Ditemukan 127499 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perceraian
Perkawinan
Agama kristen
Gugatan
Yayasan universitas kristen indonesia vs gubernur provinsi dki jakarta;
Andrian puri paembonan vs rektor universitas kristen indonesia toraja;
Yayasan huria kristen batak protestan surabaya vs i. kepala kantor pertanahan kota surabaya ii.
Ii. pemerintah kota surabaya;
Pdt. ev. diane evapora siburian
S.th.
Dk vs i. direktur jenderal bimbingan masyarakat kristen kementerian agama ri.
Ii. gereja pentakosta;
I. pdt. dr. tulus siahaan
S.pd.
M.th.
Ii. kepala bidang bimbingan masyarakat kristen kanwil kementerian agama provinsi sumatera utara
Pdt. dr. drs. sperry velmer terok
Dkk vs kerapatan gereja baptis indonesia (kgbi).
Turut termohon : direktur jenderal bimbingan masyarakat kristen kementerian agama ri;;
I. partai solidaritas indonesia (psi)
Ii. josiah michael
S.h.
Iii. gereja kristen kemah daud vs 1. menteri dalam negeri republik indonesia.
2. menteri agama republik indonesia;;
Register : 06-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Tjb Tanggal 12 Agustus 2015 — - PENGGUGAT : KENNY
- TERGUGAT : SUMIATI
234 — 113
234 — 113
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 — YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
164 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
PUTUSANNomor 52 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2012tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2, Cawang, JakartaTimur, yang diwakili oleh Dipl.
rumah sakit atau bidang sosial dan kemanusiaanlainnya sebagai Pihak Ketiga yang wajib menyerahkan fasos dan fasumkepada Pemerintah DK Jakarta;Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sesuai ketentuan yang berlaku;Atau mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aquo et bono);Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.Fotokopi Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PengurusYayasan Universitas Kristen
Indonesia, Nomor 4, tanggal 12 Januari2017 dibuat pada Notaris Sri Kusumastuti, S.H., Notaris di Bekasi (BuktiP1);Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHUAH.01.060000521 Tahun 2017 Perihal:Penerimaan Perubahan Data Yayasan Universitas Kristen Indonesia(Bukti P2);Fotokopi Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana danUtilitas Umum (Bukti P3);Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 (BuktiP4);Fotokopi Keputusan Gubernur
membayar biayaperkara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah AgungNomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 — YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
297 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
297 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
Register : 11-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 K/TUN/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — ANDRIAN PURI PAEMBONAN VS REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA;
229 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDRIAN PURI PAEMBONAN VS REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA;
., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Hukum Mesakaraeng & Partners Attorneys at Law,beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanREKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,tempat kedudukan di Jalan Nusantara Nomor 12, Makale,Tana Toraja, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Prof. Dr. Ir.Daud Malamassam, M.A.gr. , jabatan Rektor;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.
Putusan Nomor 223 K/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:Menunda Pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Kristen IndonesiaToraja Nomor 116/UKI/Kep/DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017,tentang Pemecatan Saudara Andrian Puri Paembonan sebagaiMahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja sampai adanya putusanyang memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor UniversitasKristen Indonesia Toraja Nomor 116/UKI/Kep/DO/X/2017, tanggal 14Oktober 2017, tentang Pemecatan Saudara Andrian PuriPaembonan sebagai Mahasiswa Universitas Kristen IndonesiaToraja;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor UniversitasKristen Indonesia Toraja Nomor 116/UKI/Kep/DO/X/2017, tanggal 14Oktober 2017, tentang Pemecatan Saudara Andrian PuriPaembonan sebagai Mahasiswa Universitas Kristen IndonesiaToraja;4.
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Makassar, Pemohon Kasasi/Penggugat belum menempuhupaya administrasi yang tersedia sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1)huruf f Peraturan Universitas Kristen
/V/2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib MahasiswaUniversitas Kristen Indonesia Toraja juncto Pasal 75 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan
Register : 21-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2021 Tanggal 1 Juli 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA VS YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH;
152 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA VS YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH;
Register : 17-03-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/TUN/2022 Tanggal 22 April 2022 — MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA SUMATERA UTARA TANJUNG REJO MEDAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SUKAMTO;
57 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA SUMATERA UTARA TANJUNG REJO MEDAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SUKAMTO;
Register : 26-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/TUN/2019 Tanggal 20 Mei 2019 — YAYASAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN SURABAYA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
97 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN SURABAYA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
PUTUSANNomor 185 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YAYASAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTANSURABAYA, tempat kedudukan di Jalan KedondongNomor 1012, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari,Surabaya, yang diwakili oleh Bungaran Napitupulu, S.H.
,jabatan Ketua Pengurus Yayasan Huria Kristen BatakProtestan Surabaya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Robert P.Panggabean, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Team Advokasi Yayasan HKBP Surabaya,beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanI.
Register : 28-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/TUN/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 — DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA;
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA;
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/TUN/2022 Tanggal 5 September 2022 — KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIS MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA., S.E., M.Si
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIS MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA., S.E., M.Si
Register : 12-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Tjb Tanggal 30 Juli 2015 — - PENGGUGAT : JOHANNES SUPARMADI
- TERGUGAT : SONA VIRANITA
613 — 603
613 — 603
MENGADILI:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Katolik sebagai mana telah terdaftar dalam Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Pius X Aek Kenopan LN III/91/23, tanggal 28-10-2006 dan telah terdaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan
PUTUSANNomor 8/Pdt.G/2015/PN TjbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:JOHANNES SUPARMADI, Umur : 31 tahun, Agama : Kristen,Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : di Dusun Ill DesaPerkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek SongsonganKabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan Kuasakepada Lili Arianto,S.H.
., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Chut Nyak Dien No.5A KisaranAsahan (Sumut), berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Maret 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dibawahNomor Register: 20/L/SK/2014/PNTB, selanjutnya disebutSCDAQAL...eeeeeeccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PenggugatLawan:SONA VIRANITA, Umur : 30 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan :Mengurus rumah tangga, Alamat : di Dusun VII DesaPerkebunan Gunung Melayu Kecamatan RahuningKabupaten
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diberkatidi Gereja Oikumene Bandar Pulau Aek Songsongan plada tanggal27.10.2006 surat pernikahan dikeluarkan oleh Gereja Katholik ParokiSantopius X Aek Kanopan Kabupaten Labura (Pemberkatan disaksikanoleh mayoritas masyarakat Kristen Khatolik dan Protestan);3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun dan damai dandikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa 2 (dua) orang putera yangbernama RAPHAEL dan DAPAEL;4.
mendamaikanPenggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada rasa sayang danmasih mungkin untuk disatukan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Thn.1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian, dan atas putusan hakim;Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 memohon agarMenyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen
Katolik sebagaimana telah terdaftar dalam Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja KatolikParoki Santo Pius X Aek Kanopan LN III/91/23, tanggal 28102006 dan telahterdaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan KutipanAkte Perkawinan Nomor. 1209KW201120140001, tanggal 20 Nopember2014, adalah sah demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan P.II, dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan menurut agama Kristen
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/TUN/2020 Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PANTEKOSTA;
180 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PANTEKOSTA;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A Pematang Siantar,Sumatera Utara;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/ BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A Pematang Siantar,Sumatera Utara;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;Halaman 2 dari 7 halaman.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A,Pematangsiantar, Sumatera Utara:4.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A,Pematangsiantar, Sumatera Utara:5.
Register : 06-03-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2023 Tanggal 8 Juni 2023 — GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD VS 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA., 2. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;;
223 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD VS 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA., 2. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 21-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 K/TUN/2024 Tanggal 29 Mei 2024 — ., Turut Termohon : DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI;;
4 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
4 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI;;
Register : 16-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 — KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
Putusan Nomor 429 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Kepala BidangBimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor B301 1/Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli2020 hal penjelasan;Dalam Pokok Sengketa:1.
Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Bidang BimbinganMasyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor B3011/Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020hal penjelasan;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Bidang BimbinganMasyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor B3011/ Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020hal penjelasan;.
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il KEPALABIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT~ KRISTEN KANWILKEMENTRIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA tidak diterima;3. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Halaman 6 dari 7 halaman.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 — PURWADI BIN PURNOMO VS PIMPINAN UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PETRA)
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURWADI BIN PURNOMO VS PIMPINAN UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PETRA)
., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di JalanRungkut barata XII/32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal21 Februari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPIMPINAN UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (REKTORUNIVERSITAS KRISTEN PETRA), berkedudukan di JalanSiwalankerto 121 131 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr.
Bahwa, Penggugat adalah mantan pegawai/karyawan Tergugat(Universitas Kristen Petra Surabaya);2.
Bahwa, pada tahun 2010 Penggugat terkena musibah di luar tugaspekerjaan dan untuk penyelesaian permasalahan tersebut Penggugatdiberikan kesempatan untuk jijin cuti di luar tanggungan dan olehTergugat (Pimpinan Universitas Kristen Petra Surabaya) cuti di luartanggungan tersebut dikabulkan;.
Bahwa, setelah Penggugat dapat menyelesaikan permasalahan di luarpekerjaan tersebut dengan cuti di luar tanggungan sejak Desember 2010,pada tanggal 4 Mei 2011 Penggugat mengajukan surat permohonankepada Tergugat (BAU Universitas Kristen Petra) untuk mengajukanpermohonan aktif dan selama Penggugat menunggu proses jawabanatas permohonan aktif Penggugat tersebut, Penggugat masihdipekerjakan oleh Lab Mekanika tanah Universitas Kristen Petra;.
Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, makaPenggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadapUniversitas Kristen Petra yang berupa tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Siwalankerto Nomor 121131 Surabaya;14.
Register : 31-01-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor No. 47/Pdt/G/2017/PN.Bdg,.,.,. Tanggal 21 Agustus 2017 —
226 — 86
226 — 86
perkumpulan lyceum Kristen lawan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat ( BPSMK-JB)
Putus : 24-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA, VS JULIA
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA tersebut;
YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA, VS JULIA
PUTUSANNomor 923 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrialpada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA,berkedudukan di Jalan Metal Nomor 07, Kelurahan TanjungMulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, SumateraUtara, dalam hal ini diwakili oleh Tomas Thajeb selakuKetua Yayasan, memberi kuasa kepada Hasrul BennyHarahap, S.H., M.Hum. dan kawankawan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASANPERGURUAN KRISTEN HOSANA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 olehdengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Halaman 6 dari 7 hal. Put.
Putus : 24-11-2021 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675 PK/Pdt/2021 Tanggal 24 Nopember 2021 — YAYASAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH
KRISTEN JAWA BARAT (BPSMK-JB), VS PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK),
80 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAHKRISTEN JAWA BARAT (BPSMK-JB), VS PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK),
Putus : 10-10-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1395 K/Pdt/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 — PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK)
VS
YAYASAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH
KRISTEN JAWA BARAT (BPSMK-JB)
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK), tersebut;
PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK)VSYAYASAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAHKRISTEN JAWA BARAT (BPSMK-JB)
PUTUSANNomor 1395 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara:PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK), berkedudukan diJalan Karawitan, Nomor 3, Kota Bandung, diwakili olehSanggam John Sitorus dan Adriel V Tampubolon, selaku Ketuadan Sekretaris/Bendahara Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK),bertempat tinggal di Jalan Karawitan, Nomor 35, Kota Bandung,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK), tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 482/PDT/2017/PT BDG., tanggal 5 Desember 2017 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Bandung Nomor 47/PDT.G/ 2017/PN BDG.,tanggal 21 Agustus 2017;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluasHalaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1395 K/Pdt/201819.640 m?
Putus : 24-08-2008 — Upload : 17-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11P/HUM/2008 Tanggal 24 Agustus 2008 — MAJELIS PENDIDIKAN KRISTEN (MPK),; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAJELIS PENDIDIKAN KRISTEN (MPK),; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,