Bahwa Termohon juga telah mengurus pensiun janda dari Pemohonpadahal Pemohon masih hidup, hal ini diketahui dari surat BKN Regional VINomor 00074/KR.VI/BKN.C/VI/16 ;Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor : 255/Pdt.G/2016/PA.PSP;7.

Poto copy Pemberitahuan Nomor : 00074/KR.VI/BKN.C/VI/16 tanggal 08Juni 2016 yang dikeluarkan An. Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara Kepala Seksi Verifikasi dan PelaporanPengangkatan dan Pensiun yang telah dinazegeling sesuai dengan beameterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan(Bukti : P.2);Il. Saksisaksi :1.

Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifatsempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantahkebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlakuserta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, dengandemikian alat bukti P secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat buktidipersidangan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Potocopy Pemberitahuan Nomor : 00074/KR.VI

KHAIRUL ARIFIN BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya proses pengurusan NIP/SKCPNS honorer KII di Kabupaten Aceh Tamiang; Bahwa Jabatan Saksi sebagai staff seksi pengelolaan arsip KepegawaianInstansi Kab/Kota Kantor Regional VI BKN Medan berdasarkan suratPerintah Ka Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara No.47/KR.VI/BKN/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016; Bahwa tugas Saksi yaitu mengagendakan surat masuk dan surat keluar diBidang

nama rumahmakannya Saksi lupa, dalam rangka makanmakan pada saat SaksiSyamsuri mau ke Jakarta.3)Pertemuan ketiga sekira Desember tahun 2014, Saksi diundang olehSaksi Syamsuri selaku Kepala BKPP untuk monitoring pengawasanujian Computer Asisten Test (CAT) formasi Umum di Kabupaten AcehTamiang.4)Pertemuan keempat sekira awal bulan Pebruari tahun 2015 Saksibertemu dengan Saksi Syamsuri bertempat di Ruangan Saksi kantorBKN Regional VI Medan, dalam rangka konfirmasi atas terbitnya suratnomor : 004.1/KR.VI

Berdasarkan surat KepalaKantor Regional VI Badan Kepegawaian NegaraNomor:004.1/KR.VI/BKN/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, PerihalPengembalian usul penetapan NIP an. HARLIANI, A.Ma, dkk tanpamengembali kan berkas usulan itu; Bahwa dari 118 (seratus delapan belas) orang itu ditinjau kembali olehBKN Regional VI Medan atas permintaan Kepala BKPP Kab. Acehtamiang an.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Regional VIBadan Kepegawaian Negara Nomor:004.1/KR.VI/BKN/I/2015 tanggal 12Januari 2015, Perihal Pengembalian usul penetapan NIP an. HARLIANI,A.Ma, dkk tanpa mengembali kan berkas usulan itu;Bahwa dari 118 (Seratus delapan belas) orang itu ditinjau kembali olehBKN Regional VI Medan atas permintaan Kepala BKPP Kab.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Regional VIBadan Kepegawaian Negara Nomor:004.1/KR.VI/BKN/I/2015 tanggal 12Januari 2015, Perihal Pengembalian usul penetapan NIP an. HARLIANI,A.Ma, dkk tanpa mengembali kan berkas usulan itu; Bahwa dari 118 (Seratus delapan belas) orang itu ditinjau kembali olehBKN Regional VI Medan atas permintaan Kepala BKPP Kab.

Sekip Ujung Palembang ;Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padapokoknya atas dalildalil :Objek Gugatan : Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VIl Badan KepegawaianNegara Palembang No.105/5800/TMS/CPNS/KR.VI

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VIPalembang (Tergugat) No.105/5800/TMS/CPNS/KR.VI/XV/2008tertanggal 19 Nopember 2008 perihal Pengembalian UsulPenetapan NIP atas nama Dila Ardani ;3. Memerintahkan kepada Kepala BKN Kantor Regional VIIPalembang (Tergugat) untuk mencabut Surat KeputusanNo.105/5800/TMS/CPNS/KR.VIVXV2008 tertanggal 19 Nopember2008 perihal Pengembalian Usul Penetapan NIP atas nama DilaArdani ;Hal.5 dari 8 hal. Put. No.425 K/TUN/20094.

