Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18906/PP/M.VIII/16/ 2009 tanggal 13 Juli 2009;

Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 Rp.tanggal 13 Juli 200935.013.136,00 Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannyasebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliatas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2008Rp. 1.568.921.197,00 Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/B/PK/PJK/2011 ll.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 Telah CacatHukum;b.

Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam pemeriksaanBanding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum danpenerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat sertamenghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem), knususnya peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Tentang Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 Telah CacatHukum;3.1.

Pengadilan Pajak NomorPut.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 tidak memenuhiketentuan Pasal 81 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 tersebut telahnyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem) dan oleh karenaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18906/PP/M.VIII/1 6/2009tanggal 13 Juli 2009 tersebut telah

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 yangmenyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP251/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai ,Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor00202/207/03/042/06, tanggal 29 Mei 2006, atas nama PT.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29470/PP/M.VIII/10/201 1tanggal 28 Februari 2011 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karenadiputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan olehPeraturan Perundangundangan yang berlaku.1.

Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2013Put.29470/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 28 Februari 2011, halaman 8 11).c.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.29470/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 28 Februari 2011 tersebut secaranyatanyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Olehkarenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.29470/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 28 Februari 2011 tersebut harusdibatalkan.B.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29470/PP/M.VIII/10/201 1tanggal 28 Februari 2011 yang telah bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan karena telah dikirimkan kepada para pihak denganmelewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku.1.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajakdan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.29470/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 28 Februari 2011, dapat diketahuifaktafakta sebagai berikut :a.

PPh lebih dibayar (517.627.827,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27344/PP/M.VIII/Halaman 6 dari 23 halaman.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27344/PP/M.VIII/15/2010tanggal 24 November 2010 yang telah cacat hukum (juridisch gebrek)karena diputus melebihi jangka waktu ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku.1.

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.27344/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 24Halaman 7 dari 23 halaman.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutussengketa banding tersebut pada tanggal 28 Oktober 2009 melaluiPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27344/PP/M.VIII/15/2010 danputusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 24 November 2010..

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.27344/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 24 November 2010 tersebutsecara nyatanyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacathukum.C.

Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU677/PJ/2019,tanggal 18 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kKedua terhadap Putusan Pengadilan PajakNomor Put13444/PP/M.VIII

4057/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 Nomor00009/307/013.424/05 tanggal 24 November 2005;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:KET001/PP/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Pajak disebutkan bahwa berkas Bundel A tidak dapat ditemukandalam arsip;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut13444/PP/M.VIII

Menyatakan batal terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.13444/PP/M.VIII/16/2008 tanggal 27 Februari 2018;3. Menyatakan semua Surat Tagihan Pajak terhadap PemohonPeninjauan Kembali Kedua yang berhubungan dengan perkara pajakyang melibatkan Paulus Mulus Derajad Gumira dan kawankawan bataldemi hukum,;4.

Putusan PengadilanPajak Nomor: PUT13444/PP/M.VIII/16/2008 tanggal 27 Februari 2008, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT13444/PP/M.VIII/16/2008 tanggal 27 Februari 2008;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT GALUNGGUNG MEGA SAKTI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaHalaman 7 dari 8 halaman.

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47484/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47484/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013, atas nama PT.

Dengan demikiankoreksi Peredaran Usaha sebesar Rp153.205.729.497,00tetap dipertahankan.Bahwa untuk menyelesaikan sengketa Koreksi DPP PPN ini, Majelismemutus mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47470/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 25September 2013.Halaman 13 dari 24 halaman.

Dengan demikian, Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.47484/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September2013 2013 tersebut harus dibatalkan.Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1272/B/PK/PJK/2016V.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.47484/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 yangmenyatakan:** Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1352/WPJ.06/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor:00191/207/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama PT.

Put. 08062/PP/M.VIII/16/2006 tersebut telahdiperbaiki dengan amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Juni2006 No.

