Dengan mengingat Pasal tersebut dan Pasal 26 KUPM serta undangundanglain yang berkaitan, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer 101Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Praka ZulkifliTamher NRP 3102873040780, Tayanrad Ramil 22/Simpang Tiga, KesatuanKodim 0101/BS sebagai berikut:Pidana Pokok :penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masapenahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;Pidana Denda : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan penjara;Pidana

Saksi dan Terdakwa,bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijinyang sah dari Dandim 1624/Flotim, Negara Republik IndonesiaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat6dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Kesatuannya tidaksedang melaksanakan tugas Operasi Militer.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana Desersi dalamwaktu damai sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalamPasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUPM

Bahwa yang menjadi alasan Oditur menuntut Terdakwadengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan mengingatTindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu Pasal131 ayat (1) KUPM pernah juga dilakukan Terdakwa padatahun 2009 dimana perkara Terdakwa tersebut telahdisidangkan oleh Pengadilan Militer IIl17 dengan Nomor.Put : Put/O6K/PM.III17/AD/I/2009 Tanggal 22 Januari 2009dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenarandan keadilan

Pasal 26 KUPM.3. Pasal 143 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997.4.

Bahwa selanjutnya dalam hal pemecatan dari dinas miiliter,UndangUndang telah memberi kKewenangan bagi Hakim Militer untukmenjatuhnkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer denganketentuan apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalanganmiliter, sebagaimana pasal 26 ayat (1) KUPM namun tentu harusdiingat eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM jelas tidakmencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi8dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahanpemecatan

Bahwa selanjutnya dalam hal pemecatan dari dinas militer,UndangUndang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militeruntuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinasmiliter dengan ketentuan apabila dipandang sudah tidak layakberada dalam kalangan militer, sebagaimana pasal 26 ayat (1)KUPM namun tentu harus diingat eksistensi hukum pidanapemecatan dalam KUHPM jelas tidak mencantumkan secaraeksplisit mengenai syarat yang harus~ dipenuhi dandipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahanpemecatan

Bahwa Terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Pemohon Bandingmengenai unsurunsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi secara sah danmeyakinkan, Oditur Militer Tinggi tidak sependapat karena unsurunsur dalampasal yang terbukti telah dengan cermat, adil dan telah mempertimbangkanberbagai aspek, pertimbangan unsurunsur di dalam Pasal 101 Ayat (1)KUPM diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim telah dicatat pada halaman32 sampai dengan 38.Halaman 7 dari 13 hal.

Bahwa selanjutnya dalam hal pemecatan dari dinas militer,Undangundang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militer untukmenjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer denganketentuan apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalanganmiliter, sebagaimana pasal 26 ayat (1) KUPM namun tentu harusdiingat eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM jelas tidakmencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhidan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahanpemecatan

Bahwa benar tenggang waktu dari Tahun 2015 ke Tahun 2020masih belum lewat dari lima tahun.Bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapahal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannyadengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana: Desersi di masa damai dengan pemberatan .Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 (1) ke2Jo (2) KUPM

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara atas nama Terdakwa:Nama lengkap : MIKAEL PASARIBU Alias PAK MITATempat lahir : RianiateUmur / Tanggal lahir : 46 Tahun /07 September 1973Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Djamin Ginting Gang Perdamaian KelurahanTeratai Kecamatan Medan Baru Kota MedanAgama : KatolikPekerjaan : Sopir Angkot KUPM

Djoyodipoero sudah mendapatijin No 655/KR.Permohonan No 208 dari Kepala Kantor UrusanPerumahan Malang (KUPM) untuk menempati Persil di jalanSuropati No:15 dan sekarang jalan Anmad Yani No: 21 Probolinggo.Pada tanggal 27 Mei 1959 kakek saya almarhum Djoyodipoero sudah diberi ijin untuk memperbaiki rumah kepunyaan sendiri oleh PekerjaanUmum Kota Pradja.Pada tanggal 01 Juni 1959 No 166/1959 Dewan PemerintahDaerah Kota Pradja Probolinggo menetapkan:Kepada Tuan / Nyonya Djoyodipoero untuk memperbaiki

Susilawati dan sejaksemula sudah melekat dalam berkas perkara maka perlu di tentukanstatusnya.2s 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Isteri Nomor Reg : 34 /PERS / DITZI/2008 tanggal 31 Maret 2008,adalah bukti surat penunjuk istri atas nama Susilawati dan sejaksemula sudah melekat dalam berkas perkara maka perlu di tentukanstatusnya.Mengingat : Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 14a (1) KUHP, Pasal 16 KUPM,serta ketentuan perundangundangan

Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yangmenyatakan dakwaan alternatif ke dua yang diatur dan = diancamdengan pidana dalam pasal 126 KUPM, dengan mengemukakanpendapat sebagai berikut :1). Terdakwa dalam kenyataannya pada saat menyimpan granatdi gudang senjata tidak koordinasi dengan Pasilog (Saksi5).2). Terdakwa sebagai Pasi Intel yang mempunyai tugas pokokantara lain fungsi intel, pengamanan, penggalangan danpenyelidikan.C.

Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yangmenyatakan dakwaan alternatif Ke dua yang diatur dan diancamdengan pidana dalam pasal 126 KUPM, dengan mengemukakanpendapat sebagai berikut :1). Terdakwa dalam kenyataannya pada saat menyimpan granatdi gudang senjata tidak koordinasi dengan Pasilog (Saksi5).2). Terdakwa sebagai Pasi Intel yang mempunyai tugas pokokantara lain fungsi intel, pengamanan, penggalangan danpenyelidikan.C.

Unsurkesatu: Pencurian.Bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam Pasal 141 KUHPM tidakdisebutkan secara liminitif, oleh karenanya digunakan interprestasi secarasistematik, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalahsebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu Barang siapa mengambilsuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurpencurian dalam pasal 141 KUPM

pembicaraan lanjutan yang lebihkonkret ;Atas surat yang ditulis dengan tulisan tangan Terdakwa tersebut, AndyRachman Alamsyah tanoa membaca proposal, memberikan disposisitertanggal 21 Juni 2001 yang ditujukan kepada Kepala Divisi PUPM Sri RetnoBudi Rahayu dengan disposisi : segera, untuk dipelajari lebih lanjut,mestinya proyek ini menguntungkan scheme apa yang bisa digunakan untuktransaksi ;bahwa atas Disposisi tersebut Kepala Divisi PUPM memuat disposisi yangdituiukan kepada Kepala Urusan Pasar Modal (KUPM

Sus/2009Budi Rahayu dengan disposisi : segera, Utk dipelajari lebih lanjut, mestinyaproyek ini menguntungkan scheme apa yang bisa digunakan untuktransaksi ;Bahwa atas Disposisi tersebut Kepala Divisi PUPM memuat disposisi yangditujukan kepada Kepala Urusan Pasar Modal (KUPM) dengan disposisi : Mita Koordinasi dengan UMR (Unit Manajemen Risiko), perhatikan sifatSegera ;Pada tanggal 27 Juni 2001, Terdakwa mengirim surat lagi kepada PT.Jamsostek Nomor 090/Dir/VI/01 perihal Permohonan Pinjaman PembiayaanPengadaan

pembicaraan lanjutan yang lebih konkret ;Atas surat yang ditulis dengan tulisan tangan Terdakwa tersebut, Andy RachmanAlamsyah tanpa membaca proposal, memberikan disposisi tertanggal 21 Juni 2001yang ditujukan kepada Kepala Divisi PUPM Sri Retno Budi Rahayu dengan disposisi: segera, untuk dipelajari lebih lanjut, mestinya proyek ini menguntungkan schemeapa yang bisa digunakan untuk transaksi ;Bahwa atas Disposisi tersebut Kepala Divisi PUPM memuat disposisi yang ditujukankepada Kepala Urusan Pasar Modal (KUPM

No. 74 PK/Pid.Sus/201 12Dlanjut, mestinya proyek inimenguntungkan scheme = apayang bisa digunakan untuktransaksi ;Bahwa atas Disposisi tersebutKepala Divisi PUPM memuatdisposisi yang ditujukan kepadaKepala Urusan Pasar Modal(KUPM) dengan disposisi : MitaKoordinasi dengan UMR (UnitManajemen Resiko), perhatikansifat Segera ;Pada tanggal 27 Juni 2001,Terdakwa mengirim surat lagikepada PT.