Penetapan No. 0073/Padt.P/2017/PA.BLdibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Bahwa melihat usia calon istri anak Pemohon (CALON ISTERI ANAKPEMOHON) masih berumur 13 tahun 11 bulan, maka Majelis hakimmemerintahkan kepada Pemohon untuk meminta rekomendasi / pertimbangandari Komisi Perlindungan Perempaun dan Anak Kabupaten Blitar (KPPA), sertamenghadirkannya di persidangan;Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telahmenghadirkan salah satu

Anggota KPPA Kabupaten Blitar bernama YulisHastutik, S.H.

M.H. dan di depan persidangan menerangkan bahwa pihaknyasangat keberatan bilamana kedua anak tersebut yaitu anak Pemohon bernamaANAK PEMOHON dengan anak perempuan bernama CALON ISTERI ANAKPEMOHON diberikan dispensasi untuk menikah dengan pertimbangan keduaanak tersebut masih sangat muda dan pihak KPPA bersedia mempasilitasi bilaanak tersebut ingin melanjutkan pendidikannya;Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, di depanpersidangan telah di dengar keterangannya bahwa ia benar telah berkenalan

Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak adalarangan untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon berstatus jejaka dantelah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut serta denganmemperhatikan usia anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON baruberumur 18 tahun 9 bulan dan usia calon istrinya yang bernama FriskaAprilliasari baru berumur 13 tahun 11 bulan, maka Majelis hakim memandangperlu mendengar pendapat dan pertimbangan dari KPPA

(Komisi PerlindunganPerempuan dan Anak Kabupaten Bitar);Menimbang, bahwa di depan persidangan salah satu Anggota KPPAKabupaten Blitar telah memberikan pendapat dan pertimbangan bahwa pihakKPPA Blitar sangat keberatan bila kedua anak tersebut diberikan dispensasiuntuk menikah dengan pertimbangan kedua anak tersebut masih sangat mudadan Pihak KPPA Blitar bersedia mempasilitasi bila anak tersebut dapatmelanjutkan pendidikannya;Menimbang, bahwa anak Pemohon (Dicky Windarianto Sumaila)tersebut di depan

KPPA sebatas pada perannya sebagai pengawas, penghubung, kordinatordan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan perusahaanafiliasi di Indonesia dan atau negara diluar Indonesia.2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesiatermassuk tidak akan dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukanHalaman 4 dari 47 halaman.

KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan suatuperusahaan, anak perusahaan atau cabang yang ada di Indonesia.4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.5. Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga asing yang memilikikeahlian tertentu.7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar kegiatankantor.8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan seala ketentuan Pemerintah yangberlaku.9.

Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala BKPMdengan menggunakan formulir laporan KPPA10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yangsudahh tersedia11.

pengambil keputusan yang berkaitan dengan arah dan tujuanperusahaan seperti hal nya membuat perikatan jual bell barang maupun jasa .Dalam hal ini KPPA tidak mempunyai definisi dan fungsi sebagai tempatkedudukan manajemen, dibuktikan dengan tidak ada nya faktor penentukebijakan manajemen yang salah satu nya adalah fungsi struktur organisasisebagai lini pengambil keputusan dalam manajemen, didalam Struktur KPPA,lini tanggung jawab tanggung berada pada posisi Manager KPPA/ ChiefRepresentative yang

dalam hal penjualan atasbarang dan jasa;Bahwa KPPA tidak menjalankan sesuatu kegiatan yang mendapatkanpenghasilan baik yang sejenis maupun tidak sejenis dengan kantor pusatnya;Bahwa KPPA hanya berfungsi sebagai pengawas, penghubung,kordinator dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara diluar Indonesia dan sesuaidengan pasal 5(4) Tax Treaty Indonesia Jepang;Halaman 6 dari 47 halaman.

KPPA sebatas pada perannya sebagai pengawas, penghubung,kordinator dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia;2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesiatermasuk tidak akan dibenarkan melaksanakan kegiatan ataumelakukan sesuatu perikatan atau transaksi penjualan atau pembelianbarang dan jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri;3.

KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaansuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang yang ada diIndonesia;4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia;5. Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannyakantor;6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga asing yang memilikikeahlian tertentu;7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatankantor;8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan seala ketentuan Pemerintah yangberlaku;9.

Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala BKPMdengan menggunakan formulir laporan KPPA;10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building)yang sudah tersedia;11.

Putusan Nomor 1518/B/PK/PJK/201 7tersebut dan pengawasan penjualan barangbarang tersebut di dalam negeridari Komatsu Logistic Corp Japan;Bahwa menurut Pemohon Banding atas hal tersebut sudah sesuai dandiharuskan oleh izin BKPM sebagaimana tersebut diatas di angka 1,4,5,6, dan10 , dan di dalam angka 2 disebutkan bahwa KPPA tidak akan mencari sesuatupenghasilan ataupun perikatan/transaksi penjualan atau pembelian barang danjasa, sehingga KPPA tidak diperbolehkan dan diperkenankan mempunyaipenghasilan

Putusan Nomor 1518/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan data dan fakta bahwa:Bahwa Manager KPPA/Chief Reprsentative tidak pernah melakukan perikatanatau perjanjian dengan pihak manapun dalam hal penjualan atas barang danjasa;Bahwa KPPA tidak menjalankan sesuatu kegiatan yang mendapatkanpenghasilan baik yang sejenis maupun tidak sejenis dengan kantor pusatnya;Bahwa KPPA hanya berfungsi sebagai pengawas, penghubung, kordinator danmengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan perusahaan afiliasi diIndonesia

KPPA sebatas pada perannya sebagai pengawas, penghubung, kordinatordan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan perusahaanafiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia;2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesiatermasuk tidak akan dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukansesuatu perikatan atau transaksi penjualan atau pembelian barang dan jasadengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri;3.

KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan suatuperusahaan, anak perusahaan atau cabang yang ada di Indonesia;Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 1519/B/PK/PJK/2017Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia;Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannyakantor;6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga asing yang menmilikikeahlian tertentu;7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar kegiatankantor;8.

Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yangberlaku;9. Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala BKPMdengan menggunakan formulir lapboran KPPA;10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yangsudah tersedia;11.

;Bahwa Manager KPPA/Chief Representative tidak pernah melakukan perikatanatau perjanjian dengan pihak manapun dalam hal penjualan atas barang danjasa;Bahwa KPPA tidak menjalankan sesuatu kegiatan yang mendapatkanpenghasilan baik yang sejenis maupun tidak sejenis dengan kantor pusatnya;Bahwa KPPA hanya berfungsi sebagai pengawas, penghubung, kordinator danmengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan perusahaan afiliasi diIndonesia dan atau negara di luar Indonesia dan sesuai dengan pasal 5(4) TaxTreaty

Indonesia Jepang;Bahwa KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaansuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang yang ada di Indonesia,Halaman 6 dari 44 halaman.

KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan suatuperusahaan, anak perusahaan atau cabang yang ada di Indonesia.Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantorPengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga asing yang memilikikeahlian tertentu.7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar kegiatankantor.8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan seala ketentuan Pemerintah yangberlaku.9.

Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala BKPMdengan menggunakan formulir laporan KPPA;10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yangsudah tersedia.11.

tidak akan mencari sesuatupenghasilan ataupun perikatan/transaksi penjualan atau pembelian barang danjasa, sehingga KPPA tidak diperbolenkan dan diperkenankan mempunyaiHalaman 5 dari 46 halaman.

Didalam struktur KPPA, Ini tanggungjawab berada pada posisi Manager KPPA/Chief Representative yang hanyaberfungsi sebagai penanggung jawab kegiaatan operasional kantor(sebagaimana diatur dalam surat izin BKPM angka 1 di atas) bukan sebagaipenentu faktor kebijakan pengambilan keputusan manajemen, secara umumfaktor pengambilan keputusan terdiri dari Dewan direksi dengan dibantu dandiawasi oleh Dewan Komisaris, posisi Manager atau chief representative bukandidalam lini pengambil keputusan;Bahwa Manager

KPPA/Chief Representative tidak pernah melakukan perikatanatau perjanjian dengan pihak manapun dalam hal penjualan atas barang danjasa;Bahwa KPPA tidak menjalankan sesuatu kegiatan yang mendapatkanpenghasilan baik yang sejenis maupun tidak sejenis dengan kantor pusatnya;Halaman 6 dari 46 halaman.

KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesiatermasuk tidak akan dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukansesuatu perikatan atau transaksi penjualan atau pembelian barang dan jasadengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri;3. KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan suatuperusahaan, anak perusahaan atau cabang yang ada di Indonesia;4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia;5.

Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannyakantor;6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga asing yang menmilikikeahlian tertentu;7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar kegiatankantor;8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan seala ketentuan Pemerintah yangberlaku;9. Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala BKPMdengan menggunakan formulir lapboran KPPA;10.

Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yangsudah tersedia;11.

Banding sesuai dengan perizinan yang dikeluarkanoleh BKPM di angka 3 KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalampengelolaan suatu perusahaan, anak perusahaan atau cabangnya di Indonesia,fungsi dari KPPA hanya terbatas sebagaimana di atur di angka 1 suratpersetujuan BKPM tersebut di atas;Bahwa berdasarkan definisi dan fungsi " tempat kedudukan manajemen ":Bahwa definisi Manajemen adalah bekerja dengan orangorang untukmenentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuantujuan organisasidengan

Putusan Nomor 1517/B/PK/PJK/201 7Bahwa KPPA tidak menjalankan sesuatu kegiatan yang mendapatkanpenghasilan baik yang sejenis maupun tidak sejenis dengan kantor pusatnya;Bahwa KPPA hanya berfungsi sebagai pengawas, penghubung, kordinator danmengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan perusahaan afiliasi diIndonesia dan atau negara di luar Indonesia dan sesuai dengan Pasal 5(4) TaxTreaty Indonesia Jepang;Bahwa KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaansuatu perusahaan, anak

KPPA sebatas pada perannya sebagai pengawas, penghubung, koordinatordan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaanperusahaan afiliasidi Indonesia dan atau negara di luar Indonesia.Halaman 4 dari 42 halaman. Putusan Nomor 1527/B/PK/PJK/20172.

KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan suatuperusahaan, anak perusahaan atau cabang yang ada di Indonesia.Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantorPengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga asing yang memiliki keahliantertentu.Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar kegiatan kantor.Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yangberlaku.9.

Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnyatanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala BKPM denganmenggunakan formulir laporan KPPA.10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yangsudah tersedia.11.

Di dalam struktur KPPA, lini tanggung jawab tanggung berada padaposisi Manager KPPA/Chief Representative yang hanya berfungsi sebagaipenanggung jawab kegiatan operasional kantor ( sebagaimana diatur dalam suratizin BKPM angka 1 di atas ) bukan sebagai penentu faktor kebijakan pengambilankeputusan manajemen;Bahwa secara umum faktor pengambilan keputusan terdiri dari Dewandireksi dengan dibantu dan diawasi oleh Dewan Komisaris, posisi Manager atauchief representative bukan di dalam lini pengambil keputusan

;Bahwa Manager KPPA/Chief Representative tidak pernah melakukanperikatan atau perjanjian dengan pihak manapun dalam hal penjualan atas barangdan jasa;Bahwa KPPA tidak menjalankan sesuatu kegiatan yang mendapatkanpenghasilan baik yang sejenis maupun tidak sejenis dengan kantor pusatnya;Bahwa KPPA hanya berfungsi sebagai pengawas, penghubung, koordinatordan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaanperusahaan afiliasi diIndonesia dan atau negara di luar Indonesia dan sesuai dengan Pasal 5(4) TaxTreaty

D 1. 1 (satu) AktaNotarisSyukuriRahmat,SH,M.Knyaitu : Suratdibawahtangan perjanjiankerjasama yaitupihakpertama, koperasiputeraputeriaceh (KPPA) denganpihakkedua Tuan Edi RatnaNomor : 486-L/SR/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;2. 1(satu) AktaNotarisAzharIbrahim,SHyaitu : Suratkuasadari : a.) Tuan Leo Fernandi, b.)