Put. 08062.R/PP/M.VIII/ 16/2006 sebagai berikutMembetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.08062/PP/M.VIII/16 /2006 tanggal 28 April 2006, pada halaman1 dan 57, dengan pembetulan sebagai berikutTertulisNPWP : 01.706.460.4 021.000.SeharusnyaNPWP : 01.760.460.4 021.000.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak masingmasing tanggal 28 April 2006 No. Put. 08062/PP/M.VIII/16/2006dan tanggal 29 Juni 2006 No.

/16/2006 tanggal 28 April 2006 yangtelah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWPdengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 = Juni 2006Hal. 15 dari 61 hal.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18462/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 17 Juni 2009 tidak sah dan cacat hukum;1. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebihlanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18462/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 17 Juni 2009, maka dapat diketahuisecara jelas dan nyatanyata bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.18462/PP/M. VIII/16/2009 tanggal17 Juni2009 tersebut tidak sah dantelah cacat hukum;2.

Putusan Nomor 615/B/PK/PJK/201 1selesai pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009, dimana atassengketa banding dimaksud kemudian telah diputus oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilisengketa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009, melaluiPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18462/PP/M.VIII/16/2009.(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18462/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 17 Juni 2009, halaman 48);1.5.

pada tanggal 18 Mei 2009, yaituPutusan Nomor Put. 18462/PP/M.VIII/16/2009.

(vide PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 18462/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 17Juni 2009, halaman 44);1.6.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyatanyata bahwaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18462/PP/M.VIII/16/2009tanggal 17 Juni 2009 adalah merupakan putusan yang tidak sahdan telah cacat hukum;1.8. Bahwa oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.18462/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 17 Juni 2009 tersebut harusdibatalkan demi hukum, karena telah terbukti secara sah danHalaman 14 dari 29 halaman.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.23329/PP/M.VIII/99/2010 tanggal 28 April 2010 tersebut secaranyatanyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum.Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.23329/PP/M.V111/99/2010 tanggal 28 April 2010 tersebut harusdibatalkan demi hukum;B.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23329/PP/M.VIII/99/2010 tanggal 28April 2010 telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada para pihakdengan melewati jangka waktu) yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku;1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23329/PP/M.VIII/99/2010tanggal 28 April 2010 nyatanyata telah cacat hukum karena telah melewatijangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yangHalaman 6 dari 19 halaman.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajakdan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.23329/PP/M.VIII/99/2010 tanggal 28 April 2010, dapat diketahuifaktafakta sebagai berikut :3.1.

Bahwa berdasarkan register penerimaan surat nomor:2010060404080003 diketahui bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.23329/PP/M.VIII/99/2010 dikirimkan kepada para pihakdengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsungke Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tanggal 4Juni 2010;3.3.

oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.23329/PP/M.VIII/99/2010 tanggal 28 April 2010 tersebut harusdibatalkan demi hukum;C.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No : Put.44376/PP/M.VIII/99/2013tanggal 8 April 2013 telah dikirimkan Kepada Pemohon PeninjauanKembali melalui cap harian pos pada tanggal 11 Juni 2013.3.

Apabila dilinat dari tanggal Putusan diucapkan pada tanggal 8 April2013 sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak NoPut.44376/PP/M.VIII/99/2013 dikirim kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 11 Juni 2013 telah melampaui jangka waktu30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1)Undangundang Pengadilan Pajak..

STP angsuran masa PPh Pasal 25 Badan Nomor00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari 2009 masa pajak Maret sdJuni 2008 yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 990607212008 telah dikabulkan seluruhnya sebesar Rp. 73.152.942, sesuaiPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 44372/PP/M.VIII/99/2013tertanggal 8 April 2013..

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No: Put.44376/PP/M.VIII/99/2013tanggal 8 April 2013 telah dikirimkan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 11 Juni 2013 melalui cap harian pos.Apabila dihitung sejak pengucapan putusan pada tanggal 8 April2013 sampai dengan pengiriman putusan Pengadilan Pajak No :Put.44376/PP/M.VIII/99/2013 tanggal 11 Juni 2013 telah melampauijangka waktu 30 (tiga puluh hari) sehingga telah melanggar HukumAcara sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) UndangundangHalaman 16 dari

Put. 44376/PP/M.VIII/99/2013 tanggal11 Juni 2013, tidak memperhatikan ketentuan material yang diaturdalam Pasal 25 ayat (6) UndangUndang No. 7 Tahun 1983, tentangUndangUndang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahbeberapa kali dengan UndangUndang No. 17 Tahun 2000 yangmenyebutkan Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajakoleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkindiupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhirtahun.

