Ditemukan 4 data
230 — 218
- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (EDWARD JOHN LEYLAND BIN JOHN RALPH LEYLAND) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (DINA MARIANY BINTI ABBAS YAHYA) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00
41 — 29
Motor Kawasaki KZ1000 Police warna putihhalaman 5 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps1 (satu) unit mobil Mitsubishi Exceed warna hitam dengan platnomor DK 153 AD;1 (satu) unit mobil Jeep 4 WD warna hijau army dengan plat nomorDK 483 AD1 (satu) unit mobil Morris Mini warna hijau toska denan plat nomorB83 EN1 (satu ) unit mobil Jeep warna hijau dengan plat nomor DK 841 DC;1 (satu ) unit mobil truk merek Marcedes Benz warna hijau denganplat nomor AG 8945 RD1 (satu) unit mobil truk Leyland
Motor Kawasaki KZ1000 Police warna putih;1 (satu) unit mobil Mitsubishi Exceed warna hitam dengan platnomor DK 153 AD;1 (satu) unit mobil Jeep 4 WD warna hijau army dengan plat nomorDK 483 AD1 (satu) unit mobil Morris Mini warna hijau toska denan plat nomorB83 EN1 (satu ) unit mobil Jeep warna hijau dengan plat nomor DK 841 DC;halaman 8 dari 24 halaman penetapan Nomor 96/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps1 (satu ) unit mobil truk merek Marcedes Benz warna hijau denganplat nomor AG 8945 RD1 (satu) unit mobil truk Leyland
102 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Peter Leyland and Terry woods, dalam bukunya"Textbook on Administrative law" blackstone press limited, 3rd edition,London, 1999 hal 205, juga menyatakan:Legitimate expectations/legal certainty "... this substantive aspect mayarise in administrative law from what might be considered as an alternativedoctrine of legal certainty: "The protection of legitimate expectations is atthe root of the constitutional principle of the rule of law, which requiresregularity, predictability, and certainty
OKTOFIANUS KARETH
Tergugat:
BUPATI KEEROM
185 — 49
;Menurut Peter Leyland dan Terry Woods, Hukum Adminsitrasi Negaramemiliki lima fungsi. Pertama, fungsi pengendalian (control function), agaradministrasi negara tidak melakukan penyelahgunaan kekuasaan danHalaman 40 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRpelampauan batas kekuasaan. Kedua, fungsi perintah (command function), agarsemua perbuatan dan keputusan administrasi negara tetap berdasarkan hukumsesuai dengan asas legalitas.