Rezeki Sungai Mas, Daftar Perseroan Nomor : AHU-0039165.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 02 April 2015, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2015;7. 1(satu) LembarSuratKeteranganTerdaftarNomor : S-19405KT/WPJ.25/KP.0103/2016, NomorPokokWajibPajak (NPWP) : 73.628.320.1-101.000, KlasifikasiLapangan Usaha (KLU) Utama : 07301-Pertambangan Emasdan Perak, Banda Aceh, 10 November 2016;8. 1(satu) LembarSuratKeterangandariKoperasiPuteraPuteri Aceh (KPPA) selakupemegangIzin Usaha Pertambangan (IUP), menunjuk

Rezeki Sungai Mas sebagaipelaksanaoperasionalpekerjaanpenambangan di wilayah IUP KoperasiPuteraPuteri Aceh (KPPA), di Meulaboh, 05 Oktober 2016;Dikembalikankepadaterdakwa Edi Ratna,dkk6. Membebankankan kepada Para Terdakwa untukmembayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.00. (lima ribu rupiah);

BeratTabung 40 Kg, Berat Isi 20 Kg, Ketinggian120 Cm, Diameter 14 Cm, KelilingTabung 60 Cm, bewarnaMerahKekaratan;8. 1 Plat Baja Tipis berwarnaMerah, UkuranKeliling 53 Cm, Berat 5 Kg;9. 4 PasangBaut Baja besertaMorberwarnaHitam, TinggiBaut 14 Cm lebarsekeliling5 Cm danTinggiMor 3 Cm lebarsekeliling 8 Cm;10. 1 Kabel Las berwarnaHitam, Panjang 10 Meter, besertaGagang Las.D1. 1 (satu) AktaNotarisSyukuriRahmat,SH,M.Knyaitu : Suratdibawahtanganperjanjiankerjasama yaitupihakpertama, koperasiputeraputeriaceh (KPPA

RezekiSungai Mas, Daftar Perseroan Nomor : AHU0039165.AH.01.11.Tahun 2015Tanggal 02 April 2015, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2015;7. 1(satu) LembarSuratKeteranganT erdaftarNomor : S19405KT/WPJ.25/KP.0103/2016, NomorPokokWajibPajak (NPWP)73.628.320.1101.000, KlasifikasiLapangan Usaha (KLU) Utama : 07301Pertambangan Emasdan Perak, Banda Aceh, 10 November 2016;8. 1(satu) LembarSuratKeterangandariKoperasiPuteraPuteri Aceh (KPPA)selakupemeganglzin Usaha Pertambangan (IUP), menunjuk : PT.

RezekiSungai Mas sebagaipelaksanaoperasionalpekerjaanpenambangan di wilayahIUP KoperasiPuteraPuteri Aceh (KPPA), di Meulaboh, 05 Oktober 2016;Dikembalikankepadaterdakwa Edi Ratna,dkk6. Membebankankan kepada Para Terdakwa untukmembayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp. 5.000.00.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pendamping KPPA (KomitePerlindungan Perempuan dan anak), bertempat tinggal di JI.

kekerasan fisik yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diadukanPenggugat terhadap saksi pada bulan Januari2011 dan Agustus 2011; Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut, saksi telah melakukan mediasisebanyak 2 kali dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk kemudian diupayakan damai, namun tidak berhasil;Bahwa mediasi yang kedua (Agustus 2011) telah ternyata Tergugatmenunjukkan sikap kasarnya terhadap Penggugat, sehingga Penggugatminta perlindungan KPIA dan menginap di Shelter KPPA

It ..11ccccceccceccecseeeceeeeenee ene ceanee eae ceneescaneee cesesness sae asneseseseeeaeesenees 4Bahwa apa yang diadukan Penggugat pada KPPA telah diakui sepenuhnyaoleh Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahtempat kediaman selama 3 bulan, sejak Agustus 2011~Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernahkelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi, karena Tergugat tidak lagimemperdulikan Penggugat;Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pendamping KPPA, bertempattinggal di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugatadalah Klien Saksi; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagisebagaimana layaknya suami isteri, karena telah terjadi pertengkaran yangdiakibatkan

