Ditemukan 664 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3048 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. CATUR PUTRA JATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1855/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000351.16/2018/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 3048/B/PK/Pjk/2019atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00008/207/12/526/16, tanggal 2 November 2016 MasaPajak Mei 2012, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000351.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000351.16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000351.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    pendapat hukum yang menentukansehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu amar Putusan Pengadilan PajakNomor PUT000351.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000351.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CATURPUTRA JATI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CITRA CEMERLANG SEJAHTERA ;
12632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HMArdan (Ex Ring Road 3) Kelurahan Sempaja Utara,Kecamatan Sempaja Utara, Kalimantan Timur 75119, yangdiwakili oleh Andy Tandiono Siauw, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put099544.15/2012/PP/M.IIB
    Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018sebagaimana telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUTP1099544.15/2012/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 11 halaman.
    Pajak Nomor PUT099544.15/2012/PP/M.IIB Tahun 2018 yang diucapkan pada tanggal 6Desember 2018 yang diajukan Pemohon Banding atas nama: PT.
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put099544.15/2012/PP/M.IIB Tahun2018 tanggal 6 Desember 2018 atas sengketa a quo, yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put099544.15/2012/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 atas sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 884/B/PK/Pjk/20203. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT PUSAKA MEGAH BUMINUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18852 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5057/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113577.16/2011/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 2313/B/PK/Pjk/201900024/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor: 90022/207/11/123/15 tanggal 30Desember 2015:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 01 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113577.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 06 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap
    Put.113577.16/2011/PP/M.IIB Tahun2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 113577.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 danmenetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yangkurang dibayar untuk masa Pajak Oktober 2011 adalah sebesar Nihil;4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP00024/KEB/WPJ.01/2017 tertanggal 10 Maret 2017;5.
    Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 684.895.366Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.667.939.032PPN Kurang Bayar Rp (1.983.043.666)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanKe Masa Pajak berikutnya Rp 1.983.043.666PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113577.16/2011/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113577.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 06 September 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding:PT PUSAKA MEGAH BUMINUSANTARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT PUSAKA MEGAH BUMINUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5060/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113575.16/2011/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 2312/B/PK/Pjk/20192017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor:90020/207/11/123/15 tanggal 30 Desember 2015, sehingga menjadi Nihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 01 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113575.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 06 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut
    Put. 113575.16/2011/PP/M.IIB Tahun2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 113575.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 danmenetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yangkurang dibayar untuk masa Pajak Agustus 2011 adalah sebesar Nihil;Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP00022/KEB/WPJ.01/2017 tertanggal 10 Maret 2017;Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan
    Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 18.978.937Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.423.547.423PPN Kurang Bayar Rp (2.404.568.486)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan KeMasa Pajak berikutnya Rp 2.404.568.486PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113575.16/2011/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113575. 16/201 1/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 06 September 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding:PT PUSAKA MEGAH BUMINUSANTARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2311/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT PUSAKA MEGAH BUMINUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18644 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5053/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113572.16/2011/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 2311/B/PK/Pjk/201900019/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor: 90017/207/11/123/15 tanggal 30Desember 2015, sehingga menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 01 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113572.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 06 September 2018, yangtelah
    Put. 113572.16/2011/PP/M.IIB Tahun2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113572.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 6September 2018 dan menetapkan kembali Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa yang kurang dibayar untuk masa Pajak Mei2011adalah sebesar Nihil:4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP00019/KEB/WPJ.01/2017 tertanggal 10 Maret 2017;5.
    Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 109.388.409Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.829.434.163PPN Kurang Bayar Rp (1.720.045.754)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanKe Masa Pajak berikutnya Rp 1.720.045.754PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113572.16/2011/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113572.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 06 September 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding:PT PUSAKA MEGAH BUMINUSANTARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAROID INDONESIA
399123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019 juncto NomorPUTP1118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian dan datadata tersebut di atas, makaPemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar permohonanbanding Pemohon Banding dikabulkan selurunnya dengan penghitunganpajak lebih dibayar yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 10
    Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019 tersebut telahdibetulkan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP'1118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019 yang diucapkan pada tanggal 25 Juli2019 yang diajukan Pemohon Banding atas nama PT Baroid Indonesia,NPWP 01.000.225.1081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI,Blok D Nomor 1 Setu, Setu
    Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun2019, tanggal 25 Juli 2019, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
    Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019juncto Nomor PUTP1118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 17Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUT118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019 junctoNomor PUTP1118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 17Oktober 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BAROIDINDONESIA;2.
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2961 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. CATUR PUTRA JATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1853/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000352.16/2018/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 2961/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000352.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00022/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Oktober 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put000352.16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut000352.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    pendapat hukum yang menentukansehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000352.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000352.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT CATURPUTRA JATI:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2960 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. CATUR PUTRA JATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1846/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000350.16/2018/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 2960/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000350.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00020/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Oktober 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put000350.16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut000350.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    pendapat hukum yang menentukansehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000350.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000350.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT CATURPUTRA JATI:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2962 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. CATUR PUTRA JATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1840/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000354.16/2018/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 2962/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000354.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Oktober 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put000354.16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut000354.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    pendapat hukum yang menentukansehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000354.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000354.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT CATURPUTRA JATI:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3053 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. CATUR PUTRA JATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1857/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000361.16/2018/PP/M.IIB
    Jumlah (atb+c+d+e+f+g) 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 April 2018 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000361.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00032/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24 November 2017tentang Keberatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000361.16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000361.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    Menolak Putusan Banding Nomor Put.000361.16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 22 November 20183.2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000361.16/201 8/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3053/B/PK/Pjk/2019MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CATURPUTRA JATI:2.