/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihalPNS yang dipenjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi atasnama Rahmat dkk 5 (lima) orang ;Bahwa obyek sengketa ditetapkan oleh tergugat denganmembaca Surat badan kepegawaian Negara No.247.31/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010tentang tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, dan PenjatuhanSanksi dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yangseyogyanya diawali dengan pemeriksaan terhadap

;d) Bahwa KTUN Obyek sengketa tersebut yang ditetapkan tergugatberdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara No.247.31/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018bertentangan dengan Pasal 52 ayat 1 UndangUndang No. 30 tahun2014 dan prosedur pemberhentian PNS yang tersangkt dalam kasuspidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 5 tahun2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 yang seyogianyadiawali dengan Pemberhentian Sementara.;20.

Bahwa quadnon, Penggugat mempersoalkan objek sengketa aquo dikaitkandengan Surat Badan Kepegawaian Negara No. 247.31/KR.VI/BKN/IX/2018tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya beranggapanbertentangan dengan Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2010 TentangTata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi danPemnyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yang menurut Penggugatseyogyanya diawali dengan pemeriksaan terhadap Penggugat dandiberhentikan sementara adalah dalil yang keliru dan tidak tepat

Oleh karena itu sejak putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetap, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN)Regional VI selaku Pejabat Yang Berwenang (Pyb) melalui Surat Nomor :247.31/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 mengusulkankepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat terhadap Aparatur Sipil Negara (ic.

Bukti T2 Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VINomor :: 247.31/KR.VI/BKN/IX/2018 ;3.

Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Bahwa KTUN objek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugatberdasarkan surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor K.2630/V.1398/99 dan surat Kepala Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 bertentangandengan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 danprosedur pemberhentin PNS yang tersangkut dalam kasus pidanaPutusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUNMDN Halaman 161.43.sebagaimana

Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku sebagaimana Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas Legalitas dan KepastianHukum ;Bahwa KTUN objek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugat berdasarkanSurat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 dan surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor247.2/KR.VI

Bukti T11Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tanggal 2Oktober 2018 ;Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor :247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, Hal : PNS Yang Dipenjara KarenaMelakukan Tindak Pidana Korupsi An.

Maranatha Dachi, Dkk, 18(delapan belas) orang tanggal 20 September 2018 ;Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor :318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, Hal : Pemberhentian PNS YangTerlibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ;Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1001/99,Perihal : Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN tanggal 26 Desember2018 ;Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor800/38118/BKD/II/2018 Perihal : Permintaan

Bahwa, berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, tertanggal 20 September 2018, Perihal PNS yangDipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi An. Maranatha Dachi, dkk.Berserta Lampirannya Nomor 14, Tergugat diminta untuk memberhentikanPengugat tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan peraturanperundangundangan (vide Bukti T6) ;6.

Bahwa KTUN obyek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugatberdasarkan Surat Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara Nomor K.2630/V.1398/99 dan Surat Kepala KantorRegional Vi Badan Kepegawaian Negara Nomor247.2/KR.VI/IBKN/IX/2018 bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 danprosedurpemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidanasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yangseyogianya diawali dengan Pemberhentian

Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V. 1398/99tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian dataPegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dancontoh Keputusan pemberhentian pemberhentian tidak denganhormat, dan Surat Kepala Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara Medan Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018,Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUNMDNtanggal 20

K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018 ;Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara No. 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal29 September 2018, Hal. PNS yang dipenjara karenamelakukan tindak pidana korupsi atas nama Maranatha Dachi,dkk 18 (delapan belas) orang ;Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUNMDN7. BuktiT78. BuktiT89. BuktiT910. Bukti T 1011. Bukti T1112. Bukti T 1213.

Bukti T 13Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara No. 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, tanggal17 Desember 2018, Hal. Pemberhentian PNS yang terlibatTindak Pidana Kejahatan Jabatan ;Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara No.

bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa aquo dalam konsideran Menimbang huruf c dapat diketahui bahwa Penggugatdiberhentikan Tidak Dengan Hormat dikarenakan PNS telah dihukum penjaraatau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan perintahdari Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V. 1398/99 tanggal 2Oktober 2018 dan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Medan Nomor 247.2/KR.VI

PNS Jon KendiSaragih NIP. 196605312006041001.Bahwa atas surat TURUT TERGUGAT tersebut, Kepala Kanreg VIBKN Medan memberikan jawaban melalui surat nomor299/KR.VI/BKN/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal PertimbanganTeknis Pensiun an. Jon Mikael Saragih anak dari PNS Alm. Jon KendiSaragih NIP. 196605312006041001, yang pada poin 2 menyatakanbahwa:Sdr. Jon Mikael Saragih tidak berhak menjadi ahli warispensiun yatim karena yang bersangkutan adalah anak angkatPNS alm.