It ..11ccccceccceccecseeeceeeeenee ene ceanee eae ceneescaneee cesesness sae asneseseseeeaeesenees 5yang cukup lama antara 2 sampai3 bulan dengan memilih mengaji di PondokPesantren di malang dan selama itu pula tidak pernah menafkahi Penggugat;Bahwa apa yang diadukan Penggugat pada KPPA telah diakui sepenuhnyaoleh Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahtempat kediaman selama 3 bulan, sejak Agustus 2011;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernahkelihatan

KPPA sebatas pada perannya sebagai pengawas, penghubung, koordinatordan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaanperusahaanafiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia.2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesiatermasuk tidak akan dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukansesuatu perikatan atau transaksi penjualan atau pembelian barang dan jasadengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri.3.

KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan suatuperusahaan, anak perusahaan atau cabang yang ada di Indonesia.Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantorPengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga asing yang memilikikeahlian tertentu.7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatankantor.8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yangberlaku.9.

Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala BKPMdengan menggunakan formulir laporan KPPA10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yangsudah tersedia11.

Dalam hal iniKPPA tidak mempunyai definisi dan fungsi sebagai tempat kedudukanmanajemen, dibuktikan dengan tidak adanya faktor penentu kebijakanmanajemen yang salah satunya adalah fungsi struktur organisasi sebagai linipengambil keputusan dalam manajemen, di dalam Struktur KPPA, lini tanggungjawab tanggung berada pada posisi Manager KPPA/Chief Representative yanghanya berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan operasional kantor(sebagaimana diatur dalam surat izin BKPM angka 1 di atas) bukan sebagaipenentu

Putusan Nomor 1528/B/PK/PJK/2017diawasi oleh Dewan Komisaris, posisi Manager atau Chief Representativebukan didalam lini pengambil keputusan;Bahwa berdasarkan data dan fakta bahwa: Manager KPPA/Chief Representative tidak pernah melakukan perikatan atauperjanjian dengan pihak manapun dalam hal penjualan atas barang dan jasa, KPPA tidak menjalankan sesuatu kegiatan yang mendapatkan penghasilanbaik yang sejenis maupun tidak sejenis dengan kantor pusatnya, KPPA hanya berfungsi sebagai pengawas, penghubung

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakanTermohon telah menjalin hubungan asmara dengan lakilaki lain, haltersebut Pemohon ketahui ketika Pemohon berada di Kantor KPPA karenaTermohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon di Kantor KPPA dengantuduhan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon kepadaTermohon, namun ternyata hal tersebut tidak benar, malahan setelahpihak Kantor KPPA menyelidiki ternyata Termohon lah yang salah bahwaTermohon telah menjalin hubungan asmara

Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, secara bersamasamayang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asingmenyalahgunakan atau melakukan kegitan yang tidak sesuai dengan maksudatau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, yang dilakukanmereka terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Berawal P.T Rezeki Sungai Mas milik terdakwa 1 Edi Ratna sebagaikomisaris menjalin kerjasama dengan Koperasi Putera Puteri Aceh(KPPA

) meulaboh yang bergerak di bidang pertambangan, dikarenakanP.T Rezeki Sungai Mas milik terdakwa 1 Edi Ratna tidak ada mempunyaiizin usaha pertambangan, yang mempunyai Izin Usaha Pertambanganadalah Koperasi Putera Puteri Aceh (KPPA).

208.Kg, Ketinggian 120 Cm, Diameter 14 Cm, Keliling Tabung 60 Cm,bewarna Merah Kekaratan;1 Plat Baja Tipis berwarna Merah, Ukuran Keliling 53 Cm, Berat 5 Kg;9. 4 Pasang Baut Baja beserta Mor berwarna Hitam, Tinggi Baut 14 Cmlebar sekeliling 5 Cm dan Tinggi Mor 3 Cm lebar sekeliling 8 Cm;10.1 Kabel Las berwarna Hitam, Panjang 10 Meter, beserta GagangLas;. 1 (satu) Akta Notaris Syukuri Rahmat,SH,M.Kn yaitu : Surat dibawahtangan perjanjian kerja sama yaitu pihak pertama, koperasi puteraputeri aceh (KPPA

Rezeki Sungai Mas sebagai pelaksana operasionalpekerjaan penambangan di wilayah IUP Koperasi Putera PuteriAceh (KPPA), di Meulaboh, 05 Oktober 2016.Dikembalikan kepada terdakwa Edi Ratna,dkk ;4. Menetapkan agar masingmasing terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, ( Lima ribu rupiah);Putusan, Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal. 29 Mei 2017, Nomor54/Pid.Sus/2017/PN Mbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa 1.EDI RATNA dan Terdakwa 2.

