Raya benarbenar tidak cermat dan sangatkeliru oleh karena Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak menerapkanhukum dengan sebenarnya serta tidak ada sama sekali mempertimbangkandalildalil bantahanhan maupun suratsurat bukti serta saksisaksi dariTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa kekhilafan, kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal olehMejelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Bandingserta Majelis Hakim Agung sebab sama sekali tidak memperhatikan Pasal 1butir 26 KUHP, Pasal 27 KUAHP

jo Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 (1)KUAHP jo Pasal 188 KUAHP (1) yakni tidak menerapkan alat buki yangsah menurut hukum serta kurangnya atau sama sekali tidak mencermatidan meneliti serta mempelajari terhadap semua alatalat bukti surat yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi serta mengenyampingkan semuaketerangan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, padahalsemua alatalat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dari bukti berupa T,1sampai dengan T.11 serta dinubugkan dengan keterangan saksisaksi yangdiajukan

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUAHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa I. HERMASYAH Bin NAZARDIN dan terdakwa II. SUKRI Bin M. TAHIR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

terdapatsengketa yang harus diselesaikan secara perdata antara para Terdakwa dengansaksi korban Marthen Rori tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepadaNegara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUAHP

/PN.Lbp/PBMaruto Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan namun berdasarkan Pasal 84 KUAHP PengadilanNegeri Lubuk Pakam yangbersidang di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpamendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk bermain judi jenis dadu putar atau dengan sengaja turut sertadalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.Atau Kedua bahwa ia terdakwa Toga Siregar pada hari minggu tanggal 12april 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanApril 2015 bertempat di sebuah warung kopi milik Ambiga Dewi yang terletak dijalanMaruto Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan namun berdasarkan Pasal 84 KUAHP

dijatuhkan danmemerintahkan terdakwatetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan MajelisHakim mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hanter AndreasSimangunsong mengalami luka;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwasopan dipersidangan ;Mengingat Pasal 351 ayat (1)KUHP, UndangUndang Nomor 8tahun 1981 tentang KUAHP

Pasal 82 Ayat (2)KUAHP atau Kedua Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo.

Pasal 82 Ayat (2)KUAHP P maka Majelis Hakim untuk Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Palmenyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwaharuslahmemenuhi semua unsur dari pasalpasal sebagaimana yang didakwakan olehPenuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpasal yang paling relevan dengan Perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Keduasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 82 Ayat(2)KUAHP yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;2.

bagi diri sendiri telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya selurun unsur unsur yangdikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaanKedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika Pasal 82 Ayat (2)KUAHP;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;Menimbang, bahwa dari kenyataan

memerintahkan terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakimmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanbagi diri Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak = mendukung pemerintah dalampemberantasan perjudian;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981tentang KUAHP

dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakimmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanbagi diri terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa menyesali perbuatannya ;Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke2 KUHP, UndangUndang Nomor 8 tahun1981 tentang KUAHP

(tujuh) hari;Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor878/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2019,selanjutnya atas putusan tersebut, Terdakwa Fitrio Muhammad dan JaksaPenuntut Umum telah mengajukan banding masingmasing pada tanggal28Oktober 2019 dengan demikian permintaan banding tersebut telahdiajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, dan telah diajukankanmenurut tata cara serta syaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal233 KUHAP Jo Pasal 67 KUAHP

hak dan kewajiban yaitu perorangan (manusia)maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakanpertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkanuntuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakahbenar pelakuknya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona.Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orangadalah terdakwa ELLIAS CHRISTO LUHUKAY, sesuai dengan pasal 155 ayat (1)KUAHP

PembangunanPerumahan;Halhal yang meringankan : Para Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke 5 KUHP, UndangUndang Nomor 8tahun 1981 tentang KUAHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa . Walim Bin Sarkat dan terdakwa ll. Wuslan Bin Alm.Singgih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian dalam keadan memberatkan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .

kewajiban yaitu perorangan (manusia)maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakanpertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkanuntuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakahbenar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona.Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orangadalah terdakwa Asep Supriyadi Als Cepi Bin Ade Rodi, sesuai dengan pasal 155 ayat(1) KUAHP

Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 tahun 2009 , UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUAHP danperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Roma Dhoni Alias Doni danTerdakwa Il. M. Iswandi Alias Kate Bin Rusdi telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak ataumelawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan . bukantanaman ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Roma DhoniAlias Doni dan Terdakwa Il.

Menyatakan terdakwa MUHTARODIN bin RASIKUN bersalah melakukantindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan denganmelanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke I KUAHP sesuai dakwaanKEDUA.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTARODIN bin RASIKUNberupa pidana penjara selama : 04 (empat) bulan dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetapditahan. 3.

pendukung hak dan kewajiban yaitu perorangan (manusia) maupun badanhukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atastindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjuttentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal iniuntuk menghindari adanya error in persona.Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orang adalahterdakwa Fadilah Habibi, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUAHP

No. 52/PID.SUS/2018/PT.MKS.menunjukkan ketergantungan Terdakwa terhadasp Narkotika, namunhasil pemeriksaan medis/assessment tersebut dilakukan berdasarkantindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2015 dan bukaqnhasil pemeriksaan terhadap kasusu ini.Sehingga sangat tidak tepat dantidak benar kalau dikatakan terdakwa sebagai pengguna atau pecandunarkotika; Maka dengan mengingat pasal 224,245,248,253 KUAHP atau keputusanmenteri Kehakiman Nomor M.14.PN.07.03 tahun 1983 Yurisperudensi,kami mohon

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUAHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa I. SUPARNO Bin MANGUN SUPRAPTO dan terdakwa II GUNAWAN Bin JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Bermain Judi ;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUAHP serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa I. SUPARNO Bin MANGUN SUPRAPTO dan terdakwaII GUNAWAN Bin JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut Serta Bermain Judi ;2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut masingmasing olehkarena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3.

Bahwa jelas baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan TingkatBanding didalam putusannya tidak menerapkan pasal 1 butir 26 KUHP, pasal 27KUAHP jo pasal 183 KUHP jo pasal 184 (1) KUAP jo pasal 188 KUAHP (1)yakni " tidak menerapkan alat bukti yang sah menurut hukum serta kurangnyaatau sama sekali tidak mencermati dan meneliti serta mempelajari terhadapsemua akteakte. bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni berupabukti T.l sampai dengan T.24b serta telah mengenyampingkan keterangan

ketentuan Pasal 199 Ayat (1) Hurufa KUHAP ditentukan, surat putusan bukan pemidanaan memuatketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) kecualiHuruf e, f dan h;Pasal 199 Ayat (1) huruf b KUHAP menjelaskan bahwa pernyataanTerdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar putusan;Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan ketentuanPasal 191 Ayat (1), Ayat (2) Pasal 192 dan Pasal 194 KUAHP

lanjut.wo ncnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa Mangalam Aritonang pada hari Jumat tanggal 18 September2015 sekira pukul 21.40 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanSeptember 2015 bertempat di Jalan PAM Tirtanadi Lingkungan X KelurahanSunggal Kecamatan Medan Sunggal atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namunberdasarkan Pasal 84 KUAHP