NomorC.26.22/A.16.45/06/94;5) Surat Kepala Kanreg Vi BKN Medan Nomor299/KR.VI/BKN/V/2020.c. Bahwa Surat Kepala BKN Nomor C.99.22/P.01.32 tanggal 8 Juni1990 dan Nomor C.26.22/A.16.45/06/94 tanggal 7 Oktober 1994Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 487/PDT/2020/PT MDNmerupakan tindakan Tata Usaha yang sah (presumtio justi causae)sehingga harus dirujuk oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI;d.

Bahwa atas Surat TURUT TERGUGAT tersebut, Badan KepegawaianNegera memberikan jawaban melalui Surat Nomor299/KR.VI/BKN/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, pada poin 2menyatakan bahwa :Sdr. Jon Mikael Saragih tidak berhak menjadi ahli waris yatimkarena yang bersangkutan adalah anak angkat PNS alm. JonKendi Saragih NIP. 196605312006041001 dan Sari. TiarmaHutabarat, kami minta agar Saudara menyampaikan usulpenghapusan pertimbangan Teknis Pensiun Yatim an.

Bahwa sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban danbuktibukti TERBANDING dahulu PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, maka juga harusmempertimbangkan jawaban dan buktibukti yang diajukan olehPEMBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI (Bukti T13) dimana Surat Kepala Kanreg VI BKN MedanNomor 299/KR.VI/BKN/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 PerihalPertimbangan Teknis Pensiun an. Jon Mikael Saragih anak dari PNSAlm.

NomorC.26.22/A.16.45/06/94;5) Surat Kepala Kanreg VI BKN Medan Nomor 299/KR.VI/BKN/V/2020.c. Bahwa Surat Kepala BKN Nomor C.99.22/P.01.32 tanggal 8 Juni 1990dan Nomor C.26.22/A.16.45/06/94 tanggal 7 Oktober 1994 merupakantindakan Tata Usaha yang sah (presumtio justi causae) sehingga harusdirujuk oleh PEMBANDING dahulu TERGUGATKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;d.

Kep. 0421/KEP/KR.VI/PEG/2012 Penggugat berkedudukansebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan PNS pada PemerintahProvinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional VIBKN Medan Nomor 07122/KEP/GU/21200/2016, maka untuk memenuhiketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmengurus izin perceraian;Bahwa Penggugat berdasarkan

Kep.0421/KEP/KR.VI/PEG/2012 tanggal 8 November 2011, yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang bermeterai cukup dan telahdinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);7. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, yangdibuat oleh Evita Mastiani Pane, S.Pd, tanggal 20 Agustus 2020, yangbermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.7);8.

Pemeriksaan,Penjatuhan Sanksi dan Penyampaian KeputusanHukuman Disiplin, dengan uraian sebagai berikut :a. bahwa Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengaturmengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan,Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan HukumanDisiplin bagi Pegawai Negeri Sipil ; b. bahwa Obyek Sengketa ditetapkan oleh Tergugatdengan membaca Surat Kepala Kantor Regional VIBadan Kepegawaian Negara Nomor247.26/KR.VI

ArifinHulu, dkk 3 (tiga) Orang ; c. bahwa Obyek Sengketa ditetapkan oleh Tergugatdengan membaca Surat Kepala Kantor Regional VIBadan Kepegawaian NegaraNomor247.26/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September2018 bertentangan dengan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Sanksi danPenyampaian Keputusan Hukuman Displin yangseyogianya diawali dengan Pemeriksaan terhadapPenggugat;13.bahwa KTUN objek sengketa tersebut bertentangandengan Pasal 52 ayat (1

yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap ;c. bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanadikutip :pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal250 huruf b dan huruf d dan Pasal 25Iditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memilikikekuatan hukum tetap : d. bahwa KTUN' obyek' sengketa tersebut yangditetapkan Tergugat berdasarkan Surat Kepala KantorRegional VI Nomor 247.26/KR.VI

Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara KantorRegional VI No.247/.26/KR.VI/BKN/IX/2018 perihal PNS yangdipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi a.n ArifinHulu dkk tanggal 20 September 2018. ...............ccceceeeeeeeee ees(Bukti T2);3. Foto copy putusan Pengadilan Tidak Pidana KorupsiPN.Medan No.18/Pid.Sus.K/2013/PNMdn tanggal 20 Mei2013 atas nama Onesimus Zega A.md.re (Bukti T3 );4.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor :182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 (vide bukti T4), serta berdasarkan Surat Badan Kepegawaian NegaraKantor Regional VI Nomor : 247.26/KR.VI/BKN/IX/2018tertanggal 20 September 2018 (vide Bukti T2) yang pada45pokoknya kedua surat tersebut memerintahkan kepadaPejabat Pembina Kepegawaian untuk

2019/PTUNMDN.Bukti.T3:Bukti.T4:Bukti.T5:Bukti.T6:Bukti.T7:Bukti.T8:Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian data PegawaiNegeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubunganya dengan jabatan dan contoh Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai PNS ;Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian NegaraMedan Nomor 247.2/KR.VI

/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018,Hal PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi An.Maranatha Dachi, dkk 18 (delapan belas) orang;Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian NegaraMedan Nomor 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018,Hal Pemberhentian PNS yang Terlibat Tindak Pidana KejahatanJabatan;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018 Perihal Tindaklanjut KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNSkarena melakukan Tipikor;Fotokopi Foto copy Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor:800/16912/E/BKD/2017, tanggal 30 Agustus 2017, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS/ASN Yang TelahMenjalani Hukuman Pidana Penjara Karena Kejahatan JabatanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan HukumTetap :Halaman 19Putusan Nomor : 217/G/2019/PTUNMDN.Bukti.T9: Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian NegaraMedan Nomor 071/KR.VI

Bupati Ogan Ilr mengirim surat kepada KepalaBadan Kepegawaian Negara Republik Indonesia c.q Deputi Wasdal sehubungan dengansurat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor:038/KR.VI/BKN.K/AV/2015 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Ilr tanggal 13 April2015, dimana pada pokoknya surat tersebut berisikan permohonan pertimbangan untukmeninjau kembali surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII PalembangNomor: 038/KR.VII/BKN.K/IV/2015, Perihal Pembatalan Penetapan NIP CPNS a.nAhmad

Ahmad Dardak (Penggugat) dibatalkan, dimana hal tersebutdidasarkan pada surat pengaduan masyarakat atas nama Forum Guru Honorersebagaimana surat Badan Kepegawaian Negara kantor Regiaonal VII Palembang Nomor038/KR.VI/BKN.K/AIV/2015, Perihal Pembatalan Penetapat NIP CPNS An. AhmadDardak (Penggugat) yang ditujukan kepada Bupati Ogan Ilr tanggal 13 April 2015.Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Bupati Ogan Ilir mengirim surat kepada Kepala BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia cq.

Deputi Wasdal sehubungan dengan Badankepegawaian Negara Kantor Regional Vil Palembang nomor038/KR.VI/BKN.K/AV/2015, yang ditujukkan kepada Bupati Ogan Ilr tanggal 13 April2015 dimana pada pokoknya surat tersebut berisikan permohonan pertimbangan untukmeninjau kembali surat Badan kepegawaian Negara kantor Regional VII Palembang038/KR.VI/BKN.K/IV/2015, perihal pembatalan Penetapan NIP CPNS an.

Ahmad Dardak, S.Pd. tersebuttelah ditanggapi dengan surat Nomor 038/KR.VI/BKN.K/2015 tanggal 13Halaman 31 dari 67 halaman, Putusan Perkara Nomor 01/G/2017/PTUNPLGApril 2015 dan Nomor 113.d/KR.VII/BKN.K/XI/2015 tanggal 4 Nopember04.

Ahmad Dardak, S.Pd GuruSMPN 02 Indralaya, tanggal 22 Maret 2016, ( fotokopi dari fotokopiberstempel basah ) ; Surat Nomor F1.2630/D.106/47 dari Kepala Badan KepegawaianNegara Perihal Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada KetuaOmbudsman RI, tanggal 11 Mei 2016, ( fotokopi dari fotokopiberstempel basah ) ; Surat Nomor : 113.d/KR.VI/BKN.K/XI/2015 dari Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang perihal MohonPertimbangan untuk kasus CPNS K2 atas nama Ahmad Dardak, S.PdGuru SMPN

Bahwa informasi yang sama telah juga diberitahukan kepadaPenggugat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VIMedan melalui suratnya Nomor 633/KR.VI/BKN/IX/2020 tanggal 11September 2020 perihal Surat Keberatan atas Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri An. Martianus Telaumbanua yangditujukan kepada Bupati Nias Utara, dengan tembusannya turut ditujukankepada Penggugat, dengan inti maksud surat bahwa Penggugat dapatmelakukan Upaya Administratif melalui keberatan ;9.