Rezeki Sungai Mas sebagai pelaksana operasionalpekerjaan penambangan di wilayah IUP Koperasi Putera PuteriAceh (KPPA), di Meulaboh, 05 Oktober 2016;Dikembalikan kepada terdakwa Edi Ratna,dkk6. Membebankankan kepada Para Terdakwa untukmembayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp. 5.000.00.

Saksi I, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai KomunitasPemerhati Perempuan dan Anak (KPPA) Palu, bertempat tinggal di BTN.Lasoani, Rt. 003 /Rw. 002 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, KotaPalu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksibekerja pada lembaga Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak KotaPalu;Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Penggugat datang di Kantor saksimelaporkan permasalahannya dengan Tergugat

Saksi Il, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai KomunitasPemerhati Perempuan dan Anak (KPPA) Palu, bertempat tinggal di BTN.Lasoani, Rt/Rw: 003/002, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, KotaPalu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut: Bahwa saksi adalah Pegawai pada Kantor Komunitas PemerhatiPerempuan dan anak (KPPA) Palu; Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksipernah menangani permasalahan Penggugat dengan Tergugat; Bahwa sekitar bulan Juli

2020 Penggugat melaporkan Tergugat keKantor KPPA Palu atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat; Bahwa Penggugat pada saat Penggugat berada di Kantor Saksi,Tergugat menelepon Penggugat dalam keadaan marahmarah danmengancam akan membunuh Penggugat;Hal 4 dari 11 hal.Put.No.1/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Sh4'163/1/KPPA/2014 Tanggal 4 November 2014 atas namaperusahaan Perwakilan SIEMENS VAI INTERNATIONAL GMBHdengan alamat kantor Kirana Two Building lantai 7, JI. BoulevardTimur kav.88, Kelapa gading, Jakarta Utara 14240, dengan Kepalakantor (Chief Executive Oficer) adalah TERGUGAT (lr. JHONSONPANGGABEAN, MM) sesuai dengan Peraturan BKPM No.12tahun 2009; ween nanan nana Bahwa ==Penunjukan TERGUGAT sebagai Kepala PerwakilanPerusahaan Asing (KPPA) ditandatangani oleh Dr.

YahyaHarahap, halaman 14Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994Izin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentangIzin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan AsingPenggugat No. 163/1/KPPA/2014 tanggal 4 November2014Surat BKPM No. 850/A.8/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihalPerubahan Izin Kegiatan Kantor Perwakilan PerusahaanAsing yaitu perubahan nama KPPA PenggugatIzin BKPM tentang perpanjangan KPPA Penggugat No.210/1/KPPA/2017 tanggal 17 Oktober 2017Izin BKPM tentang perubahan Kepala KPPA

Heinrich Maximilian Roehrl danDr.Bernhard Starzer:Terjemahan T14 A;Izin BKPM No. 1631/1/KPPA/2014 untuk KPPA SiemensVAI international GmbH;Izin BKPM No.850/A.8/2015 tentang perubahanSiemens VAI GmbHTechnologies Austria GmbH, surat tertanggal 11 May 2015;namaInternational menjadi PrimetalsHal 70 dari 95 hal. Putusan No. 285/Pdt, SN ONENESS35.36.37.38.39.40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.50.BUKT!

Ahmad Sohibi Tentang PerpanjanganIjin Kppa No.210/1/Kppa/2017.Transfer Sejumlah Uang Ke Rekening Sdr. Ahmad SohibiYang Diduga Berasal DariPenyelewengan KeuanganPerusahaan.Pembayaran Tiket Sdr. Klaus Stefanc Diduga MenggunakanUang Hasil Penyelewengan Keuangan Perusahaan.Letter Of Appointment Tanggal 01 Maret 2018;Terjemahan : Surat Penunjukan Sdr. Ahmad Sohibi SebagaiKepala Kppa Tanggal 01 Maret 2018.Company Register No.

