• CHARLOTE JOSEPHINE LEMAIRE

• Tugas menyelenggarakan kepentingan umum inioleh Lemaire disebut sebagai tugas bestuurzorg.Senada dengan pendapat di atas, J. Barent menyatakan bahwa, tujuannegara ialah pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraankesejahteraan umum dalam arti yang seluasluasnya. Sedangkan Jacobsendan Lipman, menyatakan bahwa tujuan yang demikian itu sebagai "tujuannegara yang utama.

• W.L.G Lemaire) agar terwujudnya due process oflaw;Bahwa suatu kekejian jika seseorang dihukum pemidanaan hanya akibatsemangat menghukum tanpa melihat terpenuhinya syarat unsur dalamsuatu putusan Hakim tentang adanya suatu kesalahan atau niat jahat (mensHal. 15 dari 21 hal.

Dikembalikan kepada saksi korban Christophe Claude Roger Daniel Lemaire;

3. a. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil Nomor : 65/11.35/PK/II/2014, Nama Perusahaan CV. MDA Group, dikeluarkan dari Kantor Pelayanan Peizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo,pada tanggal 14 Februari 2014;

1. Copy Akta Notaris , Nomor 03, tanggal 29 Oktober 2013, tentang Pendirian CV.

   1 (satu) panel kelapa, ukuran 90x180;

   1. 1 (satu) panel kelapa rapat, ukuran 36x100;
   2. 1 (satu) panel kelapa renggang, ukuran 36x100;
   3. 1 (satu) panel kelapa sedang;

   Dikembalikan kepada saksi korban Christophe Claude Roger Daniel Lemaire;

   5. a.

   yang semula sejumlah sekira 250 batang setelah di hitung ulang menjadi sejumlah 810 buah;

2. Bambu kaki bulat yang sekira 250 buah setelah di hitungulangmenjadi 534 buah;
3. Bambu 3cm sejumlah sekira 500 batang (tetap);
4. Glugu semula sejumlah sekira 220 batang setelah di hitung ulang menjadi sejumlah 228 buah;
5. Mesin gerinda merk bosch 1 buah;
6. 1 (satu) tong perendaman bambu;

Dikembalikan kepada saksi korban Christophe Claude Roger Daniel Lemaire

ribu rupiah);

Tulisan tangan rincian pembelanjaan 13 item senilai Rp 7.991.000,- dikurangi 20% total sejumlah Rp 6.392.800,- (enam juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Total keseluruhan senilai RP 12.023.300,- (dua belas juta dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) meja kayu jati yang berukuran 80x80cm, tinggi 40cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Christophe Claude Roger Daniel Lemaire

• Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi ialah sebagai peradilanpada umumnya (judicature, rechtspraak) yaitu pelaksanaan hukum dalam halkonkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdirisendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapundengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.Namun menurut Van Apeldoorn menyatakan bahwa yurisprudensi, doktrin danperjanjian merupakan faktorfaktor yang membantu pembentukan hukum.Sedangkan Lemaire

• W.L.G Lemaire,Yang dikutip oleh Drs.

• Menurut Lemaire, hukum pidana tidak termasuk hukum Publik dan hukum Privat.4.

• No. 1105 K/PID.SUS/2015Menurut Lemaire, penciptaan Pasal 423 KUHP tersebut merupakan bentukantara delik penyalahgunaan wewenang (misbruik van gezag) Pasal 421KUHP, delik permintaan memaksa (knevelari) Pasal 425 KUHP, dan delikpemerasan (ajpersing) Pasal 368 KUHP. Di dalam praktik, terutama setelahditariknya kedua pasal itu masuk kedalam UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Pasal 423 KUHP memang lebih sering diterapkandaripada Pasal 425 KUHP.

• Hukum pidana hanya melindungi kepentingankepentingan hukum yangdiselenggarakan oleh hukum publik maupun hukum privat denganmenampilkan sanksi yang lebih berat yakni saksi yang ada dihukumpublik dan privat.Oleh karena itu hukum pidana hanya memberikan sanksi istimewa terhadappelanggaran hukum publik dan hukum privat maka hukum pidana tidakdisebut Bij Zonder Sanctie Rect.Menurut pendapat para ahli hukum antara lain : Paul Schoulten, Leogemann,dan Lemaire. Mereka secara bersamasama berpendapat :1.

• PeradilanTata Usaha Negara diharapbkan mampu mengejawantahkan konsep negarahukum sebagaimana dibakukan dan diperkenalkan oleh Lemaire denganistilah bestuurszorg, atau yang lebih dipopulerkan oleh AM Donnersebagaimana yang dikutipoleh Philipus M. Hadjon dengan sebutan sociaalrechtstaat , merupakan konsep di mana pemerintah dituntut campur tangandalam pengelolaan urusan rakyatnya. Negara tidak boleh lepas tanganterhadap urusan urusan rakyatnya.

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

• Lemaire, salah seorang dosen Recht HogeSchool di Indonesia (Hindia Belanda) dulu, dalam bukunya "het Wetboek vanstrafrecht voor Ned. Indie vergeleken met het Nederlandsche Wetboek vanStrafrecht, 1934, pasal itu disisipkan oleh Pemerintah Belanda ke dalam hetWetboek van Strafrecht voor Ned. Indie (yang sekarang menjadi KUHP), karenapemerintah Belanda melihat, bahwa pejabat Indonesia suka memeras rakyat padawaktu menjalankan jabatannya.