Surat Kepala Kantor Regional VI BKN Nomor289/KR.VI/BKN/IX/2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan PenjatuhanHukuman Disiplin bagi CPNS dan PNS Kabupaten Nias Utara tanggal30 September 2019 (ada dokumen);h. Surat Panggilan III Nomor 800/1508/Dinsos/2019 oleh atasanlangsung pada tanggal 06 Desember 2019 (ada dokumen);I. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/1543/Dinsos/2019tanggal 13 Desember 2019 (ada dokumen) ;j. Surat Pernyataan Sdr. Martianus Telaumbanua tanggal 13Desember 2019 (ada dokumen); dank.

Bahwa informasi keberatan Penggugat diketahui oleh Tergugat dariBadan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VI Medan melaluisuratnya Nomor 633/KR.VI/BKN/IX/2020 tanggal 11 September 2020perihal Surat Keberatan atas Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri An. Martianus Telaumbanua yang ditujukan kepadaBupati Nias Utara, dengan tembusannya turut ditujukan kepadaPenggugat, dengan inti maksud surat bahwa Penggugat dapat melakukanUpaya Administratif melalui keberatan.

Bukti T5Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara kepadaKepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset DaerahKabupaten Nias Utara No. 800/690/DINSOS/Umum/2019, Perihal :Penangguhan Transfer Gaji PNS pada Rekening Pegawai yangtidak aktif melaksanakan tugas, tertanggal 12 Juli 2019 ;Fotokopi Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negarakepada Bupati Nias Utara No. 289/KR.VI/BKN/IX/2019, Perihal :Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi CPNSdan PNS Kabupaten Nias Utara

Bukti T 6: Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Medan Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20September 2018, Hal PNS yang dipenjara karena melakukantindak pidana korupsi An. Maranatha Dachi, dkk 18 (delapanbelas) orang;7. Bukti T7: Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Medan Nomor 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, tanggal 17Desember 2018, Hal Pemberhentian PNS yang Terlibat TindakPidana Kejahatan Jabatan ;8.

Bukti T11: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3 1220Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember2018;12.Bukti T12: Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Medan Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 (vide bukti T4),Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2Oktober 2018 (vide bukti T5), Surat Badan Kepegawaian Negara KantorRegional VI Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018(vide bukti T6)Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor318.1/KR.VI/BKN/XII /2018 tanggal 17 Desember

DanSurat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor: 800/16912/E/BKD/2017 tanggal30 Agustus 2017 (vide bukti T10) serta Surat Badan Kepegawaian NegaraHalaman 54Perkara NO. 108/G/2019/PTUNMDNKantor Regional VI Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019 tanggal 20 Maret 2019(vide bukti T12);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikan di atas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa dalamperkara ini telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan

jatuhi hukum 1(satu) tahun 2 (dua) bulanpenjara;Bahwa Obyek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Surat KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2Oktober 2018 perihal penyampaian data PNS yang dihukum penjara ataukurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contohkeputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dan Surat Kepala KantorRegional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor 247.2/KR.VI

Bahwa KTUN obyek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugatberdasarkan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor K.2630/V.1398/99 dan Surat Kepala Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 bertentangandengan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 danprosedur pemberhentian PNS yangtersangkut dalam kasus pidanasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang seyogianya diawalidengan Pemberhentian

tindak pidana Kejahatan atau tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :: K.2630/V/1398/99, Tanggal 2 Oktober 2018, perihal Surat Penyampaian data PegaeaiNegeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatandan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai P N S;Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI, Badan Kepegawaian NegaraMedan Nomor : 247.2/KR.VI

/BKN/IX/2018, Tanggal 20 September 2018,Halaman 43Putusan No.206/G/2019/PTUNMDN5.Bukti T56.Bukti T67.Bukti T78.Bukti T89..Bukti T9Hal PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana Korupsi An.Maranatha Dachi , dkk 18 (delapan belas) orang ;Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI, Badan KepegawaianNegara Medan Nomor : 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, Tanggal 17Desember 2018, Hal Pemberhentian PNS yang Terlibat Tindak PidanaKejahatan Jabatan ;Fotokopi Surat Badan Kepegagawaian Negara Nomor ; K.2630/V.1001

, Tanggal 17 Desember 2018, PerihalPermintaan SK ;Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS,karena melakukan Tipikor ;Fotokopi Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor =;800/16912/E/BKD/2017, Tanggal 30 Agustus 2017, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS/ASN yang TelahMenjalani Hukuman Pidana Penjara Karena Kejahatan Jabatan,Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan HukumTetap ;Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Medan, BadanKepegawaian Negara Medan, Nomor 071/KR.VI

Mengingatketentuan ini, demi kepastian hukum Tergugat seharusnya tidakmemberhentikan Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan walaupun ada Surat Kepala Kantor RegionalVI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 247.32/KR.VI/IX/2018 tanggal 20September 2018 beserta segala sanksinya.

PTUNMDN17.Jabatan mulai dari Pasal 552 sampai dengan Pasal 559 KUH Pidana.Dengan demikian putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan Nomor : 103/Pid.SusTPK/2014/PNMdn tanggal 7 April 2015yang terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi konsideranmenimbang huruf b pada Objek Sengketa a quo sehingga ObjekSengketa a qou merupakan Keputusan yang tidak sah (UU RI No. 30Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 52 Ayat (2) ; Bahwa Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian NegaraNomor : 247.32/KR.VI

;Jadi sangat jelas, berdasarkan ketentuan ini Objek Sengketa a quo yangditerbitkan Tergugat dengan dasar Surat Kepala Kantor Regional VIBadan kKepegawaian Negara Nomor : 247.32/KR.VI/BKN/IX/2018tanggal 20 September 2018 bertentangan dengan Pasal 249 Ayat (3)Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.Dengan demikian Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yangtidak sah (UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 52 Ayat (2)).18.

Dengan Jabatan; 2) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti MelakukanTindak Pidana Korupsi; 3) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1001/99,tanggal 26 Desember 2018, perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN; 4) Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor:247.32/KR.VI

PelaksanaanPemberhentian Apareatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindakpidana Korupsi ; Fotokopi Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH dan PPK terhadap PNSyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;Fotokopi Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.22/0096/BKD/2015 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo ;Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian NegaraNo.247.32/KR.VI

MustiBangun tanggal 07 April 2015;2) Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Nomor : 247.32//KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20September 2018 perihal PNS yang dipenjara karenamelakukan tindak pidana korupsi.Jika memang yang menjadi dasar Termohon menerbitan ObjekPermohonan adalah Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan diatasmaka Pemberhentian paling lambat ditetapkan pada tanggal 30April 2015.

hal ini Termohon tidak melaksanakan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik khususnya asas pelayanan yang baiksebagaimana ditentukan UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan Pasal 10, ayat (1) huruf (h),Halaman 23 dari 63 hal.Put.No.2/P/FP/2019/PTUN.MDN25.sehingga Objek Permohonan a quo merupakan keputusanyang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2).Bahwa Termohon pada konsideran Memperhatikan : angka (2)Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian NegaraNomor : 247.32/KR.VI

AdaHubungannya Dengan Jabatan;2) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September2018, tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil NegaraYang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;3) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018, perihal Tindaklanjut KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan KepalaBKN;4) Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor:247.32/KR.VI

Bukti T5;.Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Nomor : = 247.32/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20September 2018, perihal PNS yang Dipenjara karena MelakukanTindak Pidana Korupsi An.

Bahwa atas surat TURUT TERGUGAT tersebut, Kepala Kanreg VI BKNMedan memberikan jawaban melalui Surat nomor 299/KR.VI/BKN/V/2020tanggal 13 Mei 2020 Perihal Pertimbangan Teknis Pensiun an. Jon MikaelSaragih anak dari PNS Alm. Jon Kendi' Saragih NIP.196605312006041001, yang pada poin 2 menyatakan bahwa :Sdr. Jon Mikael Saragih tidak berhak menjadi ahli waris pensiunyatim karena yang bersangkutan adalah anak angkat PNS alm.Jon Kendi Saragih NIP. 196605312006041001 dan Sdri.

NomorC.26.22/A.16.45/06/94;5) Surat Kepala Kanreg Vi BKN Medan Nomor299/KR.VI/BKN/V/2020.c. Bahwa Surat Kepala BKN Nomor C.99.22/P.01.32 tanggal 8 Juni 1990dan Nomor C.26.22/A.16.45/06/94 tanggal 7 Oktober 1994 merupakantindakan Tata Usaha yang sah (presumtio justi causae) sehinggaHalaman 26 dari 62 halaman, Putusan No 50/Pdt.G/2020/PN Pmsharus dirujuk oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI;d.

Bahwa atas Surat TURUT TERGUGAT tersebut, Badan KepegawaianNegera memberikan jawaban melalui Surat Nomor299/KR.VI/BKN/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, pada poin 2 menyatakanbahwa :Sdr. Jon Mikael Saragih tidak berhak menjadi ahli waris yatimkarena yang bersangkutan adalah anak angkat PNS alm. Jon KendiSaragih NIP. 196605312006041001 dan Sdri. Tiarma Hutabarat, kamiminta agar Saudara menyampaikan usul penghapusan pertimbanganTeknis Pensiun Yatim an.

Jon Mikael Saragih anak dari Alm PNS Jon Kendi SaragihNIP . 196605312006041001 yang telah dinazegelen di Kantor Pos,selanjutnya diberi tanda : BT 12 ;Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Kepala Kanreg VIBKN Medan Nomor 229/KR.VI/BKN/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 kepadaKepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar PerihalPertimbangan Teknis Pensiun an.

olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa benar almarhum Jon KendiSaragih adalah dulunya seorang Pegawai Negeri Sipil dan meninggalkan seoranganak dan masih berusia 9 (tahun) yang merupakan anak angkat dari almarhumJon Kendi Saragin dengan almarhumah Tiarma Hutabarat hal ini juga dikuatkandari keterangan saksi Dasmen Purba dan saksi Sabar Antoni Simbolon ;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensimembantah bahwa berdasarkan bukti BT13 yakni Surat Kepala Kanreg VI BKNMedan Nomor 299/KR.VI

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Kantor RegionalVI telah menerbitkan surat No.133/KR.VI/BKN/V/2019 tanggal 10Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUNMDNMei 2019 Perihal pemberitahuan mengenai pengaktifan PNS daripemberhentian sementara.

Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ,Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangpenegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 ;Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara Medan Nomor : 247.2/KR.VI

/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018 ;Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional V BadanKepegawaian Negara Medan Nomor : 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 ;Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018 ;Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor : 800/38118/BKD/II/2018, tanggal 17 Desember 2018 ;Fotocopy Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 800/16912/E/BKD/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentangpemberhentian tidak dengan

BuktiT8 Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara Medan Nomor : 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 ;9. BuktiT9 Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas A KhususNomor : W2UI/28.215/HK.07.SusTPK/XII/2018, tanggal 21Desember 2018 ;10. Bukti T10 Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor : 15/PUUXVII/2019, tanggal 25 April 2019 denganpemohon atas nama Drs. H. Yulianshah, M.M ;11.

No. 0042/Pdt.P/2019/MSSTRNegara Nomor: 0027/KEP/KR.VI/PEG/2009, tanggal 11 Februari 2009,yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Badan Kepegawaian di Jakarta;8. Bahwa sejak Sahara bin Sali meninggal dunia Mahdan Fribadi binSahara tinggal bersama Pemohon dan karena Mahdan Fribadi binSahara masih di bawah umur maka Pemohon memohon kepada MajelisHakim untuk menetapkan Mahdan Fribadi bin Sahara berada di bawahperwalian Pemohon;9.

Pemanggilan, Pemeriksaan, PenjatuhanSanksi dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, denganuraian sebagai berikut;a. bahwa Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telahmengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan,Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin bagiPegawai Negeri Sipil;b. bahwa Obyek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat denganmembaca Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Nomor : 247.26/KR.VI

/BKN/IX/2018 tanggal 20September 2018 Perihal PNS yang dipenjara karena melakukantindak pidana korupsi;c. bahwa Obyek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat denganmembaca Surat Kepala Kantor Regional VI Badan KepegawaianNegara Nomor : 247.26/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20September 2018 bertentangan dengan pasal 52 ayat (1)Halaman 15 Putusan Nomor : 121/G/2019/PTUNMDN.17.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 dan Tata CaraPemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Sanksi danPenyampaian Keputusan Hukuman Displin sebagaimana

hukum tetap;c. bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:"Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkanterhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap";d. bahwa KTUN obyek sengketa tersebut yang ditetapkanTergugat berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VIBadan Kepegawaian Negara Nomor:247.26/KR.VI