Jhonson panggabeansebagai kppa, pak.

termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Bangkinang yang berwenang memeriksan dan mengadili, Dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannyabukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Berawal ketika terdakwa SUTIANI Binti SUKARDI (Alm) bertemu dengansaksi Ngatimin Bin Mugimin (Alm) yang mana saat itu saksi Ngatiminmenawarkan lahan kelompok tani dengan pola KPPA

(lima puluh juta rupiah) dengan bukti jual beli berupa kwitansi;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yakni berawalketika terdakwa bertemu dengan saksi sekira tanggal 24 April 2010dirumah terdakwa, kemudian saksi menawarkan terdakwa bergabungmenjadi anggota kebun kelapa sawit dengan pola KPPA yang berada diDanau Lancang Mandau, yang mana untuk pengurusannya saksimeminjam uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),kemudian saksi memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebihkurang sebesar Rp. 120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah) ; Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kamparuntuk ditindak lanjuti, kKemudian didalam proses perkara tersebut tercapaiperdamaian antara saksi dengan terdakwa (Surat terlampir)Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu : Saksi tidak pernah menghubungi terdakwa untuk memberitahukanperkembangan kebun kelapa sawit pola KPPA

Ngatimin pernah mendatangiterdakwa dan menawarkan untuk menjadi anggota kebun kelapa sawit polaKPPA di Desa Danau Lancang Mandau dengan menyerahkan uang sejumlahRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.BknBahwa saksi Ngatimin menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor : 194tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 DesaRimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagaijaminan uang pengurusan kebun sawit pola KPPA

foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 atasnama Kabul Rejo ;1 (Satu) bundel SHM (sertifikat hak milik) Nomor : 194 atas nama KabulRejo ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagisekira tahun 2010 ketika terdakwa bertemu dengan saksi Ngatimin BinMugimin (Alm) yang mana saat itu saksi Ngatimin menawarkan lahankelompok tani dengan pola KPPA

Kabul Rejo yang berada diDesa Rimba Beringin Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung HuluKabupaten Kampar, yang mana surat tersebut berada pada saksi SutianiBinti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebagaijaminan oleh saksi Ngatimin Bin mugimin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi(dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pinjaman uang untuk menguruslahan kelompok tani pola KPPA di Desa Danau Lancang.Lalu sekira tahun 2015 terdakwa I, bersamasama dengan terdakwa II sertasaksi Sutiani

perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara yakniberawal ketika saksi bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukanpnuntutan secara terpisah) sekira tanggal 24 April 2010 dirumah saksiSutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) yang ketika itumasih berstatus suami istri dengan terdakwa Sardikin Bin Markus,kemudian saksi menawarkan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukanpnuntutan secara terpisah) untuk bergabung menjadi anggota kebunkelapa sawit dengan pola KPPA

Kampar kepada saksi Sutiani Binti Sukardi(dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk mengurus lahan kelapa sawitpola KPPA sekira dalam tahun 2010 ;Bahwa sekira dalam tahun 2014, saksi pernah didatangi oleh merekaterdakwa bersamasama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukanpnuntutan secara terpisah) untuk meminta tanda tangan surat yang isinyamenyetujui menjual lahan yang Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanahyang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab.

Sardikin Bin Markus (Alm) :halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.BknBahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkanketerangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;Bahwa pada waktu sekira tahun 2010, saksi Ngatimin pernah mendatangisaksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) yang saatitu masih berstatus istri terdakwa , dan menawarkan untuk menjadi anggotakebun kelapa sawit pola KPPA di Desa Danau Lancang Mandau denganmenyerahkan uang sejumlah

Prayudi Bin Sugiono :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkanketerangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;Bahwa pada waktu sekira tahun 2010, saksi Ngatimin pernah mendatangisaksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) yang saatitu masih berstatus istri terdakwa , dan menawarkan untuk menjadi anggotakebun kelapa sawit pola KPPA di Desa Danau Lancang Mandau denganmenyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000.

