Ditemukan 6 data
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAHALUKI VS FATAYATI binti BASO, DK
171 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAHALUKI DG.TADAENG
MAHALUKI DG. TADAENG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, DK
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAHALUKI DG.TADAENG:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr. H.
MAHALUKI DG. TADAENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
PATAYATI DAENG JINTU
70 — 26
Penggugat:
MAHALUKI DG. TADAENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
PATAYATI DAENG JINTUPUTUSANNOMOR: 68/G/2018/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatunkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketaEAI Ey: ~~~~~~~~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nm nrinnnnnnnnnmnnnnnnnnnannmannnnnn nnn mmm anNama : MAHALUKI DG.
Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan(PBB) terakhir 2012 No. 0485671 atas nama Mahaluki;b. 1 (satu) lembar surat pembayaran lIpeda No. Kohir 569 PersilNo. 37 C.1 luas 0,17 Ha atas nama Mahaluki tahun 1976;Pada saat anak Penggugat bernama Syamsuddin Dg.
Fatayati Binti Baso dalamtanah milik Penggugat telah menimbulkan kerugian langsungP@NQQUGalS 22 on oon nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn en nn nnn n nnn n neeBahwa Hak atas tanah darat/perumahan Penggugat Mahaluki Dg.Tadaeng terdaftar dalam Buku Tanah Desa dengan Kohir No.569C.l. No. urut 20 bagian Blok 37 D.I. luas 0,17 Ha atas namaMahaluki Binti Djohasang Dg.
Fatayati Binti Baso dalamtanah hak milik Penggugat (Mahaluki Dg. Tadaeng),sebelumnya tidak pernah ada peralihan hak dengan jalanapapun dari Penggugat kepada pihak lain termasuk FatayatiBinti Baso;Tanah darat hak milik Penggugat telah terdaftar dalam bukutanah desa (buku penetapan huruf C) dengan No. 569 C.I. atasnama Mahaluki Binti Djohasang Dg. Ngempo, No. urut 20 petablok No. 37 D.I. luas 0,17 Ha Kp.
Urut20 Blok 37 Kelas DI luas 0,17 Ha atas mana Mahaluki Dg. TadaengBinti Djionasang Dg. Ngempo dengan batasbatas:Utara : Jalanan Umum)Timur > Tanah/rumah Muri Binti Calang;Barat : Tanah/rumah Cibang;Selatan : Tanah Lenteng Binti Mappa, Tanah Dodi/rumahRahiiah, Tule, Badojses
Mahaluki
Tergugat:
Fatayani Binti Baso
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
78 — 15
Penggugat:
Mahaluki
Tergugat:
Fatayani Binti Baso
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
Terbanding/Tergugat : Fatayani Binti Baso
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
44 — 16
Pembanding/Penggugat : Mahaluki
Terbanding/Tergugat : Fatayani Binti Baso
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWAPUTUSANNomor 191/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata padatingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara: MAHALUKI, umur 54 tahun, lahir tanggal 1 Juli1950, di desa Panciro, Kecamatan Bajeng, agama Islam,jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga,bertempat tinggal di dusun Allu Desa Sengka, KecamatanBontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Warga NegaraIndonesia, NIK. 370601417500173
Sudarto,SH,MH
Terdakwa:
1.Syamsuddin Daeng Lawang bin Kilo
2.Awaluddin Daeng Lallo bin Kilo
74 — 44
Dikembalikan kepada Saksi Baso Daeng Pasang;
- 1 (satu) lembar SPPT tahun 2012 nomor 0485671 atas nama Mahaluki, dan 1 (satu) lembar daftar pembayaran IPEDA nomor kohir 569, Nomor Persil 37 atas nama Mahaluki dikembalikan kepada Para Terdakwa.
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);