• M E N G A D I L I

  • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.202/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 06 Oktober 2022.sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain

  mati sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Terbanding/Terdakwa : PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa Prengki Efendi Bin Majhuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prengki Efendi Bin Majhuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

     
     Terdakwa:
     PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI

• 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ihwan Musthofa Siraj bin Majhuri (alm)) terhadap Penggugat (Dinda Gazali binti Ludfi Gazali);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

• Kosim bin Majhuri, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Veteran,tempat tinggal di Kp. Ganda Solih, Rt. 001 Rw. 001, Desa Caringin,Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut,,dipersidangan mengaku sebagaiTetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaiberikut : Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukumPemohon dengan seorang lakilaki bernama Oli Sumarna sebagaisuami isteri sejak tahun 24 April 1967 yang lalu, dan saksi hadirHal. 5 dari 12 Hal.

• Majhuri telahmeninggal dunia terlebin dahulu pada tanggal 14 Juli 1988; Bahwa ayah kandung Almarhumah Xxxxx yang bernama Xxxxx telahmeninggal dunia pada tanggal 13 September 1985, demikian pula ibukandungnya yang bernama Nokamah telah meninggal dunia pada tanggal01 Mei 1995; Bahwa Almarhumah Xxxxx mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung, yaitu : 1) XXXxx;2) XXXXX (sudah meninggal dunia); 3) Xxxxx (Sudah meninggal dunia); 4) Xxxxx (Sudah meninggal dunia); 5) XXXXx; 6) XXxXxx; 7) Xxxxx (Sudah meninggal

• kegiatanpelaksanaan ada beberapa kegiatan para kaur dan kasi yang dilaksanakan sendirioleh Terdakwa selaku Bendahara Desaantara lain pada kegiatan Kaur UmumAparatur Desa dan Aset sejak TA 2016 s/d 2018 dan kegiatan KasiKemasyarakatan sejak TA 2015 s/d 2018.Sedangkan pada kegiatan KasiPembangunan dan Pemberdayaan sejak TA 2016 s/d 2018 dalam melaksanakankegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakanDana Desa (DD) yanganggarannya berasal dari Pemerintah Pusat telah dilakukan pemotongan olehSaksi HUMAM SUTOPO Bin MAJHURI

  Sedangkan pada kegiatan KasiPembangunan dan Pemberdayaan sejak TA 2016 s/d 2018 dalam melaksanakankegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa (DD) yanganggarannya berasal dari Pemerintah Pusat telah dilakukan pemotongan olehSaksi HUMAM SUTOPO Bin MAJHURI (dilakukan penuntutan dalam berkasperkara terpisah) selaku Kepala Desa, sehingga bertentangan dengan Pasal 2ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun

  Sedangkan pada kegiatan KasiPembangunan dan Pemberdayaan sejak TA 2016 s/d 2018 dalam melaksanakankegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa (DD) yanganggarannya berasal dari Pemerintah Pusat telah dilakukan pemotongan olehHalaman 100 dari 272 Putusan Nomor 9/PID SUS TPK/2020/PT YykSaksi HUMAM SUTOPO Bin MAJHURI (dilakukan penuntutan dalam berkasperkara terpisah) selaku Kepala Desa, sehingga bertentangan dengan Pasal 2ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 27

• kegiatanpelaksanaan ada beberapa kegiatan para kaur dan kasi yang dilaksanakansendiri oleh Terdakwa selaku Bendahara Desaantara lain pada kegiatanKaur Umum Aparatur Desa dan Aset sejak TA 2016 s/d 2018 dan kegiatanKasi Kemasyarakatan sejak TA 2015 s/d 2018.Sedangkan pada kegiatanKasi Pembangunan dan Pemberdayaan sejak TA 2016 s/d 2018 dalammelaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakanDanaDesa (DD) yang anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat telah dilakukanpemotongan oleh Saksi HUMAM SUTOPO Bin MAJHURI

  Sedangkan pada kegiatanKasi Pembangunan dan Pemberdayaan sejak TA 2016 s/d 2018 dalammelaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakan DanaDesa (DD) yang anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat telah dilakukanpemotongan oleh Saksi HUMAM SUTOPO Bin MAJHURI (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa, sehinggabertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1)dan ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RINomor 113 Tahun 2014

  Sedangkan pada kegiatanKasi Pembangunan dan Pemberdayaan sejak TA 2016 s/d 2018 dalammelaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakan DanaDesa (DD) yang anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat telah dilakukanpemotongan oleh Saksi HUMAM SUTOPO Bin MAJHURI (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa, sehinggabertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1)Halaman 133 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yykdan ayat (2) Jo Pasal 27

  Sedangkan pada kegiatanKasi Pembangunan dan Pemberdayaan sejak TA 2016 s/d 2018 dalammelaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakan DanaDesa (DD) yang anggarannya berasal dari Pemerintah Pusattelah dilakukanpemotongan oleh Saksi HUMAM SUTOPO Bin MAJHURI (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa, sehinggabertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1)dan ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RINomor 113 Tahun 2014