hanyamengenali orang yang bernamaSUTRA Bin HAKIM karena samasama wargadesa Sungai Angit;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benarketerangan saksi;aSutra Bin Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi telah mengambil 1(satu) ekor sapi ;Bahwa sapi tersebut milik milik saksi korban Royadi Bin Idrus;Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 22 April 2015sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan KPPA

tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benarketerangan saksi;4 Sulaiman als Man Bin Sahroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi telahmengambil (satu) ekor sapi ;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 464/PID.B/2015/PN SKYe Bahwa sapi tersebut milik milik saksi korban Royadi Bin Idrus;Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 22 April 2015sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan KPPA

korban untuk mengambil sapi tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benarketerangan saksi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwatelah mengambil (satu) ekor sapi ;e Bahwa sapi tersebut milik milik saksi korban Royadi Bin Idrus;Bahwa seingat Terdakwa kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 22 April2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan KPPA

parangnyamilik SULAIMAN untuk memotongmotong daging sapi tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 47 Cm terbuat dari besi danbergagang plastik berwarna abuabu2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:e Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 13.00WIB bertempat di lahan KPPA

Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec.Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto denganpola KPPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) sesuai dengan SuratKesepakatan Kerjasama PT.

Nurmaldan SYAhrial.Bahwa saksi tidak ada memiliki keterkaitan dengan KUD Tiga Kotoakan tetapi Saksi merupakan anggota Pola KPPA KUD Pincuran Tujuhyang berbatasan dengan Pola KPPA KUD Tiga Koto.Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 21.00Wib Saksi mendapat telpon dari Asisten Rayon A Mitra KUD PancuranTujuh bahwa besok pagi masyarakat Pandalian dibawah kepimpinanninik mamak Sdr Syaiful Bahri akan melakukan pemanenan buahkelapa sawit di lahan Pola KPPA KUD Tiga Koto dan pada hari

sabtuhalaman 40 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkntanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Saksi sampai di lahanPola KPPA KUD Tiga Koto Desa Siberuang Kec.

KotoKampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto dengan pola KPPA(Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) sesuai dengan Surat KesepakatanKerjasama PT.

HENDRI Als KUNDROK dan Sdr.HENDRI tersebut kemudian menunggu di persimpangan blok 33 dan 34 kebun KPPA PT.Peputra Masterindo namun ketika terdakwa bersamasama dengan Sdr. HENDRA, Sdr.HENDRI Als KUNDROK dan Sdr. HENDRI keluar dari kebun dan melihat Saksi BENISASTERA DANUR, Saksi ARNIS dan Saksi AZHAR maka Sdr. HENDRA, Sdr.HENDRI dan Sdr.

Hendra, sdr.Hendni Als Kundrok dan sdr.Hendri tersebut kemudian menunggu dipersimpangan blok 33 dan 34 kebun KPPA PT. Peputra Masterindo namun ketikaterdakwa bersamasama dengan sdr. Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendrikeluar dari kebun dan melihat saksi Beni Sastera Danur, saksi Arnis dan saksi Azharmaka sdr.

Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri tersebut kemudianmenunggu di persimpangan blok 33 dan 34 kebun KPPA PT. Peputra Masterindo namunketika terdakwa bersamasama dengan sdr. Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendnkeluar dari kebun dan melihat saksi Beni Sastera Danur, saksi Arnis dan saksi Azhar makasdr.

nama ALI ANWAR, diberi tanda P2;Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ALI ANWAR, No. 1372020401080010,diberi tanda P3;Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PalupuhKabupaten Agam antara SAMSIARNI dan ALI ANWAR Nomor 31/01/III/1990,diberi tanda P4;Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No 80/KK/VI/2001 atas nama VINAANISA, diberi tanda P5;Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No 81/KK/VI/2001 atas nama DIO TRIEKA PUTRA diberi tanda P6;Foto Copy Surat Keterangan No 474.1/194/KET/KPPA

/II2013 dari KelurahanPasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, diberi tandaP7;Foto Copy Surat Keterangan No 474.1/186/KET/KPPA/II2013 dari KelurahanPasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, diberi tandaP8;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah ditelitidan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta telah bermateraicukup maka dilampirkan dalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan