Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;Penuntut Umum ( Tahanan Kota ) sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/dtanggal 07 September 2013 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriMataram ( Tahanan Kota ) sejak tanggal 02 September 2013 s/d 01Oktober 2013;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Mataram ( Tahanan Kota ), sejak tanggal 02Oktober 2013 s/d tanggal 30 November 2013;Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupasi

Pada Pengadilan Tinggi Mataram ( Tahanan Kota ),sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupasi Pada Pengadilan Tinggi Mataram ( Tahanan Kota ),sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :1.

tersebutmerupakan kerugian Keuangan Negara /Daerah.e Sesuai Pasal 1 Sub 22 UndangUndang No.1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Negara atauDaerah secara nyata di definisikan : Selisin KekayaanNegara atau Daerah antara Penerimaan yang diterimadengan hak Pendapatan Negara atau Daerah .Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 UndangUndang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubahdalam Undang Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupasi

Sesuai Pasal 1 Sub 22 UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Kerugian Negara atau Daerah secara nyata didefinisikan : Selisin Kekayaan Negara atau Daerah antara Penerimaanyang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah .21Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18UndangUndang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalamUndang Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupasi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.LEBIH SUBSIDAIR

UndangUndang No.1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.e Sesuai Pasal 1 Sub 22 UndangUndang No.1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara..Kerugian Negara atau Daerahsecara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atauDaerah antara Penerimaan yang diterima dengan hakPendapatan Negara atau Daerah.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18UndangUndang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalamUndang Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupasi

pidana denda sebesar Rp.400.000.00,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -------

PaniteraPanitera Muda Tindak Pidana Korupasi,H. SYAHRIR DAHLAN,SH.,MH.NIP :19651120 19803 1004Hal.16 dari 16 Hal Putusan No.482/PID.SUS/2018/PT.MKSHal.17 dari 16 Hal Putusan No.482/PID.SUS/2018/PT.MKS

.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupasi pada PengadilanNegeri Makassar Nomor:105/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks. tanggal 28September 2015 untuk selebihnya ; 3.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupasi ada PengadilanNegeri Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan diRumah Tahanan Negara kjelas A Makassar, Nomor:28/ Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Tipikor. Makassar, Tangga;l 2 Juli 2015 2015, sejak Tanggal 2Hal 1 dari 25 Hal Put. No. 4 /Pid.Sus. TPK/2017//PT.MKS.Juli 2015 sampai dengan Tanggal 31 Juli 2015;A.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang Undang RInomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasi jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana.LEBIH SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa IRYUDI SE sebelumnya selaku staf seksi PengembanganPengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenSerdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan22Perizinan terpadu Kabupaten

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 UndangUndang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang Undang RInomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasi jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 07Oktober 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.

pertama dalam putusannya telahmempertimbangkan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan disimpulkan atas dasar sekurangkurangnya dari dua alatalat buktiyang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadidan terdakwa terbukti bersalah sebagai pelakunya dalam perkara aquo sesuaiketentuan hukum sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum bagian Primaire melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupasi

pengulangan dari tuntutannya dan semuaHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYtelah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pertamadalam putusannya, oleh karena itu keberatankebaratan tersebut tidak perludipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa danmeneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupasi

Pasal 18, UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturanperaturan lainyang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

pertama dalam putusannya telahmempertimbangkan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan disimpulkan atas dasar sekurangkurangnya dari dua alatalat buktiyang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadidan terdakwa terbukti bersalah sebagai pelakunya dalam perkara aquo sesuaiketentuan hukum sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum bagian Primaire melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupasi

Uang hasil tindak pidana korupasi yang telah dikembalikan sebesar Rp. 148.210.000,~ (seratus empat puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah ).Dirampas untuk Negara.6.

Uang hasil tindak pidana korupasi yang telah dikembalikan sebesar Rp. 148.210.000,~ (seratus empat puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah ) Dikembalikan kepadaNegara.9. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing~masing Rp. 5.000, (lima riburupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, oleh kamiH.JON EFFREDI.SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ZALEKA.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupasi pada Pengadilan NegeriMakassar, berdasarkan surat perintah penahanan Kota Nomor:58/Pen.Pid.Sus.TPK/ 2016/PN.Mks., tertanggal 22 Februari 2016, sejaktanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;Hal 1 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,3.

,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, NYOMANSUKRESNA, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupasi pada PengadilanTinggi Makassar dan H. IMRAN ARIEF, SH.

Hoc Tindak Pidana Korupasi pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,Ttd./ M.S.

itu Penuntut Umum mohon kepada MajelisHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan hukuman danmenyatakan bahwa Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM.SUYOSO, S.Pd.I bersalah melakukan tindak pidana Secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atauSuatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 Ayat (1) Undangundang nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupasi

,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUKRESNA, SHHakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupasi pada Pengadilan Tinggi Makassardan H.M. IMRAN ARIEF, SH.

sehingga memperlancarjalannya persidangan ;e Terdakwa mempunyai itikad baik sehingga telah berpartisipasimengembalikan uang sebagai kerugian Negara ;e Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyaitanggung jawab sehingga kehadirannya ditengah keluarga sangat dibutuhkan ; Terdakwa belum pernah dihukum ;67Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Junto Pasal 18 UndangUndang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasi

Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 10dapat kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa memang benar menurut Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwaSuatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukanoleh UndangUndang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umumyang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya akan tetapiTergugat berkeyakinan bahwa tanah a quo adalah tanah milik Tergugat IIyang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupasi dan Tindak PidanaHalaman

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupasi padaPengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Maret 2016 Nomor:56/Pid.Sus. Tpk/2016/PN.Mks. untuk selebihnya ;5.

terhadap Putusan Pidana Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memutus pidanapenjara selama 1 (satu) tahun namun memerintahkan Terdakwa tetapmenjalani dalam tahanan kota serta tidak menjatuhkan pidana dendaadalah keliru dan bertentangan dengan sistem hukum Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukumterdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum akandipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupasi