telah membuat Surat Nomor 06/KDRDADL/WLP/2014 tanggal 04Juli 2014 perihal uluran tangan dana revolusi yang ditandatangani olehTerdakwa selaku Ketua Dewan Adat Suku Lanny yang pada pokoknya isi darisurat tersebut adalah bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 sampai dengantanggal 26 Juni 2014, bangsa Papua Barat secara resmi telah diterima olehMelanesia serta meminta uluran tangan dana revolusi guna membiayaiperjalanan akhir memfasilitasi atau antisipasi kebutuhan team kerja kepadamasyarakat seluruh wilayah LAPAGO

No. 1059 K/PID/201504 Juli 2014 perihal uluran tangan dana revolusi yang ditandatangani olehTerdakwa selaku Ketua Dewan Adat Suku Lanny yang pada pokoknya isi darisurat tersebut adalah bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 sampai dengantanggal 26 Juni 2014, bangsa Papua Barat secara resmi telah diterima olehMelanesia serta meminta uluran tangan dana revolusi guna membiayaiperjalanan akhir memfasilitasi atau antisipasi kebutuhan team kerja kepadamasyarakat seluruh wilayah LAPAGO sebesar Rp1.500.000.000,00

SIEPrancangan peraturan tata tertib konprensi rakyat daerah hubula;e (satu) bendel dokumen ILWP pengacara internasional untuk npapua barat;e (satu) bendel dokumen rakyat daerah (PRD) hubula wilayah fraksi lapago;e1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem papua perihal undangan kegiatan demontrasi dukungan luarnegerl;e1 (satu) bendel dokumen konprensi rakyat daerah hubula rancanganprogram;e1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayah baliempembenahan struktur

=>ll1 (satu) bendel dokumen ILWP : pengacara internasional untuk papuabarat.1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyat daerah ( PRD) hubula wilayahfraksi lapago.1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat ( KNPB) wilayahbaliem papua perihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan diluarnegeri.1 (satu) bendel dokumen konferensi rakyat daerah hubula rancanganprogram.1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem pembenahan struktur baliem.1 (satu) bendel dokumen rancangan jadwal

No. 924 K/Pid/20151 (satu) bendel dokumen ILWP : Pengacara Internasional Untuk PapuaBarat.1 (satu) bendel dokumen Parlemen Rakyat Daerah (PRD) HubulaWilayah Fraksi Lapago.1 (satu) bendel dokumen Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayahBaliemPapua perihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan diluarnegeri.1 (satu) bendel dokumen Konferensi Rakyat Daerah Hubula rancanganprogram.1 (satu) bendel Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah baliempembenahan struktur baliem.1 (satu) bendel dokumen rancangan

dan pusat di Wamena.1 (satu) bendel dokumen hasil pertemuan HakimHakim diUKA London12 Oktober 2011.1 (satu) bendel dokumen Komite Nasional Papua Barat, Panitia NasionalKonferensi Peluncuran Parlemen Nasional Papua Barat (KPPNPB).1 (satu) bendel dokumen dapil Basis Pasir Putih YOSER W.SIEPRancangan Peraturan Tata Tertib Konferensi Rakyat Daerah Hubula.1 (satu) bendel dokumen ILWP : Pengacara Internasional Untuk PapuaBarat.1 (satu) bendel dokumen Parlemen Rakyat Daerah (PRD) HubulaWilayah Fraksi Lapago

dan pusat di Wamena.1 (satu) bendel dokumen hasil pertemuan HakimHakim diUKA London12 Oktober 2011.1 (satu) bendel dokumen Komite Nasional Papua Barat, Panitia NasionalKonferensi Peluncuran Parlemen Nasional Papua Barat (KPPNPB).1 (satu) bendel dokumen Dapil Basis Pasir Putih YOSEP W.SIEPRancangan Peraturan Tata Tertib Konferensi Rakyat Daerah Hubula.1 (satu) bendel dokumen ILWP : Pengacara Internasional Untuk PapuaBarat.1 (satu) bendel dokumen Parlemen Rakyat Daerah (PRD) HubulaWilayah Fraksi Lapago

No. 926 K/Pid/20151 (satu) bendel dokumen hasil pertemuan HakimHakim diUKA London12 Oktober 2011.1 (satu) bendel dokumen Komite Nasional Papua Barat, Panitia NasionalKonferensi Peluncuran Parlemen Nasional Papua Barat (KPPNPB).1 (satu) bendel dokumen dapil Basis Pasir Putih YOSER W.SIEPRancangan Peraturan Tata Tertib Konferensi Rakyat Daerah Hubula.1 (satu) bendel dokumen ILWP : Pengacara Internasional Untuk PapuaBarat.1 (satu) bendel dokumen Parlemen Rakyat Daerah (PRD) HubulaWilayah Fraksi Lapago

Tentangketerangan yang tidak benar dari saksi : PENIUS DEWELEK ONIME danSaksi ASTRI BOREANG.7) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengaduan ljazah Palsu dari KerukunanMasyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua tertanggal11 Januari 2018 yang ditujukan kepada DIR RESKRIMUM Polda Papua diJayapura.8) 1 (Satu) lembar fotocopy ljazah Sekolah Tinggi IImu Ekonomi YayasanPendidikan Ujung Pandang yang telah di Palsukan oleh Pelapor yangditulis atas nama ALUS UK MURIB dengan menggunakan spidol.9) 1 (Satu

Tentangketerangan yang tidak benar dari saksi : PENIUS DEWELEK ONIMEdan Saksi ASTRI BOREANG.7) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengaduan ljazah Palsu dariKerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papuatertanggal 11 Januari 2018 yang ditujukan kepada DIR RESKRIMUMPolda Papua di Jayapura.8) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi IImu Ekonomi YayasanPendidikan Ujung Pandang yang telah di Palsukan oleh Pelapor yangditulis atas nama ALUS UK MURIB dengan menggunakan spidol.9) 1 (Satu

Mustakin bin Lapago, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Takkalasi, KecamatanMaritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalahAnak kandung Pemohon ; Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernamaErwin bin Lapaggo, dengan seorang perempuan yang bernama Marlinabinti Lasideng namun anak Para Pemohon tersebut umurnya masihkurang; Bahwa status

Bupati, Camat, Lurah, Dandim Kapolres, DPR maupun MRPPapua.Bahwa terdakwa adalah ketua panitia KRP II dan tidak perlu untukmenyebutkan susunan kepanitiaan KRP III.Bahwa deklarasi Negara Federal Papua Barat adalah sebagai mandat yangdipercayakan rakyat Papua dan sebagai deklarasi pemulihan Negara Papua yangdiakui oleh Presiden Soekarno dan dihina sebagai negara boneka.Bahwa wilayah Republik Federal Bangsa Papua Barat memiliki 7 ( tujuh )wilayah adat yaitu Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai Haanim, Lapago

tertinggi bangsa Papuaserta berdasarkan kovenan internasional, dengan melakukan KRP Itahun 1961, KRP II tahun 2000 dan terdakwa hadir pada kongres rakyatPapua III adalah hanya mendengar dan mengikuti.Bahwa ketua panitia KRP IIladalah Selpius Bobii.Bahwa terdakwa tahu dari penyampaian ketua panitia KRP II, adasurat dari Menkopolhukam kepada Mendagri untuk membuka acaraKRP III.e Bahwa wilayah republik Federal Bangsa Papua Barat memiliki 7wilayah yaitu adalah Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai Haanim,Lapago

Terdakwa IV Edison KladiusWaromi, SH sebagai Penanggung jawab dan Terdakwa V ForkorusYaboisembut, SPd sebagai penanggung jawab kepanitiaan dan pemimpinkolektif ; Bahwa kegiatan kongres dimulai pada tanggal 1719 Oktober 2011sedangkan pada tanggal 16 Oktober 2011 hanya diisi dengan kegiatanibadah saja ;Bahwa kegiatan KRP III diikuti oleh kurang lebih 12.000 (duabelas ribu)orang yang terdiri dari peserta yang berasal dari 7 (tujuh) wilayah adatyaitu Mamta/Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Haanim, Lapago

ZUBAIDAH MADI, 2) ANWAR MADIU, 3) FATHU JANNA MADIU, 4) SAMSIMADIU, 5) FARIDA MADIU, 6) MARDIANI MADIU, 7) SIFA MADIU ;Bahwa MACHMUD POLI, telah meninggal dunia tahun 2001 di Manadodan semasa hidupnya kawin sah dengan MARYAM LAMATO. denganmemperoleh enam orang anak masingmasing : 1) HASJMI POLI ( Penggugat ),2) ZULKIFU POLI, 3) NIKMAH POLI, 4) SYAHRUL POLI, 5) NURYANTI POLI,dan 6) PAHRIANI POLI ;Bahwa DJAHRA POLI telah meninggal dunia tahun 1990 di Manado dansemasa hidupnya kawin sah dengan ACEH AHMAD LAPAGO

Surat Nomor 097/9/DAW.B/IV/2011 tentang Rekomendasi dariDewan Adat Wilayah Balim (LAPAGO) kepada Penggugat, yangpada pokoknya memberikan rekomendasi untuk melakukanOperasi penambangan pertambangan umum, perkebunan danmengelola sumber daya alam yang lainnya di wilayah Adat Balim,Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang,Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua,tertanggal 27 April 2011;3.

SIEP(satu) bendel dokumen ILWP : pengacara internasional untuk papua barat.1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyat daerah ( PRD) hubula wilayahfraksi lapago.1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat ( KNPB) wilayahbaliem papua perihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan diluarnegeri.1 (satu) bendel dokumen konferensi rakyat daerah hubula rancanganprogram.1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem pembenahan struktur baliem.= 1 (satu) bendel dokumen rancangan jadwal

