FACHRUDIN M.SM

., M.SM. Bin Heroe Wahjoedi, IR) terhadap Penggugat (Ratih Agustina, S.M., M.SM., Binti H. Akhmad Aminin, S.H.,) ;

MERIKAPANJAITAN; 1 lembar PENGUMUMAN NO.B/225/M.SM.01.00/2018 tentang penempatan kerjatanggal 27012019; 1lembar PENGUMUMAN Nomor PENG 46/PKN/2018 an. MERIKA PANJAITAN; 1lembar Tiket Pesawat an. MERIKA PANJAITAN; 1 lembar PENGUMUMAN Nomor PENG 46/PKN/2018 an. MAKMURTAMBUNAN; 1lembar Surat Lulus NO. PENG: 46/PKN/2018 tanggal 27012019 an. MAKMURTAMBUNAN; 1 lembar PENGUMUMAN NO.B/225/M.SM.01.00/2018 tentang penempatan kerjatanggal 27012019; 1 lembar PENGUMUMAN Nomor PENG 46/PKN/2018 an.

MAKMUR TAMBUNAN, 1 (satu)lembar PENGUMUMAN NO.B/225/M.SM.01.00/2018 tentang penempatan kerjatanggal 27012019, 1 (satu) lembar kwitansi uang tanggal 02 Juni 2019 an.KRISTINA, 1 (satu) lembar PENGUMUMAN Nomor PENG 46/PKN/2018 an.KRISTINA PANJAITAN, 1 (Satu) lembar Surat Lulus NO. PENG: 46/PKN/2018tanggal 27012019 an. KRISTINA PANJAITAN, 1 (satu) lembar PENGUMUMANNO.B/225/M.SM.01.00/2018 tentang penempatan kerja tanggal 27012019, 1(satu) lembar kwitansi uang tanggal 18 Maret 2019 an.

MAKMUR TAMBUNAN, 1 (satu) lembar PENGUMUMANNO.B/225/M.SM.01.00/2018 tentang penempatan kerja tanggal 27012019, 1 (satu)lembar kwitansi uang tanggal O02 Juni 2019 an. KRISTINA, 1 (satu) lembarPENGUMUMAN Nomor PENG 46/PKN/2018 an. KRISTINA PANJAITAN, 1 (Satu)lembar Surat Lulus NO. PENG: 46/PKN/2018 tanggal 27012019 an. KRISTINAPANJAITAN, 1 (Satu) lembar PENGUMUMAN NO.B/225/M.SM.01.00/2018 tentangpenempatan kerja tanggal 27012019, 1 (Satu) lembar kwitansi uang tanggal 18Maret 2019 an.

,M.SM bin A. Wahab Ibrahim) terhadap Penggugat (Diana, S.Pd.I. MA binti Alamsyah);

., M.SM.,binti Hariyono) ;

UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia.Bahwa disebutkan dalam konsiderans atau uraian singkat mengenalpokokpokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan penetapan objeksengketa sebagaimana tersebut dalam diktum membaca adalah Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K 2630/V.555/99tanggal 26 Desember 2018, dan Surat Menteri Pendayagunaan AparaturHalaman 13 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.BJM.Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM

atau pelaksanaan Keputusansehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Vide:Penjelasan Pasal 10 huruf d UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan);Bahwa sangat nyata objek sengketa merupakan Keputusan yang tidaksesuai dan/atau melanggar Asas Kecermatan dengan mencantumkandiktum Membaca yang keliru.Bahwa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM

Bahwa latar belakang Tergugat menetapkan objek sengketa adalahadanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia NomorK 2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 tentang Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada PPKInstansi Pusat dan PPK Instansi Daerah dan Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

Bahwa objek sengketa sebagai implementasi dari adanya SuratKepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K 2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019tanggal 28 Februari 2019 tidak sesuai dengan penegakan hukumsebagaimana bekerjanya tiga prinsip dasar paham negara hukum dan Ciricirinegara hukum dengan faktafakta hukum sebagai berikut:18.1 Objek sengketa tidak menunjukan jaminan

Akantetapi Tergugat menetapkan objek sengketa menggunakankewenangan untuk kepentingan lain yakni kepentingan terhindarnyadari sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara tanpaHalaman 24 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.BJM.memperoleh hakhak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UUNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahansebagaimana diancamkan dalam Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari

., M.SM. tanggal 18 September 2015;Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Project Portfolio Analystdengan Nomor Induk Pegawai: 0376016 H dan Pangkat (Gol./Ruang Gaji):Penata Perusahaan (lIll/c);Bahwa pada tahun 2012 Penggugat juga diperbantukan untuk bekerja dianak perusahaan Tergugat yaitu PT. Angkasa Pura Hotel dengan jabatansebagai Direktur sebagaimana Surat Dewan Komisaris PT.

,M.SM. diterbitkan dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaranPeraturan Perusahaan Keputusan Direksi Nomor KEP.43/KP.00.8/2008tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai PT. Angkasa Pura (Persero) danketentuan Pasal 96 huruf b angka 20 Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2014 2016 antara PT.

Angkasa Pura (Persero) AtasNama Hanifa Sutrisna, S.E., M.SM.

Angkasa Pura (Persero)Atas Nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.SM. juncto Surat Keputusan Direksi PT.Angkasa Pura (Persero) Nomor SKEP.015/KP.15/2016 tanggal 12 Januari2016 tentang Pengukuhan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura (Persero) Nomor SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT.Angkasa Pura (Persero) Atas Nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.SM.;Halaman 7 dari 21 hal.Put. Nomor 429 K/Pdt.SusPHI/2017fs.

Angkasa Pura (Persero)Atas Nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.SM. jo. Surat Keputusan Direksi PT.Angkasa Pura (Persero) Nomor: SKEP.015/KP.15/2016 tanggal 12 Januari2016 tentang Pengukuhan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura (Persero) Nomor SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT.Angkasa Pura (Persero) Atas Nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.SM.

tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa berdasarkan: (a) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September2018, pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018, (b) Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM

Tuti Gantini, S.E., (Penggugat) (vide bukti P.104 = T16), ternyatasebelum penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa,Termohon Kasasi/Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin atas alasanyang sama, yaitu putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.Penjatuhan hukuman administrasi dua kali tersebut bertentangan denganasas kepastian hukum;Bahwa pada angka 2 huruf c Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal28 Februari 2019,

hal tersebut bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang berbunyi: Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d danPasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak PutusanPengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, bertentangandengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM

Jika terdapat penyimpangan terhadapmulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secarategas dalam Keputusan; Bahwa karena Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaianwajib melaksanakan perintah UndangUndang dan apabila Tergugat tidak melaksanakan Pemberhentian kepada Penggugat,Tergugat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019

Bukti T15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat tentangtindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 18 April 2019;16.

Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor: 20/Pid.Sus.Kor/2014/PT.Mks., tanggal 18 Agustus 2014 (videBukti P4 = Bukti T11), dan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 1941 K/Pid.Sus/2014, tanggal 26 Januari 2015(vide Bukti P2 = Bukti T9);bahwa Penggugat melaksanakan putusan pengadilan sebagaimanadimaksud Bukti P2 = Bukti T9 (vide Bukti T10); bahwa terdapat Notulen Rapat tentang Tindak Lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 18

perundangundangan yang menjadiHalaman 29 dari 34 halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN.Mks.dasar Keputusan, sedangkan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera berbumyi:Keputusan tidak dapat diberlakukan surut, kecuali untuk menghindari kerugianyang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat,;Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, telah dikeluarkanSurat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM

Dahri, SE, M.SM
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

ANDY NURHARIAJI, M.SM. BIN R. ADJIE HARSANTO) terhadap Penggugat(DUPITA ARDESI, ST. BINTI MUHARTO KARTODIPURO);

4. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591000,00, ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Guntur Syahputra Saragih, M.Sm. Bin Minan Saragih) terhadap Penggugat (Ratna Jati Riadinda, S.Pd Binti Drs.

Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah DijatuhiHalaman 17, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetapdan seterusnya;8.

Bahwa terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BadanKepegawaian Negara dan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28Februari 2019 merupakan perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintahdaerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk dilaksanakan tanpa reserve.Pemerintah Daerah selaku bawahan dari Pemerintah Pusat tidak memilikipilihan lain selain

PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yangtelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM

3) Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan: PNS tidak boleh dijatuhihukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin, sertaKeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) tahunkepada Penggugat masih sah dan berlaku, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM

Februari2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) tahunkepada Penggugat tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan tindakan dariTergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, khususnya Pasal 64 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Halaman 36, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.Tentang Administrasi Pemerintahan, juga sesuai dengan Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor B/50/M.SM

.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, hal : petunjukpelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telahdijatunkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, telah bersifat daluwarsa atau lewat waktu,hal ini sebagaimana termuat dalam uraian angka 6 Surat EdaranMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, yangmenyebutkan : Pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan palinglambat tanggal 30 April 2019 dan

Dengan demikian jelas bahwa batasakhir pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 adalah paling lambat tanggal 30 April 2019,namun pada kenyataannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor :676/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019,tentang pencabutankeputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEPGUB/BKD2.2/2017 yaituHalaman 25 dari 75 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.27.telah lewat 28 hari terhitung sejak batas

akhir pelaksanaan SuratEdaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tersebut;Bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Jambi Nomor676/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang pencabutankeputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEPGUB/BKD2.2/2017tersebut bertentangan dengan asasasas kepatutan dan bertentangandengan asas kepastian hukum terutama bertentangan dengan asashukum keberlakuan hukum pidana.

BuktiT4 : Fotokopi Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019. Tanggal 28 Februari 2019. hal:Halaman 47 dari 75 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Fotokopi dari fotokopi);5. BuktiT5 : Fotokopi Surat Kepala KantorRegional Vil BKN PalembangNomor:146/KR.VII/BKN.E/IV/2019.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 pelaksanaan paling lama 30 April 2019;c.

Surat Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019perihal petunjuk pelaksanaaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijtuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Surat Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B /50 / M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Aquo, juga tidak dapatdiberlakukan surut terhadap Penggugat berkenaan dengan ObjekSengketa;15.

Surat Menteri Pendayagunaan dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28Februari 2019 perihal petunjuk pelaksanaaan penjatuhan PTDH olehPPK terhadap PNS yang telah dijtuhi hukuman berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Surat Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi RINomor: B / 50 / M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Aquo,juga tidak dapat diberlakukan surut terhadap Penggugatberkenaan dengan Objek Sengketaf.Diktum kedua dari Keputusan

Selanjutnya Surat dari Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Feburuari 2019, Perihal :Petunjuk Pelasanaan Penjatuhan PTDH (Pemeberhentiandengan tidak hormat) oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;5.

13 September 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang DihukumPenjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tidak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tanggal2 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM

., M.SM Binti Tdahyadi Sutanto
3.Yeni Susilowati Binti Tdahyadi Sutanto
4.Sri Lia Lestari Binti Tdahyadi Sutanto
5.Vonny Purnama Sari Binti Tdahyadi Sutanto

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap.8.

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.Demikianjuga yang ditegaskan dalam Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrakasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, SuratKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99 tanggal 2Oktober 2018, maupun Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat OlehPejabat Pembina Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap, yang mana. surat tersebut menegaskan bahwapemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan

Hal. 1712.Bukti P12Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDijatuhui Hukuman Berasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS

Para Bupati/Walikota, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Hal :Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK TerhadapPutusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 196. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89.

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurius LitisConsotium).Bahwa dengan diterbitkannya surat dari Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesiaselanjutnya disebut MenPANRB, Perihal Petunjuk PelaksanaPenjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap, dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28Pebruari 2019, yang ditujukan salah satunya kepada ParaBupati/Walikota; Bahwa dalam surat tersebut MenPANRB

B/50/M.SM.00.00/2019perihal petunjuk pelaksana penjatuhan PTDH oleh PPKterhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,tertanggal 28 Pebruari2019; 4.3. Bahwa Tergugat setelah terbitnya SKB 3 Menteri dan SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi No.

B/50/M.SM.00.00/2019 perihal petunjuk pelaksanapenjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, tertanggal 28 Pebruari 2019, melalui BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Kutai Kartanegara (BKPSDM) mencari danmengumpulkan data mengenai Pegawai Negeri Sipil dihalaman 31 of 73 Halaman, Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMDlingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yangdidakwa dengan Tindak Pidana

Bukti T7 : Foto Copy sesuai denganFoto Copy Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No.B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap;8.

BuktiT15 : Foto Copy sesuai denganFoto Copy Surat Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00 /2018, tertanggal 7 Maret 2018 PerihalPelaporan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Berbasishalaman 48 of 73 Halaman, Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMDSistem Elektronik di Lingkungan InstansiPemerifitah16. BuktiT16 : Foto Copy sesuai denganFoto Copy Kewajiban Dan Larangan Bagi PNS, PP No.53 Tahun 2010;17.

Dahri, SE, M.SM
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :