuntut Umum.Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding PenasihatHukum Terdakwa HARIADI, SPd.

Jakarta Pusat;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut :Dakwaan KesatuPertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi

Sus/2019Dan:KeduadPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi juncto Pasal 65 Ayat (1)KUHP;: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor

adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruanyang nyata dalam putusan Judex Juris tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Juris yang menyatakan Terpidana terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalamPasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi

Pembuktian unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidalam dakwaan kesatu primair yang dilakukan oleh Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Koruspsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak tepat karenaHal 43 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2014/PT YYKtidak memberikan pertimbangan yang cukup, oleh karena itu sesuai fakta yangterungkap di depan persidangan, Penuntut Umum menyatakan dakwaan kesatuprimair terbukti secara sah dan meyakinkan.Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa

HMUJONO Bin HARJO SUMARTO(Alm) oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Koruspsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta yang termuat dalam Putusan Nomor. 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.

Semuel Jan Halatu, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 ;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Drs.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001Tentang perubahan Atas UndngUndang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Koruspsi; 2922222 22 n ooo nnnMenimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yaitu berbentukSubsideritas maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proses orde yang berlakuterlebih dahulu akan dibuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tidak terbuktimaka Majelis selanjutnya

Majelis Hakim setelah mempelajaridakwaan dan berkas perkara seluruhnya pada diri terdakwa Usman Bin Nuradin, ternyatabahwa terdakwa telah di dakwa melanggar pasal dalam dakwaan alternative kesatu yaitu40melanggar pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau alternative kedua melanggar pasal263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP)Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undangundang nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa PengadilanTindak Pidana koruspsi

Manyatakan Terdakwa FATHOR, S.Ag.M.Pd tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undangundang RI12Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Koruspsi ;2. Membebaskan Terdakwa FATHOR, S.Ag., M.Pd dari segala dakwaanJaksa Penuntut Umum ;3.

Iran Patty, Msi. bersalah bersalah turutmelakukan, Tindak Pidana Koruspi yatu dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara/daerah, sebagaimana diaturdalam surat dakwaan subsidair pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Koruspsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentangperubahan Tindak Pidana Koruspi jo Pasal 55 ayat 1(1)

Klas IA JayapulDpmengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 20 November 2015sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.32/Akta .Pid.Sus.TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secaraseksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor32/Pid.SusTPK/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Tindak Pidana Koruspsi

di hadapan Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 20 November 2015Hal 21 putusan No.9/Pid.SusTPK/2016/PT JAPansebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.32/Akta .Pid.Sus.TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secaraseksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor32/Pid.SusTPK/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Tindak Pidana Koruspsi

Irwan Patty, Msi. bersalah bersalahturutmelakukan, Tindak Pidana Koruspi yatu dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara/daerah, sebagaimana diaturdalam surat dakwaan subsidair pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Koruspsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentangperubahan Tindak Pidana Koruspi jo Pasal 55 ayat 1(1)

Pembuktian unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dalam dakwaan primair yang dilakukan oleh Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Koruspsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta tidak tepat karena tidak memberikanpertimbangan yang cukup, oleh karena itu sesuai fakta yangterungkap di depan persidangan, Penuntut Umum menyatakandakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan. ;2.

Perk :PDS03/Masohi/06/2012 tanggal, 29 Juni 2012, Terdakwa dituntut sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Mohamad Husni Putuhena, SH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Koruspi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 UU No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi jo UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan Tindak Pidana Koruspi Jo.

Menyatakan Terdakwa Mohamad Husni Putuhena, SH telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Koruspi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Koruspsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan Tindak Pidana Koruspi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat 1(1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;2.