SIEPrancangan peraturan tata tertib konferensi rakyat daerah hubula.1 (satu) bendel dokumen ILWP : pengacara internasional untuk papuabarat.1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyat daerah ( PRD) hubula wilayahfraksi lapago.1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat ( KNPB) wilayahbaliempapua perihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan di luarnegeri.1 (satu) bendel dokumen konferensi rakyat daerah hubula rancanganprogram.1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayah baliempembenahan

pusat di wamena ;1 (satu) bendel dokumen hasil pertemuan hakimhakim di UKA London 12Oktober 2011 ;1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat panitia nasionalkonfresnsi peluncuran parlemen nasional papua barat (KPPNPB) ;1 (satu) bendel dokumen dapil I basis pasir putih YOSEP W SIEP rancanganperaturan tata tertib konfrensi rakyat daerah habula ;1 (satu) bendel dokumen ILWP pengacara internasional untuk papua barat1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyat daewrah (PRD) hubula wilayahfraksi lapago

pelaksanaan ProsesSeleksi Pengangkatan DPRP Periode 20192024 dengan mekanismepengangkatan sedang berjalan dan masih dalam tahap seleksi diPanitia Seleksi (PANSEL) Provinsi, maka Para Pemohon Keberatanmohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan dapatmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil inisebagai proses pemeriksaan prioritas, yang mana Proses SeleksiPemilihan Anggota DPRP Periode 20192024 dengan mekanismePengangkatan untuk Daerah Pengangkatan dari Wilayah Adat LaPago

Yang mana yang dimaksud dengan DaerahPengangkatan (DAPENG) Anggota DPRP yang diangkat melaluimekanisme pengangkatan, merupakan wilayah adat yang mewakilimasyarakat adat di Provinsi Papua, yang terdiri dari Wilayah Adat LaPago, Wilayah Adat Mae Pago, Wilayah Adat Ha Anim, Wilayah AdatTabi dan Wilayah Adat Saireri, yang hingga saat pengajuankeberatan a quo diajukan masih berjalan dalam tahapan seleksipada Panitia Seleksi Provinsi;Bahwa pada faktanya PERDASUS Provinsi Papua Nomor 9 Tahun2019 tentang

SIEP rancangan peraturan tata tertib konferensi rakyat daerah hubula;- 1 (satu) bendel dokumen ILWP : pengacara internasional untuk papua barat;- 1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyat daerah ( PRD) hubula wilayah fraksi lapago;- 1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat ( KNPB) wilayah baliem- papua perihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan diluar negeri;- 1 (satu) bendel dokumen konferensi rakyat daerah hubula rancangan program;- 1 (satu) bendel komite nasional

SIEP rancangan peraturantata tertib konferensi rakyat daerah hubula, 1 (satu) bendel dokumen ILWP :pengacara internasional untuk papua barat, 1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyatdaerah ( PRD) hubula wilayah fraksi lapago, 1 (satu) bendel dokumen komite nasionalpapua barat ( KNPB) wilayah baliem papua perihal : undangan kegiatan demontrasidukungan diluar negeri, 1 (Satu) bendel dokumen konferensi rakyat daerah hubularancangan program, 1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem

SIEP rancangan peraturan tata tertib konferensi rakyat daerahhubula, 1 (satu) bendel dokumen ILWP : pengacara internasional untuk papua barat, 1(satu) bendel dokumen parlemen rakyat daerah ( PRD) hubula wilayah fraksi lapago, 1(satu) bendel dokumen komite nasional papua barat ( KNPB) wilayah baliem papuaperihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan diluar negeri, 1 (satu) bendeldokumen konferensi rakyat daerah hubula rancangan program, 1 (Satu) bendel komitenasional papua barat (KNPB) wilayah baliem

Biak, Jayapura, Serui, Wamena, Paniai, Merauke,Asmat.Bahwa saksi menjelaskan organisasi KNPB wilayah Timika memiliki lambangyaitu gambar bintang, peta papua dan 7 garis biru yang artinya peta papuamelambangkan wilayah Papua Barat tempat perjuangan, bintangmenggambarkan : symbol perjuangan suci, 7 garis biru melambangkan : 7wilayah di Papua Barat yang hendak dipisahkan dari Negara KesatuanRepublik Indonesia yakni domberay (wilayah sorong dan sekitarnya), saireri(wilayah manokwari, Biak, nabire), lapago

Biak, Jayapura, Serui, Wamena, Paniai, Merauke,Asmat.Bahwa terdakwa menjelaskan organisasi KNPB wilayah Timika memilikilambang yaitu gambar bintang, peta papua dan 7 garis biru yang artinya petapapua melambangkan wilayah Papua Barat tempat perjuangan, bintangmenggambarkan : symbol perjuangan suci, 7 garis biru melambangkan : 7wilayah di Papua Barat yang hendak dipisahkan dari Negara KesatuanRepublik Indonesia yakni domberay (wilayah sorong dan sekitarnya), saireri(wilayah manokwari, Biak, nabire), lapago

Surat Nomor 097/9/DAW.B/IV/2011 tentang Rekomendasidari Dewan Adat Wilayah Balim (LAPAGO) kepadaPENGGUGAT, yang pada pokoknya memberikanrekomendasi untuk melakukan operasi penambanganpertambangan umum, perkebunan dan mengelola sumberdaya alam yang lainnya di wilayah Adat Balim, KabupatenYahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, KabupatenNduga dan Kabupaten Asmat, provinsi Papua, tertanggal 27April 2011; 3.