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010, halaman 17 18);c.

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebutharus dibatalkan demi hukum;B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22November 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena telahdikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yangditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.1.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajakdan ber = dasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010, dapat diketahuifaktafakta sebagai berikut :a.

Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapat diketahuisecara jelas dan nyatanyata bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2010.

Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut harusdibatalkan demi hukum;c.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27954/PP/M.VIII/15/2010 tanggal15 Desember 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena diputusdengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku;B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27954/PP/M.VIII/15/2010tanggal 15 Desember 2010 yang telah cacat hukum (Juridisch Gebrek)karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktuyang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;C.

Putusan Nomor 748/B/PK/PJK/2013Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27954/PP/M.VIII/15/2010tanggal 15 Desember 2010 nyatanyata telah cacat hukum karena telahmelewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yangditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, dalamhal ini khususnya Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjutPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27954/PP/M.VIII/15/2010 tanggal15 Desember 2010,

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.27954/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Desember 2010 tersebutharus dibatalkan demi hukum;Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27954/PP/M.VIII/15/2010tanggal 15 Desember 2010 yang telah cacat hukum (Juridisch Gebrek)karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktuyang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;1.Bahwa dalildalil, faktafakta serta dasar hukum (fundamentum petendi)yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan

Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapat diketahuisecara jelas dan nyatanyata bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put.27954/PP/M.VIII/15/2010 diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2010.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.27954/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Desember 2010 tersebutsecara nyatanyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacathukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan PajakNomor Put.27954/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Desember 2010tersebut harus dibatalkan demi hukum;C.

Yang berakibat merugikan Pemohon PeninjauanKembali dan tidak mempunyai Kepastian Hukum sehingga PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.44374/PP/M.VIII/99/2013 tanggal 8 AprilHalaman 5 dari 19 Halaman.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44375/PP/M.VIII/99/2013tanggal 8 April 2013 telah dikirimkan kepada Pemohon PeninjauanKembali melalui cap harian pos pada tanggal 11 Juni 2013;3. Bahwa dengan demikian maka pengajuan memori peninjauan kembaliyang atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44375/PP/M.VIIII/Halaman 7 dari 19 Halaman.

Apabila dilihat dari tanggal Putusan diucapkan pada tanggal 8 April2013 sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44375/PP/M.VIII/99/2013 dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 11 Juni 2013 telah melampaui jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Pengadilan Pajak;Halaman 8 dari 19 Halaman.

STP angsuran masa PPh Pasal 25 Badan Nomor 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari 2009 masa pajak Maret sampai denganJuni 2008 yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 990607212008 telah dikabulkan seluruhnya sebesar Rp73.152.942,00 sesuaiPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44372/PP/M.VIII/99/2013tertanggal 8 April 2013;3.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44375/PP/M.VIII/99/2013tanggal 8 April 2013 telah dikirimkan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 11 Juni 2013 melalui cap harian pos;Apabila dihitung sejak pengucapan putusan pada tanggal 8 April 2013sampai dengan pengiriman putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44375/PP/M.VIII/99/2013 tanggal 11 Juni 2013 telah melampaui jangkawakiu 30 (tiga puluh hari) sehingga telah melanggar Hukum Acarasebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) UndangUndang PengadilanPajak

Thamrin Kav. 28 30,Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47485/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanHalaman 1 dari 23 halaman.

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47485/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. OlehHalaman 4 dari 23 halaman.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47485/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013, atas nama PT.

Dengan demikian koreksi Peredaran Usahasebesar Rp 153.205.729.497,00 tetap dipertahankan;Bahwa untuk menyelesaikan sengketa Koreksi DPP PPN ini, Majelismemutus mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47470/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 25 September2013.Bahwa amar pertimbangan Put.47470/PP/M.VIII/15/2013, MajelisHakim tidak mempertahankan Koreksi Positif Peredaran Usahasebesar Rp 153.205.729.497,00 dengan pertimbangan

Dengan demikian, Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.47485/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September2013 2013 tersebut harus dibatalkan.V.

Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 dengan serta mertatelah menjadi suatu putusan yang cacat hukum (Juridisch Gebrek) karenadiputus dengan berdasarkan pada surat banding yang secara nyatanyata telahcacat hukum pula. Sehingga oleh karenanya, maka Putusan Pengadilan PajakNomor Put.22102/PP/ M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut harusdibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum;B.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 Telah Diputus Dengan Telah MelewatiJangka Waktu Yang Ditentukan Oleh Peraturan PerundangundanganYang Berlaku;1.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut secara nyatanyata telahterbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya,Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15Februari 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum, karena telah terbuktisecara sah dan meyakinkan Putusan Pengadilan Put.22102/PP/M.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 diketahui secara nyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmembatalkan koreksi atas Pendapatan Selisin Kurs sebesar(Rp245.004.883,00);7.

Bahwa dengan demikian, oleh karena Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut telah terbuktisecara nyatanyata telah cacat hukum (Juridisch Gebrek), maka demi adanyakepastian hukum (rechtszekerheid), khususnya dalam bidang perpajakan diIndonesia, sudah sepatutnya dan sudah seharusnyalah Putusan PengadilanPajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebutdinyatakan batal demi hukum;D. Tentang Materi Pokok Sengketa;1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutussengketa banding tersebut pada tanggal 9 November 2009 melaluiPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25415/PP/M.VIII/15/2010 danputusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 23 Agustus 2010..

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka salinanPutusan Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.25415/PP/M.VIII/15/2010 harus dikirim kepada para pihak paling lambat 30 hari sejaktanggal putusan diucapkan (23 Agustus 2010) yaitu paling lambatpada tanggal 21 September 2010.d. Bahwa diketahui Pengadilan Pajak Nomor Put.25415/PP/M.VIII/15/2010 an. PT.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25415/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tersebut secara nyatanyatatelah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum karena tidakmemenuhi persyatatan formal. Sehingga oleh karenanya, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.25415/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 23Agustus 2010 tersebut harus dibatalkan.Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 147/B/ PK/PJK/2013C.

Hal ini menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.25415/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 23 Agustus 2010 telah cacathukum (Juridisch Gebrek) dan harus dibatalkan.D.

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahtidak cermat dalam memeriksa, meneliti dan memutuskan sengketabanding dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25415/PP/M.VIII/ 15/201 0 tanggal 23 Agustus 2010.9.8.

Put. 6568/PP/M.VIII/16/2005, Hakim(dengan segala hormat) tidaklah mempertimbangkan hal ini dalampermohonan banding. Hal disebabkan sengketa yang terjadi tidakberhubungan dengan Pasal 16 dan tidak ada pendapat yang terungkapbagi masingmasing yang bersengketa yang berhubungan denganpelaksanaan Pasal 16 tersebut.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dengan alasan : Dimana yang dilaksanakan dalam suatu putusan adalah diktum atauamar putusan bukanlah pertimbangan putusannya, in casu putusanPengadilan Pajak Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dalam diktum atau amarnyasama sekali tidak ada membatalkan Surat Keputusan Pajak Pertambahan Nilai Nomor. 00041/407/01/056/01 tanggal 25Oktober 2001,berarti secara hukum adalah tetap sah ;12.Bahwa dengan demikian maka menurut pendapat PemohonPeninjauankembali putusan Pengadilan Pajak Nomor.