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2230 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — PT. PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5061/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113571.16/2011/PP/M.IIB
    Penyerahan Rp 15.372.962.929Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 35.009.328Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.672.588.573PPN Kurang Bayar Rp (1.637.579.245)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanKe Masa Pajak berikutnya Rp 1.637.579.245PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113571.16/2011/PP/M.IIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 113571.16/2011/PP/M.IIB Tahun2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 113571.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 danmenetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yangkurang dibayar untuk masa Pajak April 2011 adalah sebesar Nihil;4.
    Putusan Nomor 2230/B/PK/Pjk/2019Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113571.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113571.16/201 1/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon BandingPT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3051 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. CATUR PUTRA JATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1851/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000359.16/2018/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 3051/B/PK/Pjk/2019keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/13/526/16, tanggal 25 November2016 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000359.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000359.16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000359.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    pendapat hukum yang menentukansehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000359.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000359.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CATURPUTRA JATI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2179 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — PT. PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5058/PJ/2018 tanggal 10 Desember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113570.16/2011/PP/M.IIB
    Seluruh Penyerahan Rp 13.713.199.897Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 545.730Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.459.422. 800PPN Kurang Bayar Rp (1.458.877.070)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanKe Masa Pajak berikutnya Rp 1.458.877.070PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113570.16/2011/PP/M.IIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 113570.16/2011/PP/M.IIB Tahun2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113570.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 6September 2018 dan menetapkan kembali Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa yang kurang dibayar untuk masa Pajak Maret 2011Halaman 3 dari 9 halaman.
    PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp545.730Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp1.459.422.800PPN Kurang Bayar Rp(1.458.877.07)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajakberikutnya Rp1.458.877.070PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113570.16/2011/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113570.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonana Banding Pemohon Banding PTPUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3263 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — PT. PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU5059/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113569.16/2011/PP/M.IIB
    Seluruh Penyerahan Rp 12.721.442.338Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.089.074.464PPN Kurang Bayar Rp (1.089.074.464)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanKe Masa Pajak berikutnya Rp 1.089.074.464PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 01 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113569.16/2011/PP/M.IIB
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113569.16/2011/PP/M.IIB Tahun2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 untuk seluruhnya.3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113569.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 6 September 2018 danmenetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yangkurang dibayar untuk masa Pajak Februari 2011 adalah sebesar Nihil:4.
    Putusan Nomor 3263/B/PK/Pjk/2019PPN Kurang Bayar Rp(1.089.074.464)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanKe Masa Pajak berikutnya1.089.074.464PPN yang kurang dibayar Rp0PMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113569.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113569.16/201 1/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2978 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT CATUR PUTRA JATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1850/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000368.16/2018/PP/M.IIB
    Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) (6.986.803.380)Jumlah PPN yang lebih dibayar (4+5.h) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang,PUT000368.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00040/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24 November 2017tentang
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put000368. 16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentanganHalaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2978/B/PK/Pjk/2019dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak Putusan Banding Nomor Put 000368.16/2018/PP/M.IIBTahun 2018 tanggal 4 Desember 2018;3.2.
    pendapat hukum yangmenentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000368.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000368.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CATURPUTRA JATI:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019,oleh Dr. H.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2976 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT CATUR PUTRA JATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1841/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000363.16/2018/PP/M.IIB
    Jumlah (at+tb+c+d+e+f+g)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0328.25.95500622.302.800950.558.7550950.558.755(950.558.755)950.558.7550950.558.7550mToo0o0da0000NIHI Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000363.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000363. 16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2976/B/PK/Pjk/20193. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak Putusan Banding Nomor Put 000363. 16/2018/PP/M. IIBTahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 ;3.2.
    pendapat hukum yang menentukansehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000363.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000363.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CATURPUTRA JATI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019,oleh Dr. H.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3052 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. CATUR PUTRA JATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1845/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000360.16/2018/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 3052/B/PK/Pjk/2019keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00026/207/13/526/16, tanggal 25 November2016 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000360.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000360. 16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000360.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    pendapat hukum yang menentukansehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000360.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000360.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CATURPUTRA JATI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3049 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. CATUR PUTRA JATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1856/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000355.16/2018/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 3049/B/PK/Pjk/2019atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00012/207/12/526/16, tanggal 2 November 2016 MasaPajak September 2012, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000355.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000355.16/2018/PP/M.IIB Tahun2018, tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 000355.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    pendapat hukum yang menentukansehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000355.16/2018/PP/M.IIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000355.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CATURPUTRA JATI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 halaman.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1159/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 —
156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PAMAPERSADA NUSANTARA, beralamat di JalanRawagelam Nomor 9 Kawasan Industri, PulogadungJakarta Timur 13930, yang diwakili oleh Chintya Theresa,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut103538.16/2013/PP/M.IIB
    Putusan Nomor 1159/B/PK/Pjk/2019 Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 392.547.659 (260.011.997) 132.535.662Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 392.547.659 (260.011.997) 132.535.662Jumlah PPN yang masih harus dibayar 785.095.318 (520.023.994) 265.071.324 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut103538.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 18
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put103538.16/2013/PP/M.IIB Tahun2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put103538.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 29-03-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WAHANA SUN MOTOR SEMARANG
1912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sibarani, kewarganegaraan Indonesia, jabatanTax Analyst, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 036/WSMS/PJK/X1/2017,tanggal 1 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83375/PP/M.IIB
    24.123.961.808,00Perhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.412.396.188,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp3.429.338.922.00)PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 1.016.942.734,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasapajak berikutnyaRp 1.016.942.734,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83375/PP/M.IIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83375/PP/M.IIB/16/2017 tanggal4 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83375/PP/M.IIB/16/2017 tanggal 4 Mei 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.