Put. 10962/PP/M.VIII/16/2007 tanggal 19 Juni 2007 yang dimohonkan Peninjauankembaliini adalah dapat dikategorikan nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku mengenai pelaksanaanputusan (eksekusi) sebagaimana yang dimaksud Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;13. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara Nomor.10962/PP/M.VIII/16/2007 adalah mengenai Surat Keputusan JenderalPajak Nomor.

Put.10942/PP/M.VIII/16/2007 tanggal 15 Juni 2007 telah memutuskanpermohonan banding tidak dapat diterima dengan demikian PemohonPeninjauankembali berpendapat putusan Pengadilan Pajak in casu belumHal. 33 dari 35 hal. Put.

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal30 Maret 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan olehUndangundang Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antaraHalaman 9 dari 32 halaman.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang tidakmemenuhi ketentuan formal Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak,dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangkawaktu yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU PengadilanPajak;B.

Sehingga oleh karenanya,nyatanyata telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 tersebut telahbertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak;B.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011tanggal 30 Maret 2011 yang tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 88ayat (1) UU Pengadilan Pajak, dimana Salinan Putusan PengadilanPajak tersebut dikirimkan kepada para pihak melebihi jangka waktuyang ditetapkan dalam Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak; 1.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011, maka

Oleh karenanya, nyatanyata telah terbukti bahwa pengirimanPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal30 Maret 2011 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) UUPengadilan Pajak;C.

/99/201 1tanggal 10 Agustus 2011;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan PajakNomor Put.32998/PP/M.VIII/99/2011 tanggal 10 Agustus 2011tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atasputusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyatanyata amarpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangHalaman 9 dari 20 halaman.

Terhadap Putusan NomorPut.33012/PP/M.VIII/16/2011 dilakukan juga pengajuan PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)bersamaan dengan pengajuan Peninjauan Kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.32998/PP/M.VIII/99/201 1 ini;Halaman 15 dari 20 halaman.

SukmaAlam, Ak., M.Sc., berpendapat lain (dissenting opinion), bahwa atassengketa SKPKB PPN Nomor 00004/207/02/642/09 tanggal 29 Juni2009 Masa Pajak Maret 2002 yang diajukan banding dengan berkassengketa Nomor 160473502002, telah diputus Majelis bersamaandengan gugatan ini dengan putusan NomorPut.33012/PP/M.VIII/16/2011 dengan hasil koreksi DPP PPNsebesar Rp65.040.304,00 tidak dapat dipertahankan sehingga DPPPPN adalah Nihil dengan catatan Hakim Anggota, Drs.

terungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut,sehingga hal tersebut nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dantelah memenuhi alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.32998/PP/M.VIII/99/2011 tanggal 10 Agustus2011 tersebut harus dibatalkan;.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.32998/PP/M.VIII/99/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang menyatakan:" Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP841/WPJ.24/BD.0603/2009 tanggal 11 November 2009 tentangPembatalan atas Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2002 Nomor 00003/107/02/642/09tanggal 29 Juni 2009 atas nama PT.

Thamrin Kav. 2830, Jakarta 10350, yang diwakilioleh Michael John McCarthy, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put44246/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 27 Maret 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap

diperrhitungkan 17.810.490.031PPN yang kurang/(lebih) dibayar 411.339.659Tolal kompensasi (4.990.839)PPN yang kurang/lebih dibayar (a) 416.330.4968Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 197.443.036 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 4.990.839Jumlah sanlcsi adninistrasi (b) 202.433.875Jumlah yang masih harus dibayar (a)+(b) 618.764.373 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 April 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put44246/PP/M.VIII

Menerima dan mengabulkan Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44246/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 44246/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 27 Maret 2013, karena telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undanganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 531/B/PK/Pjk/2021perpajakan yang berlaku;3.

Lagipula in casu memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkesamenhang) dengan putusan badan peradilan pajak yang telahBerkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam register perkara Nomor: Put44244/PP/M.VIII/15/2013, yang telah diucapkan pada siding terbukauntuk umum pada tanggal: 27 Maret 2013 tentang Banding atas SKPKBPPh Badan Tahun 2008, maka in casu dapat dikreditkan seluruhnyasebagai Pajak Masukan dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat